Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian kawin pada dasarnya berlaku dan mengikat suami dan istri sejak perkawinan berlangsung, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak perjanjian kawin tersebut didaftarkan. Daya laku dari akta perjanjian kawin yang didaftarkan setelah terjadinya perkawinan, adalah sah secara hukum, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian kawin tersebut akan mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi unsur publisitas.

---

Marriage agreements are basically are the same as agreements in general, agreements between two prospective husbands and wives to regulate their personal assets made before marriage, and legalized by a marriage registrar employee. The marriage agreement basically applies and binds husband and wife since the marriage takes place, while for the third party is valid since the marriage agreement is registered. The power of the marriage agreement deed registered after the marriage is legal, as long as the agreement does not conflict with the applicable provisions, the agreement is made in the form of a notary deed that fulfills the 4 legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the marriage agreement will bind a third party if it fulfil the publicity element."

"Skripsi ini membahas pendapat para ulama mazhab mengenai hukum dari melaksanakan perkawinan secara jarak jauh melalui media telepon dan video conference dan keabsahan dari pelaksanaan perkawinan tersebut baik ditinjau berdasarkan hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Belum adanya pengaturan spesifik mengenai praktek perkawinan jarak jauh seperti ini membutuhkan kajian lebih lanjut yang dilakukan melalui analisis penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai itsbat nikah untuk kasus perkawinan lewat telepon dan perbandingannya dengan analisis kasus perkawinan melalui video conference. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian sistematik hukum, di mana penulis akan menganalisa unsur-unsur dasar dalam sistematika hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan jarak jauh. Dari penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, perkawinan jarak jauh melalui media telekomunikasi dipandang tidak sah, sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki perkawinan tersebut sah asalkan akad nikahnya dilaksanakan dalam satu upacara. Masih terdapatnya perselisihan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini mengakibatkan perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori syubhat, sehingga lebih utama untuk dihindari kecuali dalam keadaan darurat.

---

This paper discusses the opinions of the Islamic sects scholars on the hukm of conducting marriage remotely through the medium of telephone and video conferencing, and the validity of the marriage reviewed in both Islamic law and national marriage law. The absence of specific regulation regarding such marriage practice requires further study which is done through the analysis on South Jakarta Religious Court order regarding marriage ithbat for a case of marriage through phone and its' comparison with the analysis on a case of marriage through video conferencing. The research method used in this paper is a kind of systematic study of law, in which the author analyzes the basic elements in the systematics of Islamic law and the legislation regulating the implementation of remotely-held marriage. From this study, it can be deduced that in the opinion of Shafi'i sect, mariage held remotely through telecommunication medium is deemed invalid, whereas in the opinion of the Hanbali, Hanafi and Maliki sects the mariage is valid as long as the marriage contract is done in a single ceremony. Having the issue still on dissent among the scholars results in the marriage of this kind being included in the category of doubtful, so it's more important to be avoided except in emergencies."

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"ABSTRAK Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan mengenai harta kawin berupa hak atas tanah, tidak dapat berlaku surut terhadap hak atas tanah yang diperoleh sebelum adanya perjanjian kawin. Status hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak guna, usaha, tidak dapat dipunyai atau dimiliki oleh warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana jika hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang diperoleh selama perkawinan campuran, dilakukan pemisahan harta berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji keabsahan perkawinan campuran,  subjek dan objek hak atas tanah dan waktu  hak atas tanah diperoleh, yaitu sejak atau sebelum  perkawinan campuran sah secara hukum. Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh sebelum perkawinan campuran sah, tetap merupakan milik pribadi masing masing suami istri, yang tidak dapat dijadikan objek pemisahan harta  Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh setelah perkawinan campuran sah, yang oleh undang-undang pokok agraria, dilarang dipunyai oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran, tidak dapat dilakukan melalui pemisahan harta.

Kata Kunci: Harta Kawin, Perkawinan Campuran, Pemisahan Harta

---

ABSTRACT Mixed marriage is a marriage between two different citizens, where one party is an Indonesian citizen and the other is a foreign citizen. Prospective husband and wife before or at the time of marriage or husband and wife after marriage, can make a marriage agreement regarding property in marriage. Agreements for marriage in mixed marriages, which are made after the marriage takes place regarding the property of marriage in the form of land rights, cannot apply retroactively to the rights to land acquired prior to the marriage agreement. The status of land rights in the form of property rights, building use rights and usufructuary rights, business, cannot be owned or owned by foreign citizens either directly or indirectly. What if the land rights in the form of building usufructuary rights obtained during mixed marriages are carried out by the separation of assets based on court decisions. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the validity of mixed marriages, the subject and object of land rights and when land rights are obtained, ie from or before a mixed marriage is legally legal. Marital assets in the form of land rights acquired before a mixed marriage are legal, still private property of each husband and wife, which cannot be the object of the separation of assets of married property in the form of land rights obtained after a legal mixed marriage, which is based on agrarian law, prohibited from being owned by foreign nationals through mixed marriages, cannot be done through the separation of property.

Keywords: Marriage Assets, Mixed Marriage, Property Separation

 

"

"Tesis ini membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait persatuan harta kekayaan yang disepakati oleh pasangan suami dan istri, yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kawin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dimana sebelum berlakunya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin tertanggal 19 Mei 2017, Perjanjian Kawin hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat Perkawinan, namun setelah keluarnya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai Penetapan Pengadilan Tangerang Nomor 874/Pdt.P/2017/PN.Tng tertanggal 1 November 2017, yang diperlukan terkait permohonan pencatatan perkawinan yang dicatatkan saat perkawinan dilangsungkan; dan, status harta perkawinan sebelum dan setelah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yang digunakan dalam tesis ini adalah Yuridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun Analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisa didasari pada fungsi dari Penetapan Pengadilan terkait pencatatan perjanjian kawin selama perkawinan dilangsungkan setelah dikeluarkannya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL dan akibat hukum yang mungkin akan terjadi dari pencatatan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung. Hasil penelitian adalah bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mengakui adanya pencatatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan dan tidak mensyaratkan perlunya penetapan dari Pengadilan Negeri, serta akibat hukum dari pencatatan perjanjian perkawinan seperti ini adalah dipenuhinya unsur publisitas menjadikan pihak ketiga ikut tunduk kedalam Perjanjian Kawin.

---

This thesis discussed the establishment of several deviations regarding wealth affiliation between husband and wife that defined in the Marriage agreement, stated in Article 29 Law No. 1 of 1974 about Marriage. Before the creation of General Director Letter of Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL) No: 472.2/5876/DUKCAPIL on the Report Registration of Marriage Agreement, dated Mei 19th, 2017, marriage agreement could only be created before or on the marriage itself, but after the release of General Director Letter Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL), marriage agreement could be created before the day, on the day and during the marriage ceremony. Therefore, the problem that specified in this thesis is about the stipulation of Tangerang District Court No. 874/Pdt.P/2017/PN.Tng dated November 1st, 2017, about the need for a plea in registering marriage that registered during the marriage ceremony and the status of marriage wealth before and after registered to Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL). To answer the problem, Juridical-Normative method is used with descriptive typology research. The data analysis method that is used is the statute approach and case approach. The analysis were based on the function of the establishment of court regarding the registration of marriage agreement during the marriage ceremony after the letter of General Director of Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL) No: 472.2/5876/DUKCAPIL is issued. And also the law consequences that might happened to the registration of the marriage agreement during the marriage ceremony. The result of this research is that on May 19th, 2017, Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL) is already admitted the registration of marriage agreement during the marriage ceremony and did not give any requirement from the national court. Also, the consequences of the marriage agreement like this are full of publicity that makes the third party should obey the Marriage Agreement."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan" antara seorang pria dengan seorang wanita. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "hukum perkawinan" yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai implikasi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga dan status kepemilikan properti milik WNI setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Ketidaktahuan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dan keterlambatan pendaftaran perjanjian kawin, akan menjadi pemicu masalah hukum bagi suami istri maupun pihak ketiga karena merasa dirugikan, dan dapat berakibat pada pembatalan perjanjian kawin. Pihak ketiga akan dirugikan apabila tidak dilakukan pendaftaran, karena perjanjian kawin tersebut dianggap hanya berlaku pada pihak suami dan istri saja, tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabila tidak didaftarkan. Bagi calon pasangan perkawinan campuran yang akan mengadakan perjanjian kawin dalam perkawinannya, sudah sebaiknya mencari informasi baik melalui instansi pemerintah yakni pada Kantor Catatan Sipil maupun profesi hukum yang memiliki kompetensi atau pengetahuan berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin, seperti Notaris atau pengacara.

---

This thesis discusses the issue of marriage agreements that are not registered. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage is one form of "engagement" between a man and a woman. The engagement is regulated in a law that applies in society, known as "marriage law" which is a set of rules that regulate and sanction human behavior in marriage. The main problem in this thesis is about the implications of the marriage agreement that is not registered with the third party and the property ownership status of the Indonesian citizen after the marriage is held according to the applicable law in Indonesia. The author uses a normative juridical research method, the type of data used is secondary data collected through document studies. The ignorance of the law in making marriage agreements after marriage and the delay in the registration of marriage agreements, will be a trigger for legal problems for husband and wife and third parties because they feel disadvantaged, and can result in the cancellation of the marriage agreement. Third parties will be disadvantaged if registration is not carried out, because the marriage agreement is considered only valid on the part of husband and wife only, does not apply to third parties if not registered. For prospective mixed marriages who will enter into marriage agreements in their marriages, it is better to seek information through government agencies, namely the Civil Registry Office and the legal profession that has the competence or knowledge related to making marriage agreements, such as Notaries or lawyers."

"Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undangundang inilah yang berlaku. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan pasal 29 ayat 3 yang menegaskan perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan juga harus didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan untuk dapat disahkan bersamaan dengan perkawinan.Dalam membahas yang menjadi permasalahan Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survey lapangan dengan wawancara notaris dan pegawai arsip Pengadilan Negeri.Dari hasil penelitian dalam masyarakat terhadap warganegara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus mendaftarkan perkawinan dan perjanjian perkawinan secara bersamaan di Indonesia. Namun karena yang dicatatkan hanya perkawinannya saja sehingga perjanjian perkawinannya tidak ikut dicatatkan bersamaan pencatatan perkawinan. Terhadap pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan belum memiliki pengaturan dalam perundang-undangan. Untuk itu digunakan jalan keluar dengan meminta izin kepada Pengadilan Negeri berupa Penetapan Pengadilan Negeri.

---

Legislation have been set regarding the marriage covenant. Provisions regarding the aggrement marriage set forth in the Book of the Civil Code Act, but after the passing of Law set forth in article 29 of Law Civil Law. In Article 29 paragraph 1 stated that the agreement made with the written form and approved by the Civil Registrar of Marriage. Beside article 29, paragraph 3 which confirms the marriage agreement effective from the marriage took place, then the marriage contract should also be registered conducted with the registration of marriages to be legalized along with marriage.

The author discusses the problems of using a normative juridical approach. Legal materials and data obtained through library research and field survey by interviewing the notary and civil court records.

From the results of research in Indonesian society of citizens who hold a marriage outside Indonesian territory after returning to Indonesia must register the marriage and the marriage covenant together in Indonesia. However, because the only recorded marriage alone, so the marriage agreement did not enter recorded simultaneously recording marriage. Against registration of a marriage agreement after the marriage has not been setup in the legislation. It is used to exit with the permission from the District Court of the District Court Decision."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dalam mencapai target penerimaan pajak dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam. Indikator Kerangka McKinsey yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak mengidentifikasi indikator efektif yaitu struktur, staf dan nilai bersama. Indikator yang tidak efektif atau kurang efektif terdiri dari strategi, sistem, keterampilan dan gaya. Masalah selama pemeriksaan pajak adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuka rekening bank Wajib Pajak, hal ini disebabkan kebijakan pengungkapan bank membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACTThe research is intended to study the effectiveness of tax examinations at Pratama Jakarta Kembangan Tax Service Office in achieving targeted tax revenue and analyzes problems encountered by tax examiners during tax examinations. The method employed in this research is descriptive analysis study. Data collection is obtained by in depth interview. The McKinsey Framework indicators which are utilized to measure which are utilized to measure the tax examination effectiveness identifies the following effective indicators which are structure, staff and shared value. The ineffective or less effective indicators consist of strategy, system, skill, and style. Primary problem during tax examination is the time taken to open the bank the bank account of the tax payer, this is due to the bank disclosure policy which requires time that resulted in delay of the tax examination. "

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"Hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun akibat percampuran dalam perkawinan campuran, warga negara asing dapat memiliki hak milik atas tanah. Untuk itu Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi warga negara asing yang memiliki hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kewajiban pelepasan hak milik atas tanah tersebut kemudian menjadi suatu permasalahan bagi warga negara Indonesia sebagai pihak yang juga berhak atas hak milik atas tanah tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh warga negara asing dalam kaitannya dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran serta bagaimanakah analisis mengenai Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr tentang penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan dalam perkawinan campuran. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan bahwa, hal tersebut dimungkinkan dengan sebelumnya mengajukan permohonan terlebih dahulu dan ijin untuk membuatnya baru muncul ketika Pengadilan melalui Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kesimpulannya, hak yang dapat dimilki oleh warga negara asing, termasuk dalam hal ini mereka yang menikah dengan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya hak pakai.

---

Rights to land an exclusive right that can only be owned by Indonesian citizens to own land in the strongest and fullest. However, due to mixing in mixed marriages, foreigners can own landed property. For that article 21 Paragraph (3) The Law Number 5 Year 1960 Regarding The Regulation Of The Basic Agrarian Principles mandates that foreign citizens who have the right to land due to mixing in the mixing property must waive the right for a period of 1 (one) year. Liability waiver to land then becomes an issue of Indonesians citizens as well as the party entitled to the possession of the land. It then becomes the identification of the problem in my thesis how the legislation rules of law arrange foreigners can own landed property from their marital property in mixed marriages and then how to analyze verdict of the sentence of east state court number 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr regarding covenant agreement after marriages in mixed marriages. The author then examines these issues with the method of juridicial normative research, which examined in reference to the existing rules of law to then be able to answer this problem in a descriptive analytic. Through the study authors found the answer that, it is possible to do by previously apply for permission in advance and if the Court of Justice granted the request. In conclusion, the rights to land in Indonesia that can be owned by mixed marriage couple who did not have a covenant agreement is only The Right to Use."