Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 235153 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naomi Norita
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perdagangan saham Equity-Based Crowdfunding (ECF) dalam Pasar Sekunder di Indonesia. Kegiatan ECF sebagai salah satu bentuk pengembangan teknologi finansial baru saja diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018  Tentang  Equity Crowdfunding. Kegiatan ECF mempunyai risiko ilikuiditas saham dimana investor akan sulit untuk memperdagangkan sahamnya. Risiko tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya pelaksanaan pasar sekunder. Namun sayangnya, POJK 37/2018 belum secara spesifik mengatur mengenai pasar sekunder bagi ECF dan pelaksanaan pasar sekunder bagi ECF di Indonesia belum ada. Berdasarkan hal tersebut, penulis membandingkan pengaturan ECF khususnya dalam pengaturan dan pelaksanaan pasar sekunder ECF dengan Korea dan Inggris. Penulis merumuskan masalah menjadi 1. Bagaimana pengaturan mengenai ECF pada negara Korea, Inggris, dan Indonesia ? 2. Bagaimana perbandingan mengenai perdagangan saham dalam pasar sekunder untuk kegiatan ECF di negara Indonesia, Korea dan Inggris ? 3. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pasar sekunder di kegiatan ECF? Penulis membuat tulisan ini dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis berkesimpulan bahwa Indonesia dapat memperbaiki ketentuan memperdagangkan saham dalam pasar sekunder ECF dengan mencontoh dari segi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pasar sekunder bagi ECF yang Korea dan Inggris lakukan.

This thesis discusses the regulation of Equity-Based Crowdfunding (ECF) stock trading in the Secondary Market in Indonesia. ECF activities as a form of development of financial technology have just been regulated in POJK No. 37/POJK.04/2018 About Equity Crowdfunding. The ECF activity has the risk of illiquidity of shares where investors will find it difficult to trade their shares. This risk can be overcome with the implementation of the secondary market. Unfortunately, POJK 37/2018 has not specifically regulated the secondary market for the ECF. The implementation of the secondary market for ECF in Indonesia does not yet exist. Based on this problem, the author compares the ECF settings specifically in the regulation and implementation of the secondary market with Korea and the United Kingdom. The author formulates the problem to 1. How are the arrangements regarding ECF in Korea, UK and Indonesia? 2. What is the comparison regarding stock trading in the secondary market for ECF activities in Indonesia, Korea and the UK? 3. What should be the regulation of the secondary market in ECF activities? The research method for this thesis is normative legal research. The author concludes that Indonesia can improve the provision of trading shares in the ECF secondary market with take example from regulation, implementation, and supervision on secondary market for ECF as Korea and UK do."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Halimah Nur Pratiwi
"Pengaturan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia diregulasi melalui Pasal 32 POJK 37/2018. Namun demikian, regulasi dalam POJK 37/2018 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem yang dimaksud dan
hingga saat ini, belum terdapat pengimplementasian penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membandingkan pasar sekunder pada equity crowdfunding di
Indonesia dengan Inggris dengan melihat praktik penyelenggaraan pada PT Santara Daya Inspiratama dan Seedrs Limited, serta membahas kesiapan penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia dengan Inggris. Selain itu, dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, Indonesia masih belum siap menyelenggarakan pasar sekunder pada equity crowdfunding. Untuk dapat mempersiapkan penyelengaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia, perlu diakomodir ketentuan lebih lanjut terkait prosedur dan penentuan nilai valuasi
saham.
Secondary market regulation on equity crowdfunding in Indonesia is regulated through Article 32 of POJK 37/2018. However, the regulation in POJK 37/2018 does not explain further about how the system is meant and To date, there has been no implementation of the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia. In this regard, this thesis will compare the secondary market to equity crowdfunding in
Indonesia and the UK by looking at the implementation practices of PT Santara Daya Inspiratama and Seedrs Limited, as well as discussing the readiness of the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia. With Using normative juridical research methods, this thesis concludes that there are differences between the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia and the UK. In addition, this thesis also concludes that until this research is conducted, Indonesia is still not ready to organize a secondary market in equity crowdfunding. In order to be able to prepare for the implementation of a secondary market for equity crowdfunding in Indonesia, it is necessary to accommodate further provisions regarding procedures and determining valuation values.
share.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulaiman Khosyi Suharto
"[ABSTRAK
Kegiatan equity-based crowdfunding yang menawarkan saham kepada investornya dengan beban keterbukaan informasi dan biaya kepatuhan rendah memudahkan Perseroan baru untuk menggalangkan dana cukup besar dalam waktu yang relatif singkat. Diantara negara yang telah mengatur equity-crowdfunding adalah Selandia Baru dan Malaysia, yang menempatkan kegiatan ini pada rezim pasar modal mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Bapepam. IX.A.5, equity-based crowdfunding dapat dijalankan di Indonesia selama nilai penawaran dibawah Rp 1 miliar. Meskipun demikian, saat ini masih terdapat hambatan hukum yang cukup besar dalam rangka memfasilitasi kehadiran para pihak maupun berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan equity-based crowdfunding.

ABSTRACT
Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues., Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues.]"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61438
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Agatha Helena P. S.
"Walaupun telah kemudahan kepada masyarakat, layanan Equity-Based Crowdfunding sendiri masih memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan ambiguitas bagi masyarakat itu sendiri. Ambiguitas ini meliputi peran yang dimiliki masyarakat yang ingin membeli saham melalui platform penyelenggara tersebut. Apakah sekelompok masyarakat ini dapat disebut sebagai konsumen atau tidak yang menjadi salah satu isu yang sampai sekarang belum diperoleh penyelesaiannya. Keterbatasan definisi 'konsumen; yang diberikan baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 ini yang menjadi salah satu penyebab isu tersebut. Ketidakjelasan makna 'konsumen' ini pada akhirnya akan berdampak pada pertanggungjawaban penyelenggara platform equity-Based crowdfunding dalam melindungi hak-hak msyarakat pengguna layanan tersebut. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengertian dari konsumen dan pertanggungjawaban penyelenggara platform dalam hal pelaksanaan equity-Based crowdfunding. Penelitian ini juga akan melihat kebijakan internal yang dimiliki oleh beberapa platform penyelenggara equity-Based crowdfunding di Indonesia.

Although Equity-Based Crowdfunding services has contributed many conveniences for the community, the implementation of this activity raised some problems that can cause conflict and ambiguity for the community itself. This ambiguity includes the role of the people who want to buy shares through the platform. Whether this group of people can be called a consumer or not is one of the issues that has not yet been resolved. Limitation of the definition of 'consumers' given both in Act No. 8/1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation No. 1/2013 is one of the main factor to this issue. The vague meaning of 'consumers' in this activity will ultimately have an impact on the accountability of the organizers of the equity-based crowdfunding platform in protecting the rights of the users of these services. Through a juridical-normative research, this thesis will discuss the understanding of consumers and the accountability of platform operators in the implementation of equity-based crowdfunding. This research will also look at internal policies held by several equity-based crowdfunding organizing platforms in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Juwita
"In general, the practice of crowdfunding through online platform has been conducted in Indonesia. However, the concept of equity based crowdfunding is recently known in Indonesia. In this research, the Author adopts a case pertaining to the practice of equity based crowdfunding through online platform managed by PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. The absence of specific laws that regulates equity based crowdfunding in Indonesia causes uncertainty on whether or not equity based crowdfunding is recognized as investment. Hence, the main focus of this research lies on the identification of whether or not equity based crowdfunding subjects to Investment Law or Capital Market Law. In conducting this research, the Author uses juridical normative research method. This research has produced a conclusion that equity based crowdfunding practice managed by PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia is considered as investment under Investment Law. However, it does not subject to Capital Market Law. Further, this research found that the practice of equity based crowdfunding which managed by PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia is similar with Investment Fund in the Form of Collective Limited Participation Investment Contract.

ABSTRAK
Secara umum, praktik crowdfunding melalui platform online telah dilaksanakan di Indonesia. Namun, konsep equity-based crowdfunding baru dikenal belakangan ini. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat kasus mengenai praktik equity-based crowdfunding melalui platform online yang dikelola oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Ketiadaan peraturan khusus yang mengatur tentang equity-based crowdfunding menimbulkan ketidakpastian apakah equity-based crowdfunding diakui sebagai kegiatan investasi. Maka dari itu, fokus utama dari penelitian ini adalah identifikasi untuk menentukan apakah equity-based crowdfunding tunduk terhadap Undang-Undang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Pasar Modal atau tidak. Dalam menyusun penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik equity-based crowdfunding yang dikelola oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dapat dianggap sebagai kegiatan investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Namun, equity-based crowdfunding tidak tunduk terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu, praktik equity-based crowdfunding yang dikelola oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia memiliki kemiripan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
"
[;;;;, , ]: 2017
S69050
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chika Fajarini
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfunding berbasis ekuitas di Asia dalam rentang waktu dari Januari 2018 hingga Desember 2019. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori signaling serta menggunakan 201 sampel proyek pada berbagai platformdi 5 negara Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Israel, dan Korea Selatan. Penulis menggunakan estimasi regresi Ordinary Least Square(OLS) dengan robust standard error untuk pengujian hipotesis. Adapun penelitian menggunakan berbagai proksi dalam faktor karakteristik kampanye, human capital, dan social capitalyang terbukti memiliki pengaruh signifikan atas keberhasilan pengumpulan dana proyek crowdfundingdi Asia. Faktor karakteristik kampanye dijelaskan oleh tiga variabel yaitu informasi finansial, gambar, dan video. Sedangkan faktor human capitaldijelaskan oleh empat variabel yaitu jumlah anggota, tingkat pendidikan, pengalaman berbisnis, dan experience in field. Terakhir, faktor social capitaldijelaskan oleh dua variabel yaitu social networkdan penasihat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah seluruh variabel kecuali gambar dan video, secara positif dan signifikan memengaruhi keberhasilan pengumpulan dana proyekcrowdfunding berbasis ekuitas di pasar Asia.

This study aims to determine success factors on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia during the period of January 2018 until December 2019. The study using signaling theory approach with 201 project samples on various platforms from Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, Israel, and South Korea. The researcher uses Ordinary Least Square (OLS) with standard error robust as the method of data analysis and hypothesis testing. The research also uses several proxies for campaign characteristic, human capital, and social capital factors which have significant effects for the success on equity-based crowdfunding project fundraising in Asia. Firstly, campaign characteristics factor is described by three variables, those are provision of financial, pictures, and video. Secondly, human capital factor is described by four variables, namely number of team members, education level, business experience, and experience in field. Lastly, social capital factor is described by two variables, those are social network and advisor. The results obtained from this study are all of the variables, except pictures and videos, have positive and significant effect in the success of crowdfunding project fundraising in Asia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivana Calista Brata
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas flipping terhadarp kinerja saham IPO pada pasar sekunder yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. Variabel dependen yang digunakan ada aktivitas flipping. Aktivitas flipping diproksikan dengan dua buah rasio, yaitu rasio total perdagangan pada hari pertama per total saham beredar dan rasio total perdagangan pada hari pertama per total saham yang ditawarkan. Variabel independent yang digunakan adalah kinerja saham IPO melalui perhitungan average return selama tiga tahun setelah IPO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan penelitian event study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor melakukan flipping terhadap volume saham penawaran dengan return yang tinggi atau saham hot IPO. Selanjutnya, saham IPO dengan aktivitas flipping yang tinggi akan memiliki kinerja pasar yang lebih buruk jika dibandingkan dengan saham IPO dengan aktivitas flipping yang rendah. Terakhir, rasio aktivitas flipping yang berdasar pada total perdagangan pada hari pertama per total saham beredar memiliki kemampuan prediktif terhadap kinerja saham IPO pada pasar sekunder.

This study aims to analyze the effect of flipping activity towards the performance of IPO shares on the secondary market listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2008-2017. The dependent variable used is flipping activity. Flipping activity is proxied by two ratios, namely the ratio of total trades on the first day per total tradeable shares and the ratio of total trades on the first day per total shares offered. The independent variable used is the IPO stock performance through the calculation of the average return for three years after the IPO. This research is a quantitative research and event study. The results of this study indicate that investors flipped the volume of offering stocks with high returns or hot IPO stocks. Furthermore, IPO stocks with high flipping activity will have a worse market performance when compared to IPO stocks with low flipping activity. Finally, the ratio of flipping activity based on total trades on the first day per total tradeable shares has a predictive ability on the performance of IPO shares on the secondary market."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farisa Azhara
"Pasar sekunder equity crowdfunding bertujuan untuk memfasilitasi Pemodal agar dapat memperdagangkan saham Penerbit UMKM yang dimilikinya kepada Pemodal lain sebagai exit dan entrance strategy bagi Pemodal yang berkepentingan. Maka dari itu, penting agar saham yang diperdagangkan adalah likuid sehingga pasar sekunder equity crowdfunding menjadi pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Namun demikian, penyelenggaraan pasar sekunder equity crowdfunding di Indonesia yang baru diperkenalkan tahun 2018 silam oleh OJK masih menyisakan banyak ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Skripsi ini berkaca dari penyelenggaraan pasar sekunder di lembaga equity crowdfunding Santara, untuk kemudiaan ditinjau penerapan prinsip IOSCO sebagai mitigasi risiko dan menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar sekunder equity crowdfunding. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dan filosofi dari pasar sekunder equity crowdfunding tidak dapat dipersamakan dengan Bursa Efek, sehingga isu utama dalam pasar sekunder equity crowdfunding bersumber dari ketidakpercayaan Pemodal dan ketimpangan informasi. Atas tantangan tersebut, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi Penyelenggara, Penerbit, Pemodal, maupun Regulator melalui penerapan Prinsip Pasar Sekunder 33-37 IOSCO yang telah diakui dan dipatuhi secara global.

The secondary market of equity crowdfunding aims to facilitate Investors to be able to trade their shares to other Investors as an exit and entrance strategy. Therefore, it is important that the shares are liquid to create a fair, orderly and efficient market. However, the implementation of the equity crowdfunding secondary market in Indonesia which recently introduced in 2018 by OJK still leaves a space for evaluation and improvement. This thesis reflects on the implementation of the secondary market on Santara, to review the application of IOSCO principles as the risk mitigation and as a solution to the challenges faced in equity crowdfunding secondary market. This thesis is carried out with normative juridical research method by reviewing library materials and conducting interviews. From this study it can be concluded that the management and philosophy of the equity crowdfunding secondary market cannot be equated with the Stock Exchange, thus the main issues of equity crowdfunding secondary market are caused by distrust of investors and information asymmetry. In facing these challenges, a comprehensive improvement is needed from the Operators, Issuers, Investors, and Regulators through the implementation of IOSCO Secondary Market Principles No. 33-37 which has been recognized and complied with globally.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dara Ninggar Azalia
"Abstrak: Crowdfunding merupakan praktik penggalangan dana secara kolektif dengan bantuan teknologi internet. Sebuah kampanye crowdfunding perlu mengumpulkan banyak pendukung agar target dana tercapai, sehingga penting bagi penggalang dana untuk mengemas strategi komunikasi kampanye sedemikian rupa agar khalayak tertarik untuk berdonasi. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis penggunaan guilt appeal dalam strategi komunikasi kampanye crowdfunding dan implikasinya terhadap keberhasilan penggalangan dana. Analisis dilakukan secara tematik kepada kampanye crowdfunding di Indonesia berdasarkan elemen teks dan visual yang digunakan. Peneliti menemukan bahwa guilt appeal memiliki dampak signifikan dalam mendorong niat pendukung untuk berdonasi. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan kampanye crowdfunding seperti kredibilitas penggalang dana, durasi kampanye, dan pemasaran media sosial.

Abstract Crowdfunding is an internet-based platform that allows people to raise funds collectively. A crowdfunding campaign needs to gather many backers in order to achieve its goal, hence it’s important for fundraiser to create a great campaign communication strategy that attracts people. This research aims to analyze how guilt appeal is used in crowdfunding communication strategy and its implication on crowdfunding’s success. The analysis was carried out thematically to three crowdfunding campaigns in Indonesia based on text and visual elements used. This research found that guilt appeal has a significant impact in encouraging backers’ intention to donate. However, there are other factors that influence crowdfunding campaign’s success such as fundraiser’s credibility, campaign duration, and social media marketing."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Puspita Pratiwi
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa re-balancing indeks terhadap perubahan kepemilikan investor institusi di pasar sekunder dan likuiditas saham yang selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja saham kategori masuk dan keluar indeks. Pada penelitian ini menggunakan sampel 164 kejadian dimana terdapat 82 kejadian saham masuk dan 82 kejadian saham keluar konstituen indeks LQ45 pada periode 2010-2019 dengan total 4.920 observasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode regresi data panel. Pada pengujian pengaruh re-balancing indeks LQ45 terhadap variabel bebas penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepemilikan investor institusi. Sedangkan peristiwa re-balancing indeks LQ45 menyebabkan penurunan likuiditas pada saham kategori masuk konstituen indeks dan sebaliknya terjadi peningkatan likuiditas pada saham kategori keluar konstituen indeks LQ45. Perubahan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi di pasar sekunder tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham. Sedangkan likuiditas saham memiliki pengaruh signifikan pada saham kategori masuk dalam indeks. Untuk saham kategori keluar dari indeks tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Keseluruhan hasil penelitian ini mendukung re-balancing indeks LQ45 menjadi salah satu informasi yang digunakan oleh investor di pasar modal Indonesia. Dimana pada saham yang masuk dalam konstituen, re-balancing menjadi informasi positif bagi investor, sedangkan keluarnya saham dari konstituen tidak ditemukan bukti kuat menjadi informasi negatif bagi investor.

This study aims to study the effect of the index rebalancing event on changes in institution investor ownership in secondary market and liquidity which can further affect the stock performance of the stock which added dan deleted fron index constituent. In this study used a sample of 164 events in which there were 82 incidents of shares added and 82 incidents of shares deleted from the LQ45 index constituents in the period 2010-2019 with a total of 4,920 observations. Data processing techniques using panel data regression method. In testing the effect of rebalancing the LQ45 index to the independent variables of the study showed a positive effect on investor institution ownership. While the LQ45 rebalancing index event causes a decrease in liquidity in the category of stocks added the index constituents and conversely an increase in liquidity in the stocks category deleted of the LQ45 index constituents. Changes in the number of shares owned by institution investor in the secondary market are not significant to stock performance. While stock liquidity has a significant effect on the stock category added into the index. For the stock category deleted of the index does not have a significant effect. The summary of the results of this study supports the rebalancing of the LQ45 index is one of the information used by investors in the Indonesian capital market. Where the shares added in the constituents, index rebalancing event to be a positive information for investors, while the deleted of shares from the constituents were not found strong evidence to be negative information for investors."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>