Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is famous as a country prone to natural disasters, and its threat continues to increase over time. On the other hand, most of the regions in Indonesia are vulnerable to many kinds of natural disaster. Thus, the damage caused by the natural disasters become extensive, and making the recovery costs enormous. Most of the time, local governments that experience adversities are unable to bear the costs of natural disaster recovery.  Though most of the local government realized that they needed to expend more on natural disaster mitigation, most of them are not allocating their budget as recommended. The main reason is that there are other expenditures that are more important to be allocated rather than to something that might not happening. But if we put the region on a hypothetical condition of disaster certainty, then the damage that needed to be recovered will be enourmous. In order to see the recovery cost needed, we simulate hypothetical natural disasters on each year from 2019-2023. We estimate the value of the regions and the natural disaster risks of each regions, and estimated the recovery costs.We found that almost all local governments are incapable on handling recovery costs for major natural disaster such as earthquake and tsunami, and most of local governments are incapable on handling recovery costs for the least hazardous yet frequently occuring natural disasters such as flood and drough. Eventhough they allocating the budget for natural disaster mitigation as recommended, most of them still unable to handle the recovery. Therefore, most of the regions are very vulnerable of natural disaster in the future, and most local governments are incapable of handling the recovery by themselves.

---

Indonesia terkenal sebagai negara yang rawan bencana alam, dan ancamannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, sebagian besar wilayah di Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan demikian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menjadi luas, dan membuat biaya pemulihan sangat besar. Pada umumnya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan tidak mampu menanggung biaya pemulihan bencana alam. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu mengeluarkan lebih banyak untuk mitigasi bencana alam, kebanyakan dari mereka tidak mengalokasikan anggaran mereka seperti yang direkomendasikan. Alasan utamanya adalah bahwa ada pengeluaran lain yang lebih penting untuk dialokasikan daripada untuk sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tetapi jika kita menempatkan daerah tersebut pada kondisi kepastian bencana, maka kerusakan yang perlu dipulihkan akan sangat besar. Untuk melihat biaya pemulihan yang diperlukan, kami mensimulasikan bencana-bencana alam hipotetikal pada setiap tahun dari 2019 - 2023. Kami memperkirakan nilai daerah dan risiko bencana alam masing-masing daerah, dan memperkirakan biaya pemulihan.Kami menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam yang tidak terlalu parah namun sering terjadi seperti banjir dan kekeringan. Walaupun mereka mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana alam seperti yang direkomendasikan, kebanyakan dari mereka masih tidak mampu menangani pemulihan. Oleh karena itu, sebagian besar daerah sangat rentan terhadap bencana alam di masa depan, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani pemulihan sendiri."

"[Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) denganefisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupadata panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahappertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan DataEnvelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untukmengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinanlainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkatkemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanjapemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatanmaka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut., This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralizationand local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes thepooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. Thisstudy is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiencyusing Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis isconducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants onspending efficiency score. The result points out along with modern fiscaldecentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local ownedrevenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can beconcluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structureexhibits more efficient the local spending.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara maksimal.Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

---

City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority is not put the programme to handle flood as it main priority."

"ABSTRAKPeristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT

In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family.

The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory.

Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth."

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana alam. Bencana alam dapat berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja pemerintah namun pengaruh tersebut akan berbeda antar negara satu dengan lainnya. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh bencana alam terhadap keseimbangan fiskal baik sisi penerimaan maupun sisi belanja di tingkat pemerintah daerah. Dengan menggunakan data panel dan metode fixed effect, studi ini memberikan hasil bahwa bencana alam yang terjadi tahun 2010-2018 dapat mengganggu keseimbangan fiskal melalui indikator budgetary solvency di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melalui penurunan PAD, peningkatan belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Jenis belanja yang paling berisiko untuk meningkat di tingkat kab/kota adalah belanja barang dan jasa dan di tingkat provinsi yaitu belanja tidak terduga. Meningkatnya belanja modal dapat diakibatkan oleh adanya beban fiskal akibat tertundanya proyek yang sedang berjalan atau adanya kebutuhan rekonstruksi pasca bencana. Studi ini juga memberikan hasil bahwa bencana banjir dan kekeringan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keseimbangan fiskal di daerah.

---

Indonesia is an archipelago country, making it fairly vulnerable to natural disasters. While natural disasters generally affect government revenue and expenditure, their effects likely vary by country. This study examines the effect of natural disasters on the fiscal balance, revenue, and expenditure of local governments. We used panel data and fixed effects methods to estimate the degree to which natural disaster severity influences budgetary solvency at the district and provincial levels in Indonesia between 2010 and 2018. This study reveals that natural disasters can strain fiscal balance at the district and provincial levels due to a decrease in own-source revenue and an increase in social assistance expenditure, capital expenditure, consumption expenditure, and unexpected expenditure. The district expenditure type most threatened by natural disasters is consumption expenditure, while the provincial expenditure type most threatened is unexpected expenditure. We also found that an increase in capital expenditure can lead to financial burden due to delays of planned projects or post-disaster reconstruction. Based on these findings, it is clear that forms of insurance or other financing schemes are necessary to mitigate the adverse impacts of natural disasters on regional fiscal balance."

"Salah satu industri yang terus berkembang adalah sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Migas merupakan salah satu sumber penyumbang negara terbesar diluar penerimaan Pajak. Sebagai amanat Undang-Undang, Sumber Daya Alam dihasilkan untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu, pengaturan kegiatan usaha Migas terus disempurnakan dan saat ini metode pengaturan yang berlaku yaitu Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dan Gross Split. Dalam memngelola migas memerlukan modal, tenaga kerja dan dan teknologi yang tinggi. Untuk mendukung industri migas dan menarik investor pemerintah memberikan insentif kepada kontraktor migas. Penelitian ini menganalisis perhitungan bagi hasil PSC Cost Recovery dan Gross Split, serta dampak kebijakan insentif kepada industri migas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Dari hasil analisa diketahui bahwa dari sisi kontraktor, Cost Recovery lebih menguntungkan daripada Gross Split dikarenakan adanya pengembalian biaya dari pemerintah untuk kontraktor yang berhasil produksi. Kemudian, adanya Insentif pajak yang diberikan dapat memberikan berbagai macam dampak positif seperti efisiensi biaya kontraktor dan pemerintah, menurunkan risiko kontraktor dalam mengelola Wilayah Kerja, adanya keadilan pajak, dan adanya kepastian untuk kontraktor yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri migas Indonesia. Selain itu, pemberian insentif ini juga dapat memberikan multiplier effect terhadap penerimaan negara.

---

One of the industries that continues to grow is the Oil and Gas (Oil and Gas) sector. One of the biggest sources of governmental funding besides taxes comes from the oil and gas industry. As mandated by the Law, Natural Resources are produced for the welfare of the people, therefore, the regulation of oil and gas business activities continues to be perfected, and currently the prevailing regulatory methods are Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery and Gross Split. Managing oil and gas requires capital, labor, and high technology. To support the oil and gas industry and attract investors, the government provides incentives to oil and gas contractors. This study analyzes the calculation of PSC Cost Recovery and Gross Split profit sharing, as well as the impact of incentive policies on the oil and gas industry. The research method used is a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. From the results of the analysis, it is known that from the contractor's point of view, Cost Recovery is more profitable than Gross Split because there is a cost recovery from the government for contractors who are successful in production. Then, the existence of tax incentives can have various positive impacts, such as contractor and government cost efficiency, reducing contractor risk in managing Work Areas, tax fairness, and certainty for contractors, which will increase investor confidence in the Indonesian oil and gas industry. In addition, the provision of these incentives can also have a multiplier effect on state revenues."