Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.

---

Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.

This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in information

security."

"Tata kelola teknologi informasi saat ini banyak diimplementasikan oleh beragam jenis dan skala organisasi. Salah satu organisasi yang memanfaatkan hal tersebut adalah institusi perguruan tinggi. TI telah ditetapkan sebagai Standar Penyelengaraan Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai sarana dan prasarana yang wajib dihadirkan untuk menjadi bagian dari basis Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan akademik serta administratif. Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk mengelola layanan TI pada organisasi. Tata kelola TI pada organisasi akan membantu organisasi dalam menentukan proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, pengelolaan, dan pemantauan pada aset TI yang dimiliki. Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola teknologi informasi pada Universitas ABC. Data yang diolah dalam penelitian ini bersumber dari proses wawancara semi - terbuka dan pengisian kuesioner terstruktur. Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI pada Universitas ABC adalah berada pada level 1. Hal tersebut menunjukan bahwa proses tata kelola untuk TI telah dilakukan. Rekomendasi untuk perbaikan disusun sesuai dengan sasaran peraihan value dan tingkat kapabilitas dari proses tata kelola TI yang ingin dituju oleh Universitas ABC.

---

In recent year the implementation of information technology governance has been done by various organizations, one of them is higher education institution. Indonesia Higher Education And Research Ministry placed IT as a part of standar of national education performing system in order to provide data for Higher Education Database. Its also has a role for supporting the management and development of academic and administrative activities. With IT governance, it can support organization for decision making process around IT assets. The research conducted by applying study case method to observe and analyze universitiys IT governance capability level. Using COBIT 5, this IT governance framework created based on best practice, able to provides method and system to establish good enterprise IT governance. COBIT 5 likewise has a tool for assessing IT governance process capability level. Information and data occurred in this research gathered through interview and filled in structured questionnaire with the consent of case study subject. Through research activity, the IT governance process capability level shows at level 1, means the process of IT governance has occured. Another outcome from this research is the IT governance process improvement recommendation following the expect value and proper goals set by ABC University."

"Klien stroke dengan hipertensi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga keadaanini menjadi hal penting untuk dikelola dengan baik. World Health Organisation bahwapada tahun 2030 ada 23,3 juta kematian oleh karena penderita penyakit Jantung danStroke dan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 penderita stroke yangterdiagnosa di Indonsia sebanyak 1.236.825 orang. Penderita stroke di rumah sakittempat dilakukan penilitian selama empat tahun terakhir mencapai 351 orang, sehinggaini memberikan gambaran bahwa stroke merupakan penyakit yang memerlukanperawatan dan pengobatan yang lebih serius. Tujuan penelitian ini adalah untukmengembangkan model perencanaan pulang klien stroke dengan hipertensi. Metode:riset operasiobnal dengan 3 tahap. Yaitu tahap 1, identifikasi alur dan masalah sertakebutuhan perncanaan pemulang klien, tahap 2 dikembangkanya draft model dan modulberdasarkan data dasar dari hasil tahap 1. Telaah literatur dan konsultasi pakar, tahap 3,validasi model dan modul dengan kuasi eksperimen. Data dikumpulkan menggunakanFGD Focus Group Discussion dan Wawancara Mendalam pada tahap 1 denganinforman penelitian 33 orang. Partisipan tahap 3 uji model adalah keluarga 21 sebelumdan 37 orang sesudah, klien 33 sebelum dan 37 orang sesudah, dan perawat 37 orangsebelum dan sesudah dilakukan intervensi model. Data dikumpulkan dengan pre posttest. Analisa data tahap satu dengan analisa konten dan tahap uji model denganmenggunakan SPSS. Hasil tahap satu didapat alur klien masuk sampai pulang,kebutuhan dan masalah dalam perencanaan pulang. Hasil uji coba model bahwakemandirian klien bermakna signifikan dengan Pvalue =0.00 lebih kecil dari Pvalue =0.05, kepuasan klien tidak signifikan karena Pvalue =0.40 lebih besar dari Pvalue =0.05, kepuasan keluarga bermakna signifikan karena Pvalue =0.025 lebih kecil dariPvaleu = 0.05, sementara hasil kepuasan perawat sangat bermakna signifikan denganPvalue = 0.00 lebih kecil dari Pvalue = 0.05. Disimpulkan bahwa model perencanaanpulang diperlukan untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan kepadaklien, dan dapat digunakan tenaga kesehatan untuk melaksanakan perawatan danpengobatan. Merupakan saran agar manajemen rumah sakit membuat kebijakan danmempersiapkan perangkat sehubungan pelaksanaan perencanaan pulang bagi klien.

---

Stroke client with hypertension increasing from time to time, this condition need tomanage very well. Wod Health Organization mentioned on year of 2030 have 23.3million dead caused of blood hypertension, and based on resulted of Riset KesehatanDasar on 2013, the stroke case 1.236.825 or 7 of Indonesian population. Stroke casedata in the hospitals where this research been done for the last 4 years reach 351 people,which providing us with a focus that stroke is a disease that need a more serioustreatments. The objectives of the research is developt Discharge Planning stroke clients.Operation research was apply with 3 phase, and first phase is to identify the gate cliententered to hospital, need and problems that face in conduct Discharge Planning. Phasetwo is to developt model and modul draft of discharge planning, and phase three is tovalidate model and modul that developt. Phase one the data was collected by FocusGroup Discussion and indept interview with 33 nurses participant. Phase validatemodel and conternt analysis and phase 3 used computer. Phase 3 found that the resultsof the test for the model are client self-efficacy provide a significant value withPvalue=0,00 lower than Pvalue= 0.05, client satisfaction is not significant with Pvalue =0.40 higher than Pvalue = 0.05, family satisfaction provide a significant value withPvalue = 0.025 lower than the Pvalue= 0.05, while nurse satisfaction provide asignificant value with Pvalue = 0.00 lower than Pvalue = 0.05. The conclustion takenfrom this research is that discharge planning model is needed to provide care andmedication service to client and can be used by healthcare team to perform the treatmentand medication. It is suggested to the hospital management to create a policy andprepare the infrastructure related to the implementation of discharge planning model fora client."

"Kejadian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang terjadi di rumah sakit dapat menyebabkan kerugian kepada pasien dan rumah sakit. IKP merupakan beban kematian dan kecacatan yang tinggi di seluruh dunia. Salah satu upaya rumah sakit untuk mengelola dan mengidentifikasi potensi risiko IKP yaitu melalui manajemen risiko proaktif dengan metode Failure Mode and Effect Analysis(FMEA). FMEA telah digunakan rumah sakit di berbagai dunia dalam mengidentifikasi risiko pada layanan baru rumah sakit. RSUD Pasar Minggu saat ini sedang mengembangkan layanan baru yaitu layanan CAPD, dimana layanan ini merupakan layanan berisiko yang tidak hanya melibatkan petugas kesehatan di rumah sakit namun pasien sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko IKP dengan metode FMEA pada layanan CAPD di RSUD Pasar Minggu dalam rangka mencegah risiko IKP terjadi. Penelitian secara kualitatif dengan pendekatan operational research. Data penelitian diperoleh dari data primer yaitu wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) serta data sekunder yaitu telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses post-pemasangan akses peritoneal dan CAPD mandiri oleh pasien merupakan fokus proses penyusunan FMEA. Prioritas risiko yang ditemukan yaitu infeksi exit site/ tunnel, infeksi peritonitis, obstruksi kateter, dan leakage. Akar penyebab risiko terjadi yaitu regulasi layanan CAPD belum seluruhnya tersedia, rencana edukasi dan re-edukasi belum diterapkan, dan monitoring dan evaluasi perawatan CAPD belum ditentukan. Rekomendasi dalam pencegahan risiko tersebut yaitu melengkapi regulasi layanan CAPD pada panduan layanan CAPD, memaksimalkan rencana edukasi dan re-edukasi pasien dengan CAPD training plan matrix dan poster edukasi pasien, serta menetapkan prosedur monitoring dan evaluasi perawatan CAPD pasien.

---

Patient safety incident occur in hospital can cause harm to both patients and hospital. Patient safety incident represent a significant burden of death and disability worldwide. One of the hospital’s effort to manage and identify potential risks of patient safety incident is through proactive risik management using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. FMEA has been used by hospitals worldwide to identify risks in hospital new services. Pasar Minggu Regional General Hospital is currently developing CAPD as a new service, which is a high-risk service involving healthcare professionals and patients themselves. This research aim to identify the risk of patient safety incident using the FMEA method in CAPD at RSUD Pasar Minggu in order to prevent the incident risk. The research is qualitative research with an operational research approach. Data were obtained from primary sources through in-depth interview and focus group discussion (FGD) and secondary data through literature review. The result shows that the post insersion process of peritoneal access and patient self management in CAPD are the focus of the FMEA process. The identified priority risks found were exit site/ tunnel infection, peritonitis infection, catheter obstruction, and leakage. The root cause of the risks that occur are the incomplete of CAPD service regulatory, education and re-education plans have not been implemented, and monitoring and evaluation have not been determined. Recommendations for preventing these risks include completing CAPD regulations in the service guidelines, optimalizing patient education and re-education plans with CAPD training plan matrix and patient education poster, and establishing monitoring and evaluation procedures for CAPD patient care"

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk dalam true experiment yang bertujuan untuk menguji main effect maupun interaction effect variabel mental accounting dan self efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Metode yang digunakan adalah true experiment, dengan desain 2 x 2 between subject yang menggunakan dua level kondisi mental accounting (ada atau tidak ada) dan dua level kondisi self efficacy (tinggi atau rendah). Uji statistik yang digunakan dengan Analysis of Variance (ANOVA), untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan One Way Analysis of Variance dan untuk hipotesis ketiga menggunakan Two Way Analysis of Variance. Hasil penelitian menemukan bahwa mental accounting terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Self efficacy juga terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Sementara efek interaksi antara mental accounting dan self efficacy tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

---

ABSTRACT

This research is included in the true experiment which aims to test the main effect and the interaction effect of mental accounting and self efficacy on investment decisions on production machinery. The method used is the true experiment, with the design of 2 x 2 between subjects that uses two levels of mental accounting (existing or absent) and two levels of self efficacy (high or low). Statistical tests are used with ANOVA, for the first and second hypotheses using One Way Analysis of Variance and for the third hypothesis using Two Way Analysis of Variance. The results of the study found that mental accounting proved to influence the investment decision making of production machinery. Self efficacy is also proven to have an effect on investment decisions in production machinery. While the interaction effect between mental accounting and self efficacy does not affect the investment decision making of a production machine."

"Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is an inflammatory condition of oral mucosa and is very common that occur in 20% of population, in which 80% of all cases are minor type. Etiology remains unknown but there are factors that can precipitate the attack, known as predisposing factors, which are haematinic deficiency, food hypersensitivity, bacterial or viral infection, hormonal changes, psychological stress, drugs and local trauma. Management of minor RAS are symptomatic and also discovering all predisposing factors which may play role in order to give the appropriate treatments to all predisposing factors. The appropriatetreatment for all predisposing factors is to prevent recurrency or reduce the severity of RAS.This paper presents 2 cases of minor RAS which have bacterial infection from poor oral hygiene; local trauma from radices, irritating tooth cusp and rough surface of calculus; haematinic deficiency; physical / psychological stress and food hypersensitivity, as predisposing factors. The management of those cases are scaling, grinding irritating cusp, giving advice of proper and healthy diet including vitamin supplementation, finding any stress factor and also overcome it. We concluded that finding and eliminating predisposing factors can reduce recurrency and severity of RAS."

"ABSTRACTThe implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."

"Pelayanan antenatal (ANC) merupakan salah satu program kegiatan Puskesmas, yang berupaya merubah sikap dan perilaku masyarakat kearah keamanan persalinan dan memperbaiki rujukan risiko kehamilan. Pemeriksaan kesehatan ibu sewaktu melakukan ANC terekam dalam data kohort ibu hamil. Namun di Indonesia peningkatan angka kunjungan ANC tidak selalu diikuti dengan pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada pada saat melahirkan. Kecamatan Jati Sampurna Bekasi yang merupakan salah satu daerah penyangga DKI Jakarta, memiliki angka cakupan persalinan oleh dukun yang tertinggi di wilayah kota Bekasi (14,30%).Berdasarkan pada kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mencoba melakukan analisis data kohort ibu hamil tentang hubungan melakukan kepatuhan ANC dengan pemilihan penolong persalinan di wilayah Puskesmas Jati Sampurna Bekasi tahun 2001-2002, yang terdiri dan beberapa variabel, yaitu : kepatuhan melakukan ANC, umur, paritas, jarak kehamilan, riwayat kehamilan dengan variabel pemilihan penolong persalinan.Penelitian dilakukan dengan desain studi kohort retrospektif, dengan melakukan analisis data sekunder (data kohort ibu hamil). Setelah ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi dan dilakukan Simple Random Sampling (SRS), maka diperoleh sampel minimal meliputi 372 sampel, dengan rincian kelompok terpapar (tidak patuh melakukan ANC) sebanyak 186 sampel, dan kelompok tidak terpapar (patuh melakukan ANC) sebanyak 186 sampel. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan ada dua dan lima variabel bebas yang bermakna secara statistik dengan pemilihan penolong persalinan, yaitu kepatuhan melakukan ANC [RR = 2,41 (95% CI 1,45-4,01)], dan riwayat kehamilan [RR = 0,22 (95% CI 0,10 - 0,47)] atau dapat ditulis dalam bentuk [RR = 4,55 (95% CI 2,13 - 10,00)].Perlu dilakukan peningkatan promosi kepada ibu hamil tentang pentingnya kepatuhan melakukan ANC, dan pemilihan penolong persalinan yang aman, meskipun pada ibu yang beriwayat kehamilan baik. Serta dilakukan pengukuran riwayat kehamilan secara konsisten dan terpadu dalam paket ANC. Pustaka : 45 (1987 - 2002)

---

Antenatal care (ANC) is one of Puskesmas programmes to pervade people attitude and behavior to childbirth safety and to improve reconciliation of pregnancy risk. The health check up of pregnant women was recorded in the cohort of pregnancy data when she came to ANC. However in Indonesia, arising of ANC coverage is not always followed up by the use of health provider when giving birth. Jati Sampurna subdistrict is one of DKI Jakarta buffer areas, which possess the highest childbirth coverage by midwife in Bekasi City, it is about 14,30%.

Based on these facts, a study was carried out to analyse the cohort of pregnancy data to prove correlation between obedience ANC with selection of childbirth helper in Puskesmas Jati Sampurna Bekasi 2001-2002, which consisted of : obedience of ANC, age, parity, space of pregnancy, history of pregnancy, with selection of childbirth helper.

The study was made by using the retrospective cohort design study by analysing secondary data (the cohort of pregnancy data). After deciding some criterias : inclution and exclution criterias, and by simple random sampling, we achieved 372 subjects which consisted of : 186 subjects in exposed group, and 186 subjects in unexposed group. Data were analysed by univariate, bivariate, and multivariate.

The results of study showed that 2 (two) of 5 (five) variables were statistically significant correlation, those are obedience of ANC [RR = 2,41 (95% CI 1,45 - 4,01)] and history of pregnancy [RR = 0,22 (95% CI 0,10 - 0,47)] or on the other result that [RR = 4,55 (95% CI 2,13 - 10,00)].

Promotion to pregnant women about the importance obedience of ANC and the selection of safe childbirth helper is in need of improvement. The measurement of history of pregnancy should be carried out consistently in ANC package as well.

References : 45 (1987 -- 2002)."