Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"ABSTRAK

Sejak tahun 2012, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara mandiri telah menginisiasi pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Smart city merupakan terminologi kepada sebuah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kota-kota dan menyelesaikan permasalahan kota secara lebih efektif dan efisien. Meskipun selalu ditekankan pada teknologi, akan tetapi, fokus utama pembangunan smart city tidak hanya terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peran human capital, sosial, dan masalah lingkungan Lombardi et al., 2012 .Pemerintah pusat juga telah mendukung pembangunan smart city melalui program ldquo;Gerakan Menuju 100 Smart city rdquo; di Indonesia sejak tahun 2017, oleh karena itu penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Penelitian ini bermaksud untuk mengestimasi pengaruh dari penerapan konsep smart city terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia dengan menggunakan metode Two Stages Least Square 2SLS. Studi ini menggunakan instrument variable IV berupa variabel indikator-indikator kecerdasan kota yang dikemukakan oleh Giffinger et al. 2007 untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city. Indikator-indikator kecerdasan kota tersebut, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, dan smart living. Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia. Hasil juga menunjukkan bahwa internet sebagai proksi dari smart mobility berperan penting dalam penerapan konsep smart city di Indonesia.

---

ABSTRACT

Since 2012, local governments in Indonesia has independently initiated city development by implementing smart city concept. This concept is useful as a terminology or tools to improve city performance in order to solve problems more effectively and efficiently through the usage of technology. Although often linked to technology, however technology is not the only focused from implementing smart city concept, so that we also have to focus on utilizing the role of human capital, social, and environmental issues Lombardi et al., 2012 .Central government finally supported smart city development through a program named ldquo Gerakan Menuju 100 Smart City rdquo since 2017, so that it is important to know the success of city development using the application of smart city concept. This study aims to estimate the effect of smart city concept implementation on cities economic performances in Indonesia by using Two Stages Least Square 2SLS method. This study also utilize Instrument Variable IV by using city smartness indicators proposed by Giffinger et al. 2007 to control some factors which will affect smart city concept implementation. Those smartness indicators are smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, and smart living. The results prove that the implementation of smart city concept in districts or cities in Indonesia has a significant positive effect towards cities economic performance in Indonesia. This study also results that internet as a proxy of smart mobility is the most important thing that must be built for implemeting smart city concept in Indonesia."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Kota Depok merupakan bagian dari kawasan aglomerasi metropolitan Jabodetabek dengan risiko banjir yang tinggi dan mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perkotaan. Kejadian banjir pada awal tahun 2020 menimbulkan 90 titik banjir yang merupakan kejadian terbanyak dari sebelum-sebelumnya. Kota Depok telah mengadopsi konsep Smart City sejak tahun 2019, dimana di dalamnya terdapat faktor masyarakat cerdas yang ikut memperkuat sistem. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya bencana banjir yang mengancam ketahanan kota itu sendiri. Tujuan akhir penelitian ini yaitu untuk menyusun strategi pengelolaan banjir melalui pendekatan partisipasi masyarakat cerdas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran. Hasil riset ini yaitu peran masyarakat dan pemerintah sebagai key actor dalam pengelolaan banjir, hasil riset selanjutnya adalah terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan ketahanan masyarakat terhadap banjir. Strategi yang direkomendasikan pada riset ini untuk ketahanan kota terhadap banjir berbasis masyarakat cerdas adalah bersifat agresif pada kuadran 1, yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang sebesar-besarnya. Pada tujuan terakhir, maka disusunlah perancangan prototipe aplikasi yang menggunakan konsep crowdmapping. Pemanfaatan kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan informasi akurat mengenai kejadian banjir yang dialaminya secara langsung dapat ditampung pada sebuah wadah berbasis aplikasi ponsel pintar yang berbentuk pelaporan untuk ditindaklanjuti pihak yang berwenang dan sebagai data dan informasi yang terbuka secara publik. Selanjutnya, dengan adanya wadah yang sesuai fungsinya tersebut maka diharapkan dapat menjadi pembelajaran bencana dan dapat meningkatkan perbaikan mitigasi, respons serta pemulihan kota dari bencana banjir yang terjadi.

---

Depok City is part of the Jabodetabek metropolitan agglomeration area with a high risk of flooding and resulting in the paralysis of urban activities. The flood incident at the beginning of 2020 caused 90 flood points, which was the most occurrence of the previous years. The city of Depok has adopted the Smart City concept since 2019, in which there is a smart community factor that helps strengthen the system. The problem in this study is the increasing flood disaster that threatens the resilience of the city itself. The ultimate goal of this research is to develop a flood management strategy through a smart community participation approach. This study uses a quantitative approach with mixed methods. The results of this research are the role of the community and government as key actors in flood management, the results of further research are that there is a relationship between community participation and community resilience to floods. The strategy recommended in this research for urban resilience to flooding based on intelligent communities is to be aggressive in Quadrant 1, which is to take advantage of existing strengths to take as much opportunity as possible. At the last goal, the design of an application prototype using the crowdmapping concept was compiled. Utilization of the public's willingness to contribute accurate information about the flood events they experienced directly can be accommodated in mobile application which is the form of reporting to be followed up by the authorities and as a publicly open database. Furthermore, with the appropriate container for its function, it is hoped that it can become a disaster lesson and can improve the mitigation, response and recovery of the city from the flood disaster that occurred."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Kota Depok menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pembahasan tentang penurunan angka kematian ibu juga diatur pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan realisasi kinerja dari program serta kegiatan yang mendukung penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya optimalisasi pada Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K dapat dilakukan peningkatan pelayanan bagi kesahatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa pada proses collaborative governance dimensi system context pada penurunan angka kematian ibu dalam implementasi SDg’s di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dan merupakan penelitian deskriptif. Data yang didapat dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penurunan angka kematian ibu di Kota Depok yang dilihat dari konsep system context Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Indikator dari system context terpenuhi, namun masih terdapat hambatan, seperti: kendala pada pendataan, kurangnya sosialisasi, kendala pemantauan ibu hamil, dan penghapusan anggaran tim pengawas. Selain itu, regulasi antar aktor yang berkolaborasi juga belum terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan layanan dukun untuk bersalin dan masih ditemukan kehamilan beresiko yang disebabkan faktor ekonomi.

---

Depok city become one of locus of activities in reducing maternal mortality and infant mortality rates due to the high of number maternal mortality rate and infant mortality rate. Discussions on reducing maternal mortality are also regulated in the Sustainable Development Goals (SDg’s). Based on the performance of programs and activities that support the reduction of maternal mortality, it is necessary to optimize the Maternity Planning and Complications Prevention (P4K) Program. Through P4K, it is possible to improve services for the health of pregnant women and newborns by increasing the active role of various actor. The purpose of this research is to analyze the process of collaborative governance in system context dimension for reducing maternal mortality rate in the implementation of SDg’s in Depok City. This research is a qualitative research and using post-positivist. The data from this research is obtain from collecting through in depth interviews and from study literature. The results showed that the decrease in maternal mortality in Depok City which was seen from the concept of the Emerson & Nabatchi (2015) system context was compatible. The indicators from the system context was fulfilled, but there are obstacles, such as: constraints on data collection, lack of socialization, obstacles to monitoring pregnant women, and the abolishment of the budget for the supervisory team. In addition, regulations between collaborating actors are also not integrated. There are still people who use the services of traditional birth attendants and there are still risky pregnancies that are caused by economic factors."