Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed. Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.

---

Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the implementation of expectations in accordance with the objectives organization."

"Skripsi ini membahas tentang penilaian tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Api Indonesia (persero) yang berdasarkan pada kerangka kerja COBIT khususnya pengukuran maturity level. Hal ini dilakukan karena tata kelola teknologi dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan bisnis PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan tujuan bisnis COBIT terdapat 30 IT Process dan 183 Control Objectives yang teridentifikasi. PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki 4 proses pada level Managed and Measurable, 11 proses pada level defined, 13 proses pada level repeatable but intuitive dan 2 proses level pada level ad-hoc.

---

This paper discusses about the assessment of information technology governance on PT Kereta Api Indonesia (persero) based on COBIT framework and specifically with maturity level models. Evaluation of IT governance is needed to make sure that the investment made by organization is aligned with their business goals. Mapping of PT Kereta Api Indonesia's business goals with COBIT's business goals identified 30 IT Process and 183 Control Objectives. PT Kereta Api Indonesia has 4 process at level managed and measurable, 11 process at level defined, 13 process at level repeatable but intuitive and 2 process at level ad-hoc."

"ABSTRAKMenurut Laporan Kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri ternyata berada pada kategori Buruk. Melalui analisis akar permasalahan, diidentifikasi bahwa buruknya capaian IKU tersebut disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, dapat diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi untuk kemudian berdasarkan kondisi tersebut mengkonstruksi rekomendasi perbaikannya.Kerangka kerja COBIT 5 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses teknologi informasi Kementerian Luar Negeri serta menyusun prioritasi dan rekomendasi perbaikan proses.Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) menghasilkan nilai rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0,7, dengan perincian 1 proses berada pada kapabilitas tingkat 2 (managed), 15 proses berada pada tingkat 1 (performed), dan 21 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Prioritasi melalui identifikasi pokok-pokok permasalahan (pain points) diperoleh 15 proses yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Rekomendasi perbaikan dibangun menggunakan panduan yang disediakan oleh COBIT 5 berupa aktivitas-aktivitas dan praktek terbaik untuk setiap proses teknologi informasi.

---

ABSTRACTAccording to 2015 Performance Reports, the Ministry of Foreign Affairs’ Key Performance Indicator (KPI): Percentage of the Implementation of Information Technology Master Plan performance falls into the poor category. Through root cause analysis, it is identified that the KPI’s poor performance is caused by the evaluation of information technology governance has never been performed. By performing such evaluation, the organization’s status of information technology governance can be determined, and then based on the position constructs the recommendations for improvements.COBIT 5 framework is used in this study as a frame of reference for assessing the capability level of the Ministry of Foreign Affairs’ information technology governance, prioritizing and constructing the recommendations for process improvement.The assessment of process capability using Process Assessment Model (PAM) generates an average rating of 0.7, where 1 process is at level 2 (managed), 15 processes are at level 1 (performed), and 21 processes are still at level 0 (incomplete). Prioritization using pain points yields 15 processes that are prioritized for improvements. The recommendations for improvements are constructed using the provided COBIT 5’s guidance, in the form of activities and best practices for each information technology process."

"ABSTRAK Tata kelola Teknologi Informasi (TI) adalah perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin TI selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah, tata kelola TI wajib dimiliki untuk menjadikan layanan yang diberikan terkelola dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagiamana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam visi BPJS Kesehatan disebutkan salah satu peran BPJS Kesehatan adalah menyiapkan sistem informasi yang handal untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Untuk itu, diperlukan tata kelola TI yang tbaik dalam pencapaian tujuan organisasi.Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi tata kelola TI BPJS Kesehatan berdasarkan kerangkan COBIT 5. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta survey dengan pihak terkait baik di tingkat Direksi dan General Manager mengenai tata kelola yang sudah dijalankan. Hasil yang diperoleh menggambarkan harapan manajemen terkait tata kelola TI dan tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tingkat kapabilitas dan rekomendasi peningkatan tata kelola TI BPJS Kesehatan sesuai yang diharapkan manajemen

---

ABSTRACTInformation Technology Governance is embodiment of structure, role, processes and mechanism that ensures IT to align with organization to achieve their goals. As an institution of Government, IT Governance must have make the services provided is well managed. BPJS Kesehatan as the organizer of the health social security as regulated in UU No 24 Tahun 2011 about BPJS. In one of BPJS Kesehatan visions mentioned to provides reliable information system to support BPJS Kesehatan operational. Therefore required best IT governance to achieve organization goals.In this study will be evaluated IT Governance BPJS Kesehatan based on COBIT 5 framework. The method user for collecting data is observation, interviews and surveys with parties concerned at the level of Directors and General Manager about the governance that has been executing. The result represent management?s expectations to IT Governance and the level of IT governance capabilities today that further serve as basic for improvement IT Governance"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Transformasi digital merupakan salah satu visi PT XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan non-bank untuk dapat mendukung proses bisnisnya. Dalam mencapai visi transformasi digital tersebut, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki secara matang dan baik. Selain teknologi terkini yang diterapkan dalam infrastruktur teknologi informasi, tata kelola pada infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam implementasi infrastruktur. Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI tahun 2019 PT XYZ hanya mencapai tingkat 2.1 sedangkan ekspektasi mencapai tingkat 3 menggunakan COBIT 5. Sehingga dalam karya akhir ini akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang telah dijalankan saat ini di PT XYZ serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Pengkuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan dianalisis rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan PT XYZ berdasarkan pemetaan proses pada COBIT 5.

---

Digital transformation is one of PT XYZ's visions as non-bank finance sector company to be able to support its business processes. In achieving the digital transformation vision, information technology infrastructure is one of the components that must be carefully and properly owned. Besides the latest technology that applied in information technology infrastructure, infrastructure governance is also needed to ensure digital transformation in infrastructure implementation. Based on the measurement of the level of IT governance capability in 2019, PT XYZ only at level 2.1 while expectation is level 3 using COBIT 5. So that in this final work will measure the level of IT infrastructure governance capability that has been implemented at PT XYZ and provide recommendations for improvement to increase the level of capability. Capability level measurement using Process Assessment Model (PAM). Based on measurement result, the improvements will be analyzed based on the mapping process on COBIT 5."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"