Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."

"Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu.

---

The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases. "

"Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi.

---

This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted."

"Dewasa ini industri asuransi telah menjelma sebagai salah satu pilar utama perekonomian modern. Perananan sektor asuransi kian signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan,akselerasi inovasi teknologi dan proses difusinya,serta deregulasi berbagai sektor finansial dan pasar riil. Akan tetapi ditengah perjalanan di dapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi oleh pemegang polis, seperti prosedur penyelesaian,kendala di dalam mengurus klaim serta bentuk penyelesaian klaim kurang dipahami. Prosedur penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 1 PP No.73 Tahun 1992. Adapun bentuk penyelesaian kendala adalah dengan menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 butir M Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003. Sedangkan bentuk penyelesaian kendala yang ditempuh oleh para pihak adalah musyawarah kekeluargaan,serta jika tidak ada kata sepakat maka ditempuh dengan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

---

Insurance industry currently has emerged as one of the main pillars of modern economy. increasingly significant role of the insurance sector in line with current globalizm liberalism and trade, technological innovation and accelerate the diffusion process, and deregulation of the financial sector and the real market. But on the way to some of the constraints faced by the policyholder, such as settlement procedures, difficulties in managing the claim and claim settlement is less understood. The resolution procedures adopted by the parties refer to the provisions of article 23 paragraph 1 of Government Regulation No. 73 year 1992. Form of constraint solving is to hand over documents - supporting documents as stipulated in article 8 M clause in the decision of the Minister of Finance of the number 422 in 2003. While the form of constraint resolution adopted by the parties is a family consultation, and if no agreement is reached by settlement through national arbitration bodies Indonesian (BANI)."

"Tulisan ini bertujuan menganalisis: Berapa besar kontribusi premi dan klaim terhadap Economic Value Added sebagai indikator kemampuan bersaing di Perusahaan Asuransi Kesehatan? Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode pengujian data dengan metode pengujian panel data.Dari penelitian ini diketahui ada beberapa perusahaan asuransi yang diketahui memiliki EVA negatif, hal ini dapat terjadi karena total pembiayaan di perusahaan lebih besar dari labs operasi dengan demikian kinerja perusahaan tersebut tidak baik. Jika EVA bernilai positif ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam meningkatkan nilai perusahaan.Secara total antara premi, klaim dan Value Added dari ke enam perusahaan asuransi yang diamati menunjukan adanya peningkatan balk premi, klaim maupun EVA-nya. Dapat pula dijelaskan bahwa untuk premi, klaim maupun EVA-nya dari tahun ke tahun selalu mengalirni peningkatan dengan pola yang sama.Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh bahwa premi dan klaim mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Economic Value Added. Premi lebih banyak memberikan kontribusi positif terhadap Economic Value Added dibandingkan klaim."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Skripsi ini membahas mengenai kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama ini telah memicu terjadinya aksi demo di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pada skripsi ini, penulis membahas berkenaan dengan kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi berdasarkan hasil tinjauan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengertian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, target tingkat solvabilitas internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 pengertian risiko, peril, hazard, asuransi jiwa. Kedua, penulis membahas berkenaan dengan asuransi jiwa hingga klaim asuransi. Ketiga, penulis mengenai tanggung jawab pemegang polis ketika terjadi likuidasi, alasan penanggung mengundurkan waktu pelaksanaan pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL antara Alexander Phuk Tjilen melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasar pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari hal-hal yang mempunyai sifat teoretis yang berkenaan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum di mana hal-hal tersebut memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam hal ini penulis mencapai suatu simpulan bahwa dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, para pemegang polis harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the failure to pay claims due to liquidation by mutual insurance. Failure to pay claims by mutual insurance has triggered a demonstration at the Head Office of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. In this thesis, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the definition of insurance based on the results of a review of the Commercial Code and Law Number 40 of 2014, the definition of mutual insurance in Government Regulation Number 87 of 2019, the target level of internal solvency based on Financial Services Authority Regulation Number 1 /POJK.05/2018 definition of risk, peril, hazard, life insurance. Second, the author discusses life insurance and insurance claims. Third, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance, the reasons for the insurer delaying the implementation of insurance claim payments. In this case, it is discussed based on research on Decision Number 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL between Alexander Phuk Tjilen against Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. The method used in this study is normative juridical, namely legal research based on the main legal material by studying things that have the nature of theoretical relating to legal principles, legal doctrines where these things have to do with the problem under study. The data used in this study are secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Where in this case the authors reach a conclusion that in mutual insurance, the insured must also be responsible for the losses suffered by the mutual insurance Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. "

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"Data klaim asuransi kesehatan pada prakteknya memiliki karakter nominal klaim yang tidak selalu sama dengan manfaat yang tertera di polis, sehingga membuat nilai klaimnya menjadi fluktuatif dan mengakibatkan tidak mudah untuk memprediksi nilai klaim. Klaim untuk kejadian yang belum dilaporkan, termasuk klaim yang harus diprediksi nilainya dan dicadangkan. Klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan ke perusahaan atau dikenal dengan nama Incured But Not Reported (IBNR) dilakukan agar mencukupi untuk kewajiban pembayaran klaim dimasa depan. Besar atau kecilnya pembayaran klaim akan mempengaruhi hasil pendapatan yang dibukukan pada laporan pendapatan pada periode berjalan, sehingga pada akhirnya mempengaruhi laba rugi suatu perusahaan asuransi. Metode pencadangan Chain Ladder Klasik (CL) merupakan metode yang saat ini digunakan untuk mengestimasi cadangan klaim IBNR di PT. XYZ. Dalam karya akhir ini, akan digunakan metode Generalized Linear Model Smoothing Effect (GLMSE) sebagai pembanding metode CL untuk mengestimasi cadangan klaim. Hasil penelitian menunjukan model GLMSE mendapatkan hasil cadangan klaim dengan rata-rata yang lebih stabil dengan rata-rata lebih rendah 3.5% dari data akhir dibandingkan dengan metode Chain Ladder Klasik.

---

Health insurance claim data in practice has a nominal character of a claim that is not always paid same as the benefits listed on the policy, it's depend the fee from medical provider under the benefit limits, thus making the value of claim amount to be fluctuating and the result is not easy to predict the real value of claim. Claims for unreported events, are claims to be predicted and to reserved. Claims that have been incurred but not yet reported to the company or otherwise known as Incured But Not Reported (IBNR) are made in order to be sufficient for the obligation to pay claims in the future. The large or small payment of claims will affect the revenue results which posted on the income statement in the current period, thus ultimately affect the profit and loss of an insurance company. The Classic Chain Ladder reserving method (CL) is current method to estimate IBNR claim reserving at PT. XYZ. In this final paper, we will use the Generalized Linear Model Smoothing Effect (GLMSE) method as a comparison of the CL method to estimate the claim reserve. The results show the GLMSE model obtains a claimed yield with a more stable average with 3.5% lower than the data compared to the Classic Chain Ladder method."