Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dandilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitusignifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

---

The Health Operational Assistance Program or BOK through the Non-Physical DAK mechanism is an effort to channel operational funds to Public Health Centre activities.The fund is used for the activities of UKM in the Public Health Centre. But there are still many obstacles that have caused the effectiveness of these funds to be not optimal. The purpose of this study was to see the effectiveness of the implementation of BOK fundsthrough the non-physical DAK mechanism to support UKM activities in Public Health Centre viewed from the time of disbursement, budget, human resources, facilities,workload and the process of managing the funds. The research was conducted with qualitative methods and was carried out between January and May 2019. This BOK fundgreatly helped the operational activities of the Public Health Centre, but the SPM coverage in Bogor district was not so significant. This is because there are still manyfactors that make the way the funds have not been effective and efficient."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"

"Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011?2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Bekasi, (2) ukuran dan tujuan kebijakan, (3) pelaksanaan program cakupan penanganan komplikasi kebidanan, (4) ketersediaan SDM, (5) disposisi pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan cakupan penanganan komplikasi kebidanan di puskesmas kota bekasi tahun 2019. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kota Bekasi terdiri dari 9 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran sudah sesuai dengan juknis, kebijakan sumber daya manusia belum memadai, jumlah dana sudah mencukupi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat capaian program penanganan komplikasi kebidanan, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

---

The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational assistance (BOK) at Bekasi City Health Center, (2) the size and objectives of the policy, (3) implementation of coverage programs for obstetric complications management, (4) the availability of human resources, (5) implementation disposition and (6) social, economic and political environment that affect the implementation of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center in 2019. Research variables include human resources, budget, guidelines, facilities, planning, implementation, monitoring and evaluation. The sample involved in implemention of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center consisted of 9 respondents. The results of the research revealed that budget planning was in accordance with technical guidelines, human resource policies were inadequate, the amount of funds was sufficient and the accountability process needed supervision and simplification of reporting. At the level of achievement of the obstetric complications management program, service coverage has increased, but there are some services that do not meet the Minimum Service Standards (MSS) targets."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana penyerapan anggaran BOK Puskesmas dengan metode salur langsung melalui evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung Di Kota Depok Tahun 2023. Ini merupakan penelitian Non Eksperimental dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada 6 Puskesmas di Kota Depok, 3 Puskesmas dengan penyerapan baik dan 3 Puskesmas dengan penyerapan sedang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dikonfirmasi dengan telaah dokumen. Kesimpulannya adalah mekanisme BOK Salur lebih tepat waktu daripada mekanisme sebelumnya yang melalui kas daerah, tetapi diperlukan penyempurnaan terkait ketepatan alokasi dengan kebutuhan lokal , penyederhanaan laporan, pengintegrasian antar aplikasi, kapasitas SDM dan manajemen pengelolaan BOK di level Puskesmas.

---

This thesis examines the implementation of the direct disbursement method in the absorption of Health Operational Assistance (BOK) funds at Puskesmas in Depok City. The study conducts a formative evaluation of budget absorption for Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas in Depok City in 2023, using a non-experimental research design with a qualitative case study approach. The study focuses on six Puskesmas in Depok City: three with good absorption rates and three with moderate absorption rates. Data collection was conducted through in-depth interviews. The conclusion is that the Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) mechanism is more timely compared to the previous mechanism through regional treasuries. However, improvements are needed regarding the accuracy of allocation according to local needs, simplification of reporting, integration between applications, capacity building of human resources, and management of BOK at the health center level."

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan BOK di Puskesmas Kota Serangdari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100 setiap tahun dan 30 digunakanuntuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anakkhususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapaitarget 75 . Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 dua Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 dua Puskesmas dengan cakupan K4rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber dayamanusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untukkegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasanpencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yangrelatif tinggi.Kata Kunci:Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 mbahas

---

ABSTRACTThe Health Operational Aid Fund BOK has been 100 absorped during 2014 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30 has been used forKIA program activities. However, coverage of maternal and child health servicesespecially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target 75 . This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 two health centers with high K4 coverage and 2 two Puskesmas with low K4coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources andinfrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive andpromotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reportingwas found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance.Key words community health centre, health operational fund, K4 antenatalvisit."

"Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran.

---

Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM). The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven."

"Peer to peer lending (P2PL) menghubungkan peminjam dan pemberi dana tanpa lembaga keuangan bank sebagai perantara. Bentuk pengumpulan dana ini memberikan pemberi dana untuk memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berinvestasi, kendati demikian hal ini juga menimbulkan pendanaan macet dan fraud. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pemberi dana dalam P2PL khususnya terkait risiko pendanaan macet dan fraud oleh Penyelenggara LPBBTI berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) serta penerapannya dalam perjanjian pendanaan. Penulis juga melakukan perbandingan hukum di Amerika Serikat dan China. Adapun perbandingan dengan memilih negara Amerika Serikat dan China karena kedua negara tersebut merupakan pangsa pasar P2PL terbesar di dunia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah, yaitu: Analisis penyelenggara layanan P2PL menerapkan perlindungan pemberi dana terkait risiko pendanaan macet dan fraud pasca berlakunya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Perbandingan pengaturan perlindungan pemberi dana dalam penyelenggaraan peer to peer lending di Amerika Serikat, China, dan Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 telah cukup komprehensif mengakomodir penyelenggaraan layanan P2PL di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan pemberi dana dari risiko pendanaan macet dan risiko fraud oleh penyelenggara P2PL. Peraturan P2PL yang utama digunakan di Amerika Serikat adalah Securities Exchange Act dan Peraturan P2PL yang utama digunakan di China adalah Interim Measures for the Administration of the Business Activities of Online Lending Information Intermediary Institution.

---

Peer to peer lending (P2PL) connects borrowers and lenders without bank financial institutions as intermediaries. This form of crowdfunding brings lenders more investment opportunities, however it can also lead to bad funding and fraud. This thesis discusses the protection of lenders in P2PL, especially related to the risk of bad funding and fraud by P2PL Providers based on POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services and its application in lenders agreements. The author also makes a comparison of laws in the United States and China. The comparison by selecting the United States and China because these two countries are the largest P2PL market share in the world. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are: Analysis of P2PL service providers implementing protection for funders regarding the risk of bad funding and fraud after the enactment of POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services; Comparison of lender protection implementing peer to peer lending in the United States, China and Indonesia. The form of research used in this research is normative juridical research. In the end, the writer come to the conclusion that POJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 is comprehensive enough to accommodate the implementation of P2PL services in Indonesia, especially related to the protection of lender from the risk of bad funding and the risk of fraud by P2PL providers. The main P2PL regulation used in the United States is the Securities Exchange Act and the main P2PL regulation used in China is Interim Measures for the Administration of the Business Activities of Online Lending Information Intermediary Institution."

"AKB dan AKBA di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan disparitas AKB dan AKBA antara pedesaan dan perkotaan juga masih terus menghambat pencapaian program kesehatan bayi dan balita. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, dimana dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh penyediaan dana operasional, salah satunya adalah Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah diketahui pengelolaan Dana Desa pada kegiatan Posyandu KIA melalui partisipasi masyarakat serta berbagai tantangan di lapangan di Desa Kalidesel, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data penelitian menggunakan wawancara dan diskusi terarah di lingkungan desa Kalidesel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) antara Posyandu Dusun Kalidesel dengan Dusun Lamuk-Jawera. Penganggaran kegiatan telah dilakukan oleh Bidan Desa bersama dengan sekretaris desa, akan tetapi realisasi dana selalu berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu ditemukan bahwa ketepatan pencairan Dana Desa Kalidesel sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian administrasi. Masyarakat Desa Kalidesel berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan Musrenbang, menjadi kader Posyandu, mendapatkan kegiatan Posyandu dan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa dengan melihat infografis yang dipasang di setiap Dusun di Desa Kalidesel.

---

IMR and U5MR are declining every year. However, the disparities of IMR and U5MR between rural and urban still hinder the progress of infant and under-5 health programs. Posyandu is one of the community-based health efforts that aims to facilitate access to basic health services, which in its implementation is influenced by the provision of operational funds (Dana Desa). The purpose of this study was to know the management of Dana Desa in Posyandu Maternal and Child Health services through community participation in Kalidesel Village, Watumalang District, Wonosobo, Central Java from 2018 to 2020. This study used a qualitative method with a case study approach. The research data was collected using interviews and focused group discussions. The results obtained are there were differences in management of supplementary food (PMT) between Posyandu in Kalidesel and Lamuk-Jawera. Budgeting process has been carried out by the Village Midwife and secretary of the Village Government, but the realization of funds is always different from the budget. In addition, it was found that the accuracy of fund disbursement is very dependent on the timeliness of administrative tasks. The community of Kalidesel actively participates in management of Dana Desa and Posyandu through village-scale discussion activities, becomes Posyandu cadres and visitors, and supervises the use of Dana Desa by monitoring the infographics posted in Kalidesel Village."

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%.Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatancakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitiandilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung,Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metodakualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luargedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelumpelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaanberdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas programdi Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan

---

ABSTRACTThe Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres."