Hasil Pencarian

Ditemukan 25199 dokumen yang sesuai dengan query

Reyhan Pahlevi

Consequentialism sebagai solusi permasalahan inkompatibilitas teori retributivisme = Consequentialism as a solution to the problem of the incompatibility of retributivism theory

"Penghukuman yang diberikan pada pelaku tindak kriminal dijustifikasi oleh teori penghukuman retributivisme. Teori penghukuman ini didasari oleh asumsi bahwa manusia bertindak berdasarkan kehendak bebasnya, dan orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya. Tanggung jawab moral dalam artian bahwa segala konsekuensi yang dihasilkan dari suatu tindakan dibebankan pada orang yang melakukannya. Dapat dikatakan bahwa konsep tentang kehendak bebas dan tanggung jawab moral, menjadi pondasi teoritis dari teori penghukuman retributivisme yang mendominasi justifikasi penghukuman yang dilakukan dalam praktik hukum kriminal. Sedangkan, ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia menemukan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kondisi biologis seseorang. Seperti misalnya dalam ranah neurosains, melalui eksperimen Benjamin Libet yang meneliti tentang aktivitas otak seseorang ketika orang tersebut melakukan gerakan tertentu, menemukan bahwa adanya aktivitas otak yang terlebih dahulu aktif 500 sampai 1000ms sebelum orang tersebut benar-benar sadar bahwa dirinya menggerakkan tangannya. Dalam ilmu genetika, juga ditemukan suatu gen yang membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk bertindak agresif, yang membuat orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, banyak kasus kriminal yang membuktikan bahwa seseorang yang melakukan tindakan kriminal didorong oleh kondisi biologisnya. Berkaca dari beberapa kasus, dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang membahas tentang perilaku manusia, teori penghukuman retributivisme sudah tidak lagi relevan, karena teori tersebut didasari oleh asumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Teori penghukuman lain, seperti consequentialism, dapat dikatakan cocok dengan penemuan-penemuan terbaru tentang perilaku manusia. Model penghukuman consequentialism fokus pada memaksimalkan keuntungan dan menghindari penderitaan pada masyarakat, melalui penghukuman yang diberikan pada pelaku tindak kriminal.

The punishment given to perpetrators of crimes is justified by the theory of retributivism punishment. This punishment theory is based on the assumption that humans act on their free will, and those who carry out these actions have moral responsibility for their actions. Moral responsibility in the sense that all consequences resulting from an action are charged to the person who did it. It can be said that the concept of free will and moral responsibility is the theoretical foundation of the theory of retributivism punishment which dominates the justification of punishment carried out in the practice of criminal law. Meanwhile, science that examines human behavior finds that human behavior is determined by one's biological condition. As for example in neuroscience, through Benjamin Libet experiments, who examined the brain activity of a person when the person is doing a certain movement, found that there was brain activity that was active 500 to 1000ms before the person having consciousness that he was moving his hand. In the genetics science of behavior also found a gene that makes a person has a tendency to act aggressively, which makes the person more likely to commit acts of violence. In addition, many criminal cases prove that a person who commits a crime is driven by his biological condition. Reflecting on several cases, and developments in science that discuss human behavior, the theory of retributivism punishment is no longer relevant, because the theory is based on the assumption that humans have free will. Other punitive theories, such as consequentialism, can be said to be compatible with the latest discoveries about human behavior. The consequentialism punishment model focuses on maximizing pleasure and minimizing suffering in society, through the punishment given to perpetrators of criminal acts"

D: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Yesaya Sandang

Konstruksi konsep hak Robert Nozick dan John Rawls : sebuah komparasi pemikiran

"Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesamanya. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Pembahasan tentang hak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu subjek, dasar, serta tujuan.

Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak odipengaruhi tradisi liberal tetapi dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang menjadi penting kemudian adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut.

Hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesehjateraan masing-masing individu tersebut. Dalam hal ini perhatian negara yang peranannya sebagai penjaminan pemenuhan hak-hak tersebut. Pembahasan tentang hak dengan demikian dalam prakteknya juga harus menemukan wujudnya untuk memampukan bahwa setiap manusia dapat berfungsi demi mencapai kesehjateraan. Bahasa hak bukan hanya serentetan hak-hak yang normatif, lengkap dengan argumentasinya yang canggih melainkan juga merupakan sebuah keharusan untuk mewujudnyatakannya bagi kesehjahteraan setiap insan"

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2008

T37442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinar Kurniandari

Keabsahan perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan dari pihak pasangan perkawinan pada perkawinan di bawah tangan (Siri) yang belum dicatatkan : analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 468/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL = The validity of legal acts that require the approval of the marriage couple in an unregistered marriage : analysis of civil court case Number 468/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL

"[ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan

syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan

Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek

yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah

apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri

harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92

Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:

468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptif

dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektif

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut

sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakim

menganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut

hanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sah

perkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2

ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalam

hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2

ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebut

dianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibat

hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yang

dilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukan

persetujuan dari salah satu pihak.

ABSTRACT

This thesis discusses the marriage that have met the requirements and

conditions according to the islmaic law but not yet registered in the

registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis

is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this

thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage

must be approved by her husband as provided for in Article 92

Compilation of Islamic Law. The court verdict number

468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in

this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary

and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a

perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1

of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion

because it has met along and sets of requirements in accordance with the

provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing

set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a

condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of

Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event

that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,

paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore

the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So

buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not

require the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements and