Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh PT Pegadaian (Persero) yakni menerima barang jaminan gadai yang ternyata merupakan barang hasil pencurian. Permasalahan akan muncul ketika pemilik sejati atas barang yang digadaikan menuntut agar barang miliknya dikembalikan. Pada permasalahan tersebut, terdapat dua hal yang menarik untuk diteliti. Pertama, mengenai akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Kedua, mengenai perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Akibat hukum tersebut perlu untuk diketahui karena barang jaminan gadai yang merupakan barang hasil pencurian dapat sewaktu-waktu lepas dari penguasaan kreditur penerima gadai karena disita untuk penyidikan, dijadikan barang bukti di pengadilan, atau dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Sementara itu, ketentuan hukum gadai atas barang bergerak berwujud mewajibkan objek gadai harus berada dalam penguasaan kreditur selama perjanjian gadai berlangsung. Selain itu, kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian juga patut untuk dilindungi karena hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian dari piutang yang telah diberikan kepada debitur terancam terabaikan karena tidak adanya barang jaminan gadai yang dikuasai kreditur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini yakni akibat hukum atas perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak selama diketahui bahwa penerima gadai telah beritikad baik dalam menerima barang jaminan gadai. Gadai akan hapus jika barang gadai keluar dari penguasaan kreditur sesuai Pasal 1152 KUHPerdata. Akibatnya, kedudukan kreditur yang semula sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Kreditur tersebut masih berhak atas pelunasan piutang karena hapusnya gadai tidak menghapus perjanjian pokoknya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur penerima gadai yakni berupa kesempatan untuk meminta debitur memberikan barang jaminan baru yang nilainya minimal sebesar jumlah sisa utang debitur.

---

ABSTRACTOne of the most common problems faced by PT Pegadaian (Persero) is receiving collateral which derived from a theft. Problems will arise when the original owner of the collateral goods demand the collateral to be returned. In these matters, there are two interesting objects to be researched. First, regarding the legal consequences of a pledge agreement where the collateral derived from a theft. Second, regarding legal protection for creditor or pledge recipients whose objects are from a theft. The legal consequence is important to be known because the collateral which is derived from a theft, anytime can be revoked from the creditor control because of being confiscated for investigation, used as evidence in court, or returned to the original owner. Meanwhile, pledge for tangible-and-movable goods the laws require that the collateral must be controlled by the creditor throughout the pledge agreement still valid. In addition, the creditor or pledge recipients where the collateral is from a theft should also be protected because the creditors right to obtain repayment or refund from the receivable from the debtor is vulnerable to be neglected due to the absence of collateral. This study based-on normative juridical research which examined data from legislation that applies as positive law and other literature. The results of this research showed the legal consequences of the pledge agreement where the collateral derived from a theft that remains valid and binding for both parties as long as it the pledge recipient mindful and has good faith in receiving the collateral. The pledge agreement will be terminated if the collateral missing of the creditors control in accordance with Article 1152 of the Civil Code. As a result, the position of the creditor changed from preferred creditor turned into a concurrent creditor. The creditor is still entitled to the receivables because the loss of collateral was not terminating the principal agreement. The law has given the creditor protection that requires the debtor to set new collateral that its value is at least equal to the remaining amount of the debt."

"I Ketut Bagiastra kreditur melakukan perjanjian kerjasama pinjam meminjam modal dengan PT. Saman Bhakti Putra yang diwakili oleh direktur utamanya yaitu Mohamad Saman debitur. Dalam perjanjian ini pihak debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan jaminan sertifikat hak atas tanah milik Hibatullah selaku penanggung dan Akta Kuasa Menjual. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan akta kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang dan bagaimana cara melakukan eksekusi yang tepat terhadap benda yang diberikan kuasa jual sebagai jaminan pelunasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang merupakan dokumen dari perjanjian kerjasama para pihak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Akta Kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang tidak terlalu kuat karena rentan gugatan dan eksekusi yang dapat dilakukan adalah dengan meminta penetapan dari pengadilan.

---

I Ketut Bagiastra creditor entered into a lending contract with PT. Saman Bhakti Putra, represented by its president director, Mohamad Saman debtor to raise their capital. In this case, the debtor has defaulted. The loan agreement uses land and building certificate owned by Hibatullah as collateral along with Power of Attorney to sell. Hibatullah acted as the insurer. The subject matter discussed in this research is the position of Letter of Attorney to sell in lending contract and how to execute the power to sell the collateral for repayment. The research method used in this research is normative juridical, that is research which refers to legislation and literature study using secondary data which is document of cooperation agreement of both parties. From this research it can be concluded that the position of the Letter of Attorney to sell in lending contract is not too strong because it is the vulnerable to lawsuit, while the execution can be done by requesting the court ruling."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997 berdampak negatif bagi perekonomian, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan wujud demokrasi ekonomi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk senantiasa berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan sebelum reformasi konglomerat yang dekat dengan kekuasaanlah yang menguasai ekonomi negara Indonesia. Seharusnya negara menjamin berkembangnya semua pelaku usaha yang ada melalui asas keseimbangan tanpa adanya diskriminasi baik terhadap usaha besar, menengah maupun kecil. Mengingat usaha kecil dan menengah, juga merupakan salah satu pilar pembangunan nasional, maka pembinaan yang menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan bantuan permodalan perlu ditingkatkan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan data sekunder dan bahan hukum primer berupa Undang-undang Usaha Kecil, Undang-undang Perbankan dan peraturan lainnya metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah dewasa ini mengalami peningkatan. Pemerintah telah membuka peluang kepada usaha kecil untuk menjalin kerja sama permodalan baik kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam penyaluran dana kredit usaha mikro dan kecil maka pemerintah telah menunjuk beberapa bank yang termasuk dalam lembaga keuangan pelaksana seperti Bank Mandiri, namun dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat, maka pemohon harus menyediakan jaminan tambahan benda bergerak, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri terhadap usaha mikro yang macet akan diselesaikan melalui negosiasi sebelum menumpuh jalan terakhir yaitu penjualan barang-barang bergerak yang diagunkan milik debitor."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."