Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, menelaah melalui perspektif hukum tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini secara komprehensif membedah bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dokter selaku pelaku tindakan medis dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila terjadi kegagalan tindakan medis. Dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit merupakan dua subjek hukum utama yang bertanggung jawab dalam kegagalan tindakan anestesi yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mengalami kelumpuhan permanen setelah dilaksanakannya tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi. Dalam kasus ini, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memintakan informed consent kepada Penggugat, tetapi tindakan dokter dalam tindakan anestesi dan anamnesis bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan pedoman. Lebih lanjut, rumah sakit dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan isi rekam medis kepada Penggugat dan lalai dalam menjaga kualitas peralatan medis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada dokter dan rumah sakit sebagai untuk dapat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki demi memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meminimalisasi risiko.

---

This thesis analyzes the responsibilities of doctors and hospitals in Court Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. The thesis employs a doctrinal research method with a descriptive-prescriptive type of research, examining the legal perspectives on the responsibilities of doctors and hospitals in the said court decision. This thesis comprehensively dissects how the legal responsibilities of doctors as medical practitioners and hospitals as healthcare service providers should be addressed in the event of medical procedure failures. In this case, both the doctor and the hospital are the primary legal subjects responsible for the failure of the anesthesia procedure experienced by the Plaintiff. The Plaintiff suffered permanent paralysis following an anesthesia procedure performed by an anesthesiologist. In this case, the doctor committed an unlawful act by failing to obtain informed consent from the Plaintiff; however, the doctor's actions during the anesthesia and anamnesis procedures were not unlawful as they adhered to established guidelines. Furthermore, the hospital committed an unlawful act by failing to provide the Plaintiff with the medical records and by neglecting the maintenance of the medical equipment used. Therefore, it is recommended that doctors and hospitals understand their rights, obligations, and responsibilities to maximize healthcare services and minimize risks."

"Ambiguous genitalia merupakan kondisi medis dimana alat kelamin seseorang tidak dapat secara sederhana ditentukan dengan tegas dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengakibatkan kekeliruan antara identitas pada dokumen kependudukan dengan jenis kelamin seseorang yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif untuk menjelaskan pengaturan operasi penggantian kelamin di Indonesia, menjelaskan tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam operasi penggantian kelamin berdasarkan kondisi ambiguous genitalia dan menganalisis kedudukan ambiguous genitalia sebagai pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) operasi penggantian kelamin di Indonesia diatur secara khusus dalam Kepmenkes No. 191 Tahun 1989; (2) sebagai pihak yang terlibat aktif dalam operasi penggantian kelamin, sebagai salah satu metode penanganan ambiguous genitalia, dokter dan rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum administrasi, perdata, dan pidana; (3) ambiguous genitalia tidak disebutkan secara spesifik dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung namun merupakan faktor medis sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi dan alat bukti surat, yang bersama-sama faktor yuridis, agama, dan psikologis dipertimbangkan oleh Hakim sebelum mengabulkan permohonan penggantian kelamin.  Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal seperti revisi dan pembentukan peraturan terkait penggantian kelamin, sosialisasi serta penelitian akademis lanjutan terkait ambiguous genitalia dan operasi penggantian kelamin.

---

Ambiguous genitalia is a medical condition where a persons genitals cannot be simply determined firmly and potentially cause legal problems because it can lead to errors between identity in the document of population and the actual sex of a person. The research method used in this study is a normative-descriptive juridical to explain the provisions of sex reassignment surgery in Indonesia, explain the responsibilities of doctors and hospitals in sex reassignment operations based on ambiguous conditions of genitalia; and analyze the position of ambiguous genitalia as Judges consideration in Couert Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. From the results of the study it was revealed that: (1) sex reassignment operations in Indonesia is specifically regulated in Kepmenkes No. 191 of 1989; (2) as parties actively involved in sex reassignment operations, doctors and hospitals have administrative, civil and criminal legal responsibilities; (3) ambiguous genitalia is not specifically mentioned in consideration of the Judge in Court Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung but it is a medical factor as stated in the witness statement and proof of letter, which together with juridical, religious and psychological factors are considered by the Judge before granting the request for sex change. Based on the results of the study, the authors suggest several things such as revisions or establishment to the law, socialization and further academic research about ambiguous genitalia and sex reassigment surgery."