Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1953, sensus menunjukkan pertumbuhan penduduk Cina yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina pada tahun 1953-1978 menerapkan aturan keluarga berencana. Namun hal itu belum mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Cina. Tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan satu anak. Sejak kebijakan satu anak diterapkan muncul budaya aborsi dan kasus pembunuhan pada bayi perempuan. Pada Oktober 2015, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan satu anak di Cina resmi dihapus dan diganti dengan kebijakan dua anak. Kebijikan satu anak dinilai kurang efeketif bahkan bila diteruskan dapat membebankan pemerintah Cina karena akan terus mengurangi porsi penduduk usia produktif. Perubahan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 36 tahun, orang di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu. Dengan dihapusnya kebijakan satu anak maka pemerintah cina memberlakukan kebijakan dua anak. Kebijakan dua anak ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk; diperkirakan jumlah penduduk cina pada tahun 2029 berjumlah 1,45 milyar dibandingkan dengan penduduk cina sekarang yang berjumlah 1,4 milyar. Kebijakan baru ini akan memungkinkan semua orang Cina memiliki anak sesuai harapan mereka. Dampak dari kebijakan baru ini pada aspek sosial budaya dan kesehatan meliputi: berkurangnya kasus aborsi, berkurangnya masalah anak-anak yang tidak terdaftar didalam akte, dan meningkatnya masalah kesuburan. Kemudian dampak dari kebijakan baru pada aspek demografi yaitu angkatan kerja yang menyusut dan penuaan populasi yang cepat tidak akan terbukti selama dua dekade. Sementara itu, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan perawatan masyarakat usia lanjut. Fokus penelitian berkaitan erat dengan aspek demografi dan sosial budaya Cina. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak demografi dan sosial budaya dari kebijakan dua anak.

---

In 1953, a census showed a dramatic increase in Chinas population. The government of China thus imposed a Family Planning policy from 1953 to 1978. However, such attempt was considered inadequate to solve the population growth problems. In 1979, the government introduced the One-Child policy. The policy evoked abortion culture and killing of baby girls. In October 2015, the government terminated the One-Child policy and changed it into Two-Child policy. The previous policy was proved ineffective and it is projected to burden the government further due to the lack of citizen in their productive age. The change of policy is a historical event for the Chinese are allowed to have more than one child in 36 years. The Two-Child policy is estimated not cause overpopulation in China. By 2029, China has a population of 1.45 million, compared to the current 1.40 million. The new policy makes the Chinese have children as they desired. The policys effects on social, cultural, and health aspects are: decrease of abortion rate, decrease case of children do not obtain their official birth certificates and increase in fertility. The policy also affects Chinas demography by the rise of working-age population and the rapid population ageing is not going to happen in two decades. Policies regarding the improvement of social and healthcare for the elderly are also required. The objective of this research is to seek the impacts of Two-Child policy in socio-cultural aspects of the Chinese as well as Chinas demography."

"Jurnal ini membahas tentang dampak dari adanya kebijakan satu keluarga satu anak di Cina selama tahun 1952 hingga saat ini Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah penduduk tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru terutama perbedaan jumlah angka kelahiran penduduk laki laki dan perempuan Perbedaan ini menimbulkan masalah sosial seperti masalah ketenagakerjaan dan perdagangan manusia Munculnya dampak seperti itu dipicu oleh kepercayaan terhadap kebudayaan tradisional

---

Impacts of One Family One Child Policy in China This paper discusses about the impacts of one family one child policy in China 1952 until now This policy was success to decrease the population number but on the other side it cause a new problem which is the differences of men and woman birth rate The differences cause social problem such as employment problem and human trafficking The impact was caused by their trust in traditional culture "

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan. Peran-peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Penelitian menggunakan studi kasus Komunitas Ciliwung Depok sebagai masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dengan menjalankan perannya yaitu sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat kerjasamaa dan koordinasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah mengingat kewenangan masyarakat sipil yang terbatas dan respon yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut.

---

This research will explain how the role of civil society in policy implementation. The roles of civil society in influencing policy implementation are as a promoter of dialogue, advocating or lobbying, as a disseminator of information, and as a project manager. The study used case study of Komunitas Ciliwung Depok as civil society in influence the implementation of wastewater disposal based on Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 about Disposal Permit and Wastewater Utilization. The purpose of this study is to explain that civil society is a factor that can encourage the successful policy implementation by carry out its role as a promoter of dialogue, advocacy or lobbying, as a disseminator of information, and as project manager. The results of this study suggest that in the policy implementation there should be cooperation and coordination between civil society and the government because of there are limited authority of civil society and the response that should be provided by the government in accordance with the policy. "

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Skripsi ini membahas pengaruh Paket Kebijakan Ekonomi I-XV yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia periode 2015-2017 terhadap harga saham dan jumlah volume perdagangan (aktivitas volume perdagangan) di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Paket Kebijakan Ekonomi I-XV terhadap harga saham dan jumlah perdagangan saham. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan saham aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode event study dimana ekspektasi return diperoleh dengan menghitung market adjusted model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua Paket Kebijakan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap harga saham dan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi berpengaruh terhadap jumlah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

---

This thesis discusses the effect of the Economic Policy Package I-XV issued by the Government of Indonesia for the 2015-2017 period on stock prices and total trading volume (trading volume activity) on the Indonesia Stock Exchange. The purpose of this study was to analyze the effect of the I-XV Economic Policy Package on stock prices and the amount of stock trading. The approach used is a quantitative approach using active shares on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-2017 period. This study uses the event study method where the expected return is obtained by calculating the market adjusted model. The results of this study indicate that almost all Economic Policy Packages have no effect on stock prices and several Economic Policy Packages have an effect on the amount of stock trading on the Indonesia Stock Exchange."

"Hipertensi adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di tingkat global dan merupakan faktor risiko untuk penyakit kronis lainnya termasuk penyakit jantung iskemik dan gagal ginjal. Penelitian ini bertujuan menilai trend dan determinan hipertensi yang terkait dengan karakteristik individu dan gaya hidup. Desain penelitian ini adalah studi longitudinal dengan analisis time series memanfaatkan data studi kohor faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2015-2017 di kota Bogor. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 711 responden. Analisis bivariat menggunakan uji repeated ANOVA, Friedman dan Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney serta Chi-square. Sedangkan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian tahun 2015-2017 menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat dari 31,9% menjadi 45,9%. Kenaikan juga ditunjukkan pada rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik, asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium dan aktifitas fisik. Pada penelitian ini diperoleh faktor paling dominan mempengaruhi status hipertensi tahun 2015-2017 yaitu asupan karbohidrat berlebih. Responden dengan asupan karbohidrat berlebih berisiko 5,14-14,58 kali mengalami hipertensi dibandingkan dengan asupan karbohidrat cukup. Variabel lain yang berpengaruh terhadap status  hipertensi adalah status gizi, usia, jenis kelamin, asupan protein, kebiasaan merokok dan asupan lemak.

---

Hypertension is a leading cause of death and disability on a global level and is a risk factor for other chronic diseases including ischemic heart disease and kidney failure. This study aimed to assess trends and determinants of hypertension associated with individual characteristics and lifestyle. The design of this research was a longitudinal study with time series analysis utilizing cohort study data of risk factors for  Non-Communicable Diseases 2015-2017 in Bogor. The number of samples in this study were 711 respondents. Bivariate analysis used repeated ANOVA, Friedman and Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney and also Chi-square tests. Meanwhile, the multivariate analysis used multiple logistic regression. The results of the 2015-2017 study showed that the prevalence of hypertension increased from 31.9% to 45.9%. The increase was also shown in the average systolic and diastolic blood pressure, energy, carbohydrates, protein, fat, sodium intake and physical activity. In this study, it was found that the most dominant factor affecting hypertension status in 2015-2017 was excess carbohydrate intake. Respondents with excess carbohydrate intake had a 5,14-14,58 times risk of developing hypertension compared to those with sufficient carbohydrate intake. Other variables that affect hypertension status were nutritional status, age, gender, protein intake, smoking habits and fat intake."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"ABSTRAKLatar Belakang:Dengan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan maka pengelolaan rumah sakitharus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Rumah Sakit sebagai pelayanankesehatan perlu menyusun rencana strategis, yang didalamnya terdapat komponentujuan, kebijakan dan strategi. Setelah beroperasi 2,5 tahun, RSUD Sawah Besar telahberkembang dan menunjukkan progress yang berbeda, maka perlu dilakukan evaluasirencana strategis renstra rumah sakit yang telah berjalan dari April 2015. Penelitianini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan rencana strategis rumah sakit setelahberjalan 2,5tahun dibandingkan target-target rencana srategis. Metode PenelitianKuantitatif dengan observasi di lapangan dan menggunakan data sekunder danPenelitian Kualitatif dengan tahapan Input, Proses, Output IPO dilihat variabel dalamtahapan tersebut. Hasil Penelitian: Terdapat Pencapaian Renstra yang harusditingkatkan, yaitu: Input: SDM belum sesuai kapasitas pelayanan dan kompetensinya,kepuasan pegawai, pencatatan insiden keselamatan pasien, peralatan rawat Inap, IGDdan rawat jalan. Proses: peran SPI dalam pengawasan dan penilaian, Pendidikan danpelatihan diklat pegawai. Output : kunjungan pasien rawat inap, kesalahan prosedur /tindakan / kelalaian petugas.Kesimpulan: Dengan evaluasi ini terlihat variable-variabel yang belum mencapaitarget, sehingga RSUD masih memiliki waktu untuk perbaikan agar pencapaian di akhirtahun renstra terlaksana dengan baik. Dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahanmasukan penyusunan renstra berikutnya periode 2019-2023.

---

ABSTRACTBackground Increased demand for health services and disruption of hospital services should beimplemented with good planning. Hospitals as health services need to develop aStrategic Plan, in which there are components of objectives, policies and strategies.After 2.5 years operation, it can be seen that RSUD Sawah Besar has developed andshowed different progress. Therefore, evaluation of the strategic plan of RSUD SawahBesar, that has been running since April 2015, should be conducted.The objective of this research is to evaluate the implementation of the strategic plan ofRSUD Sawah Besar after 2.5 years operation compared to the strategic plan targets.Research Methods used is quantitative Research by observing field data and usingsecondary data. The research was analyzed by following each stage in Input, Process,Output IPO and finding factors existed in the stages.Result of Research The evaluation of the Strategic Plan that must be improved. Input the availability of human resource is still not in accordance with the capacity ofservices. The available human resources are still not based on their competence,satisfaction, recording of incidents of patients, Inpatient equipment, IGD andoutpatient. Process the role of SPI to conduct supervision, education and training foremployees. Output inpatient visits, procedural or action error, negligence.Conclusion There are still factors that have not reached the target, so RSUD SawahBesar still has time to make improvements. And the results of this evaluation can also bea basis for material preparation of the Strategic Plan the next period 2019 2023."

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan terkait narkotika Drugs Related Crimes yang terjadi di Kota Depok Tahun 2015-2017. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat adanya situasi-situasi tertentu di Kota Depok yang mempengaruhi kenaikan angka kejahatan terkait narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah memperlihatkan adanya faktor situasional yang mempengaruhi kejahatan terkait narkotika di Kota Depok dan menganalisisnya dengan tiga karakteristik kunci dari Routine Activity Theory yaitu pelaku yang termotivasi a motivated offender , target yang sesuai a suitable target, dan lemahnya kontrol a lack of control . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan menggunakan data-data sekunder yang berasal dari surat kabar dan data statistik narkotika Polresta Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan terkait narkotika di Kota Depok terjadi karena adanya faktor-faktor situasional yang mempengaruhi.

---

This study discussed about drugs-related crime in Depok around 2015-2017. The focus of this study was to explore certain situations in Depok which affected the raise of drugs-related crime. This study aimed to showcase the existance of situational factors which affected drugs-related crime in Depok and analyse it based on three key characteristics from Routine Activity Theory: a motivated offender, a suitable target, and a lack of control. This was a qualitative study using secondary data from newspapers and statistical data from Depok Police Station. The result of this study revealed that the raise of drugs-related crime in Depok occurred because of certain situational factors."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola penyelewengan beban perjalanan dinas, khususnya dalam hal pola jenis kasus yang sering terjadi, penyebab terjadinya penyelewengan, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kementerian di Indonesia dalam periode tahun 2015 2017. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif bertujuan untuk menemukan pola jenis kasus secara keseluruhan serta memilih dan merinci jenis kasus dengan jumlah temuan terbesar. Metode kualitatif bertujuan untuk memperdalam informasi melalui wawancara terhadap kementerian yang paling sedikit melakukan jenis kasus yang diteliti guna menemukan rekomendasi penanganan jenis kasus tersebut. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pola jenis kasus terbesar dalam penyelewengan perjalanan dinas adalah penggunaan tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Hasil penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pola jenis kasus tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab yang tidak optimal dari petugas-petugas yang berperan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

---

This study aims to analyze the pattern of misappropriation of official travel expenses, especially in terms of the pattern of types of cases that often occur, the causes of fraud, as well as follow up on the recommendations given. The sample used in this study was all ministries in Indonesia in the 2015 2017 period. This study used two research methods, namely quantitative

and qualitative. The quantitative method aims to find the pattern of the types of cases as a whole and to select and detail the types of cases with the largest number of findings. The qualitative method aims to deepen information through interviews with the ministries that have conducted at least the types of cases studied in order to find recommendations for handling these types of cases. The results of quantitative research show that the pattern of the largest types of cases in the misuse of official travel is the use of official travel fares that are not in accordance with the provisions. The results of the qualitative research explain that the pattern of these types of cases can occur due to the non-optimal implementation of the functions and responsibilities of the officers who play a role in the payment process and accountability for official travel."