Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu kejahatan dengan motif ekonomi yang masih marak terjadi di Indonesia. Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana dengan motif ekonomi seperti illegal fishing tersebut diperlukan pendekatan yang berorientasi pada penelusuran aset hasil kejahatan atau follow the money yakni pendekatan anti pencucian uang. Namun dalam praktiknya hingga saat ini pendekatan anti pencucian uang belum pernah digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas illegal fishing. Dengan demikian penulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami modus illegal fishing yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, pendekatan anti pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberantas illegal fishing, dan permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan anti pencucian uang oleh penegak hukum. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat kaitan yang erat antara illegal fishing dengan tindak pidana pencucian uang dimana pelaku illegal fishing berupaya “menyembunyikan atau menyamarkan” hasil illegal fishing melalui beberapa perbuatan seperti penggunaan identitas palsu untuk menampung hasil illegal fishing, pemanfaatan jasa keuangan tidak berizin, pemalsuan dokumen dan pemanfaatan bisnis yang sah untuk mencampur hasil kejahatan. Adapun pendekatan anti pencucian uang yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemberantasan illegal fishing diantaranya melalui pemanfaatan peran berbagai instansi terkait dalam rezim anti pencucian uang; dan pemanfaatan berbagai ketentuan seperti penelusuran aset, pemblokiran, perampasan aset, pembalikan beban pembuktian dan kerjasama dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun beberapa permasalahan hukum yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan pendekatan anti pencucian uang ini diantaranya keterbatasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keluatan dan Perikanan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, keterbatasan kewenangan pengadilan perikanan untuk mengadili tindak pidana pencucian; pertanggungjawaban korporasi; koordinasi antar penegak hukum yang belum maksimal, kemampuan pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dari hasil illegal fishing yang masih lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia.

---

Illegal fishing is one of the crimes with economic motive which is occuring extensively in Indonesia. To optimize the eradication of such economic-motive crime like illegal fishing, it requires an oriented follow the money approach, thats is the anti-money laundering approach. However, in practice the anti-money laundering approcah has not been utilized by the law enforcement agencies to counter illegal fishing. Therefore, this paper is aimed at identifying and understanding the illegal fishing typologies with money laundering indication, the anti-money laundering approach based on the Law Number 8 Year 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering Crime in order to counter illegal fishing, and the legal issues resulted from the implementation of the anti-money laundering approach by the law enforcement agencies. This research employs a normative juridical type.

The result of this research concludes that there is a strong relation between illegal fishning and money laundering in which the illegal fishers attempt to “hide and disguise” the proceeds of illegal fishing throughout severals actions, such as using of fake identification for placement, using the unlicenced financial institutions, counterfeiting documents, and using the legal business to mingle with the proceeds of crime. The anti-money laundering approach can be implemented to optimize the eradication of illegal fishing by utilizing set of regulations, such as asset tracing, asset confiscation, reversal burden of proof, and national and international cooperation.

Nevertheless, there are several legal issues which might be faced by the law enforcement agencies in implementing the anti-money laundering approach, such as the limited auhorities mandated to the civil investigator of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to investigate money laundering, the limited authorities mandated to the Court of Fisheries to examine money laundering case, corporate responsibilities, ineffective coordination among the law enforcement agencies, the low capacity of reporting parties to identify the suspicious transaction in relation to illegal fishing, and lack of public awareness especially within the fisherman community on the importance of the Indonesian marine conservation."

"ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagaisalah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orangmempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisiini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal loggingsangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindakpidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategorikejahatan terorganisasi.Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yangdilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegallogging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehinggaharta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangatdibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pulaguna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelakuterutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegaltersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disitadan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efekjera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidangkehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah denganmemanfaatkan regulasi anti-pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metodepengumpulan data studi kepustakaan.Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucianuang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untukmelakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutananlainnya.Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapiserta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal logingdengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACTForest area is a natural resources that is open and serves as one of thedeterminants life support systems, so that everyone has the opportunity and greataccess to use it. These conditions could cause many problems in the forestmanagement. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia,involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that isdifficult to combat illegal logging is because it is included in the category oforganized criminal act.The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected bylaw enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtainedfrom illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such thatthese assets as if derived from legitimate activities.Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-neededbreakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a haltto illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasiintellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained fromthe illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus ,the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity orcriminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthroughanti - money laundering regulations .This study used a normative method and the method of data collection libraryresearch.This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - moneylaundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person toconduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry .This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do inorder to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach"

"Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal pada prinsipnya merupakan salah satu pengertian "illegal, unregulated, and unreported fishing" artinya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kawasan perairan Indonesia timur saat ini menjadi kawasan dari IUU yang semakin ramai dilayari oleh kapal-kapal penangkap ikan yang tidak bertuan, khususnya di daerah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)."

"Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan.

---

Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation."

"Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara efektif dan memadai yang terdiri dari lima pilar, yaitu pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. Pada skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai pengaturan dan implementasi manajemen risiko melalui Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta contoh implementasinya pada Platform X. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai regulatory technology dan countermeasures belum sepenuhnya teregulasi secara efektif serta Platform X belum dapat mengimplementasikan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sepenuhnya secara efektif. Penulis berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan minimum regulatory technology dan peraturan yang mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan pembatasan transaksi terhadap negara berisiko tinggi untuk kegiatan countermeasures. Selain itu, Penulis memberi saran kepada Platform X untuk memenuhi seluruh pilar Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

---

Peer to peer lending activities have very broad access, the risk that can occur in peer to peer lending activities is to become a means of money laundering and financing terrorism. To reduce the impact of disasters on this risk, peer to peer lending providers must implement a risk management framework process by implementing an effective and adequate Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program which consists of five pillars, namely active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners, policies and procedures, internal control, management information systems, as well as human resources and training. In this thesis, Author will discuss the regulation and implementation of risk management through the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program and examples of its implementation on Platform X. This research is normative juridical with a descriptive-analytical research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion of this study is that regulations regarding regulatory technology and countermeasures have not been fully regulated effectively and Platform X has not been able to implement risk management related to the anti money laundering and prevention of terrorism financing fully effectively. Author hopes that the Financial Services Authority can establish regulations regarding minimum regulatory technology requirements and regulations that require Providers to restrict transactions in high-risk countries for countermeasures activities. In addition, Author advises Platform X to fulfill all pillars of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program.

"

"Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi secara aplikatif dilapangan masih belum dapat memenuhi target dalam meminimalkan tindak pidana illegal fishing di laut, dimana terdapat pelaku-pelaku kejahatan illegal fishing baik dilakukan oleh KII dan KIA yang belum tertangkap dan masih beroperasi di wilayah laut NKRI, serta masih banyaknya sumber daya perikanan yang di ambil secara ilegal oleh pelaku kejahatan dilaut.Tesis ini akan menjelaskan konsep bagaimana mengoptimalkan tugas penegakan hukum secara terpadu oleh aparat penegak hukum dil aut yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tesis ini juga akan menjabarkan banyak persoalan yang menjadi kendala dan solusi dalam menegakan tidak pidana illegal fishing di Indonesia agar bisa berjalan dengan optimal efisien dan efektif.

---

This thesis discusses the Optimization of the Duty of Law Enforcement in the Sea in an Integrated Security System Against Illegal Fishing Crimes. There are several rules that have been made by the government and ministries in order to take policies on law enforcement against illegal fishing in the sea in order to be optimally efficient and effective. However, applicatively in the field it still cannot meet the target of minimizing the crime of illegal fishing in the sea, where there are perpetrators of illegal fishing both carried out by KII and KIA who have not been caught and are still operating in the NKRI sea area, as well as many fisheries resources which is taken illegally by criminals in the sea. This thesis will explain the concept of how to optimize the task of law enforcement in an integrated manner by law enforcement officers in the sea which is authorized by law. This thesis will also describe the many problems that become obstacles and solutions in upholding not criminal illegal fishing in Indonesia in order to run optimally efficiently and effectively."