Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter. , kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Kebakaran hutan dan/atau lahan di Indonesia telah terjadi sejakabad 19. Kasus kebakaran yang paling signifikan terjadi padatahun 1982, 1997-1998, dan 2006. Kebakaran hutan inimenghasilkan asap dalam jumlah yang sangat banyak dan dirasakanjuga oleh masyarakat di Malaysia dan Singapura. Adapunpencemaran oleh asap ini dapat dikatakan sebagai pencemaranudara lintas batas karena dihasilkan di wilayah Indonesia dandampaknya dapat dirasakan sampai ke Malaysia dan Singapura.Penyebab dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang menghasilkanpencemaran asap lintas batas ini adalah terutama karena konversihutan dan/atau lahan menjadi lahan perkebunan. Cara konversihutan dan/atau lahan yang paling mudah dan murah adalah denganmembakar hutan. Namun, melihat bahwa perusahaan perkebunanmerupakan penyebab utama kebakaran hutan, pemerintah Indonesia,khususnya pemerintah daerah masih saja memberikan konsesi lahan.Hal ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme kontrol dansanksi yang tegas bagi para pelanggar. Upaya pemerintah dalammenanggulangi masalah ini lebih dititikberatkan padapenanggulangan kebakaran hutan, bukan pada upaya pencegahan.Padahal dalam hukum internasional, suatu negara memilikikewajiban pada masyarakat internasional untuk menjaga wilayahnyadan memastikan bahwa aktivitas dalam wilayahnya tidak mengganggunegara lain. Sayangnya, sampai saat ini, Indonesia masih belumdapat mengatasi masalah kebakaran hutan dan pencemaran udaralintas batas. Masalah ini terus berulang setiap tahunnya danmerugikan tidak hanya Indonesia, namun juga negara tetangga,Malaysia, dan Singapura. Padahal, atas kegagalan ini, Indonesiadapat dimintai pertanggungjawaban melalui forum internasional."

"[;;;, ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mulai marak seiring denganmeningkatnya laju penebangan hutan, pembersihan lahan dan iklim kering. Karhutlamenyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke Singapura sehinggamempengaruhi ketegangan politik diantara kedua negara. Karhutla kerap terjadi tiaptahunnya, padahal sudah banyak regulasi dan institusi yang menangani pencegahankarhutla serta pengendalian bencana asap. Ketika proses pembakaran biomassaterjadi, pencemar aerosol terlepas ke udara. Tingginya konsentrasi aerosolmenurunkan kualitas udara setempat dan mengurangi jarak pandang. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis kaitan karhutla di Provinsi Riau pada Juni 2013 denganpencemaran udara di Riau dan Singapura, karakteristik aerosol di Singapura pada saatperiode karhutla di Riau dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan danpengendalian bencana asap akibat karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalahcampuran kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan primer yang berasaldari wawancara. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebakaran di Riau pada Juni2013 mengakibatkan kenaikan ISPU hingga 1084 (berbahaya) di Riau, kenaikankonsentrasi PM 2,5, dan menurunkan visibilitas di Singapura. Hasil karakterisasimelalui parameter aerosol optical depth (AOD), parameter Ångstrom, dan distribusiukuran partikel menunjukkan keberadaan aerosol berukuran kecil dengan jumlahlebih banyak di Singapura yang merupakan ciri aerosol dari karhutla.Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi di tingkat pemerinrah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan informasi peringatan dini adalah sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian bencanaasap akibat karhutla.

---

ABSTRACTForest and land fire in Riau increase along with the rapid deforestation, land clearing, and fueled by dry climate. Forest and land fire causes trans-boundary air pollution up to Singapore and creates tensions among neighboring countries. Fires in Riau routinely occur every year, although there are a lot of regulations and institutions dealing with fire prevention and smoke haze management. When biomass burns, certain aerosol pollutant is emitted to the atmosphere. High concentration of aerosol could degrade the local air quality and reduce visibility. This study aimed to analyze the relation of forest and land fire in Riau in June 2013 with the air pollution in Riau and Singapore, the characteristics of aerosol in Singapore during the fire period in Riau and the implementation of fire prevention and smoke haze management policies.Research method that being used are a mixture of quantitative and qualitative with secondary and primary data from interview. The research found that Riau fires in June 2013 resulted the increase of Pollutant Standard Index (PSI) until 1084 (hazardous) in Riau, increase the concentration of PM 2,5, and reduce visibility in Singapore. Aerosol characterization through aerosol optical depth (AOD), Ångstrom parameter and particle size distribution indicates the existence of a small-sized aerosol in a great number in Singapore which is characteristic of aerosol from forest and land fire. Weak leadership and law enforcement, lack of coordination among institutions in local level as well as low utilization of early warning information are a number of factors inhibiting the implementation of smoke haze management policies.]"

"Kabut asap telah menjadi momok yang sangat merugikan banyak pihak. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita begitu masif dan timbul dalam waktu yang cukup lama. Menariknya belum pernah ada gugatan terhadap kerugian akibat kabut asap di pengadilan Indonesia. Alasannya sederhana, karena kausalitas kabut asap dengan kerugian yang dialami korban sulit dibuktikan apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk dengan teori kausalitas yang dianut. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, dengan perkembangan teori kausalitas dalam ilmu hukum apakah kerugian akibat kabut asap dapat dibuktikan di pengadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana terdapat doktrin market share liability yang dapat mengakomodir pembuktian kausalitas kabut asap, baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil di Indonesia. Namun pada akhirnya tetap diperlukan keterbukaan dari hakim untuk membangun logika hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang dalam pandangan penulis dapat diakomodir melalui penerapan doktrin market share liability untuk membuktikan kausalitas terhadap kerugian akibat kabut asap.

---

Haze has become very detrimental scourge to many parties. Both material dan immaterial losses suffered are massive and arise in a long period of time. Interestingly, there has never been a lawsuit against haze in Indonesian courts. The reason is simply because proof of causation based on losses suffered by the victim from haze is very difficult to prove if one refer to laws recognized in Indonesia, including the embraced theory of causation. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, with the development of theory of causation in jurisprudence, is it possible to prove causation based on losses from haze in courts The research method used in this thesis is a normative juridical research with conceptual approach and comparative approach. This research reaping positive results in which theory of market share liability could accommodate the proof of causation of haze, both in terms of material law and procedural law aspects recognized in Indonesia. In the end it still takes the open minded judge to build legal logic based on the value of justice and fairness, which in my point of view could be accomodated by applying market share liability doctrine as a proof of causation of loss from haze."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana praktik tindakan preventif yang dilakukan olehsuatu negara serta bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut, sesuai denganprinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dalam hal terjadinya pencemaranlaut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS) lepas pantai.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakanmetode studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber.Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional(konvensi, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian-perjanjianinternasional lainnya), perbandingan, dan studi kasus. Penelitian inimenyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasionalterkait hal ini sudah cukup komprehensif tertera dalam perjanjian-perjanjianinternasional, namun permasalahan muncul karena tidak semua negaramengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut dan tidak semuanegara yang mengikatkan diri ke perjanjian internasional tersebut menerapkan halyang sama dalam negara mereka masing-masing. Maka perlu dibuat perjanjianinternasional yang spesifik dan mudah diaplikasikan mengenai pencemaran lautlintas batas akibat eksploitasi MIGAS lepas pantai.

---

ABSTRACTThis thesis provides explanation on how a state implements preventive measures

and its state responsibility, pursuant to principles of international environmental

law, in terms of cross border marine pollution caused by off-shore oil and gas

exploitation. This thesis is a normative legal study with bibliographical method

and interviews. This thesis also employs conventions, a comparative approach,

and a case study in its analysis. This thesis concludes that impelementation of

international environmental law principles regarding this topic has been quite

comprehensively attached in several conventions. However, problems arise in

regards of limited participation and different approaches of implementations in

each state. Therefore, there is a need to form a more specific and generally

applicable convention on this topic."

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Keberhasilan dalam pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan kepentingan nasional yang paling strategis bagi tegakberdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, selama lebih dari enam dasa-warsa, pengelolaan kawasan perbatasan masih menghadapi masalah dalam hal keamanan dan kedaulatan; kesejahteraan dan perlindungan rakyat; pelayanan publik dan sarana-prasarana; tata kelola dan keberlanjutan lingkungan; ketergantungan pada negara tetangga; kejahatan lintas perbatasan; pengamanan, pengelolaan dan perlindungan aset-aset nasional; dan desentralisasi pemerintahan. Permasalahan-permasalahan tersebut bersumber pada isi kebijakan, implementasi kebijakan dan gambaran masa depan yang problematik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni: (i) bagaimana isi kebijakan ( policy content) pengelolaan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait lainnya?; (ii) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera?; dan (iii) bagaimana skenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera sampai dengan tahun 2030? Secara umum, penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama yang mencakup evaluasi isi dan implementasi kebijakan serta tahap kedua yang mencakup scenario planning dan perumusan rekomendasi kebijakan. Analisis terhadap isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan menemukan adanya "kesenjangan" kebijakan, kurang harmonisnya pengaturan antar kebijakan, dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Ketidak-selarasan kebijakan antara lain ditemukan dalam aspek penganggaran, yaitu bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan yang terdapat pada pos belanja Pemerintah masih tersebar di beberapa Kementerian/ Lembaga teknis. Analisis terdahap implementasi kebijakan mendapatkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan program oleh BNPP sebagai akar masalah dari belum efektifnya pengelolaan kawasan perbatasan. Sistem pembagian dan koordinasi kewenangan antara BNPP dan lembaga-lembaga ad-hoc juga problematik. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga dipengaruhi oleh belum adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan pertanyaan strategis "Bagaimanakah kondisi kawasan perbatasan dapat dipertahankan dalam bingkai NKRI sampai dengan tahun 2030 dan guna mengantisipasi AEC 2015 yang berkolaborasi dan berkompetisi"?, empat driving forces dirumuskan, yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan. Peneliti membangun 4 (empat) scenario pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun Tiang. Dari analisis kebijakan disimpulkan adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Dari analisis implementasi kebijakan disimpulkan adanya ketidakefektivan implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Dari scenario planning disimpulkan adanya empat driving forces yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, dan bahwa apabila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada Skenario Merah Putih Setengah Tiang atau Merah Putih Turun Tiang. Untuk itu, perubahan atau penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan dibutuhkan. Berkenan dengan isi kebijakan direkomendasikan perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta perlunya pengembangan Grand Design Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Berkenaan dengan implementasi kebijakan direkomendasikan perlunya kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai, mendesaknya reorganisasi BNPP dengan menempatkannya di bawah kendali langsung Wakil Presiden, perlunya restrukturisasi BNPP berdasarkan pada satuan wilayah, serta diberikannya kewenangan kepada BNPP untuk menentukan alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Berkenaan dengan scenario planning direkomendasikan perlunya pengembangan skenario dengan variabel-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaruan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya, serta perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan strategis secara terus-menerus berdasarkan pada Skenario Merah Putih Berkibar Jaya, dengan mempertimbangkan perkembangan kekinian, preferensi dan agenda nasional dan lokal. Implikasi teoritik penelitian ini adalah, pertama, penelitian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan perlu dikembangkan lebih lanjut, dan, kedua, sintesa teoritik dalam penelitian kebijakan yang mendasarkan pada teori-teori struktur kebijakan dan kontekstualisasi kebijakan serta dipadukan dengan teori-teori evaluasi kebijakan serta teori-teori reformasi teritorial perlu dikembangkan lebih lanjut. Secara praktik, penelitian ini memiliki tiga implikasi. Pertama, perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan dengan mendasarkan pada analisis kebijakan terkait demi terwujudnya skenario ideal. Kedua, perlunya kajian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan demi merumuskan peraturan perundangundangan yang bersifat lex specialis. Ketiga, perlunya intervensi pemerintah dalam hal pemekaran daerah, membuat tata wilayah pengembangan baru dalam bentuk daerah administratif di perbatasan.

---

The success of border area management is one of aims in creating the most strategic national importance for stand-establishment the unitary state of Indonesia or NKRI. However, for more than six decades, the border area management is still facing problems in terms of security and sovereignty; the prosperity and the protection of people; the public service and the infrastructures; the governance and the sustainability of behavior; the dependence on neighboring country; the cross-border crime; security, management and protection of national assets; and the government decentralization. Those issues are based on the content of policy, policy implementation and the problematic future reflection.

Therefore, this research is done for answering three main questions, there are: (i) what is the content of border area management policy in the same manner as set out in Law No. 43 of 2008 and Presidential Law No. 12 Tahun 2010 and the content of legislation rule and the other concerned policy?; (ii) What is the implementation of border area management policy in creating secure and prosperous national front porch?; (iii) what scenario and direction border area management policy which is secure and prosperous until 2030? Generally, the research is done in two stages; the first stage covers the content evaluation and the policy implementation and the second stage covers the planning scenario and the recommendation formulating of policy.

Analysis to content of border area management policy discovers the policy "discrepancy", the lack of inters policy regulation harmony, and the overlapping of policy in border area management. The policy unconformity is discovered in budgeting aspect, the budget of border area management which is contained in government expense items is still spread in some ministries or technical institutions. Analysis to policy implementation discovers the lack of program coordination and the cohesiveness by BNPP as the main problem of the border area management ineffectiveness. The distribution system and the authority coordination between BNPP and ad-hoc institutions are also problematic. The implementation of border area policy is also influenced by the absence of border area ordering and management grand design.

With the strategic question "how the condition of the border area is defensible in NKRI frame until 2030 and in anticipation of the AEC 2015 collaborate and compete"?, four driving forces are formulated, there are politic, economy development, security, and prosperity. The researcher set up four scenarios of border area management, there are: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun Tiang. From the policy analysis can be concluded that there are the discrepancy, the exist of vacuum, the inconsistence, the disharmony, and the inaccuracy of policy formulation, which cause the organization and program system is non-optimal. From the implementation of policy analysis can be concluded that there is the ineffectiveness of implementation caused by varieties of perception and infrastructures obstruction. From the scenario planning can be concluded that there are four driving forces: politic, economy development, security, and prosperity, and that if there is no change, the border area management will be entered in Skenario Merah Putih Setengah Tiang or Merah Putih Turun Tiang. As for some reasons, the changes and the action of perfectingthe policy and the consolidating of institutional are needed.

In connection with the content of policy there is a recommendation for rehabilitation, action of perfecting and the harmonization of border area policy, and also the need of developing the border area management and ordering. In connection with the policy implementation there is a recommendation the need of the like-minded perception and the strategy from the stakeholders and also the infrastructure supplying, the equality of infrastructure and the main resource, the BNPP reorganization obtruding with place BNPP under the Vice President control, the need of restructuration BNPP based on unit of area, and the authority for BNPP leader for determining the budget allocation in managing border area. In connection with scenario planning there is a recommendation the need of scenario development with the complete variables as the main renewal or the action of perfecting the policy and its implementation, and also the need of rehabilitation and action of perfecting the strategic policy continuously based on Merah Putih Berkibar Jaya scenario, with considering the newest development, preference and national-local agenda.

The theories implication of this research is first, the research of border area management policy needs to be developed further. Second, theories synthesis in policy research is going upon the policy structure theories, the policy contextualization, and is compacted with the policy evaluation theories and the territorial reformation theories needs to be developed further. Practically, this research has three implications. First, the need of the rehabilitation and the action of perfecting the policy is going upon the concerned policy analysis for creating ideal scenario. Second, the need of the border area management policy study for formulating the rules of law which is lex specializes. Third, the need of government intervention in terms of the region enfoldment, creating a new development low of region such as an administrative region in border area. "

"Resesi ekonomi yang terjadi di Nikaragua akibat menurunnya bantuan finansial dari Venezuela sejak tahun 2014 secara bertahap telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik rezim Daniel Ortega di Nikaragua. Pada tahun 2018 pemerintah Ortega mengumumkan kebijakan reformasi sistem jaminan sosial (INSS) yang telah menimbulkan reaksi protes masyarakat sipil. Tidak lama tuntutan mobilisasi massa berubah menjadi protes untuk menurunkan rezim otoriter Ortega. Dalam merespon situasi tersebut, pemerintahan Ortega justru meningkatkan tindakan koersif dengan melakukan represi dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat dan oposisi yang memicu adanya sanksi komunitas internasional. Hal ini telah menciptakan suatu krisis multidimensional yang menimpa rezim. Kendati begitu, ketika dihadapkan pada serangkaian krisis dan gelombang perlawanan masyarakat, nyatanya rezim Ortega dapat tetap bertahan dan merestabilisasi keadaan. Oleh sebab itu, fokus utama dari penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega. Bagaimana ia mampu bertahan di tengah situasi krisis yang ada. Adapun, peneliti menggunakan kerangka teori mengenai kekuatan infrastruktural negara dan mekanisme infrastruktural yang dikembangkan oleh Slater dan Fenner (2011), untuk menjelaskan faktor kausalitas. Kemudian, dalam membantu mengoperasionalisasikan teori, penelitian ini menggunakan metode theory-guided process tracing (TGPT). Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindakan koersif negara (coercing rivals) dalam bentuk pengerahan aparat kepolisian dan kelompok paramiliter, pada saat terjadinya krisis menjadi faktor kunci yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega.

---

The economic reccesion that occurred in Nicaragua due to a decrease in financial assistance from Venezuela since 2014 has gradually affected the economic and political stability of the Daniel Ortega regime in Nicaragua. In 2018 Ortega’s government announced a social security system reform policy (INSS) which has triggered protests from civil society. Soon the demands of mass mobilization turned into a protest to bring down Ortega’s authoritarian mode of regime. In responding to this situation, Ortega government increased the coercive actions instead, by carrying out repression and violence against civil society and the opposition which caused sanctions from the international community. This situation has created a multidimensional crisis that fell upon the regime. Nevertheless, despite being confronted with a series of crises and mass revolts, in fact the Ortega regime was able to survive and manage to restabilize the situation. Therefore, the main focus of this research is to identify the factors that caused the Ortega’s regime durability. How it managed to survive amidst the existing crisis. In pursue to explain the causal factors, this research employs the theoretical framework of state infrastructural power and infrastructural mechanisms developed by Slater and Fenner (2011). Then, to be able operationalize the theory, this study has adopted theory-guided process tracing method (TGPT). The findings of this study indicate that the increased in state coercive mechanisms (coercing rivals), such as deploying the police apparatus and paramilitary groups during times of crises, constitutes a key factor that affect the durability of the Ortega regime."