Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik.

---

State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban perpajakan pada Universitas Indonesia setelah diberlakukannya Status Badan Layanan Umum. Pertanyaan penelitian ini ialah perubahan-perubahan kewajiban perpajakan Universitas Indonesia serta upaya yang dilakukan Universitas Indonesia dalam rangka adaptasi Peraturan Badan Layanan Umum. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kewajiban perpajakan yang terjadi diakibatkan karena penetapan Nomor Pokok Wajib Universitas Indonesia menjadi NPWP Bendaharawan kemudian Universitas Indonesia berupaya untuk mensosialisasikan perubahan kewajiban perpajakan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar Universitas Indonesia memperjelas Standar Operating Procedure guna melaksanakan kewajiban perpajakannya, Agar Universitas Indonesia menambah sumber daya yang memiliki keahlian pajak dan mengadakan pelatihan kepada sumber daya yang ada.

---

This study aims to analyze the implementation of tax responsibility at the University of Indonesia after the regulation of the Public Service Agencies Status are applied. This research question is the tax liability changes the University of Indonesia and the efforts of the University of Indonesia in order to adapt regulation Public Service Agencies. The approach used for this study was qualitative and objective of the study is descriptive.

The results of this study concluded that changes in tax responsibility that occurred due to the establishment of the University of Indonesia tax number became tax number for government agent then University of Indonesia try to promote change in the tax responsibility to be implemented properly.

The results of this study suggest that the University of Indonesia considering the Standard Operating Procedure to do the tax responsibilty, University of Indonesia To add more resources that have tax expertise and provide training to existing resources."

"ABSTRAKTesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norna yang berlaku di masyarakat juga menyangkut yang terkait dengan permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menemukan adanya kegamangan atas status anak perusahaan BUMN yang diakibatkan banyaknya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak sinkron terkait status penyertaan modal negara terhadap perusahaan induk dan adanya dominasi dari pemegang saham yang berperan dalam kegiatan strategis, operasional dan kegiatan pendukung anak perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kemandirian anak perusahaan sebagai separate legal entity. Oleh sebab itu, diperlukan adanya ketentuan yang mampu menjembatani ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan diperlukan adanya pengurangan peran dari pemegang saham sehingga anak perusahaan memiliki eksistensinya secara mandiri.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the status of a subsidiary of a joint venture formed state-owned enterprises and knowing responsibility that will be faced by the shareholders in terms of shareholders too dominance on the control of the subsidiary. Type of this research using normative juridical research method, which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms prevailing in society norm also concerns related to issues as stipulated in Law No. 40 In 2007, Law No. 19 of 2003 on State Enterprises and other relevant regulations. The research found the uncertainty over the status of a subsidiary of state-owned enterprises caused many provisions of the legislation are not in sync regarding the status of state equity participation of the parent company and the dominance of the shareholders role in the strategic, operational and support activities subsidiary resulting in loss the independence of the subsidiary as a separate legal entity. Therefore, it is necessary to be able to bridge the unsynchronized provision of legislation so as to fill the legal vacuum that exists and is necessary for the reduction of the role of shareholders so that the subsidiary has independent existence."

"Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar hukum. Diperkuat Mahkamah Agung, doktrin tersebut dijadikan Preseden oleh KPPU untuk Kasus Astro dan Kasus Pfizer.

---

The rapidness of economic development has influenced the existence of company with parent-subsidiary structure, based on stock ownership. Indonesian Company Law only acknowledge separate legal entity doctrine towards such structure. Instead of use that doctrine, KPPU on Temasek case used the single economic entity doctrine which interpreted from the definition of "undertaking" Law of 15/1999.

The result shows that KPPU use such doctrine to expand its jurisdiction (extrateritorial principle). The reseach result shows that single economic entity doctrine does not have any legal basis. Supported by Supreme Court, the doctrine has become precedent by KPPU for Astro and Pfizer Case."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."

"Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Persero adalah keuangan negara. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum perusahaan terutama apabila dikaitkan dengan konsep suatu PT sebagai badan hukum. Tesis ini menganalisis bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) dan apakah negara sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab juga terhadap kerugian PT Persero dalam hal kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban PT Persero. Hasil Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan PT Persero adalah termasuk keuangan negara dapat mengakibatkan munculnya pendapat atau penafsiran bahwa tidak terdapat lagi pemisahan antara kekayaan PT Persero sebagai subyek hukum dengan kekayaan negara sebagai pendirinya. Selain itu, negara sebagai pemegang saham PT Persero dapat ikut bertanggung jawab juga apabila kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara sebagai pemegang saham tidak lagi memiliki tanggung jawab terbatas.

---

The differences on the regulation of the state's assets position affect the legal certainty of the status of state's assets at Limited Liability Company. The Constitutional Court through 2 (two) decision, the Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 rejected the petition (from the petitioner) to declare that the state's assets in Limited Liability Company is separated. That is, the Constitutional Court Decision still states that the state's assets set aside in Limited Liability Company is the state's finances. Both of the Constitutional Court's Decision has caused debate among jurists companies especially when related to the concept of a Limited Liability Company as a legal entity.

This thesis analyzes how the legal consequences on Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU- XI/2013 on the concepts as a separate legal entity and whether the state as a shareholder is also take responsibility for the loss of Limited Liability Company in Limited Liability Company's assets is not sufficient to pay off all of their obligations.

This thesis result is using normative research and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 concluded that the assets in Limited Liability Company is including state finances could lead to the emergence of the opinion or interpretation that there is no separation between Limited Liability Company's assets as a legal subject with the state's assets as its founder. Furthermore, the state as a shareholder of Limited Liability Company is also responsible if they not be able to repay all of its obligations to third parties. Thus, the state as a shareholder is no longer has a limited responsibility."

"Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti semula dalam Kas PT PLNBB.

---

Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement. This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB."

"Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status tersebut? Hasil penelitian menunjukan terdapat inkonsistensi antara pengaturan yang mengatur Hak Pengelolaan dan ketentuan yang mengatur BUMN Persero seperti tidak ada prioritas bagi pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja bagi BUMN Persero. Selain itu, menurut pandangan beberapa ahli, nomenklatur "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam UU No. 19 Tahun 2003, menyebabkan aset negara kini telah beralih kepemilikannya kepada BUMN Persero yang digunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian, diperbolehkannya pemindahan harta kekayaan BUMN dimana Hak Pengelolaan telah ditetapkan untuk tidak dapat dipindahtangankan. Dengan ini, BUMN Persero pun tidak layak disebut pemegang Hak Pengelolaan. Terkait dengan ketentuan yang mengatur tindakan yang harus diambil apabila Hak Pengelolaan jatuh ke tangan pihak yang bukan pemegang Hak Pengelolaan, hal ini belum diatur secara jelas. Menurut Permen No. 246/PMK/06/2014, berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik negara dapat menjadi pembatasan penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh BUMN Persero. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, dapat dilakukan serah terima barang milik negara antara BUMN Persero dengan BPN sebagai pengguna barang, yang mana kemudian BPN dapat menyampaikan hal tersebut kepada Menteri BUMN. Ketentuan ini berikutnya harus ditindaklanjuti dengan ketentuan yang mengatur pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan.

---

Law No. 19 Yr. 2003 stipulates that State Owned Limited Liability Company SOLLC has to comply with Law No. 40 Yr. 2007. This resulted in a separated asset and a division of capital into shares. Is SOLLC suitable to be the holder of the Management Right The research showed that there is a discrepancy between the rules controlling the Management Right and the regulation managing SOLLC, which is no priority for third parties who could partner with SOLLC. Besides, some law experts think in relation to declaration statement of ldquo the state rsquo s separated asset rdquo that the land asset is now in SOLLC rsquo s hand, for commercial use. Furthermore, the Management Right as one of the company rsquo s assets are transferrable, which are supposed to be the opposite non transferrable . The previous notion supports the idea of SOLLC is not suitable to be the holder of the Management Right. Unfortunately, there is no regulation dealing with it. Based on Regulation of The Minister of Finance No. 246 PMK 06 2014, the expiration date of using state property also could restrict utilization of the Management Right. Thus, SOLLC must have to hand over state propery to Minister of Agrarian and Spatial Planning at the end of the term. It must be followed with making record of transfer and conveying to Minister of State Owned Enterprises. As a consequence, Minister of Agrarian and Spatial Planning is obliged to do the registration of the nullification of the Management Right."