Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMigrasi sistem otomasi menjadi hal penting yang harus dilakukan perpustakaan ketika sistem otomasi yang lama dirasa sudah tidak mampu lagi mendukung kegiatan operasional perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pustakawan dan kepala perpustakaan Kemenkominfo dan objek penelitian ini adalah implementasi migrasi sistem otomasi di perpustakaan Kemkominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi sistem otomasi pada Perpustakaan Kemkominfo RI dilakukan dengan memasukkan kembali data koleksi buku yang sebelumnya ada pada sistem otomasi yang pertama kali digunakan yaitu Sistem Perpustakaan ke sistem yang baru yaitu SLiMS. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan migrasi sistem otomasi, yaitu dari segi kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan perencanaan. Di perpustakaan Kemkominfo, keempat faktor tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga menjadi kendala bagi perpustakaan Kemkominfo dalam memigrasikan sistem otomasi. Selain itu, penerapan migrasi sistem otomasi ini, berdampak kurang baik terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Kemkominfo. Oleh karena itu, perpustakaan Kemkominfo sebaiknya membuat perencanaan yang lebih baik terkait implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan agar implementasi migrasi sistem otomasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.ABSTRACTMigration of the automation system is an important thing that must be done by the library when the old automation system is no longer able to support library operational activities. The purpose of this study is to explain the implementation of the migration of the library automation system of the Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The subject of this research is the librarian and head of the Kemenkominfo library and the object of this research is the implementation of automation system migration in the Kemkominfo library. The results showed that the migration of the automation system at the Kemkominfo RI Library was carried out by re-entering the book collection data that previously existed in the automation system that was first used, namely the Library System, to the new system, SLiMS. There are several important factors that influence the implementation of automation system migration, namely in terms of leadership, communication, training, and planning. In the Kemkominfo library, these four factors did not work well so that it became an obstacle for the Kemkominfo library in migrating the automation system. In addition, the implementation of this automation system migration has an adverse impact on circulation services at the Ministry of Communication and Information Library. Therefore, the Kemkominfo library should make better planning related to the implementation of the migration of the library automation system so that the implementation of the migration of the automation system can be completed quickly and precisely so as to improve the quality of library services."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kegiatan dan program knowledge sharing di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses knowledge sharing, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan knowledge sharing sudah ada di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk formal dan non formal. Selain itu, dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi berupa sifat pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi, dan budaya lingkungan kerja, latar belakang dan kompetensi pimpinan. Adapun hambatan yang ditemukan berupa reward dankurangnya dukungan manajemen atas.

---

ABSTRACTThis study discusses the activities and program of knowledge sharing in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the knowledge sharing process, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method. The results of this study showed that knowledge sharing activities already exist in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the form of formal and non-formal. In addition, the common factors that affect the form of the nature of knowledge, the motivation for sharing, opportunities for sharing, cultural work environment, background and leader‟s competence. The obstacles encountered are reward and less top management support."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"ABSTRAKDalam skripsi ini dilakukan evaluasi otomasi di Perpustakaan UI. Lontar (LibraryOnline and Digital Archive) merupakan obyek penelitian dengan cakupan masalahpenelitian berupa penerapan serta kendala teknis. penelitian kualitatif denganmetode observasi dan studi kasus ini, mencakup evaluasi sistem otomasi yaitupada Modul Pengolahan, Modul Akses Katalog Online, dan Modul Sirkulasi, sertaModul Keanggotaan. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa 3 modul utama sistemLontar telah sesuai dengan standar sistem otomasi perpustakaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the evaluation of automation system in UI library.Lontar (Library Online and Digital Archive) is the research object with researchquestions that include descriptions of implementation and its problems. Thisqualitative research use observation and case study method to evaluate theautomation system on cataloging module; online catalog access module;circulation control module and description of membership module. Theconclusion is the three modules that Lontar system used are suitable with standardsystem of library automation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi di Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act di mana peneliti ingin melihat strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan secara runtun dan sistematis dimulai dari perencanaan hingga perencanaan kegiatan tersebut setelah selesai dilakukan, apakah harus diperbaiki atau dipertahankan sebagai acuan kedepannya.

---

This research aims to determine how the implementation of promotional strategies in the Library of the Ministry of Finance Republic of Indonesia. The purpose of this research is to describe how the promotional strategy in Library of the Ministry of Finance. This research is a qualitative study with using the case study method. The analytical approach in this study is use PDCA model or Plan, Do, Check, and Act where researchers wanted to see the promotion strategy in Library of the Ministry of Finance with systematic planning stage to the planning of these activities once completed, is to be evaluated or maintained as a reference for future."

"Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan. metode penulisan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan Menteri Koordinator yang ada di Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, dan Ekuador yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Afrika Selatan tidak memiliki Menteri Koordinator tetapi dalam konstitusinya disebutkan bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan prinsip cooperative government. Kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia akan berbeda bila dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Hasil tesis ini menyarankan agar kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator perlu diperkuat mengingat berdasarkan faktor sejarah Kementerian Koordinator sudah ada sejak Tahun 1948 dengan nama Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri bahkan dalam faktor Kebutuhan Nasional sejak tahun 1962 Kementerian Koordinator tidak pernah dihapuskan.

---

The Republic of Indonesia adheres to a presidential government system that combines the functions of the head of state and head of government as well as the president and vice president. Because this dual function has caused the president and vice president not to be too involved in the operational matters of daily government. Even for coordination purposes it is proven that a Coordinating Minister is still needed. This study discusses the position and authority of the Coordinating Ministry in the government system. the method of writing in this study is normative using an approach to legislation and a comparative approach of the Coordinating Ministers in Singapore, the Democratic Republic of East Timor, and Ecuador who have different government systems. South Africa does not have a Coordinating Minister, but in its constitution it is stated that governance is carried out with the principle of cooperative government. The position and authority of the Coordinating Ministry in the government system of the Republic of Indonesia will be different if seen from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 2008 concerning the State Ministry, and Presidential Instruction No. 7 of 2017 concerning Taking, Supervision and Control of Policy Implementation at the Level of State Ministries and Government Agencies. The results of this thesis suggest that the position and authority of the Coordinating Ministry need to be strengthened considering that based on historical factors the Coordinating Ministry has existed since 1948 with the name of the Coordinating Minister for Homeland Security even in the National Needs factor since 1962 The Coordinating Ministry was never abolished."

"Penelitian ini mengenai tanggapan pustakawan dan pemustaka terhadap penerapan Library 2.0 di Perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan dan pemustaka Perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum siap dalam menerapkan Library 2.0 karena kurangnya pengetahuan mengenai Web 2.0 dan Library 2.0. Ketidaksiapan tersebut membuat penerapan Library 2.0 di Perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengalami kendala yang berkaitan dengan masalah portal Library 2.0 dan sarana lainnya, sumber daya manusia yang belum memenuhi kriteria Librarian 2.0; kurangnya partisipasi pemustaka; serta perlunya pendanaan yang cukup untuk penerapan Library 2.0.

---

The focus of this study is how far the implementation between librarian and library user in using Library 2.0 in the Library of the Ministry of Health Republic of Indonesia. This research is qualitative and the data were using study case method. The purpose of this study is to identify several problems in the Library of the Ministry of Health Republic of Indonesia in using Library 2.0 also little information about Web 2.0 and the human resources which is under criteria from using Library 2.0; not enough participation from library user; includes funding to manages Library 2.0."

"Kepemimpinan paternalistik merupakan konsep kepemimpinan yang berasal dari negara yang menganut sistem kolektivis dipandang mempunyai kecocokan untuk diimplementasikan pada budaya Indonesia yang mengutamakan budaya kekeluargaan dan kebapakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan peran mediasi kepercayaan (affective-based trust dan cognitive-based trust). Responden pada penelitian ini adalah seluruh ASN di Ditjen PPI baik jabatan struktural maupun fungsional. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS untuk melihat hubungan antar variabel untuk melihat hubungan pada variabel-variabel penelitian, dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi variabel kepercayaan mempunyai memediasi hubungan antara variabel kepemimpinan paternalistik dan kinerja.

---

Paternalistic leadership is a concept of leadership originating from a country that adheres to a collectivist system deemed to have a suitability to be implemented in Indonesian culture that prioritizes a culture of kinship and fatherhood. The purpose of this study was to analyze the influence of paternalistic leadership on the in-role performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Directorate General of Post and Information Technology (Ditjen PPI) at the Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) and the role mediation of trust (affective based and cognitive based). Respondens of this research is all ASN in DG PPI both structural and functional positions. The process of data analysis is to use the SEM-PLS method to see the relationship between variables to see the relationship to the research variables, using the SmartPLS application. The results revealed that the dimensions of trust variable had a positive mediating effect on performance and performance."