Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKontroversi berkepanjangan oleh berbagai pendapat mengenai pemanasan dan perubahan iklim global antropogenik, terutama mengenai kebenaran ilmiahnya, dibahas dengan memperbandingkan data dan fakta yang digunakan dengan dasar ilmiah yang selama ini masih dianggap benar dan berlaku. Efek rumah kaca yang diklaim terjadi akibat terperangkapnya bahang di atmosfer bumi oleh sejumlah gas antopogenik yang menyelubungi bumi, semakin banyak dipertanyakan kebenarannya karena bertentangan dengan dasar ilmiah yang selama ini dianggap mapan dan belum dibantah kebenarannya. Tidak demikian halnya jika kata global adalah dalam pengertian kasus yang terjadi di banyak lokasi di bumi global, yang terjadi di multi-lokasi. Naiknya permukaan air laut global akibat meningkatnya suhu udara beberapa derajat Celcius saja pada dasarnya tidak dapat diverifikasi kebenaran ilmiahnya. Perubahan iklim global, sebagaimana halnya juga pemanasan global, pada dasarnya adalah siklus alami oleh interaksi yang ada di ruang angkasa alam. Bumi terpapar pada keadaan dihujani sinar-sinar kosmik dari ruang angkasa, berasal dari bintang2 di angkasa luar antaralain matahari. Sinar kosmik adalah partikel sub-atomik bermuatan energi seperti proton dan netron, dan menghasilkan gas2 rumah kaca ketika berinteraksi dengan unsur2 gas di atmosfer atas. Energi sinar kosmik juga dikonversi menjadi energi panas ketika membentur Bumi. Karena itu fluktuasi suhu, kadar karbondioksida, metan dan berbagai gas rumah kaca yang dikatakan menyelubungi bumi bukan antropogenik karena berkaitan dengan daur sinar2 kosmik yang antaralain juga sinar-sinar kosmik yang dipancarkan matahari. Solusi menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim global perlu didasarkan atas persepsi yang benar sekaligus tidak terperangkap pada solusi keliru. Hanya memusatkan solusi pada satu penyebab saja akan menjadikan manusia terperangkap pada solusi salah."

"Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.

---

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"Tesis ini membahas mengenai peran Barack Obama memimpin Amerika Serikat untuk perundingan perubahan iklim global. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Obama membawa gagasan Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Presiden Obama tidak memungkiri fakta perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai sebuah tragedy of the commons. Di sisi lain, Presiden Obama tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Amerika dengan memotong emisi sesuai target mengikat Protokol Kyoto. Obama memiliki target penurunan emisi sendiri untuk diterapkan Amerika Serikat, untuk itu Obama mendorong perundingan iklim global menerapkan pemotongan emisi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan Presiden Obama berperan sebagai pemimpin AS yang Aktif-Positif.

---

This thesis discusses the role of Barack Obama as United States leader during the global climate change negotiations. The focus of this research is how President Obama imposes ideas for solution to the challenge of climate change due to global warming. President Obama does not deny the fact that climate change has been happening as a tragedy of the commons, but he couldn't abandon the national interests of America to reduce emission as arranged through the legally binding agreement of The Kyoto Protocol. President Obama has his own emission reduction targets for United States. So, he encourages non-legally binding protocol to cut emission. The result also shows that President Obama has a role as Positive-Active United States leader."