Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi Birokrasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian di Indonesia, tidak terkecuali LIPI. Di dalam Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 disebutkan sasaran ke tiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diidentifikasi berbagai peran strategis yang telah dilalukan oleh satuan kerja dalam hal ini perpustakaan khusus (PDII) dalam memberikan layanan publik. Makalah ini menguraikan peran strategis yang dilakukan oleh PDII LIPI dalam eangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI. Kajian dilakukan menggunakan metode content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis PDII LIPI untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI adalah: 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan PDII LIPI melalui ISO 9001:2008 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Meningkatkan Kerjasama Layanan antar Stakeholder; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa PDII LIPI telah melakukan sebanyak lima peran strategis dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya yaitu LIPI."

"ABSTRAKReformasi sumber daya manusia (SDM) Aparatur ditujukan untuk menghasilkan birokrat yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas, agar dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2024 sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dengan SDM Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing, diharapkan pemerintah siap dan mampu menghadapi beragam tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Namun, kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya sesaui dalam mendukung visi dan agenda nasional, karena dari 4,2 juta ASN, sebnayak 1,6 juta ASN adalah tenaga administrasi umum (pelaksana) selain itu, terdaapat problem ketidaksesauaian antara pemeran jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan (mismatch), serta problem indispliner yang kontraproduktif terhadap kinerja. karenanya, diperlukan perbaikan mendasar. Untuk itu, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan pemerintah Nomor 49 tahu 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Pejanjian kerja. Berdasarkan kebijakan tersebut, dilaksanakan strategi manajemen human capital ASN yang meliputi perencanaan, pengadaan (rekrut dan seleksi), pengembangan kapasitas, Penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karier, dan peningkatan kesejahteraan. "

"ABSTRAKReformasi birokrasi berusaha mewujudkan perbaikan tata kelola birokrasi yang bersih dan baik (clean and good governance) baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. salah satu hal yang penting dalam agenda penyelenggaraan refomasi birokrasi tersebut diantaranya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap berbagai isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pada kenyataannya, kinerja pelayanan publik oleh pemerintahan daerah masih dianggap kurang baik berdasarkan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang masih belum baik dan sering munculnya keluhan/pengaduan dari masyarakat. Beberapa kelemahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya kurang responsive, kurang informative, kurang accesible, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang aspiratif dan efisien. Untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan pu blik, perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya melalui penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen pelayaran dan penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. "

"ABSTRAKKeberlanjutan dan oenguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu aspek terpenting dari proses reformasi birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, berintegrasi, profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitaly melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, yang salah satu program nya adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Badan pendidikan dan pelatihan Kementerian Pertahanan(Badiklat Kemhan) Sebagai unsur pendukung dibidang Diklat Aparatur melalui empat Pusdiklatnya yaitu Pusdiklat manajemen pertahanan, pusdiklat bahasa, pusdiklat teknis fungsional pertahanan, dan pusdiklat Bela Negara menyelenggarakan diklat-diklat pengembangan sumber daya manusia pertahanan dengan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur kementerian Pertahanan sesuai kebutuhan organisasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggara pendidikan dan peatihan aparatur dilingkungan badan pendidikan dan pelatihan kementerian pertahanan masih perlu dioptimal sebagai upaya pengembangan kemampuan sebagai lembaga diklat maupun sebagai lembaga diklat maupun sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur.Optimalisasi tata kelola penyelenggaraan diklat meliputi optimalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas program dan kurikulum, penataan sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi, mewujudkan evaluasi diklat yang berkualitas, meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan, dan hal-hal lain perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara diklat pada Badann Pendidikan dan Pelatihan kementerian Pertahanan. "

"ABSTRAKTulisan ini merumuskan tata kelola pemerintahan Indonesia menuju 2025 yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin massif, dinamis, efektif dan efisien. Tujuan tulisan ini berusaha melahirkan "model sinergi Akselerasi ASn dalam reformasi birokrasi "yang relevan untuk masa yang akan datang. Untuk merumuskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan metode deskripsi naratif dengan pendekatan nilai-nilai yang terkristalisasi dari pancasila dan pondasi karakter bangsa Indonesia, dengan gerakan revolusi mental pembangunan karakter bangsa Indonesia. gerakan tersebut diharapkan dipelopori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berbasis keunggulan lokal dan karakter bangsa Indonesia. Gerakan tersebut memadukan 8 (delapan) hal, Yakni (1) Manajemen Sumber Daya ASN; (2) ASN memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa; (3) Dukungan keluarga terhadap anggota ASN; (4) Meritokrasi ASN; (5) pendidikan dan Pelatihan ASN berbasis karakter bangsa; (6) ASN berbasis pelayanan pada masyarakat; (7) Realisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologu (IPTEK); (8) Peran Negara. Kedelapan hal tesebut diharapkan mewujudkan akselerasi pembagunan Aparatur Sipil Negara dalam reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dunia."

"Discussing on bureaucracy reform is the same thing that making effort how to realize restructuring and reposition of the existing system and the behavior of government bureaucracy in order to create goog governance. The reform of the system and beahavior of government bureaucracy must be taking in account tree main thing as following : first, the desire to implement, consistently, the democracy; second, the chance from single majority system to multi - party system and ;third, the paradigm's changing from government to governance. How to reform the existing system and the behavior of government bureaucracy based on those three main aspects above mentioned will be the content of this paper."

"Konstruksi berbangsa dan bernegara Indonesia sejauh ini belum mencapai bentuknya yang ideal dan final. Dinamika politik dan amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tumbangnya Orde Baru tahun 1998 memberikan warna tersebdiri bagi ketatanegaraan dan politik di negara ini ....."

"Krisis ekonomi yang menyengsarakan telah melanda perekonomian global pada beberapa dekade yang lalu Berdasarkan krisis tersebut, sektor UMKM telah terbukti memiliki ketahanan nasional yang mampu kontribusi yang positif dan mandiri sehingga sektor tersebut memberikan UMKM di Indonesia mempunyai peran besar dalam ut dikembangkan. Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya lembaga kesejahteraan pemerintah yang terlibat menaungi UMKM UMKM kurang maksimal dan bantuan pembiayaan untuk UMKM pembinaan tidak tepat sasaran serta informasi yang tidak sempurna atau minimalisasi tindakan penyimpangan KKN pada birokrat. Oleh karena itulah, diperlulan penyederhanaan pola ideal debirokratisasi dalam prosedur pengurusannya, integrated one stop menggunakan perizinan dan non perizinan dengan program. Aplikasi dari linkage dan service melalui linkage channeling programs yaitu melakukan kerjasama antarlembaga pemerintah pusat nonkementerian dan dan lembaga pemerintah (kementerian-kementerian pemerintah daerah (dinas-dinas) yang menaungi dalam proses pelaaman publik khusunya UMKM."

"Political party has been an important instution in the democracy system.The role is to unify nation and to grow free and justice and brotherhood to form an united nation...."

"Pembahasan terhadap metode penemuan dan penciptaan hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi adalah antara lain, Pertama bertujuan untuk mengetahui hakim dalam melaksanakan tugas yang berfungsi ganda

---

."