Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih belum mengatur secara jelas dan pasti mengenai penggantian jenis kelamin, namun terdapat beberapa pengaturan yang pada dasarnya menyinggung mengenai hal ini secara implisit. Adapun UU Adminduk telah mengkategorikan penggantian jenis kelamin sebagai suatu bentuk peristiwa penting lainnya, sehingga seorang transeksual yang telah melakukan prosedur penggantian jenis kelamin dapat mencatatkan identitas barunya tersebut dengan syarat telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Ditemukan permasalahan lain dimana ketiadaan hukum yang mengatur mengenai hal ini membuat hakim harus melakukan penggalian terhadap sumber hukum tidak tertulis serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga diharuskan untuk melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Atas hal tersebut, maka penelitian ini akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin serta mengidentifikasi metode penemuan hukum apa yang digunakan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, dimana permasalahan yang ada akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin tidak hanya mempertimbangkannya melalui aspek hukum saja, melainkan juga melihat pada aspek medis, sosial, dan agama. Untuk aspek hukum sendiri, hakim mendasarkan pertimbangannya pada UUD 1945, UU HAM, UU Adminduk, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Perpres No. 25 Tahun 2008. Sedangkan untuk aspek medis, hakim menggunakan 5 (lima) aspek dalam menentukan jenis kelamin seseorang, antara lain aspek kromosom, aspek kelamin primer, aspek kelamin sekunder, aspek hormonal, dan aspek psikologis. Dan untuk metode penemuan hukum yang digunakan sendiri adalah metode konstruksi hukum dengan jenis Rechtsvervijnings, dimana hakim akan mengkonstruksikan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka mengubah jenis kelaminnya.

---

Even though positive law in Indonesia has yet to regulate sex reassignment, there are several regulations which basically allude to this matter implicitly. The Demography Administration Law categorizes sex reassignment as another form of important event, so that a transsexual who has undergone a sex reassignment procedure can register their new identity on condition that they have received a court decision. Another problem was found where the absence of laws governing this matter made judges have to dig into unwritten sources of law and the values that live in society. In addition, judges are also required to make legal discoveries to fill the existing legal void. For this reason, this study will analyze the judge's considerations in determining a request for sex reassignment and identify which legal discovery method to use. As for this research, it is a descriptive analytical literature research, in which the existing problems will be analyzed qualitatively with reference to the literature and applicable provisions. The results of this study are that judges in determining an application for sex reassignment do not only consider it through legal aspects, but also look at medical, social and religious aspects. For the legal aspect itself, judges based their considerations on the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Demography Administration Law, the Judicial Powers Law, and Presidential Regulation No. 25 of 2008. As for the medical aspect, judges use 5 (five) aspects in determining a person's sex, including chromosomal aspects, primary sex aspects, secondary sex aspects, hormonal aspects, and psychological aspects. And for the legal discovery method that is being used by the judge is the legal construction method with the Rechtsvervijnings type, where the judge will construct the conditions that must be fulfilled by someone in order to change their sex."

"Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna dengan jenis laki-laki dan perempuan. Dengan majunya teknologi kedokteran saat ini dimungkinkan bagi seseorang melakukan operasi penggantian kelamin dan bahkan beberapa orang telah mendapat penetapan dari Pengadilan tentang perubahan status mereka didepan hukum. Sehingga, keberadaannya ini menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri. Serta bagaimana Undang-Undang perkawinan di Indonesia memandang permasalahan perkawinan transeksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian adalah pada dasarnya tindakan operasi diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi yang memaksa. Sehingga Hukum Islam secara tegas tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama, kecuali perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Sedangkan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang belum ada aturan secara tegas tentang transeksual, meski Undang-Undang perkawinan mendasarkan sah tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh ketentuan dalam tiap-tiap agama, maka tetap dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.

---

Naturally, God have created human as His perfect creation as male and female. With the latest medical technology, it is possible nowadays for everyone to do sex reassignment surgery and some of those have received the Decision from the court about the legal changes of their status. Therefore, the existing of it caused the legal problem about the legal status and the legal implication of their marriage done by them.

The purpose of this research paper is to know whether Islamic Law allow the marriage which is done by the transsexual person which status had been recognized by the Court, and how the Act of Marriage's point of view about the transsexual marriage itself. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.

The result of this research are: basically, the surgery is allowed if there is any force major therefore, Islamic Law not strictly ban the marriage of an transsexual person with the similar sex spouse unless its transsexual is legal according to Islamic Law. It is different with the Act of Marriage which haven't strictly regulate about transsexual although the act of marriage regulate whether the marriage is legal from every religion, therefore it is possible for a transsexual person who had been approved by court to get married if the marriage requirement is not banned or not broken the requirement of his/her religion."

"Jenis kelamin ahli waris mempengaruhi besar bagian warisan yang didapat menurut Hukum Kewarisan Islam. Namun, dewasa ini terdapat orang yang berkeinginan mengubah jenis kelaminnya yang disebut sebagai transeksual. Transeksual merupakan bentuk gangguan identitas gender yang ditandai dengan keinginan transeksual untuk mengubah jenis kelaminnya melalui operasi penggantian kelamin. Saat ini operasi penggantian kelamin sudah dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang kedudukan ahli waris transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dalam Hukum Kewarisan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Hukum Islam mengharamkan operasi penggantian kelamin terhadap transeksual dan kedudukan ahli waris transeksual tersebut adalah ahli waris dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi.

---

Beneficiary‟s sex will influence the amount of legacy in terms of Islamic Inheritance Law. However, today there are people who wish to change their sex, called as transsexual. Transsexual is a gender identity disorder that is marked by the desire to change their sex by way of sex reassignment surgery. Nowadays, sex reassignment surgery has been legalized by Law Number 23/2006 about The Indonesian Population Administration.

The objective of this thesis is to describes and analyze about the legal position of transsexual who have sex reassignment surgery as a beneficiary in terms of Islamic Inheritance Law. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that sex reassignment surgery forbidden in Islamic law and the legal position of transsexual who has sex reassignment surgery is his sex before surgery."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."

"Islam sebagai dien yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasul-Nya merupakan dien yang lengkap dan sempurna, yang mencakup seluruh bidang kehidupan di dunia termasuk bidang kesehatan dan kedokteran. Pada dasar nya manusia diciptakan Allah SWT. dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q: XLIX: 13 dan Q. I V: 1. Namun pada kenyataan-Nya terdapat orang yang berjenis kelamin berlawanan dengan keadaan jiwanya (transeksual), sehingga menimbulkan gangguan jiwa. Untuk mengatasi penderitaan itu diupayakan berbagai cara. Kini kemajuan teknologi kedokteran telah menemukan cara nya, yaitu melalui operasi penggantian kelamin. Akibat kemajuan teknologi kedokteran tersebut terjadi perubahan fisik, sehingga menimbulkan permasalahan hukum khususnya Hukum Islam. Baik itu dari segi hukumnya maupun status hukumnya terhadap perkawinan dan kewarisan, apakah tetap status hukumnya seperti semula (sebelum dioperasi) atau berubah sebagaimana. keadaannya setelah dioperasi. Terhadap masalah ini MUI telah menetapkan fatwa dalam keputusan Munas II MUI, no. 05/Kep./Munas II/MUI/1980. Namun hingga sekarang masih banyak para transeksual yang beragama Islam belum mentaati fatwa tersebut sehingga perlu kiranya ketegasan para ulama dan ahli Hukum Islam mengambil keputusan dalam masalah tersebut."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengangkatan anak dalam situasi darurat dan dilakukan oleh orang tua tunggal di Indonesia, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, akibat hukum terhadap hukum keluarga dan hukum harta kekayaan bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya, serta sanksi yang diberikan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, kemudian dibandingan dengan ketentuan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berlaku di India. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal antara Indonesia dengan India. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Yuridis-normatif dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tertier berupa artikel dari internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif karena data yang didapat berupa data deskriptif dari hasil wawancara dan studi literatur. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan upaya alternatif sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan anak sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

The aim of this essay is to understand the clause of child adoption in emergency situations and conducted by single parents in Indonesia, including the surveillance of the adoption process and the consequence regarding the family law and wealth law for the adopted child with their foster parents. Another aim is to understand penalties regarding any deceptions in the adoption process, also comparisons with the child adoption by single parents in India. This study explains the difference and equalities regarding child adoption law in Indonesia and India. This study is normative juridical in form and supported by secondary data such as primary law material (legislation law) and secondary law material (books), tertiary law material (articles from the internet). The method used in this study is qualitative data analysis, because the data obtained in this research is descriptive data from interview and literature study. Child adoption is another alternative to fulfilling the childs welfare based on the terms and conditions applied. This result of this study stems an advice to reconsider in creating a specific law regarding child adoption, which can be more comprehensive and effective to protect and actualize the childs basic needs."

"Transseksual merupakan gangguan identitas jeniskelamin, dimana penderitanya merasa mempunyai jenis kelaminyang bertentangan dengan alat kelamin fisiknya. Penderitatransseksual ini, sering menempuh upaya operasi penggantiankelamin. Operasi penggantian kelamin merupakan pelaksanaandari hak untuk mengurus badannya sendiri atau The Right ofSelf Determination (TROS). Namun TROS tidak dapatdilaksanakan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketertibandan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, operasi penggantiankelamin harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan harus memperhatikan hukum Islam karena hukum Islammerupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Selain itu,operasi penggantian kelamin berdampak pada akta kelahirankarena akta kelahiran tersebut harus disesuaikan denganjenis kelamin yang baru. Kemudian yang menjadi permasalahandalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tinjauan hukumIslam dan hukum perdata terhadap operasi penggantiankelamin? Bagaimanakah pengaturan operasi penggantiankelamin dalam hukum positif di Indonesia?Bagaimana dampakoperasi penggantian kelamin terhadap akta kelahiranditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum perdata? Metodepenelitian ini adalah metode kwalitatif, dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari buku, berita, danartikel. Namun, untuk melengkapi data, penulis jugamemperoleh data primer melalui wawancara dengan ketuaMajelis Ulama Indonesia dan pegawai kantor catatan sipil.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukumIslam, operasi penggantian kelamin boleh dilakukan jikauntuk tujuan pengobatan. Selain itu, operasi penggantiankelamin merupakan suatu perjanjian medis antara pasiendengan dokter sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata. Akta kelahiran dari orang yang merubah jeniskelaminnya, harus diberi catatan pinggir yang memberikaninformasi bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin.Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai operasi penggantian kelamin dengan jelas.Oleh karena itu, hendaknya dibuat suatu peraturanperundang-undangan tingkat nasional yang mengatur mengenaioperasi penggantian kelamin, agar operasi penggantiankelamin tidak menjadi suatu hal yang kontroversial."

"Jenis kelamin merupakan salah satu identitas yang melekat pada diri manusia. Dalam kenyataannya terdapat orang yang merasa bahwa jenis kelamin mereka tidak merepresentasikan diri mereka yang sesungguhnya atau sering disebut dengan transeksual. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan maupun diskriminasi dari masyarakat. Untuk menghindari potensi tersebut, seseorang transeksual akan melakukan Operasi Ganti Kelamin. Permasalahan yang terjadi adalah tidak terdapat aturan yang jelas terkait kebolehan maupun prosedur pelaksanaan Operasi Ganti Kelamin. Namun, terdapat Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/Pn Jkt.Sel terkait permohonan perubahan kelamin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan di Indonesia terkait penentuan status hukum jenis kelamin dan dampak Operasi Ganti Kelamin terhadap status hukum Warga Negara Indonesia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 1230/Pdt.P/2019/Pn Jkt.Sel. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang ditemukan dari peraturan perundang-undangan dan sumber literatur yang lain mengenai dampak Operasi Ganti Kelamin terhadap status hukum Warga Negara Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak ada aturan yang jelas terkait Operasi Ganti Kelamin. Perubahan status hukum jenis kelamin seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus didahului dengan putusan Pengadilan. Ketiadaan atau ketidakjelasan aturan tidak dapat dijadikan oleh hakim sebagai alasan untuk menolak kasus. Oleh karena hal tersebut hakim harus mencari cara untuk memutuskan perkara Operasi Ganti Kelamin. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh hakim adalah menggunakan teori interpretasi dari Dworkin yakni law as interpretation.

---

Sex is an identity that is always attached to every person. But in reality, there are some people felt that their sex cannot represent their true self. This condition is called as a transsexual. Obviously, this condition can cause a problem or a discrimination from the society. To avoid those problems, a transsexual will do Sex Reassignment Surgery (SRS). The problem is there are no clear regulations about that in Indonesia. However, there is a jurisprudence number 1230/Pdt.P/2019/Pn Jkt.Sel about a plea to change his sex legal status. Hence, this research is aim to find the regulations in Indonesia about the determination of sex legal status and the Impact of SRS on the legal status of Indonesian citizens. That aim will be analyze based on the jurisprudence number 1230/Pdt.P/2019/Pn Jkt.Sel. The form of this research is normative juridical and is using a descriptive type of research to analyze various data from regulation in Indonesia and other literature sources regarding about the impact of SRS on the legal status of Indonesian citizens. Based on the research conducted, the results are that there are no clear regulations about SRS. Related to Law number 23 of 2006 about Civil Administration, the transformation of sex legal status must be preceded by a jurisprudence. The unclear regulation about SRS can not be a justification by judge to reject the case. Hence, judge should find a way out for settle the case about SRS. One of the way out that can used by judge is using interpretation theory called “law as interpretation” by Dworkin."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B rdquo; . PT Kaltim Prima Coal dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan di wilayah PKP2B seringkali terhambat akibat adanya warga yang menyatakan memiliki tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Namun kenyaataan dasar hukum memiliki hak atas tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

ABSTRACTThis research is based on general mining practice facing many obstacles one of the major problem is land dispute. The land dispute issue is also being faced by PT Kaltim Prima Coal, one of the largest coal producers in Indonesia. PT Kaltim Prima Coal conducts its mining activity based on Coal Contract of Work Number J2 Ji.Dn 16 82 made between the Government of Republic Indonesia and PT Kaltim Prima Coal dated April 8, 1982 ldquo CCoW rdquo . PT Kaltim Prima Coal in conducting mining activity in the CCoW area is mostly disturb by residents that claims the tanah perwatasan ownership inside the CCoW area. This issue is against Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 5 of 1960 on Agrarian Law."