Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama implementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaran pemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkan koefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakan pendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfer tidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikan hasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfer tidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanya flypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

---

This research is intended to know the influence of unconditional grants, local revenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditure in Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on the local government’s expenditure model specification, the existence of flypaper effect was detected by comparing the regression coefficients of unconditional grants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10 districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008.

The result of fixed effect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDP significantly affect on expenditure of government’s districts/municipality government’s expenditure, while the variable of population has not significant affecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of the regression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates the existence of flypaper effect on the districts/municipality government’s expenditure in the Province of Jambi during the period."

"Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya untuk belanja yang bersifat administratif.Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya. Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung.Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam mendanai belanjanya, karena Pajak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai belanjanya.Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan kebijakan pendaerahan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan menerapkan tambahan pajak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah.

---

The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper effect phenomenon on local governments in Indonesia in 2005-2017, both nationally and according to island groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will also discuss how it affects the phenomenon that occurs. To analyze the phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that maximising local  spending for administrative cost.Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during 2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governments in Indonesia on the intergovernmental transfers to its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has proven to maximising local  spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost).According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua island, both before and after the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua Islands use unconditional grants for indirect expenditures  (administrative cost). This behavior continues to occur even the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in Java. The Java`s local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their spending, because the local tax is already high or sufficient to fund its expenditure. To increase local revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes. Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase local revenues through local tax."

"Over the last decade of Indonesia's fiscal decentralization era, the amount of intergovernmental fiscal transfers has increased substantially. The increase of intergovernmental fiscal transfers is expected to reduce the burden of local economy without sacrificing the quality of public service. This study aims to investigate whether the block grant transfer affect the spending behavior of local government. Using Pool Least Square method and taking East Kalimantan Province as case study, this study found the existance of flypaper effect. This finding emphasize the view of any increase in block grant of transfer will only induce higher spending. Therefore, in order to achieve the independency of local government as the objective of decentralization, some efforts should be taken to minimize the impact of flypaper effect."

"Terpusatnya aglomerasi ekonomi di Indonesia membuat disparitas pembangunan antar daerah di Indonesia cukup tinggi, akibatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya fenomena flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bentuk upaya pemerataan aglomerasi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku belanja daerah. Dengan menggunakan metode analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki KEK pada rentang tahun 2012 hingga 2021, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah serta masih terdapat fenomena flypaper effect dalam perilaku Belanja daerah walaupun dengan adanya KEK telah terjadi peningkatan pada PAD.

---

The centralization of economic agglomeration in Indonesia makes development disparities between regions in Indonesia quite high, as a result, the dependence of local governments on the central government is increasing. The dependence on local government can be seen in the phenomenon of the flypaper effect. This study aims to analyze the effect of Special Economic Zones (SEZ) as a form of economic agglomeration equity on Local Own-source Revenue (LOSR) and to analyze the influence of LOSR and General Allocation Funds (GAF) on regional spending behavior. Using panel data analysis at municipalities in Indonesia that have SEZs during 2012-2021, it is found that LOSR and GAF significantly have a positive effect on regional spending and there is still a flypaper effect phenomenon in regional spending behavior even though with the SEZ there has been an increase on LOSRs."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh penguatan kebijakan PBB-P2 terkait dengan peningkatan PAD menggunakan metode Panel Event Studies, dan menganalisis peningkatan PAD terkait hubungan pola belanja daerah dengan flypaper effect mengunakan metode Data Panel Fixed Effect daerah-daerah di Indonesia untuk periode 2005 s.d. 2020. Penguatan kebijakan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut berpengaruh positif signifikan sejak 1 tahun (Tahun +1) diberlakukan UU PDRD dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai PBB-P2 masing - masing Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Adanya peningkatan PAD yang signifikan mempengaruhi pola belanja daerah sehingga fenomena flypaper effect dalam kurun waktu 2005 s.d. 2020 tidak terjadi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk memungut pajak dan restribusi dengan penguatan melalui diberikannya sumber - sumber perpajakan Daerah yang baru, restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis restribusi, dan harmonisasi Peraturan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

---

The purpose of this study is to examine the effect of strengthening PBB-P2 policies related to increasing PAD using the Panel Event Studies method, and analyze the increase in PAD related to the relationship of regional spending patterns with Flypaper Effect using the Fixed Effect Panel Data method for regions in Indonesia for the period 2005 to 2020. The strengthening of PBB-P2 policy has a significant positive effect on regional original income. The effectiveness of the implementation of the policy has a significant positive effect since 1 year (Year +1) the PDRD Law was enacted and followed by the issuance of Regional Regulations concerning PBB-P2 for each Province/District/City in Indonesia. The existence of a significant increase in PAD affects regional spending patterns so that the phenomenon of the flypaper effect in the period 2005 to 2020 does not occur. This study recommends that local governments can be given authority by the central government to collect taxes and retribution by strengthening through the provision of new sources of regional taxation, restructuring of types of taxes, simplification of the types of retributions, and harmonization of Regional Government Regulations with the Central Government."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."