Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kinerja tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, serta komponen lainnya yang berada di lingkungan puskesmas sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. hasil pengamatan terhadap 20 orang perawat Puskesmas dan dihasilkan bahwa sebanyak 30% pegawai tidak mencatat pendokumetasian asuhan keperawatan dengan lengkap, sebanyak 50% lebih sering melakukan kegiatan adminitratif. Subyek dan Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analitik yang dilakukan secara observasional, desain penelitian ini adalah secara potong lintang (cross sectional). Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan puskesmas. Jumlah sampel adalah 147 dengan menggunakan total populasi yaitu perawat yang bekerja di puskesmas di kabupaten way kanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Kinerja perawat = 4,066 - 0.018 masa kerja + 1,48 imbalan + 0,013umur Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan kinerja perawat dengan menggunakan variabel umur, masa kerja dan imbalan. Adapun arti koef. B untuk masing-masing variabel adalah sbb: Setiap kenaikan imbalan sebesar 1 juta maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 1,48 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Setiap perawat yang memiliki masa kerja lebih besar 1 tahun, kinerjanya menurun sebesar 0,18 pasien, setelah dikontrol variabel masa kerja dan umur. Setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 0,13 pasien/hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara umur, masa kerja, beban kerja, dan imbalan terhadap kinerja perawat Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, sementara antara pendidikan, jenis kelamin, dan pelatihan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018. Faktor yang paling dominan adalah imbalan.<

---

Background: The role of health workers is very much needed in efforts to achieve optimal health development. The performance of health workers, including doctors, nurses, midwives, nutrition, pharmacy, and other components within the health center is very important to create quality services. the results of the observation of 20 Puskesmas nurses and resulted in that as many as 30% of employees did not record the complete documentation of nursing care, as much as 50% more often did administrative activities. Subjects and Methods: This study used an analytical method that was carried out observationally, the design of this study was cross sectional (cross sectional). Done using secondary data sourced from the puskesmas report. The number of samples is 147 by using a total population of nurses who work in health centers in the right way district. The location of the study was conducted in Way Kanan District, Lampung Province. The study was conducted in May 2019. Results: There is a significant relationship between age, years of service, workload, and rewards on the performance of Puskesmas nurses in Way Kanan District in 2018 with the pvalue 0,001, while there is no significant relationship between education, gender and training on the performance of health center nurses in Way Kanan Year 2018. Conclusion. The most dominant factor tat affecting nurses performance is compensation."

"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan membatasi area penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahw1 anggaran 2006. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari alokasi anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllllen di masing•masing instansi pengelola serta data sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target. Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.l.292.814.897,­dimana 85,57% dari APBD Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau US$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.l17.692.730,- disebabkan kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006. Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah.

---

The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services comprehensively, qualified, and affordable by the community, and act as the motor of the health development of its work area. However, the quality of the basic health services is still far from expectation. There are a lot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the cost for health services, especially at puskesmas is very low. Therefore, the operational cost of the puskesmas still have subsidized from the central and provincial government.

The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of working of the puskesmas with a limitation of The analysis of target program achievement of the health services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health Services (MSHS). It is found that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmas is still low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and over the target.

Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure (APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its 15.51% is from the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per­ year. Estimation for cost health services operational need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmas in the year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006.

It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can be managed by the district."

"Salah satu upaya dalam menjamin mutu suatu pelayanan kesehatan adalah tersedianya obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu. Ketidakmampuan merencanakan kebutuhan obat dengan baik di tingkat Puskesmas, akan berpengaruh pada persediaan obat. Puskesmas akan mengalami persediaan obat yang berlebih (over stock) ataupun masalah kekosongan obat (stock out). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Way Kanan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian non-eksperimental, data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara pada saat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat mempertajam evaluasi pengelolaan obat di instalasi farmasi pada tahun 2019. Analisa data menggunakan analisis konten (data primer), serta analisis ABC dan VEN (data sekunder). Hasil wawancara dari para responden menunjukkan banyaknya faktor- faktor yang mempengaruhi dalam merencanakan kebutuhan obat. Tidak hanya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan keakuratan data serta pengolahnnya, tetapi juga ketersediaan jenis obat oleh pihak penyedia yang terdapat dalam sistem aplikasi e-katalog juga merupakan faktor penting yang harus segera dicari solusinya, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, diantaranya pihak penyedia dan Kementerian Kesehatan sendiri.

---

One of the efforts in warranting the quality of a health service is the availability of complete type of medicines, sufficient amount, guaranteed efficiency, safe, effective, and qualified. The incapability to plan medicine requirement well in Public Health Center, will affect the medicine supply. The public health center will encounter over stock or even stock out the medicine supply. The purpose of this research is to evaluate the implementation of medicine planning and procurement in work territory of department of health of Way Kanan Regency. This research was conducted by non-experimental research arrangement, primary data in this research was obtained based on observation and interview during the research, meanwhile the secondary data was obtained by exploring the documents that can improve the evaluation of medicine management in the pharmacy installation in 2019. The data analysis used content analysis (primary data), and ABC and VEN analysis (secondary data). The interview result of the respondents shows the factors that affect the medicine requirement planning. Not only human resource directly related by the data accuracy and it is processing, but also the availability of the medicine type by the provider party in the e-catalog application system is also an important factor that needs immediate solution, especially by the parties directly related with that matter, such as the provider and the Ministry of Health.

Keywords: Medicine Requirement Plan, Public Medicine, Department of Health, Public Health Center

"

"Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi potensi kemandirian Daerah Otonom pada pembentukan Kabupaten Way Kanan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pengelolaan potensi daerah setelah dilakukan pembentukan daerah Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan evaluatif studi kasus.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu : pertama, pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan menelaah data yang telah tersedia berupa catatancatatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan berkas-berkas yang ada di Kabupaten Way Kanan mulai dari sebelum/awal pembentukan (tahun 1999) sampai dengan penelitian ini dilaksanakan. Kedua, yaitu pengumpulan data secara primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa sumber data di Kabupaten Way Kanan atau lazim disebut sebagai informan.Pengolahan data dilakukan dengan cara mengevaluasi potensi daerah Kabupaten Way Kanan yaitu menggunakan indikator/sub indikator yang telah ditetapkan. Data mengenai potensi daerah sebelum/awal pembentukan Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan data potensi daerah setelah pembentukan/pada saat ini, kemudian dianalisis perkembangannya. Dalam melakukan analisis jugs disinkronkan dengan hasil wawancara yang dituangkan dalam uraian-uraian yang bersifat deskripsi. Pengolahan dilakukan secara cermat untuk menemukan derajat pertemuan atau perbedaan dari masing-masing pandangan para informan tentang apa yang menjadi objek penelitian. Analisis data merupakan interpretasi yang dilakukan dengan membuat uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menjadi dasar penilaian ditambah dengan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Angka-angka atau data kuantitatif yang muncul baik dalam bentuk ukuran maupun tabel dimaksudkan untuk mendukung analisis yang eksplanatif. Potensi kemandirian daerah yang dievaluasi adalah Potensi ekonomi/keuangan daerah, potensi fisik/sarana dan prasarana, dan potensi sumber daya manusia. Dari ketiga potensi kemandirian daerah tersebut dijabarkan dalam sepuluh indikator dan duapuluh tujuh sub indicator.Hasil penelitian bahwa hasil evaluasi terhadap potensi kemandirian daerah pada pembentukan Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan hampir seluruh sub indikatomya. Meskipun tidak seluruhnya sub indikator meningkat, akan tetapi peningkatan terjadi pada sebagian besar, dan penurunan rasio yang terjadi lebih diakibatkan oleh pertambahan penyebut (seperti jumlah penduduk) yang lebih besar. Dengan demikian keadaan ini dapat dikatakan sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kabupaten yaitu meningkatkan pengelolaan potensi daerah, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya, sebagai saran, diperlukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan terhadap sub indakator yang masih rendah."

"

ABSTRAK

Nama : Karmellia Nikke DarnestiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan diWilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.DLebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnyaberdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanankesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigiberbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigipuskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada dipuskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yangmemiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasilpenelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigiyang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapatmemenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan GigiMasyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhiprogram UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisiwaktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigikesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGMyang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yangdilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terusberkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebihkompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumberdaya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja doktergigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapisgigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasikenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi

---

ABSTRACT

Name : Karmellia Nikke DarnestiStudy Program : Public Health ScienceTitle : Analysis of Dental Medical Unit Performance in PuskesmasKelurahan at Koja District North Jakarta 2018Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.DMore than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dentalservices. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral healthprogram at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims toanalyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in KojaDistrict area. The approach is through in-depth interviews, observations, and documentstudies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided intoPattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. Theresults of the study indicated that Pattern III had higher dental service performanceprimarily because it could handle more patients and type of treatments also could carryout School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult fordentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGMprograms which only brief counseling and screening tended merely meet the targets sothat dental problems become more severe then require more complex treatments. Thestudy also revealed that the mummification, which were among the most frequenttreatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. Inaddition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists andinfluenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapistwill improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate theincrease in demand, support implementation of all dental health efforts, and improvedental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

"

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"ABSTRAKPeningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

ABSTRACTIncreasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria have traditional medicine trained staff, carry out coaching, and perform self care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor District of Bogor as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods document review, observation, and in depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff, carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor (District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review, observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"ABSTRAKPenggunaan antibiotik yang tinggi dapat menimbulkan risiko peresepan yang tidak rasional. Salah satu cara untuk mendukung penggunaan antibiotik secara rasional adalah dengan mengevaluasi penggunaan antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2018. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan total sampling. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa resep antibiotik oral di Puskesmas Kabupaten Kebayoran Baru Tahun 2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10553 resep. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan metode yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO), yaitu Anatomical Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose (ATC/DDD). Evaluasi kualitatif menggunakan metode Pemanfaatan Obat 90% (DU90%) dan kesesuaian penggunaan antibiotik dengan daftar obat dalam Formularium Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tiga jenis antibiotik dengan penggunaan tertinggi berdasarkan nilai DDD/1000 pasien/hari adalah amoksisilin (0,9358 DDD/1000 pasien/hari), ciprofloxacin (0,4940 DDD/1000 pasien/hari), dan cefadroxil (0,1983 DDD/1000 pasien). . pasien/hari). Antibiotik yang membentuk 90% segmen Penggunaan Obat adalah amoksisilin, ciprofloxacin, cefadroxil dan thiamphenicol. Kesesuaian penggunaan antibiotik dengan Formularium Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah 70%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru cenderung tinggi dan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Formularium Nasional.ABSTRACTThe high use of antibiotics can pose a risk of irrational prescribing. One way to support the rational use of antibiotics is to evaluate the use of antibiotics. This study aims to evaluate the use of antibiotics in outpatients at the Kebayoran Baru District Health Center in 2018. The research design used was cross sectional and descriptive. Data was collected retrospectively using total sampling. The research data used is secondary data in the form of oral antibiotic prescriptions at the Kebayoran Baru District Health Center in 2018. The number of samples used in this study was 10553 prescriptions. Evaluation is done quantitatively and qualitatively. The quantitative evaluation used the method recommended by the World Health Organization (WHO), namely Anatomical Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose (ATC/DDD). The qualitative evaluation used the 90% Drug Utilization method (DU90%) and the suitability of the use of antibiotics with the list of drugs in the National Formulary of First Level Health Facilities (FKTP). The three types of antibiotics with the highest use based on DDD values/1000 patients/day were amoxicillin (0.9358 DDD/1000 patients/day), ciprofloxacin (0.4940 DDD/1000 patients/day), and cefadroxil (0.1983 DDD/1000 patients). patient). . patients/day). The antibiotics that make up 90% of the Drug Use segment are amoxicillin, ciprofloxacin, cefadroxil and thiamphenicol. The suitability of the use of antibiotics with the National Formulary of First Level Health Facilities (FKTP) is 70%. From the results of this study, it can be concluded that the use of antibiotics in the Kebayoran Baru District Health Center tends to be high and has not fully complied with the guidelines of the National Formulary."