Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This literature study presents an overview of underwater acoustic networking. It provides a background and describes the state of the art of all networking facets that are relevant for underwater applications. "

"The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, which entered into force internationally in 2009, is designed to deal with threats to underwater cultural heritage arising as a result of advances in deep-water technology. However, the relationship between this new treaty and the UN Convention on the Law of the Sea is deeply controversial. This study of the international legal framework regulating human interference with underwater cultural heritage explores the development and present status of the framework and gives some consideration to how it may evolve in the future. The central themes are the issues that provided the UNESCO negotiators with their greatest challenges: the question of ownership rights in sunken vessels and cargoes; sovereign immunity and sunken warships; the application of salvage law; the ethics of commercial exploitation; and, most crucially, the question of jurisdictional competence to regulate activities beyond territorial sea limits"

"Kajian temuan dan muatan bangkai kapal karam hasil pengangkatan di situs arkeologi bawah air di perairan laut Jawa, Cirebon merupakan potensi awal untuk mendirikan sebuah museum arkeologi bawah air di Indonesia yang bertujuan memanfaatkan hasil budaya material yang dikembangkan dan dihadirkan kedalam tema museum tetap atau secara jangka panjang. Museum memiliki peran strategis sebagai ruang edukasi, komunikasi dan publikasi dari berbagai sumber ilmu pengetahuan yang dimiliki.Melalui hasil temuan budaya material situs bangkai kapal karam Nan Han Cargo di Cirebon kemudian dilakukan studi komparasi berbagai penerapan konsep pameran museum-museum arkeologi bawah air yang telah diterapkan berbagai negara, salah satunya Southeast Asia Experiental Maritime Museum di Singapura. Melalui hasil komparasi tersebut kemudian dapat diperoleh desain dan program tema museum untuk diterapkan dalam konsep museum arkeologi bawah air Indonesia dalam sudut pandang New Museology.

---

The study of the findings and ladings of shipwreck at underwater archaeological site in the Waters of Java, Cirebon is the early potential to create an underwater archaeological museum in Indonesia. The museum aims to utilize material culture which is developed and presented in long term themes at the museum. Museum has strategic role as an education, communication and publication space from various knowledge.This is a comparison study between the material culture of Nan Han Cargo shipwreck site and various concepts of underwater archaeological museum applied some countries, one of them is Southeast Asia Experiental Maritime Museum in Singapore. Result of the study, through the comparison study, obtains the design and program for the museum theme to be applied at the underwater archaological museum in New Museology perspective."

"Produksi minyak dan gas di Indonesia telah dilakukan lebih dari tiga puluh tahun, lebih dari 70% anjungan lepas pantai di Indonesia telah malampaui umur desainnya dan akan terus meningkat jumlahnya seiring berjalannya waktu serta biaya dekomisionig dan membangun platform baru yang relatif mahal. Platform yang mengalami penuaan dan penurunan akibat korosi, kerusakan dan anomali lainnya akan memunculkan masalah terhadap integritas struktur kecuali dikelola dan dirawat dengan baik dengan program inspeksi, perawatan, perbaikan serta metode analisis struktural yang baik. Program inspeksi bawah air rutin telah diatur pemerintah dalam keputusan Ditjen Migas No. 21.K/38/DJM/1999, dan sejak tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan persetujuan penerapan rencana inspeksi bawah air berbasis risiko dalam surat edaran Ditjen Migas no 8433/18.01/DMT/2013 yang memberikan kesempatan kepada operator untuk mengoptimalkan sumber daya untuk program peningkatan integritas struktural. Salah satu faktor yang menentukan risiko suatu platform adalah kemungkinan kegagalan yang selama ini dinilai dengan pendekatan semikuantitatif. Tulisan ini akan membahas pendekatan kuantitatif terhadap penilaian kemungkinan kegagalan anjungan lepas pantai berdasarkan tingkat robustness melalui analisa kekuatan ultimit yang akan meningkatkan konfidensi dalam penilaian kemungkinan kegagalan sesuai dengan karakter struktur, metocean, serta anomali platform di wilayah perairan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode semikuantitatif yang selama ini diterapkan dalam perencanaan inspeksi berbasis risiko untuk menyusun kemungkinan kegagalan platform telah cukup mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi memperngaruhi kemunduran struktur, namun tidak cukup memberikan gambaran pengaruhnya terhadap tingkat kemunduran platform. Pendekatan kuantitaif dapat memberikan gambaran pengaruh anomali terhadap kemunduran platform yang lebih baik.

---

Production of oil and gas in Indonesia has been performed over thirty years, more than 70% of offshore platforms in Indonesia has exceed of design life and will continue increase in number over time since decommisioning cost and build a new platform is relatively expensive. Agein and deteriorated offshore platforms as a result of corrosion, damage and other anomalies would bring up the issue of the structural integrity unless managed by inspection, maintenance, repair program and good structural analysis methods. Routine underwater inspection program has been regulated by the government on Keputusan Ditjen Migas No. 21.K/3/DJM/1999, since 2013 the government has issued approval of the implementation risk-based underwater inspection planning on Surat Edaran Ditjen Migas No. 8433/18.01/DMT/2013, which provides the opportunity for the operator to optimize the resources to improve the structural integrity. One of the factor that determine the risk of an offshore platform is the Likelihood of Failure (LoF) that assessed by semiquantitative approach.

This paper will discuss the quantitative approach as a tools to assess the Likelihood of Failure of offshore platforms based on the level of robustness through ultimate strength analysis that will increase confidence to assess the Likeihood of Failure in accordance with the character of the structure, metocean, as well as anomalies of offshore platforms in the territorial waters of Indonesia. Result shown that the recent semiquantitative approach to identifiy likelihood of failure is enough to capture some potential factor affecting platform deterioration, however can not present level of platform deterioration for each factor. Quantitative approach give better acknowledge about the effect of anomaly to platform deterioration."

"ABSTRAKPenolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACTIndonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention."

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"