Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPenelitian ini menawarkan solusi untuk akses broadband futuristik di daerah terpencil dan pedesaan dengan pilihan: optimasi LTE; dan perkembangan jaringan pita lebar yang diasumsikan sebagai 5G. Teknologi yang digunakan pada sistem 5G masa depan ialah pemanfaatan frekuensi tinggi, UE-Specific Beamforming, dan Skema Carrier Agregation (CA). Lima klasifikasi dalam implementasi jaringan futuristik: Skenario 1, Single Carrier (SC) LTE 1,8 GHz; Skenario 2, CA LTE 1,8 GHz + 2,6 GHz; Skenario 3, SC 5G 15 GHz; Skenario 4, SC 5G 28 GHz; Skenario 5, CA LTE 1,8 GHz + 5G 15 GHz. Redaman hujan diperhitungkan demi mendapat hasil realistis. Pada wilayah Leuwidamar, Skenario 5 memiliki jumlah BS paling sedikit. Sedangkan di Panimbang, Skenario 3 dan 5 memiliki jumlah BS yang paling sedikit. Namun, jika performansi energi diperhitungkan, Skenario 3 merupakan solusi terbaik. Selanjutnya, jika kita mengimplementasikan Discontinues Transmission (DTX), Skenario 3 dapat memberi kita penghematan energi yang mengesankan, dengan masing-masing penghematan sebesar 97% dan 94% pada daerah Leuwidamar dan Panimbang. Maka, hasil studi menyarankan untuk menggunakan jaringan SC 15 GHz sebagai optimisasi jaringan prospektif masa depan di Leuwidamar dan Panimbang, menimbang tercapainya salah satu target teknis teknologi 5G, yaitu ketersediaan 50 Mbps dimana saja dan kapan saja."

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"AbstrakPrevious studies have shown that business performance is mostly determined by the ability of a company to create competitive advantage. However, the rapid changes in technology, markets, regulations and hypercompetition have made the business environment increasingly uncertain and unpredictable so that it can erode competitive advantage. This phenomenon is known as the turbulence of business environment and can cause a company to have difficulty maintaining its competitive advantage so that it is very interesting to study further. The purpose of this study is to understand how the turbulence of business environment occurs in the telecommunications industry in Indonesia. The study involved 213 leaders of business units of telecommunications operators in Indonesia as research respondents. The research methods used are descriptive survey and explanatory survey using component-based structural modeling, Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM). The results of the study showed that the telecommunications industry in Indonesia has experienced high turbulence of business environment, caused mainly by competitive turbulence. However, it was found that the technological turbulence and the market turbulence have contributed the most dominant to the occurrence of turbulence business environment in telecommunication industry. This study also discussed the problem solving of the business environment turbulence and recommendations for the sustainability of the telecommunications industry in Indonesia."

"AbstrakPenelitian ini bertujuan memperkenalkan teknologi yang sedang dikembangkan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa langsung terhubung dengan jaringan backbone, teknologi tersebut dinamakan Delay Tolerant Network (DTN). DTN merupakan jaringan nirkabel dengan kondisi node yang berkomunikasi tidak dapat ditentukan waktunya atau hubungan antara node jarang terjadi. Tidak seperti jaringan konvensional Mobile Ad Hoc Network (MANET), jalur end-to-end antara sumber dengan tujuan hanya akan tersedia dalam waktu yang singkat dan tidak dapat diprediksi. Node pada DTN dapat menjadi source node, intermediate node, maupun node tujuan node, terdiri dari mobile node dan static node yang terhubung dengan delay tinggi. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai kinerja VDTN yang menggunakan protokol routing Spray and Focus dan Spray and Wait. Perancangan sistem simulasi terbagi menjadi dua cluster yaitu cluster dengan kecepatan 90 km/jam dan cluster dengan kecepatan 65 km/jam. Kinerja algoritma routing ini disimulasikan menggunakan ONE Simulator. Performansi dievaluasi dengan average latency dan Packet Delivery Ratio (PDR). Observasi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Spray and Focus memiliki performa yang lebih baik dalam PDR dibandingkan Spray and Wait, tetapi Spray and Focus memiliki performa average latency yang lebih besar dibandingkan Spray and Wait"

"Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component Expected Shortfall (CES) sebagai salah satu ukuran risiko untuk mengukur risiko sistemik di industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time-series harga saham penutupan harian dari 33 Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 1 Januari 2015-31 Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BUKU 4 dan Bank Umum Persero, yang merupakan Bank Sistemik, menempati peringkat 10 teratas dengan nilai CES tertinggi dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia. Metode pengukuran dengan menggunakan CES dapat memberikan hasil yang sama dengan yang dilakukan Perbankan di Indonesia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan bahwa Bank yang memiliki hasil pengukuran CES tertinggi sama dengan Bank yang dikenakan Capital Surcharge oleh OJK. Hasil pengukuran CES lebih mudah untuk menginterpretasikan seberapa besar kontribusi Bank terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia dengan menggunakan %CES tersebut.

---

Measuring risk has become one of the financial systems key consideration in making a decision. After the crisis in 2008, a new approach was formed in financial regulation such as systemic risk. The main problem for Regulators is called Systemically Important Financial Institution or SIFIs. This study aims to propose Component Expected Shortfall (CES) as a measurement of systemic risk in Indonesia Banking Industry. This study uses time-series data of daily closing stock price of 33 Banks listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 1st January 2015 until 31st December 2019 to measure systemic risk by analyzing two measurement methods: Marginal Expected Shortfall (MES) and Component Expected Shortfall (CES). The analysis study shows that BUKU 4 Banks and State-owned Banks, which are systemic Banks, has the 10 of the highest CES value and therefore having more contribution to the systemic risk in Indonesian Banking. The measurement method using CES can provide the same result as that of Indonesian Banking today. This study is in line with OJK policy of Capital Surcharge which are imposed on those 10 Banks. The CES measurement result is easier to interpret the estimated amount of systemic risk in Indonesian Banking using the %CES."

"Pasar telekomunikasi saat ini sedang mengalami evolusi kearah jaringan berbasis protokol internet (IP), pita lebar, teknologi nirkabel, dan menuju konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dan target yang ambisius dalam pengembangan dan pemerataan akses broadband dimana infrastruktur backhaul mobile broadband merupakan faktor utama untuk tujuan tersebut. Layanan bistream access berbasis ip merupakan komponen terpenting dalam solusi penyediaan infrastruktur backhaul mobile broadband yang efektif dan efisien. Di negara Inggris, Selandia baru, dan Australia secara umum mempunyai kemiripan dalam hal technological development, intekoneksi, interoperability, kualitas layanan dan model layanan untuk bit streams access berbasis ethernet. Pemisahan fungsional (functional separation) untuk operator dominan sangat diperlukan di Indonesia untuk meminimalisasi adanya diskriminas dalam penyediaan backhaul mobile broadband di Indonesia. Model investasi yang sesuai dengan kondisi kompetisi dan regulasi di Indonesia adalah membentuk perusahaan baru yang khusus menangani backbone (core network) dengan inisiasi pendanaan oleh pemerintah dan privatisasi setelah proses roll out selesai.

---

Current telecommunication market has ben evolution toward internet protocol network (IP), broadband, wireless technology, dan moving to information and communication technology convergence. In other hand, Indonesian government have a commitment and ambitious target in the development and equitable access to broadband where mobile broadband backhaul infrastructure is a major factor for such purposes. Ip-based bistream access service is the most important component in the solution of an effective and efficient mobile broadband backhaul infrastructure provision. In United Kingdom, New Zealand, and Australia in general has some similarities in terms of technological development, interconnection, interoperability, quality of service and service model for the thernet-based bit streams access. Functional separation for the dominant operator is needed in Indonesia to minimize the discrimination in the provision of mobile broadband backhaul in Indonesia. Investment model in accordance with the conditions of competition and regulation in Indonesia is to form a new company that focuses on the backbone (core network) with the initiation of funding by the government and the privatization after the roll-out is complete."