Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memiliki potensi pemanfaatan secara luas dan dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan maka masalah keamanan informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa insiden keamanan informasi terkait penggunaan teknologi informasi terjadi di Pemerintah DKI Jakarta. Saat ini keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan dan masih perlu ditingkatkan dari segi teknologi, proses dan manusia. Aspek manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan keamanan informasi namun sampai saat belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur kesadaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB). Bobot dimensi dan fokus area keamanan informasi yang diukur menggunakan Analytic Hirarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan pengetahuan dan sikap terkait keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pegawai. Level pengukuran kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sedang.

---

ABSTRACT

The rapid progress of communication and information technology has the potential for widespread use and can open opportunities for access, management and utilization of information in large volumes quickly and accurately. Along with the use of information and communication technology in the administration of government functions, information security issues are aspects that need attention. Several information security incidents related to the use of information technology occurred in the DKI Jakarta Government. At present, information security in The Provincial Government of DKI Jakarta has not been as expected and still needs to be improved in terms of technology, process and people. Human aspects are an important aspect of information security. The Provincial Government of DKI Jakarta has carried out several socialization related to information security but until now there has never been an evaluation to measure the awareness of The Provincial Government of DKI Jakarta employees. This study aims to evaluate the condition of information security in The Provincial Government of DKI Jakarta from the human aspect by using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model. The dimensions and focus of the information security area were measured using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection techniques were conducted by questionnaire method with quota sampling. The results showed that knowledge of information security had a positive influence on attitudes and knowledge and attitude related to information security had a positive influence on changes in employee behavior. The level of measurement of information security awareness of employee in The Provincial Government of DKI Jakarta is average."

"ABSTRAK

IdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAK

IdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"ABSTRAKSejak tahun 1996, Kementerian Agama telah menggunakan teknologi informasi dankomunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kehadiran TIK tentu mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, tetapi disisilain dapat menimbulkan gangguan jika terpapar ancaman keamanan. Hasil surveyGovCSIRT, memperlihatkan masih terdapat kerentanan pada domain go.id.Berdasarkan hasil evaluasi indeks KAMI, tingkat kematangan keamanan informasiKementerian Agama berada pada level I-I+, belum mencapai tingkat kematangan yangdiharapkan pada level III+. Dalam literatur, faktor manusia dapat menjadi aspekterlemah dalam area keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus padaaspek manusia dengan melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasipegawai Kementerian Agama. Metode yang digunakan dalam pengukuran kesadaranadalah knowledge, attitude, dan behavior (KAB) dengan 8 area dan 25 sub areakeamanan informasi. Sampel penelitian sebanyak 311 responden yang dipilih secarakuota. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawaiKementerian Agama berada pada kategori sedang, atau membutuhkan pemantauan danperbaikan organisasi. Manajemen kata sandi, penggunaan internet, dan pelaporaninsiden keamanan informasi merupakan tiga fokus area dengan tingkat kesadaran palingrendah yang perlu mendapat prioritas dalam program kesadaran keamanan informasi.Hasil analisis juga membuktikan bahwa pengetahuan mempengaruhi secara positifterhadap sikap dan perilaku pegawai. Dengan demikian program kesadaran keamananinformasi Kementerian Agama dapat efektif diterapkan dengan meningkatkanpegetahuan pegawai.

---

ABSTRACTSince 1996, Ministry of Religious Affairs (MoRA) has used information andcommunication technology (ICT) as a means to provide services to the community. Thepresence of ICTs certainly supports MoRA's tasks and functions, but on the other handit can cause interference if exposed to security threats. The GovCSIRT survey showsthat there are still vulnerabilities in the go.id domain. Based on the results of the indexKAMI evaluation, the level of information security maturity of the MoRA is at the I-I +level, not yet reaching the expected maturity level at III +. In the literature, humanfactors can be the weakest aspects of the information security area. Therefore, this studyfocuses on human aspects by measuring MoRA employee information securityawareness levels. The method used in measuring awareness is knowledge, attitude, andbehavior (KAB) with 8 areas and 25 sub-areas of information security. The studysample consisted of 311 respondents selected by quota. The results of this study indicatethat the level of information security awareness of MoRA employees is in the mediumcategory, or requires monitoring and improvement of the organization. Passwordmanagement, internet use, and information security incident reporting are the threelowest focus areas of awareness that need to be prioritized in information securityawareness programs. The results of the analysis also prove that knowledge positivelyinfluences employee attitudes and behavior. Thus the MoRA information securityawareness program can be effectively implemented by increasing employee knowledge."

"PT Pupuk Kujang selaku perusahaan BUMN di bidang industri pupuk dan industri kimia terus berupaya meningkatkan kualitas dari kinerja teknologi informasinya, sesuai dengan panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi pada BUMN yang terlampir pada peraturan menteri BUMN, yang harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, yang termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN. Dalam IT master plan PI group yang telah dirancang terdapat point peningkatan kesadaran keamanan informasi yang mengharuskan adanya pengukuran kesadaran keamanan informasi oleh pegawai perusahaan. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai yang bekerja di kantor PT Pupuk Kujang. Pengumpulan data pengukuran pada penelitian ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner, yang dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode PLS-SEM dengan aplikasi SmartPLS untuk melakukan uji validitas konvergen, validitas diskriminan dan uji reliabilitas, serta pengujian inner model test terhadap variabel knowledge, attitude, dan behavior (model KAB). Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa antara variabel KAB tidak memiliki hubungan satu sama lainnya dalam memengaruhi tingkat kesadaran keamanan informasi, dan hasil dari skala tingkat kesadaran keamanan informasi di perusahaan ada pada skala “Baik”.

---

PT Pupuk Kujang is a Chemical and Fertilizer company, as a state-owned company (BUMN) PT Pupuk Kujang needs to continuously improve its IT performance align with the IT management and development guidelines. This is in line as well with the BUMN Ministry book of law. The IT usage and development in BUMN must be based on the masterplan that synergistically developed across the BUMNs. In the PI group IT master plan that has been designed there is a point of increasing information security awareness which requires measuring information security awareness by company employees. Information security is the maintenance of confidentiality, integrity, and availability of information.

This study aims to measure the level of information security awareness of employees who work in the office of PT Pupuk Kujang. The collection of measurement data in this study was obtained from the results of distributing questionnaires, followed by data processing using the PLS-SEM method with the SmartPLS application to test convergent validity, discriminant validity and reliability tests, as well as testing inner model tests on knowledge, attitude, and behavior variables. (KAB model). The results of this study found that the KAB variables did not have a relationship with each other in influencing the level of information security awareness, and the results of the scale of the level of information security awareness in the company were on the "Good" scale."

"Permasalahan dalam keamanan informasi sebuah instansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan unsur penting dalam sebuah instansi. Pada tanggal 30 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pengumuman kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang sedang beredar dalam bentuk phishing yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi keamanan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai instansi pemerintah yang sering bersinggungan dengan data pemerintah yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di instansi pemerintah dengan mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini menggunakan dua metode, pendekatan perilaku melalui phishing assessment dan pendekatan pengetahuan melalui kuesioner dengan skala Likert. Hasil simulasi dianalisis pada skala persentase dan dibandingkan dengan hasil kuesioner untuk menentukan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dan menentukan metode mana yang terbaik. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara hasil simulasi dan hasil kuesioner. Di antara pegawai yang membuka email, 80% mengklik tautan yang mengarah ke halaman kamuflase dan melalui kuesioner, ditemukan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Ditjen Perbendaharaan berada pada level 79,32% yang merupakan batas bawah dari kategori BAIK.

---

As an important institutional element, government information security is not only related to technical issues but also to human resources. Various types of information security instruments in an institution cannot provide maximum protection as long as employees still have a low level of information security awareness.

This study aims to measure the level of information security awareness of government employees through case studies at the Directorate General of Treasury (DG Treasury) in Indonesia. This study used two methods, behavior approach through phishing simulation and knowledge approach through a questionnaire on a Likert scale.

The simulation results were analyzed on a percentage scale and compared to the results of the questionnaire to determine the level of employees information security awareness and determine which method was the best. Results show a significant relationship between the simulation results and the questionnaire results. Among the employees who opened the email, 80% clicked on the link that led to the camouflage page and through the questionnaire, it was found that the information security awareness level of DG Treasury employees was at the level of 79.32% which was the lower limit of the GOOD category."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee.

"

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta."