Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada.

---

The focus of this study is the concept of non-international armed conflict in several international conventions. The problems of international law that will be discussed are; First, the concept of non-international armed conflict in Common Article 3 of Geneva Convention 1949; Second, the concept of non-international armed conflict in Additional Protocol II of Geneva Convention 1977 and Rome Statute of International Criminal Court 1998; and Third, categorization of armed conflict in Ituri, Congo, related to the involvement of neighboring countries in that conflict. In studying the concept of non-international armed conflict is not enough just to look at the regulation in the convention, but also have to look at the application of these concepts in the cases."

"Skripsi ini menggambarkan bajak laut sebagai isu keamanan dalam hukum internasional. Fokus pembahasan adalah terhadap rezim hukum internasional tentang bajak laut dari berbagai sumber hukum internasional. Salahs satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang mengandung peraturan dan definisi bajak laut dan juga rangka untuk pembrantasanya dengan kerjamasa antar-negara. Dengan menggunakan metode analisa-deskriptif, skripsi ini mengalisa dan menguji efektifitas hukum internasional sebagai alat untuk membrantas bajak laut. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Teluk Aden dan di Selat Malaka, yang keduanya terkenal rawan bajak laut. Skripsi ini menyatakan bahwa tindakan PBB di Teluk Aden terhadap ancaman bajak laut melalui kontingen militer mancanegara telah membuktikan bahwa hukum internasional efektif dalam membrantas bajak laut berdasarkan statistika yang menunjukan turun dan jatuhnya kejadian-kejadian perompakan. Namun, tindakan tersebut hanya dapat menghasilkan keamanan sementara. Di lain kata di Selat Malaka, hukum internasional telah terbukti tidak terlalu efektif dalam pembrantasan bajak laut. Yang lebih efektif dalam pembrantasan bajak laut dan menghasilkan keamanan jangka panjang adalah rangka-rangka kerjasama regional dan multilateral seperti ReCAAP.

---

This thesis explores the concept of maritime piracy as security issue in international law. The discussion explores the existing regime of international laws governing maritime piracy from various sources of international law. Most prominent is the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains provisions regarding the definition of piracy and its repression through international cooperation. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyzes and evaluates the effectiveness of international law as a tool to combat piracy. The example used in this thesis is the situation in the Gulf of Aden and the Strait of Malacca, both of which are prominent hotspots for pirate activities in recent years and are very different from one another in terms of geographical and political aspects.

This thesis stipulates that the international response to the problem of piracy in the Gulf of Aden has been effective as can be seen in the decline and collapse of pirate activities in the Gulf of Aden, brought about by the counter-piracy operations of the multinational combined maritime forces task forces. However its long-term sustainability remains questionable. Whereas in the Strait of Malacca, the stipulations of UNCLOS 1982 are too narrow and undermine its effectiveness as a tool to combat piracy. Instead, in the Strait of Malacca, regional and multilateral cooperation avenues have been very effective in combating piracy and ensuring long-term security."