Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis article aims to explain the vulnerabilities of Indonesia's extractive industry governance to the illicit financial flows. Earlier studies figured out that the company in extractive industry has been found to be one of the prominent actors of illicit financial flows. In the case of Indonesia during the period of 2004-2013, the data of Global Financial Integrity (GFI) illustrated that Indonesia is among the top 10 developing countries - which have the highest value of illicit financial flows. This article seeks to explain the nature of illicit financial flows on extractive industry, the causation of why Indonesia's extractive industry is prone to the illicit financial flows, and finally the recommendation in addressing the issue. In doing so, the researchers conduct the qualitative desk research on explanatory methodology. The result explains that at least there are two natures of illicit financial flows on extractive industry, the behavior of rent-seeking and the dynamics of commodity prices. This article also found out that there are three main sources of regulatory vulnerability which may accommodate the rent-seeking behavior - which directly and indirectly influence the illicit financial flow, which are the different sets of revenue data, arm's length measurement within the vulnerable enforcement, and regarding the cost recovery scheme. Other than that, the multi-level governance context shown by the decentralization policy of natural resources in Indonesia widens the loopholes of Indonesia's extractive industry illicit financial flows."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dari Net Foreign Investment Flows pada Pasar Keuangan Indonesia. Terdapat dua model, dengan variabel indepeden dari Set Faktor Global dan Set Faktor Domestik. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square Regresi Linear Majemuk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap Net Foreign Investment Flows pada Pasar Keuangan Indonesia, dan Faktor Global memiiki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Net Foreign Investment Flows pada Pasar Keuangan Indonesia.

---

This study aims to analyze the determinants on Net Foreign Investment Flows in Indonesia Financial Market. There are two proposed models, with variable independents from Global Drivers Set and Domestic Drivers Set. This study uses Ordinary Least Square Multiple Regression methodology. This study proved that Domestic Drivers has significant impact on Net Foreign Investment Flows on Indonesia?s Financial Market, while Global Drivers has no significant impact on on Net Foreign Investment Flows on Indonesia?s Financial Market."

"Penelitian ini merupakan model aplikasi Soft System Methodology based AR(action research) dalam membahas mengenai relasi antara Seknas Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dengan Institute for Essential and Service Reform (IESR) dalam usahanya mengadvokasikan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Penelitian ini menggunakan analisa berdasarkan kerangka pemikiran dari Richard Hall mengenai Hubungan Antar Organisasi (HAO) dan Lingkungan Organisasi.Hasil penelitian mengindikasi adanya perbedaan bentuk-bentuk formalisasi pada relasi dua organisasi yang berbentuk koalisi. Temuan ini berdampak pada implikasi teoritis pertama, yaitu bentuk formalisasi pada situasi dunia nyata dapat berkembang dan tidak tergambar dalam dimensi formalisasi dari Hall. Kedua, organisasi dalam studi ini yaitu PWYP Indonesia dan IESR ternyata tidak hanya mampu mengonstruksikan lingkungan dimana mereka berada, tetapi juga dapat mengonstruksikan elemen-elemen apa saja yang akan menimbulkan kerentanan seiring dengan meningkatnya adaptasi organisasi.

---

This research is a model application of Soft System Methodology based AR (action research) in exploring relationship between National Secretariat of Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) and Institute for Essential and Service Reform (IESR) within a context of advocating EITI. This research uses Richard Hall's analysis of Interorganizational Relationship and Organizational Environment as a conceptual framework.The result of this research indicates difference of type of formalization in a context of dyad relationship in terms of alliance organization. This finding, furthermore, has its impact theoretically to Hall's IOR's analysis in formalization. Thereupon, organization in this research, PWYP Indonesia and IESR, showed that they could construct the environment in which they exist as well as constructing the elements that cause vulnerability along with the enhancement of organization's adaptive skill."

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

"Indonesia saat ini sedang menghadapai masalah yang serius dalam penyalahgunaan narkoba....."

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."