Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut."

"ABSTRAKSesuai dengan esensinya, polisi dibentuk untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas. Dalam konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern. Untuk itu garus dipahami bahwa implementasi Tri Brata yang tidak sekedar disebabkan masalah teknis. Hal itu disebabkan, sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental), dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang kepolisian, dan perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi). Kesimpulannya, pedoman kerja Tri Brata dalam masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri, sehingga perlu membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan yang sesuai dengan masyarakatnya. Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh "fungsi" kepolisian perlu dibenahi ulang, karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang."

"ABSTRAKKeanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang sangat luar biasa, namun ketika keanekaragaman tersebut disikapi sebagai bencana maka akan menjadikan kita orang yang introvert yang menutup kemungkinan adanya kebenaran dari pihak lain, serta selalu menjustice diri lebih benar daripada yang lain, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang fungsi dan peranan Polri dalam merawat kebhinnekaan adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan. Metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Diperlukan sinergitas antar instansi serta peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan arti pentingnya kebhinnekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."

"ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan."

"Pemilihan karir merupakan saat untuk mengarahkan diri kepada suatu tahap dalam kehidupannya, saat bagi seorang anak melihat posisinya dalam kehidupan, dan menentukan kemana akan pergi. Diantara banyaknya pilihan karir atau pekerjaan adalah menjadi anggota Polri, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Dit Litbang Polri bahwa profesi sebagai anggota Polri kurang diminati oleh masyarakat. Hal itu bertolak belakang dengan jumlah peserta seleksi calon anggota Polri di mana dari tahun ke tahun jumlah peserta seleksi terus bertambah. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dilihat penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu intensi, karena dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku di kemudian hari. Oleh karena itu penelitian tentang intensi menjadi anggota Polri ini menjadi sangat penting. Teori intensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori intensi Fishbein & Ajzen (1975) dan Ajzen (1988) di mana intensi terbentuk atas 3 (tiga) faktor, yaitu sikap (attilude toward behan’ior), norma subyektif (siibjective norms), dan perceived behcrvior control (PBC). Intensi untuk menjadi anggota Polri terbentuk oleh 3 (tiga) faktor yaitu sikap terhadap anggota Polri, norma subyektif tentang anggota Polri dan perceived behcrvior control (PBC) atau hal-hal yang menjadi pendorong atau penghambat untuk menjadi anggota Polri. Berdasarkan faktor yang kedua yaitu norma subyektif tentang anggota Polri di' mana yang menjadi acuan utama adalah orang tua, maka adanya perbedaan profesi orang tua dapat menimbulkan perbedaan intensi anak untuk menjadi anggota Polri. Oleh karena itu, intensi anak anggota Polri diasumsikan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk menjadi anggota Polri dibandingkan dengan bukan anak anggota Polri. Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya pada saat subyek penelitian mengikuti seleksi calon anggota Polri. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk subyek anak anggota Polri dan incidental untuk subyek bukan anak anggota Polri. Subyek penelitian beijumlah 107 orang yang terdiri dari 52 orang anak anggota Polri dan 55 orang anak bukan anak anggota Polri. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimental. Untuk mengumpulkan data tentang intensi digunakan skala Intensi untuk menjadi anggota Polri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan ketiga faktor pembentuk intensi. Selanjutnya data diolah dengan membandingkan rata-rata (mean average) skor tes intensi untuk menjadi anggota Polri antara anak anggota Polri dengan bukan anak anggota Polri dengan menggunakan t-test, yaitu uji t terhadap dua sampel independen (anak anggota Polri dan bukan anak anggota Polri). Hasil analisis data menunjukkan bahwa intensi anak anggota Polri untuk menjadi anggota Polri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan intensi bukan anak anggota Polri. Ditemukannya perbedaan yang signifikan tersebut disebabkan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control anak anggota Polri cenderung mendukung intensi dibandingkan dengan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control bukan anak anggota Polri yang cenderung tidak mendukung intensi."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara Pemerintah, Polri dan seluruh lapisan masyarakat, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Untuk itu Pemerintah dan Polri harus mengefektifkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat agar program penanganan covid-19 berjalan sukses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan trust, resistansi dan empati pada masyarakat dalam menanggapi pandemi Covid-19 serta meneliti faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut: menelaah seluruh data, mengkategorikan data, menyusun deskripsi trust, resistansi dan empati kemudian menghubungkan dengan landasan teori, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati pada masyarakat adalah perbedaan penerapan standar kebijakan pembatasan, model pendekatan yang digunakan aparat dalam penegakan protokol kesehatan, desakan kebutuhan sehari-hari, berita yang tidak valid dan Hoax s"

"Konflik peran pada anggota Polri di perguruan tinggi muncul ketika aktifitas sebagai anggota Polri dan aktifitas sebagai mahasiswa saling bertentangan. Suatu aktifitas bertentangan dengan aktifitas lain adalah ketika satu aktifitas mencegah, menghalangi, atau mengganggu kejadian atau efektifitas dari aktifitas yang lain (Deutsch, dalam Wijaya 2002). Konflik peran yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan berpeluang menimbulkan stres. Untuk mengatasi konflik peran yang dialami, anggota Polri tersebut harus mengembangkan strategi coping. Coping terdiri dari problem focused coping, emotion focused coping, dan malcidaptive coping.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang menimbulkan konflik peran pada anggota Polri di perguruan tinggi pada status perguruan tinggi dan alasan kuliah dan strategi coping apa yang digunakan.Tipe penelitian ini adalah Non experimen1cil Design yang bersifat ex posi fcicto field siudy. Penelitian dilakukan terhadap anggota Polri yang sedang menjalani kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi di Jakarta. Subyek penelitian ini berjumlah 104 orang yang diambil secara insidental di Mabes Polri, Polda Metro jaya dan di beberapa Polres di wilayah Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi-kondisi yang menurut subyek menimbulkan konflik peran. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa konflik peran yang dialami subyek yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri lebih tinggi dari yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi swasta. Selain itu,konflik peran pada anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan tugas lebih tinggi daripada dengan kemauan sendiri. Mengenai strategi coping, ternyata anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi menggunakan ketiga strategi coping yang ada yaitu Problem-Focused Coping, Emotion-Focused Coping, dan Malcidaptive Coping. Meskipun demikian, ternyata Problem-Focused Coping lebih banyak digunakan oleh anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tingi, kemudian diikuti Emotion-Focused Coping dan Maladaptive Coping.Saran yang diberikan untuk subyek adalah agar lebih memahami konsekuensi yang timbul dan melakukan antisipasi terhadap konsekuensi tersebut jika memutuskan melakukan studi di perguruan tinggi. Selain itu subyek agar belajar mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengatasi konflik peran yang dialami."