Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEkonomi neoliberal yang dipromosikan oleh negara liberal merupakan awal terjadinya pemisahan (disembedded) ekonomi dari relasi-relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan mengenai relasi-relasi sosial direduksi yang menyebabkan terjadinya kesalahan ekonomi (economic fallacy). Reduksi yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial. Pencabutan ekonomi dari relasi-relasi sosial menyebabkan terjadinya reduksi status ontologis dari manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan setiap hal dapat dikomodifikasi dan diperjualbelikan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan terjadinya kehancuran manusia dan alam. Permasalahan mengenai tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ketertanaman ekonomi Karl Polanyi dan Konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

ABSTRACTThe neoliberal economy promoted by liberal countries is the beginning of disembedding economy from social relations. Neoliberal economy makes the idea of social relations reducible which causes economy fallacies. Economic revocation of social relations make leads to the reduction of the ontological status of human and nature. The neoliberal economic system cause everything can be commodified and traded under market mechanism which leads to human and natural destruction. The disembedded economy issues can be solved through Karl Polanyi cultivation of re-embedding economy and John Stuart Mill stationary state system which rely on sustainability of economy, human and nature."

"Ekonomi neoliberal yang diusung oleh negara liberal adalah awal dari terlepasnya ekonomi dari relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan hubungan sosial berkurang yang menyebabkan kesalahan ekonomi. Pengurangan yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan ekonomi tercerabut dari relasi sosial. Penarikan ekonomi dari hubungan sosial menyebabkan penurunan status ontologis manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan segala sesuatu dikomodifikasi dan diperdagangkan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan kehancuran manusia dan alam. Masalah terputusnya ekonomi dari hubungan sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ekonomi yang tertanam dari Karl Polanyi dan konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

The neoliberal economy promoted by the liberal state is the beginning of the detachment of the economy from social relations. Neoliberals make the idea of ​​social relations diminish which leads to economic error. The reduction made by neoliberal economics causes the economy to be uprooted from social relations. The economic withdrawal from social relations leads to a decline in the ontological status of humans and nature. The neoliberal economic system causes everything to be commodified and traded in a market mechanism which results in the destruction of humans and nature. The problem of the disconnection of the economy from social relations can be solved through the embedded economic thought of Karl Polanyi and John Stuart Mills concept of stationary society."

"Tulisan ini merupakan kajian terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi berjudul The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi secara khusus mengkritik kesesatan ekonomistik pasar bebas yang mengakibatkan tercerabutnya sistem ekonomi dari relasi manusia. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pereduksian makna hidup manusia pada aspek ekonomis semata. Terisolasinya kegiatan ekonomi akibat aturan-aturan logis dan otonom menyampingkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari kehendak masyarakat. PEL menjadi pendekatan alternatif atas sistem ekonomi berbasis pada pemeliharaan nilai-nilai yang menjadi kekayaan sosial masyarakat. Pendekatan dalam ekonomi lokal memperluas pemaknaan sistem ekonomi sebagai upaya reflektif atas kesadaran moral natural kolektif untuk mengemban tanggung jawab sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan sebagai upaya refleksi kritis terhadap penilaian etis atas proses PEL. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa PEL menjadi rekonstruksi sistem ekonomi berbasis moralitas yang memungkinkan terbentuknya sistem ekonomi yang lebih partisipatoris dan terkoordinasi.

---

This writing is a study about the Local Economic Development (LED) in the framework of Karl Polanyi’s Book The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi specifically criticizes the economists digression in the free market that resulted in the uprooting of the economic system of human relations. The consequence is the reduction of the meaning of human life to the purely economic aspect. The isolated economic activities caused by logical and autonomic law that disregards the subjective considerations of the will of society. LED has become an alternative approach to the economic system based on maintaining the values that become the social wealth of society. The approach of local economy widens the meaning of economic systems as a reflective effort on collective natural moral awareness to assume social responsibility. This study was conducted using the library method as an effort to critically reflect on the ethical assessment of the LED process. In the end, it can be concluded that LED is the reconstruction of a morality-based economic system that enables the formation of a more participatory and coordinated economic system."

"Informasi merupakan salah satu hal yang turut mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya informasi bagi kehidupan manusia, mendorong media untuk memberitakan informasi yang akurat. Akan tetapi aktivitas pemberitaan ini tidak selalu bebas dari masalah. Persoalan etika turut masuk di dalamnya dalam menentukan mana tindakan yang benar dan yang salah. Jurnalisme yang baik umumnya dikaitkan dengan nilai kebenaran, objektivitas, dan juga autentisitas. Bukan hanya itu saja, hal yang­­ sering dijadikan perbincangan dalam dunia jurnalisme adalah mengenai tanggung jawab dan problem privasi. Dalam hal ini, Utilitarianisme John Stuart Mill mampu bekerja dan ia merupakan jawaban atas dilema etis yang terjadi dalam media.

---

Information is one of the things that effect human life. The importance of information for human life, enforce media to report accurate informations. However, this activity of reporting does not always free from problems. Ethics involved in deciding the right or wrong action. Ethical journalism in general usually associated with the value of truth, objectivity, and also authenticity. Moreover, other things that usually be discussed is media and journalist?s responsibility, and the problem of privacy. In this case, John Stuart Mill?s Utilitarianism affords to work and it is the answer for ethical dilemma occurring in the media."

"This historic book may have numerous typos and missing text. Not illustrated. 1849 edition. Excerpt: ... tlaction: and his personal consumption, so far as it consists of necessaries, is productive consumption. § 3. At the risk of being tedious, I must add a few more illustrations, to bring out into a still stronger and clearer light the idea of Capital. As M. Say truly remarks, it is on the very elements of our subject that illustration is most usefully bestowed, since the greatest errors which prevail in it may be traced to the want of a thorough mastery over the elementary ideas. Nor is this surprising: a branch may be diseased and all the rest healthy, but unsoundness at the root diffuses unhealthiness through the whole tree. Let us therefore consider whether, and in what cases, the property of those who live on the interest of what they possess, without being personally engaged in production, can be regarded as capital. It is so called in common language, and, with reference to the individual, not improperly. All funds from which the possessor derives an income, which income he can use without sinking and dissipating the fund itself, are to him equivalent to capital. But to transfer hastily and inconsiderately to the general point of view, propositions which are true of the individual, has been a source of innumerable errors in political economy. In the present instance, that which is virtually capital to the individual, is or is not capital to the nation, according as the fund which by the supposition he has not dissipated, has or has not been dissipated by somebody else. For example, let property of the value of ten thousand pounds belonging to A, be lent to B, a farmer or manufacturer, and employed profitably in B's occupation. It is as much capital as if it belonged to B. A is really a farmer or manufacturer, not personally,.. "

"ABSTRAKProblem aborsi, pada saat ini, tidak sebatas menyentuh ranah medis, melainkan telah masuk ke dalam ranah Negara. Hal ini terlihat pada terbentuknya hukum aborsi yang diterapkan oleh berbagai Negara di dunia. Dalam hukum aborsi, dapat dilihat adanya syarat-syarat tertentu yang mesti dipatuhi oleh pihak terkait untuk dapat melakukan aborsi atau tidak. Dengan kata lain, kebebasan bertindak seseorang terhadap dirinya sendiri diberikan batasan oleh Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengkritik pembentukan hukum aborsi yang dilakukan oleh Negara, melalui pengkajian tentang hilangnya kebebasan individu di dalam hukum aborsi, dengan menggunakan pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan individu.

---

ABSTRACTAbortion, at this moment, not merely touch the medical sphere, but has entered into the realm of the State. This is seen in the formation of the abortion law applied by many countries in the world. In the abortion law, there are certain conditions that must be adhered to by the related parties to be able to have an abortion or not. In other words, freedom of action of a person against himself given restrictions by the State. This thesis aims to criticize the establishment of legal abortions performed by the State, through the assessment of the loss of individual liberty in the abortion law, using John Stuart Mill?s idea of individual liberty."

"Hukuman legal sebagai sebuah konsekuensi yuridis dilanggarnya hukum positif merupakan sebuah hal yang seringkali menjadi sentral perdebatan Para ahli ilmu hukum dan filsafat. Perdebatan yang terjadi tidak hanya mengenai bagaimana suatu hukuman dilaksanakan, melainkan juga mengenai pendasaran moral dari berlakunya suatu hukuman. Utilitarianisme sebagai sebuah aliran filsafat mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya suatu hukuman dapat dibenarkan dengan melihat implikasinya di kemudian hari. Hukuman dibenarkan karena kegunaannya yang dapat mewujudkan kebahagiaan umum. Pembenaran etis utilitarianisme ini kemudian diperkuat lagi oleh pemikiran tokoh aliran ini, John Stuart Mill. Mill berpendapat bahwa manfaat (kegunaan) adalah suatu pertimbangan terakhir bagi semua permasalahan etis, dan manfaat yang ia maksudkan adalah manfaat dalam arti yang seluas-luasnya yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan manusia."

"ABSTRAKMelalui penulisan tesis ini pada dasarnya penulis mencoba menemukan pnnsip-prinsip yang mendasari adanya kebutuhan akan hak-hak azasi manusia. Bagaimana keterkaitan antara konsep gambaran manusia dengan tuntutan-tuntutan atau hak-hak azasi itu? Dan bagaimana menempatkan hak azasi manusia di dalam konteks yang sesuai? Jawaban terhadap masalah itulah yang hendak dikemukakan lewat tesis ini. Dalam hipotesis penulis berasumsi bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, sama-sama memiliki hak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Namun demikian, terdapat konsep yang berbeda-beda mengenai gambaran apa yang dimaksud dengan ?manusia seutuhnya?. Karena perbedaan persepsi tentang gambaran manusia seutuhnya, maka mengakibatkan tuntutan akan hak-hak azasi yang berbeda pula. Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa ada keterkaitan erat antara konsep citra manusia dengan tuntutan hak azasi manusia. Pertama-tama penulis memperlihatkan prinsip Hukum Kodrat sebagai dasar legitimasi hak-hak azasi manusia khususnya lewat pemahaman John Locke. Hukum Kodrat dipandang identik dengan hukum alam dan merupakan hukum moral bagi manusia untuk mengetahui tentang yang adil dan yang tidak. Bagi John Locke Hukum kodrat adalah perintah dari Tuhan, karena itu bersifat mengiat manusia. Tuhan mempunyai kuasa untuk mewajibkan manusia melakukannya. Hukum kodrat hanya bisa dipengerti oleh makhluk rasional. Menurut Locke manusia secara kodrati bersifat rasional, sehingga terdapat keselarasan antara hukum kodrat dan rasio manusia. Sekali manusia dilahirkan ia memiliki kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan itu sendiri. Semua manusia yang dilahirkan memiliki derajat yang sama, sehingga tidak boleh saling merugikan. Jadi, gambaran manusia yang seutuhnya adalah manusia yang dapat menikmati hidup dan benda-benda yang menjadi miliknya, sesuai dengan usaha dan masing-masing individu. Dalam rangka itu, maka tuntutan hak yang dibutuhkan adalah hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak atas milik pribadi. Dan hak azasi itu diperoleh berdasarkan pemberian dari Tuhan. Kedua penulis memperlihatkan prinsip utilitarianisme sebagai dasar dalam pembemtukan hak azasi manusia, khususnya lewat pemahaman John Stuart Mill. Utilitarianisme sendiri dimengerti sebagai suatu pemahaman yang menekankan aspek kegunaan atau manfaat bagi John Stuart Mill di dalam kesenangan-kesenangan ada perbedaan-perbedaan kualitatif intrinsik. Patokan untuk melihat perbedaan kwalitatif intrinsik ini mengacu pada cita-cita tentang manusia, di mana manusia melakukan kesenangan itu dalam rangka atau berguna untuk mengembangkan dan menyempurnakan kodratnya sebagai manusia. John Stuart Mill memahami bahwa manusia dilahirkan bukan dalam keadaan yang utuh - sempuma. Karena itu ia membutuhkan sarana untuk berkembang dan menyempumakan dirinya sebagai manusia. Masing-masing manusia memiliki perbedaan watak, dan karena keunikan inilah maka manusia membutuhkan keleluasaan untuk berkembang ke arah jadi dirinya. Di sini terdapat aspek individualitas. Pola dasarnya manusia dilahirkan makhluk rasional, maka kebahagiaan terletak pada kebebasan untuk berpikir dan berdiskusi. Untuk itu perlu ada jaminan akan kebebasan untuk berpikir dan berdiskusi, kebebasan untuk bertindak sesuai dengan pendapatnya, sejauh tidak merugikan orang lain - di dalam rangka idividualitasnya. Selanjutnya dibutuhkan batas-batas wewenang masyarakat atas individu. Dalam hal ini pada dasarnya hak azasi manusia diperoleh berdasarkan solidaritas manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat. Ketiga, penulis memperlihatkan suatu pemahaman yang didasarkan pada filsafat Eksistensial-humanistik, yaitu suatu pemahaman yang menekankan adanya atau kehadiran atau eksistensi manusia yang memiliki values baik pada dirinya sendiri, maupun dalam kaitannya dengan semesta. Untuk itu penulis berusaha memaparkan pendekatan psikologis eksistensiat-humanistik Abraham Maslow. Bagi Abraham Maslow manusia bereksistensi di dunia yang tidak kosong karena ada banyak individu di dalamnya. Manusia memiliki nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat hierarkhis dan ia pun memiliki potensi-potensi alamiah, serta kemampuan untuk berkembang secara psikolagls. Setiap individu pada dasarnya dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin ke arah aktualisasi diri. Menurutnya manusia yang seutuhnya adalah manusia yang sudah mencapai taraf teraktualisasikan dirinya. Karena konsep manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mengaktualisasikan din secara maksimai, maka ada prakondisiprakondisi yang dibutuhkan (dapat dilihat sebagai hak azasi) individu yang harus tercipta dalam suatu masyarakat. Prakondisi-prakandisi itu adalah Kemerdekaan untuk berbicara, Kemerdekaan untuk melakukan apa saja - sejauh tidak merugikan orang lain, kemerdekaan untuk menyelidiki, kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela diri, adanya nilai-nilai atau prinsip yang beriaku atau diyakini dan dijamin, seperti keadilan, kejujuran, ketertiban, kewajaran. Dengan demikian prakondisiprakondisi yang dapat dilihat sebagai HAM dalam bahasa hukum adalah hak-hak yang tercipta atas dasar kreativitas manusia. Melalui penelusuran ini, maka penulis menyimpulkan secara induktif bahwa pertama, terdapat prinsip-prinsip yang mendasar timbulnya kebutuhan akan HAM, yaitu prinsip Hukum Kodrat, di mana HAM diperoleh berdasarkan pemberian Tuhan; prinsip utilitarianisme, di mana HAM diperoleh berdasarkan pengakuan antar manusia yang sating berbagi dan bekeija sama atau salidaritas manusia; prinsip eksistensial humanistik, di mana HAM diperoleh melalui krativitas manusia yang bereksistensi di dalam zaman. Kedua, Terdapat kaitan yang sangat erat antara gambaran mansuia dengan hak-hak yang dibutuhkannya. Melalui kesimpulan itu, maka muncul kesimpulan ketiga bahwa gambaran-gambaran tentang manusia pada zaman dan budaya tertentu berbeda. Karena itu muncullah hak-hak yang bersifat umum dan hak-hak yang bersifat khusus. Dengan demikian HAM dapat ditempatkan dalam konteksnya dengan mempbrhatikan aspek universal dan regional. Berkenaan dengan situasi aktual yang sedang terjadi di Indoensia, maka penulis menekankan betapa penting HAM yang didasari dengan konsep gambaran yang jelas tentang siapa manusia. HAM dilihat menjadi suatu sistem nilai atau etika di dalam menggunakan kekuasaan. HAM juga menjadi suatu etika di dalam membangun bangsa dan negara atau di dalam menyusun strategi kebudayaan itu sendiri. "