Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya mempunyai peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Karena hakekatnya Budaya tidak dapat dipisahkan dengan individu Manusia sebagai mahluk sosial, yang membangun sikap akal budi Manusia yang positif menjadi sebuah kebiasaan dari hasil Cipta, Rasa, Karsa dengan penyebararan belajar dan mengajar.Budaya yang terbentuk menjadi karakter manusia atau masyarakat sebuah bangsa, menjadi modal sebuah Peradaban Manusia diberbagai bidang termasuk sosial, Ekonomi, Budaya, Politik dan Ilmu Pengetahuan yang di imbangi Iman dan Taqwa."

"ABSTRACTLingkungan strategis bangsa Indonesia telah mendorong merosotnya solidaritas kebangsaan. Lingkungan strategis di tingkat global meliputi terjangan arus globalisasi yang telah memengaruhi pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Lingkungan di strategis tingkat regional berupa persaingan politik global negara-negara besar yang mendorong kepada konflik di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Lingkungan strategis di tingkat nasional yakni munculnya politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan aliran (SARA) untuk kepentingan politik praktis. Berbagai tantangan terhadap solidaritas tersebut mendorong gagasan untuk menjadikan Pancasila kembali sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki tiga dimensi yaitu dimensi realita, dimensi ideal, dan dimensi fleksibel. Selama ini Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, Pancasila perlu re-interpretasi dengan semangat reformasi agar bisa diterima sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis kajian pustaka. Studi ini menyimpulkan bahwa menurunnya solidaritas kebangsaan dapat diselesaikan dengan mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia."

"Pemerintahan presiden joko widodo dari awal sudah mencanangkan pentingnya memperhatikan potensi dan masalah kelautan sebagai jati diri bangsa. Poros maritim dunia menjadi istilah yang muncul dari pemerintahan presiden joko widodo. "

"ABSTRAKNation branding adalah cara untuk membentuk identitas negara dan melakukan diferensiasi satu negara dengan negara lainnya melalui aktivitas pencitraan (branding). Indonesia merupakan salah satu negara yang membentuk kampanye nation branding yang disebut “Wonderful Indonesia” yang dimulai sejak tahun 2011. Arief Yahya, Menteri Pariwisata Indonesia, lantas mentargetkan angka yang ambisius untuk tahun 2019 mendatang, yaitu sebanyak 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, yang mengindikasikan peningkatan 127% dari angka kunjungan pada tahun 2014. Jurnal ini menemukan bahwa kampanye Wonderful Indonesia selama ini disampaikan dengan berbagai media kampanye (channel) komunikasi, beberapa di antaranya adalah penggunaan media digital melalui website resmi Indonesia Travel dan media sosial, pembuatan dan publikasi video kreatif, dan promosi luar negeri. Jurnal ini lalu membahas media kampanye yang digunakan serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh tim Wonderful Indonesia dari segi konten dan teknis penggunaan media kampanye tersebut.

---

ABSTRACTNation branding is a national effort to establish the identity of a country and to differentiate one country to another through branding activities. Indonesia is one of the countries that creates nation branding campaign called "Wonderful Indonesia", which began in 2011. Arief Yahya, Minister of Tourism of Indonesia sets an ambitious target for 2019, as many as 20 million tourists, which indicate 127% increase of the number of visits in 2014. The research conducted in this paper found that Wonderful Indonesia campaign has been delivered by a variety of communication channel, some of which are; the use of digital media via the official website of Indonesia Travel and social media, creation and publication of creative video, as well as overseas promotion. This paper then discussed the channels used and channel optimization that can be done by Wonderful Indonesia team in terms of technical and content of the channels."

"This book explores how Indonesia is imagined differently by young people in the three cities of Jakarta, Kupang and Banda Aceh. Throughout the course of Indonesia’s colonial and postcolonial history, Jakarta, the capital, has always occupied a central position, while Kupang in East Nusa Tenggara and Banda Aceh in Nanggroe Aceh Darussalam are located at the peripheries. The book analyses the convergences and divergences in how the country is perceived from these different vantage points, and the implications for Indonesia, also providing a new perspective to the classic and contemporary theories of the nation. By examining the heterogeneity of the imaginings of the nation ‘from below’, it moves away from the tendency to focus on the homogeneity of the nation, found in the classic theories such as Anderson’s and Gellner’s, as well as in more recent theories on every day and banal nationalism. Using the tenets of standpoint theory and Laclau and Mouffe’s theory of hegemony, the nation is acknowledged as an empty signifier that means different things depending on the positionality of the perceiving subject. The work appeals to scholars of nation studies and Asian and Indonesian studies, as well those interested in the empirical grounding of poststructuralist theories."

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"ABSTRAKBenedict mengatakan bahwa kebudayaan Barat menekankan "dose", sedangkan kebudayaan Jepang adalah kebudayaan yang menekankan "malu". "Halu" (dalam bahasa Jepang disebut "haji"), adalah reaksi atas kritik atau pandangan orang lain, dalam masyarakat Jepang menjadi suatu pertimbangan penting dalam menata pola kelakuan { Benedict, 1948:104-106). Sakuta yang mengkritik pandangan Benedict tentang "haji no bunka" atau kebudayaan "malu" Jepang mengatakan bahwa sebenarnya malu bagi orang Jepang atau "haji" tidak hanya disebabkan oleh adanya kritik orang lain saja, melainkan berasal dari adanya perhatian yang khusus dari orang lain, tidak peduli apakah berupa kritikan ataupun pujian. Apabila orang Jepang dalam posisi diperhatikan maka akan "hajiru" atau merasa malu. (Sakuta Koichi, 1972, 200-207). Dikatakannya bahwa Benedict hanya melihat malu orang Jepang dari satu sisi saja, yaitu malu karena adanya tekanan atau kritik dari "kokai" atau umum yang disebut "kochi" atau malu umum. Adapun terhadap argumentasi Benedict yang menyimpulkan bahwa Kebudayaan Jepang adalah kebudayaan malu, Sakuta kurang puas, karena nenurutnya Benedict masih perlu menyusun suatu konsep malu yang lebih tepat untuk dapat mencakup bentuk gejala malu sebagai reaksi atas pujian. Hal ini disebabkan karena orang Jepang akan merasa malu bukan hanya ketika mandapat kritikan dari orang lain melainkan "wareware wo hajisaseru no wa isshuu tokubetsu no tsushi de aru" , yang berarti bahwa, "yang menimbulkan rasa malu itu adalah adanya perhatian khusus". Demikian menurut Sakuta, sehingga apa yang dikemukakan Benedict dianggap belum tentu dapat menjawab atau menerangkan berbagai bentuk gejala malu yang ditampilkan orang Jepang. Selanjutnya Sakuta mengatakan bahwa ada 2 kriteria "haji" yaitu "kochi" atau "main publik" yang timbul karena kehadiran orang lain dan "shuchi" atau "malu pribadi" muncul dari diri sendiri, yang disebabkan karena keadaan lingkungannya, atau .dalam kedudukannya bila dibandingkan dengan orang lain, walaupun sebenarnya belum tentu hal tersebut dianggap "haji" oleh orang lain (shikono kui chigai). (Sakuta Koichi, 1972; 296). "