Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransisi energi dilakukan, namun belum berhasil. Ketergantungan pada minyak bumi dikurangi dengan memperbesar pangsa batubara dan gas bumi, namun nyaris tanpa energi terbarukan. Pembangunan energi terbarukan berhadapan dengan tantangan koordinasi pusat daerah, geografi, teknologi biaya, regulasi insentif, dan kapasitas institusi. Target peningkatan pangsa energi terbarukan sulit dicapai. Diusulkan untuk memperkokoh kapasitas institusi, membentuk BP Energi Terbarukan, dan mengembangkan peraturan perundangan energi terbarukan."

"Penelitian sebelumnya yang mengevaluasi dampak penggunaan clean cooking energy (CCE) di negara berkembang masih berfokus pada kesehatan fisik dan belum banyak yang membahas dampaknya terhadap kesehatan mental. Penelitian ini mencoba mengisi research gap dengan menganalisis dampak transisi energi memasak terhadap kesehatan mental di Indonesia menggunakan data longitudinal dan menerapkan metode estimasi yang saling melengkapi yaitu Propensity Score Matching dan Difference-in-Difference (PSM–DID) untuk mengatasi bias karena mekanisme seleksi yang mungkin menghalangi untuk mengidentifikasi causal effect. Hasilnya menunjukkan bahwa transisi energi memasak secara signifikan dapat meningkatkan kesehatan mental individu yang dapat terlihat dari penurunan skor Center for Epidemiological Studies Depression (CESD), dan penurunan probabilitas individu mengalami depresi. Efeknya lebih menonjol pada pada wanita dan individu yang tinggal di perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang jalur potensial transisi energi memasak bersih dan kesehatan mental melalui mediator status kesehatan fisik dan partisipasi sosial.

---

Previous studies evaluating the impact of clean cooking energy (CCE) use in developing countries have focused on physical health and not much on the impact on mental health. This study tries to fill the research gap by analyzing the impact of cooking energy transition on mental health in Indonesia using longitudinal data and applying complementary estimation methods namely Propensity Score Matching and Difference-in-Difference (PSM-DID) to overcome biases due to selection mechanisms that may prevent identifying causal effects. The results show that the cooking energy transition can significantly improve individuals' mental health as evidenced by a decrease in Center for Epidemiological Studies Depression (CESD) scores and a decrease in the probability of individuals experiencing depression. The effects were more pronounced in women and individuals living in urban areas. This study also discusses the potential pathways of clean cooking energy transition and mental health through the mediators of physical health status and social participation.

"

"Di tengah pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, kinerja pembangunan sektor energi bervariasi. Konsumsi energi, baik BBM, maupun listrik menurun terutama karena pembatasan kegiatan transportasi dan produksi industri (termasuk UMKM). Produksi energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara juga menurun atau di bawah target karena terganggunya sistem logistik dan rantai pasok. Investasi di sektor energi menurun, subsidi energi meningkat. Walaupun produksi dan konsumsi energi menurun, namun sumbangan energi kepada pendapatan negara tahun 2020 lebih besar daripada yang ditargetkan. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sebaran program “BBM Satu Harga”, dan peningkatan jumlah rumah tangga yang tersambung aliran gas bumi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dan bio-diesel meningkat, namun pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih rendah untuk dapat mencapai target 23 persen pada tahun 2025."

"Tesis dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Belum Terpenuhi Selaku Kreditor Pasca Pembagian Boedel Pailit PT. UE ASSA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 k/Pdt.Sus-Pailit/2013) dilatar belakangi oleh PT. Wijaya Karya yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga Sby jo Nomor. 07/PKPU/2011/PN Sby tanggal 22 April 2013 karena PT. Wijaya Karya menganggap, bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut sangat tidak adil oleh karena dalam putusan pailit PT. Wijaya Karya hanya menerima bagian 0,28% dari boedel pailit PT. UE ASSA atau sebesar Rp. 2.149.802.062,47 dari seluruh piutang sebesar Rp. 112.835.211.143,00. Yang menjadi pokok permasalahan adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan tanggungjawab perusahaan beserta seluruh jajaran pengurus PT. UE ASSA dalam melunasi seluruh hutangnya terhadap PT. Wijaya Karya ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Wijaya Karya dalam memperoleh seluruh hak yang belum terpenuhi pasca putusan MA Nomor. 410.K/Pdt-Sus.Pailit/2013? Dengan dinyatakan pailit, pengurusan harta kekayaan PT. UE ASSA beralih kepada kurator. Kepailitan PT. UE ASSA pada prinsipnya tidak mengakibatkan PT. UE ASSA kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dan tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas PT. UE ASSA, oleh karena dalam kepailitan PT. UE ASSA kewenangan Direksi beralih kepada kurator yang kemudian dapat bertindak sebagai Direksi untuk mengelola PT. UE ASSA. Pertanggungjawaban PT. UE ASSA merupakan pertanggungjawaban secara timbal balik, sehingga yang dijatuhi putusan pailit adalah perseroannya dan bukan Direksi sepanjang Direksi tidak bertindak melawan hukum. Ada beberapa Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh seluruh haknya, yaitu PT. Wijaya Karya dapat melakukan upaya: a. Melakukan upaya Peninjauan Kembali dan b. Melakukan upaya actio pauliana. Bentuk penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

Thesis with the title of the Legal Overview of the Rights PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk As Remaining Bankruptcy Creditors Post Boedel division of PT. UE ASSA (Case Study Supreme Court Decision No. 410 k / Pdt.Sus - Bankrupt / 2013 ) against the background by PT. Wijaya Karya who has filed an appeal to the Supreme Court against the decision of Surabaya Commercial Court No. 08 / PLW.Pailit / 2013 / PN.Niaga SBY jo No. 07 / PKPU / 2011 / PN SBY April 22 of 2013 as PT. Wijaya Karya assume , that the Surabaya Commercial Court decision is very unfair because of the bankruptcy decision PT . Wijaya Karya only receive a portion of 0.28 % of boedel bankrupt PT. UE ASSA or Rp. 2149802062,47 of all receivables amounting to Rp . 112,835,211,143.00. The main issue are : 1. What is the status of the responsibilities of the company and the whole range of the board of PT.UE ASSA to repay the entire debt to PT . Wijaya Karya based on the Limited Liability Company Law and Bankruptcy Law? 2. What is the remedy which can be done by PT. Wijaya Karya in obtaining all the rights that have not been fulfilled after the Supreme Court decision number. 410.K / Pdt - Sus.Pailit / 2013 ? By declared bankrupt, the maintenance of the assets of PT. UE ASSA switch to the curator. PT. UE ASSA's bankruptcyin principle does not result in PT. UE ASSA loses its right to administer and control of its assets and did not effect in the cessation of the activity of PT. UE ASSA, since in the bankruptcy of PT. UE ASSA authority of the Board of Directors switch to the curator who can then act as the Board of Directors to manage PT. UE ASSA. Responsibility PT. UE ASSA is a reciprocal responsibility, so the company sentenced for bankruptcy, not the Directors as long as the Directors did not act unlawfully. There are several legal remedies that can be done to obtain the rights, PT Wijaya Karya can: a. Conducting a Judicial Review and b. Conducting an actio pauliana. The form of this thesis research is normative juridical, with typology analytical descriptive study, the type of data in the form of secondary data, data collection tools such as the study of documents, while the processing and analysis of data based on a normative juridical approach."

"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer.

---

The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan antara kebijakan dan pengaturan penciptaan lapangan kerja, dengan adanya transisi energi ke arah energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Transisi energi di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor. Termasuk perubahan bagi kebijakan ekonomi serta kebijakan energi di Indonesia. Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari ekonomi makro sudah pasti mengalami dampaknya. Namun, saat ini di Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada selama masa transisi energi, ternyata belum dapat mengakomodir jumlah angkatan kerja yang sudah memasuki usia kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja. Pemerintah memandang transisi energi sebagai ancaman, bahwa akan terjadi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) di sektor energi fosil, tanpa melakukan persiapan untuk melindungi para pekerja yang mengalami PHK dan di sisi lain tidak mengambil peluang transisi energi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Padahal, proyeksi lapangan kerja yang tercipta dengan adanya transisi energi ini sangat menjanjikan, terlebih melihat beberapa contoh negara yang sudah berhasil, yaitu Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Kebijakan dan pengaturan di sektor energi baru terbarukan pada negara-negara tersebut memperhatikan aspek ketenagakerjaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendukung percepatan transisi ke arah energi baru dan terbarukan, tanpa mengurangi perhatian kepada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya terutama di sektor energi fosil akibat adanya transisi energi.

---

This paper analyzes the relationship between job creation policies and regulations and the energy transition toward new and renewable energy in Indonesia. This papers employs a doctrinal legal research. The energy transition in Indonesia significantly impacts various sectors, including the transformation of economic and energy policies. Employment, as a component of the macroeconomy, has undoubtedly been affected. However, currently in Indonesia, the existing policies and regulations during the energy transition are apparently inadequate to accommodate the number of individuals entering the workforce who seek employment opportunities. The government perceives the energy transition as a threat, fearing layoffs in the fossil energy sector, without making adequate preparations to protect workers facing unemployment. Simultaneously, there is a lack of effort to leverage the energy transition as an opportunity to create new jobs. In fact, projections regarding job creation from this energy transition are very promising, particularly when considering successful examples from countries such as Denmark, the United States, and Japan. Policies and regulations in the renewable energy sectors of these countries prioritize employment aspects to promote job creation while supporting the acceleration of the transition to new and renewable energy, without neglecting workers who lose their jobs in the fossil energy sector due to this transition."

"ABSTRAKSebagai Negara penghasil Minyak Kelapa Sawit CPO tertinggi di dunia, Indonesia menggunakan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Sejumlah kebijakan telah dirancang pemerintah Indonesia untuk mendorong pemanfaatan alternatif energi biodiesel. Namun pemanfaatan alternatif energi tersebut menghadapi permasalahan yang kompleks yang mempengaruhi pertimbangan badan usaha penyalur biodiesel untuk menjual biodieselnya di Indonesia. Untuk menghindari permasalahan tersebut, simulasi pemodelan berbasis agen dapat digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan terhadap aktor-aktor di dalam bisnis proses untuk mendapatkan pengertian yang mendalam terkait perilaku serta keputusan yang dibuat oleh badan usaha penyalur. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan melihat adopsi badan usaha penyalur biodiesel dalam tender yang dijalankan oleh badan usaha pemerintah dengan intervensi dari tiga opsi kebijakan pemanfaatan energi biodiesel dengan mengembangkan model berbasis agen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan penambahan kapasitas terpasang pabrik biodiesel memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan adopsi serta meningkatkan kompetisi yang terjadi dalam tender. Namun pemerintah harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan dari badan usaha penyalur agar pemenuhan target produksi biodiesel dapat berhasil.

---

ABSTRACT

As the world rsquo s largest Crude Palm Oil CPO producer, Indonesia uses CPO as a raw material for biodiesel. A number of policies have been designed by Indonesian government. However, the use of energy alternatives faced complex problems. To avoid such problems, agent based modeling simulations can be used to predict the impact of policies on the actors in the business process to gain a deep understanding of the behavior and decision making by the vendors. This study evaluates government policy by looking at the adoption of biodiesel suppliers in a tender run by government agency with the intervention of three policy options biodiesel energy utilization by developing an agent based model. The simulation results show that the policy of adding the biodiesel plant installed capacity has a good impact in increasing the adoption and competition that occurs in the tender. However, the government should consider the costs to be incurred and the profits from the vendors, so the biodiesel production targets can be successfully fulfilled."