Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."

"Infrastruktur logistik memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pergerakan angkutan barang perkotaan dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan perkotaan. Namun, isu yang saat ini timbul di berbagai wilayah adalah kondisi infrastruktur logistik yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengakomodir peningkatan pergerakan angkutan barang perkotaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara dan integrasinya dengan infrastruktur fisik lainnya memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas di dalam kawasan bandara, serta meningkatkan efisiensi kualitas layanan logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur logistik dalam sebuah model kota bandara yang berkelanjutan melalui konsep Logistic Aerocity, dengan studi kasus pada Bandara Internasional Radin Inten II Lampung. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi rencana tata guna lahan, rencana jaringan transportasi dan arahan peraturan zonasi pada konsep Logistic Aerocity. Di sisi lain, pembiayaan pengembangan infrastruktur menghadapi kendala adanya financial gap dan keterbatasan anggaran pembiayaan sehingga skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pada pengembangan konsep Logistic Aerocity. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan simulasi 3d modeling, life cycle cost method dan simulasi skenario sharing pembiayaan antara publik dan swasta untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Hasil penelitian ini memberikan alternatif model pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara (airport-centric development) melalui konsep Logistic Aerocity yang terdiri dari komponen pengembangan bandara berupa fasilitas kargo udara, integrated logistic hub, industrial park, kawasan komersial dan open space area. Dari hasil penelitian, juga didapatkan kelayakan investasi dari pengembangan konsep Logistic Aerocity menghasilkan nilai IRR sebesar 11,99% yang masih mendekati nilai WACC sehingga belum begitu menarik bagi investor. Dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,86% dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional & pemeliharaan serta pendapatan.

---

Logistics infrastructure plays a vital role in facilitating the movement of urban freight transport and contributes to promote urban development. However, current arising issue of inadequate logistics infrastructure that failed to accommodate the increased movement of urban freight transport due urban development has negatively impacted the urban environment. The development of airport-centric logistics infrastructure and the integration with other physical infrastructure can provide more significant benefits in terms of accessibility and connectivity within the airport area, as well as improving efficiency in the logistics service quality. Therefore, this study aims to develop logistics infrastructure in a sustainable airport city model through the concept of Logistic Aerocity, taking into account Radin Inten II International Airport as the case study. Furthermore, this study also provides recommendations for land use planning, transportation network planning and zoning regulation in the concept of Logistic Aerocity. On the other hand, the financing of infrastructure development faces financial gaps and budget constraints, so that Public Private Partnership (PPP)-based financing scheme is expected to be an alternative financing scheme for the development of Logistic Aerocity concept. The research method used is qualitative and quantitative case studies. The data is processed using 3d simulation modeling, life cycle cost method and scenario simulation of sharing financing between public and private to develop financial feasibility. The results of this study provide an alternative model of airport-centric logistics infrastructure development through the concept of Logistic Aerocity which consists of airport development in the form of air cargo facilities, integrated logistics hubs, industrial parks, commercial areas and open spaces. The results of the study also show that investment feasibility from the development of Logistic Aerocity concept resulted in an IRR value of 11.99%, which is still close to the WACC value so that it is not very attractive to investors. By using a financing scheme based on Public Private Partnership (PPP), a final IRR value of 15.86% was obtained with cost sharing between public and private sector from the components of initial costs, operational & maintenance costs and revenue."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Atas Investasi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Palapa Ring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dukungan fiskal non pajak dan menganalisis kebijakan insentif fiskal berupa pajak dalam pembangunan palapa ring dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan fiskal dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana pembangunan palapa ring ialah berupa dukungan kelayakan Viability Gap Fund dan jaminan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment. Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pada industri telekomunikasi karena sebagaimana diatur dalam PMK 103 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa insentif pajak hanya dapat diberikan kepada industri pengilangan minyak bumi yang menggunakan skema KPBU.

---

This study discuss the Analysis Of Fiscal Incentive Policy On The Investment Using Public Private Partnership In The Context Of Palapa Ring Development. The purpose of this study was to analyze the form of non tax fiscal support and analyze the fiscal incentives such as tax policy in the development of Palapa Ring with scheme Public Private Partnership. This study uses a qualitative method.

The result of this study indicate that this from of government fiscal support to entities implementing development of Palapa ring is in the form of feasibility support Viability Gap Fund and the payment guarantee service Availability Payment. Fiscal incentive in the form of facility reduction corporate income tax can not be given to the telecommunications industry as stipulated in PMK 103 2016 Article 4 paragraph 4 b states that the text insentif can only be awarded to the tax incentive can only be awarded to the petrolum refining industry using a scheme Public Private Partnership."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."