Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 75193 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Funders take a role in resolving the problem of large regional election cost gaps and insufficient wealth of candidates for regional head elections. However, the hope of the funder will reciprocate the contribution that has been given to cause a problem of conflict of interest by the elected regional head. The KPK conducted a study to identify potential conflicts of interest in regional election funding. The study was conducted on the losing head/deputy regional head candidates in 2015, 2017 and 2018 regional elections through the telescopic method, secondary data processing (KPU and LHKPN), and special in-depth interviews in 2018. Studies show that the hopes of funders will return in the future clearly expressed. Most of the candidates for head/deputy regional head will meet these expectations when winning the election/office. Funders expect a response in the form of business licensing, ease of participating in government project tenders, and security in conducting business."
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Benny
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S23932
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andalia Farida
"Suatu perseroan, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Pada dasarnya dalam pendirian suatu perseroan terbatas, para pendiri mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai suatu asosiasi modal, para pemegang saham perseroan telah menyisihkan dari kekayaannya ke dalam setoran modal yang terbagi atas saham, dan yang menjadi salah satu kepentingan pokok pemegang saham adalah perusahaan harus dapat memupuk keuntungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18937
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda
"Peran Notaris dalam setiap corporate action yang dilakukan emiten sangat penting karena setiap akta yang dibutuhkan harus dibuat dengan akta notaris. Oleh karena itu maka apabila dalam corporate action yang dilakukan emiten tersebut terjadi benturan kepentingan akan menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Yang menjad pokok masalah dari tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam corporate action yang dilakukan oleh emiten? Selain itu pokok masalah yang akan dibahas adalah dalam keadaan bagaimanakan seorang Notaris dapat dikatakan mempunyai benturan kepentingan dengan emiten? Pokok masalah yang terakhir adalah bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap corporate action yang dilakukan oleh Emiten. Dokumen-dokumen yang menunjang corporate action ini merupakan akta otentik yang mana akan sangat berpengaruh pada pembuktian nantinya. Notaris dikatakan mempunyai benturan kepentingan ketika Notaris yang sedang melaksanakan tugasnya dalam membuat akta otentik bagi Emiten, mempunyai hubungan dengan salah satu pihak dalam hal ini adalah Emiten, seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris. Upaya penyelesaian jika terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten adalah dengan tindakan preventif dimana sebelum terjadi benturan kepentingan ini harus dicegah terlebih dahulu, dengan aturan yang jelas dan dengan batasan-batasan yang jelas dapat mencegah benturan kepentingan ini. Disamping itu apabila telah terjadi benturan kepentingan antara Notaris dan Emiten, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

The role of Notary in every corporate action, which is done by Public Listed Company, is very important because every title deed that is issued needs to be produced, reviewed, and legalized by a Notary. Therefore, if a conflict of interest occurs in any corporate action that is caused by Public Listed Company, disadvantages might affect other parties. The focus of this thesis is what roles a Notary holds in every corporate action that is done by Public Listed Company. The thesis also reviews about in what circumstances a Notary can be assumed to have a conflict of interest with Public Listed Company. The last focus would be what actions need to be imposed if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company occurs. The research method that is used to complete this thesis is done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary data. Qualitative document studies and data analysis are used to compile this thesis. The conclusion of this thesis is: Notary holds a very significant role in every corporate action that is done by Public Listed Company All documents that support every corporate action are authentic title deeds that are deemed to be important to provide any evidence in the future. Notary is suspected to have a conflict of interest if when performing his/her duties in producing authentic title deeds for Public Listed Company, both parties are to be called related as regulated by The Laws of Notary: Article 52. A preventive action before a conflict of interest occurs needs to be made as a solving effort before it occurs between Notary and Public Listed Company by legalizing apparent regulations and limitations that can avoid this conflict of interest. Besides that, if a conflict of interest between Notary and Public Listed Company has already occurred, the disadvantaged party can allege for claims as regulated by The Laws of Notary: Article 84."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19569
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heryadi Indrakusuma
"Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif dari transaksi yang dilakukan, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi yang wajar (arms lenght).
Dalam prakteknya transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi atau dikenal sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak selalu berdampak buruk bagi Perusahaan dan atau pemegang sahamnya. Kadangkala transaksi yang dilakukan justru dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja Perseroan yang akhirnya memberikan dampak positif bagi pemegang saham karena meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) .
Dengan kondisi dan tipikal dari pemodal jangka pendek yang umumnya memiliki saham Perseroan kurang dari 5% (lima per seratus) dari saham Perusahaan Tercatat, pemegang saham minoritaslindepende, biasanya hanya berkepentingan terhadap capital gain berupa selisih keuntungan atas pergerakan harga saham di Bursa. Akibat dari intensi kepemilikan saham yang hanya bersifat jangka pendek, seringkali pemodal tersebut tidak terlalu merasa berkepentingan terhadap pengelolaan operasional Perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kehadiran mereka sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan bukan menjadi hal yang penting bagi mereka.
Akibat ketidak hadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham seringkali korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan suatu transaksi yang berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1 sulit tercapai sehingga Perusahan Tercatat harus beberapa kali melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta membutuhkan proses yang tidak mudah untuk melaksanakannya. Jika transaksi yang dilakukan nilainya tidak material, hal tersebut justru menimbulkan inefisiensi bagi Perusahaan yang akhirnya merugikan perusahaan. Kesulitan yang dihadapi Perseroan akhirnya justru menghilangkan esensi dari tujuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.
Tesis ini berusaha untuk melihat apakah Peraturan yang mengatur transaksi benturan kepentingan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada publik cukup efektif dan memenuhi substansi tujuan utamanya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritaslindependen, dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan salah satu Perusahaan Tercatat dengan regulasi yang mengatur transaksi serupa di Indonesia, Malaysia dan Singapura."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18392
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Surya, 1965-
Depok: Pusat Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
332.6 IND t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ardhanti Nurwidya
"Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Demutualization is defined as a process of a non for profit company which owned by the members change into a for profit company which owned by the shareholders. Demutualization also cannot be implemented because there were various obstacles, they are: First, the legislation in force in the capital market has not been possible to implement the demutualization. Second, on the demutualization of the Indonesia Stock Exchange will give rise to a potential conflict of interest that is quite large as it functions as a provider of Exchange collided with Exchange functions as a regulator. Knowing this fact, the question arises in our minds as to whether demutualization is possible to be implemented in Indonesia and how the implications, and how foreign stock exchanges that have been successful in running demutualization concerning potential conflicts of interest that would arise. The author believes this mini thesis can provide inputs or at least the additional knowledge to public about Demutualization of the Stock Exchanges. These thesis research methods conducted with library research and interviews, in which data is obtained and analyzed qualitatively based on legislation Capital Market Law in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47102
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Anya Yohana
"Perbedaan posisi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas atau pihak pengelola didalam suatu perusahaan tidak jarang menyebabkan terjadinya suatu benturan kepentingan (conflict of interest). Hal ini dapat terjadi karena dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut dapat terjadi dalam transaksi afiliasi yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan. Transaksi afliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan. Hal ini dapat disinyalir sebagai suatu permasalahan yang berpotensi untuk merugikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Penyebabnya karena pengelolaan perusahaan dilakukan dengan tidak benar dan tidak diterapkannya Good Corporate Governance dengan baik oleh perusahaan.
Skripsi ini mengemukakan bagaimana implemenasi prinsip Good Corporate Governance dalam transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada PT Matahari Putra Prima Tbk di Pasar Modal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan di Pasar Modal, bagaimanakah jika prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada penjualan saham PT Matahari Departemen Store Tbk yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham independen pada kasus penjualan saham milik PT Matahari Putra Prima Tbk.

Differences between the position of the majority shareholders with minority shareholders or the organizer within a company are not infrequently lead to a conflict of interest (conflict of interest). This can happened because the transaction containing the conflict of interest, transactions in which there are some difference in economic interest of the company. Transactions that contain conflict of interest may occur in affiliate transactions undertaken by the manager of the company. Affiliate transaction is a transaction undertaken by the company or companies controlled by an affiliate of the company or the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or major shareholder of the Company. It can be pointed out as a problem that potential to harm shareholders, especially minority shareholders. The reason is because company's management is not arrange correctly and failed to apply good corporate governance well.
This thesis suggests how to apply principle of Good Corporate Governance in affiliate transactions that contain conflict of interest in PT Matahari Putra Prima Tbk in Capital Market. . Problems in this thesis are the implementation of the principle of Good Corporate Governance in affiliate transactions that contain conflict of interest in capital market, how if the principle of Good Corporate Governance applied to affiliate transactions that contain conflict of interest on the sale of shares in PT Matahari Department Store Limited which is owned by PT Matahari Putra Prima Limited, and the form of legal protection can be provided to the independent shareholders on the sale of shares owned by PT Matahari Putra Prima Tbk.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1618
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>