Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" Tugas karya akhir ini membahas perbandingan pola kerja yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi di Indonesia dan Hong Kong yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independent Commission Against Corruption (ICAC). Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pola kerja apa yang membedakan antara kedua lembaga sehingga ICAC dianggap lebih berhasil dalam memberantas korupsi daripada KPK. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan oleh KPK. Hasil penulisan menyarankan bahwa diperlukan adanya penyempurnaan undang-undang pendukung KPK, penyusunan ulang rencana strategi KPK secara efektif dan efisien, serta penyempurnaan pola kelembagaan di dalam tubuh KPK.

---

This paper discusses the comparison of work pattern among the anti-corruption institutions in Indonesia and Hong Kong, known consecutively as Corruption Eradication Commission (KPK) and Independent Commission Against Corruption (ICAC). This paper aims to determine the differences of work pattern between those two institutions as ICAC is deemed to achieve better results in combating corruption than KPK. Thus, the discussion of this paper is able to find out the evaluation steps which should be done by KPK.

The results suggest that the legislation supporting the KPK is need to be improved. In addition, redesigning KPK's strategic plans is necessary to be done effectively and efficiently, as well as improvement in institutional pattern within KPK's body."

"Tesis ini membahas mengenai hadirnya KPK sebagai lembaga negara independen anti korupsi yang mempunyai kewenangan penuntutan. Kewenangan yang selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai dominis litis dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut. Secara institusional atau kelembagaan terjadilah dualisme penuntutan dimana fungsi penuntutan di KPK dikendalikan oleh ketua KPK dan fungsi penuntutan di Kejaksaan dikendalikan oleh Jaksa Agung. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana mekanisme penuntutannya apabila terjadi penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK dan Polri secara bersamaan, apakah kewenangan penuntutan yang ada pada KPK bertentangan dengan asas een ondeelbaar dan apakah dengan adanya dualisme kewenangan penuntutan tersebut sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penuntutan suatu tindak pidana korupsi bila penyidikannya dilakukan oleh institusi Polri dan KPK secara bersamaan, untuk mengetahui apakah kewenangan penuntutan KPK bertentangan dengan asas een ondeelbaar dan untuk mengetahui apakah dengan adanya dualisme kewenangan penuntutan tersebut sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian dalam menjawab permasalahan tersebut adalah dengan suatu kajian yuridis normatif dan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap para guru besar atau akademisi dalam bidang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi serta para praktisi dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK sudah sesuai dengan tujuan politik kriminal dari pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu extraordinary crime dengan membentuk lembaga negara adhoc anti korupsi yang mempunyai kewenangan superbody, namun dalam prakteknya kewenangan tersebut juga menyimpangi sejumlah asas antara lain asas een ondeelbaar yaitu jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dimana Jaksa Agung berada di puncaknya sebagai pengendali, menyimpangi asas dominis litis yang berlaku universal dimana Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dengan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi, serta adanya kekeliruan perihal ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat bertindak selaku penuntut umum, padahal mereka bukan lah seorang jaksa sehingga seharusnya pengendalian penuntutan terhadap jaksa-jaksa di KPK tetap berada pada Jaksa Agung.

---

This thesis discusses the existence of KPK as an anti-graft independence agency that has prosecutorial power. The authority that has been the domain of the District Attorney’s Office with universal principle that District Attorney’s Office as Dominus litis in prosecution and the Attorney General as the supreme official controlling the prosecutorial powers. Institutionally, there is a dualism in prosecution where the prosecutorial function at KPK is controlled by the KPK Chairman and the prosecutorial function is controlled by the Attorney General.

The research question in this thesis is: how is the mechanism of the prosecution if the corruption case is handled by KPK and police investigators at the same time? Is the existing prosecutorial power of the Anti-Corruption Commission contrary to the principle of een ondeelbaar (universality and indivisibility) and is the dualism in prosecutorial powers in conformity with the integrated criminal justice system?

The research methodology to answer the research question is by conducting a judicial normative study and a field research by interviewing professors or academia who are experts in Law of Criminal Procedure and Criminology as well as the practitioners of the graft eradication.

The research findings state that the prosecutorial powers possessed by the Anti-Corruption Commission has conformed to the criminal politics objectives of the government in combating graft/corruption as an extraordinary crime by establishing an ad hoc anticorruption state agency which has the authority of a superbody; however, in practice this power also violates a number of principles, among others the principle of een ondeelbaar (universality and indivisibility), i.e. there is only one prosecutor and is inseparable in which the Attorney General is at the top as the controller, deviates from the principle of dominus litis that is applicable universally in which the District Attorney’s Office is the only prosecution agency with the Attorney General as the supreme controller, as well as the existence of errors in the provision stating that KPK Chairman can act as public prosecutor, despite the fact that he is not a prosecutor; therefore, the prosecution control of the prosecutors at KPK shall remain in the hands of the Attorney General."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini mencoba mengkaji seberapa jauh upaya pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam menumpas akar masalah korupsi yang sesuai dengan filosofi dari salah satu strategi pencegahan kejahatan, yakni social crime prevention. Tugas Karya Akhir (TKA) ini sekaligus mencoba untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerapkan social crime prevention, dan memberikan rekomendasi agar social crime prevention dapat diimplementasikan dalam bentuk terbaik.

---

This final paper try to analyze actions taken by the Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK) as main institution who has an authority to prevent corruption in Indonesia. This final paper use philosophy from one of the crime prevention strategy, namely social crime prevention. This final paper also trying to look at the obstacles faced by the Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK), and give a recommendation to Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK) so that social crime prevention can be implemented at the finest form."

"ABSTRACTThis paper investigates how Anti-Corruption Authorities (ACA) make use of performance measurement in order to improve performance management. The research framework has been developed from Ferreira and Otley (2009). The authors used a qualitative method with multiple case study in order to perform comparative research. Indonesia's Komisi Pemberantasan Korupsi and Swedish National Anti-Corruption Unit were chosen as the sample of the study. The research found that both of the authorities has a greatly different performance management system and performance measurement. It can be seen from the use of key performance indicators and its role in the management control system, as well as the target setting, performance evaluation, and rewards."

"Pemberantasan korupsi di Indonesia belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia, sementara korupsi semakin disadari menjadi faktor penghambat perkembangan di Negara ini, baik ekonomi maupun sosial. Karena korupsi dipandang sebagai masalah utama menghadapi transisi ekonomi dan Negara berkembang, banyak organisas internasional seperti United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), dan juga organasasi non-pemerintah seperti Transparency International (TI) meluncurkan program-program anti-korupsi. Jika sebelumnya pemerintah, sektor privat, akuntan, dan media dijadikan sebagai aktor penting dalam ranah anti-korupsi, maka sekarang pemuda ditegaskan sebagai aktor anti-korupsi. Perkembangan fokus pemuda dalam antikorupsi ini juga Nampak pada program kerja Transparency International Indonesia (TII), cabang dari TI di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana pemuda dikonstruksi dalam tarikan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan global yang diwakili oleh TII dan kepentingan nasional. Kesimpulan dari dokumen yang telah dianalisa adalah, pemuda dikonstruksikan dengan sudut pandang yang sangat positif, seperti grup kolektif yang penuh dengan energy dan idealisme, sebagai agen perubahan, dan agen reformasi. Namun di sisi lain pemuda dianggap sebagai sosok anarkis. Dalam konteks sosiokultural, pemuda dalam aksi pemberantasan korupsi terbelenggu dalam dualism pemahaman dan pemaknaan.

---

The corruption eradication in Indonesia has yet to create a significant impact in lowering the corruption in Indonesia, and it’s increasingly recognized that corruption hinders development in this country, both economic and social. Since the issue of corruption is viewed as one the main problems facing transition economies and developing countries, there are many international organizations such as United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), and also non-governmental organizations (NGO) like Transparency International (TI) launched anti-corruption programmes.

If in the past years, government, the private sector, accountants, and media are emphasized as important participants in the anti-corruption field, but now, youth is emphasized as an actor of anti-corruption. This developing focus on youth in anti-corruption also represents in the work of Transparency International Indonesia (TII), a chapter of TI in Indonesia.

By using critical discourse analysis method, we seek to uncover how youth are constructed by two different interests; global interest (which is represented by TII) and national interest.

Based on the document analyzed, we conclude that youth are constructed in a very positive point of view, such as a collective group with full of energy and idealism, as an agent of change, and an agent of reformation. But in the other hand, youth are viewed as the anarchists . In a sociocultural context, youth in anticorruption are fettered in a dualism of meaning."