Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan menggunakan data mikro yang disediakan oleh ORBIS, tesis ini mencoba mengukur tingkat efektivitas peraturan anti penghindaran pajak di ASEAN dalam mencegah pergeseran laba keluar negeri. Dengan menggunakan metode efek tetap data panel yang mencakup periode 2009-2018, thesis ini menemukan bahwa tingkat elastisitas atas outbound profit shifting terhadap perbedaan tarif pajak positif adalah 1,56%, dimana efek aturan penghindaran pajak dapat mencegah pergeseran profit sebesar 1,06%, yang menghasilkan dampak bersih pergeseran laba keluar negeri yang tidak bisa dicegah sebesar sebesar 0,5%.Selain itu, thesis ini juga menyimpulkan bahwa peraturan anti penghindaran pajak yang terlalu ketat akan menurunkan efektivitas peraturan anti penghindaran pajak.

---

ABSTRACTUsing ORBIS company micro-level data, this thesis discussed the effectiveness of anti- avoidance regulation in tackling outbound profit shifting in ASEAN. Using fixed effect panel data for the period from 2009-2018, the thesis found that the elasticity of outbound profit shifting to positive tax rate differential is roughly 1.56%, where anti-avoidance effect brings back profit by 1.06%, which resulted in net impact of 0.5% of outbound profit shifting. While negative tax rate differential brings inbound profit shifting by 0.75%. Also, this paper conclude too strict anti-avoidance regulation will result in the decreasing effect."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan FDI net inflow, FDI greenfield, dan FDI brownfield sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak sebagai variabel terikat. Menggunakan analisis data panel, penelitian ini menemukan bahwa di negara berkembang FDI net inflow berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, penerimaan pajak dari korporasi, penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi, dan penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak dari kepemilikan properti. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa FDI greenfield memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak sementara FDI brownfield memiliki kecenderungan menurunkan penerimaan pajak. Untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah endogenitas, penelitian ini menggunakan indeks "political stability and absence of violence" sebagai instrumental variable dan two-stage least square (2SLS) regression untuk mengestimasi parameter. Hasil regresi menunjukkan bahwa FDI net inflow memiliki pengaruh positif terhadap total penerimaan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun demikian, hasil uji endogenitas menunjukkan bahwa hubungan antara FDI dan penerimaan pajak tidak ditemukan adanya masalah endogenitas. Sehingga, FDI dan penerimaan pajak cenderung hanya memiliki satu arah pengaruh dari FDI ke pendapatan pajak.

---

The objective of this research paper is to study the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenue in developing countries. FDI net inflow, greenfield, and brownfield FDI are selected as the independent variable, and tax revenue and its types are chosen as the dependent variable. Using panel data analysis, this research finds that FDI net inflow has a positive correlation on total tax revenue, corporate tax revenue, individual tax revenue, and VAT revenue. However, the effect of FDI net inflow on property tax revenue is not statistically significant. This research also finds that in the developing countries, the greenfield FDI has a beneficial effect on tax revenue while brownfield FDI tend to erode tax revenue. To deal with the possibility of endogeneity problems, this research uses political stability and absence of violence index as an instrumental variable and conducts a two-stage least square (2SLS) regression to estimate the parameter. The result shows that FDI has a positive correlation on total tax revenue, but not significant. However, the endogeneity test shows that the endogeneity problem is less likely to exist. Therefore, FDI and tax revenue tend to have only one direction effect from FDI to tax revenue."

"ABSTRAKTransaksi impor merupakan salah satu bentuk dari perdagangan internasional. Parapelaku transaksi impor bisa dilakukan antara orang perorangan tetapi bisa juga dilakukanoleh antarbadan usaha yang tergabung dalam Multinational Enterprises (MNE).Beberapa hasil penelitian, tulisan, dan makalah telah memberikan fakta bahwa tidaksedikit transaksi antarbadan usaha yang tergabung dalam MNE dilakukan dalam rangkatransfer pricing. Praktik transfer pricing ini sungguh merugikan keuangan negara apabiladilakukan tidak sesuai dengan prinsip arm's length price karena dapat mengurangipenerimaan negara dari sektor pajak internasional. Organization for EconomicCooperation and Development (OECD) telah memberikan panduan berupa metodependekatan yang dapat mengindentifikasi apakah suatu transaksi internasional/impordilakukan sesuai dengan prinsip arm's length price. Di lain pihak World TradeOrganization (WTO) mempunyai salah satu landasan hukum dalam menilai apakah suatunilai impor dari transaksi impor dapat diterima sebagai nilai pabean atau tidak, yaituAgreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Trade andTariff (GATT) 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Customs Valuation Agreement(CVA). CVA ini sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization dan selanjutnya disematkan ke dalam Pasal 15 Undang-UndangKepabeanan Nomor 17 Tahun 2007. Benarkah transfer pricing terjadi dalam transaksiimpor di Indonesia? Bagaimana CVA dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiamengatur tentang transfer pricing tersebut? Untuk itu tesis ini disusun dalam rangkamenjawab dan memberi solusi atas masalah yang muncul tersebut.

---

ABSTRACTImport transaction is one form of international trade. The import transaction could bedone by any persons but could be done by the business entities associated inMultinational Enterprises (MNE). Some research, writing, and journal gave the facts thatsome transactions of these business entities associated in MNE indicated transfer pricing.Transfer pricing really made state income loss when it is not according to arm's lengthprice principle because this could be state income from international tax sector loss.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) gave the guidanceabout the method for identification whether the international/import transaction conformwith arm's length price principle. In the other hand World Trade Organization (WTO)gave a principle or law for conducting whether the import value from the importtransaction conform with customs valuation, the law is Agreement on Implementation ofArticle VII of the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994 then titled byCustoms Valuation Agreement (CVA). CVA ratified by Indonesia according to Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the WorldTrade Organization dan then attached to Article 15 Undang-Undang Kepabeanan Nomor17 Tahun 2007. Has transfer pricing done in import transaction in Indonesia? How CVAand the National Law and Regulations in Indonesia ruled the transfer pricing? Hereby thereason for this thesis to answer and solve the problem arised."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"[ABSTRAKPerusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaranpajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atauadministrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategoriperaturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksipidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan olehperusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana suratpemberitahuan (SPT), tindak pidana nomor pokok wajib pajak (NPWP), tindakpidana pembukuan dan tindak pidana penghindaran pajak berupa tidakmenyetorkan pajak yang telah dipungut. Perusahaan multinasional menggunakanteknik penghindaran seperti controlled foreign corporation, thin capitalization,transfer pricing dan thin capitalization serta merger perusahaan dimana bertujuanuntuk meminimalisir atau menghilangkan kewajiban membayar pajak. Terdapatbeberapa ketentuan pidana pajak di Indonesia yang diberlakukan seperti UUKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Bea Materai, UU PenagihanPajak Dengan Surat Paksa, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuanpidana dalam administrasi pajak diterapkan pula di Malaysia, Vietnam, AfrikaSelatan dan Jerman serta Nigeria melalui Companies Tax Act 2007 yang telahsecara tegas korporasi atau perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidanapenghindaran pajak. Konsep pertanggungjawaban pidana wajib pajak badandalam undang-undang pajak Malaysia dan Nigeria perlu diadopsi ke dalamundang-undang pajak Indonesia agar mampu mempertanggungjawabkan pidanaperusahaan multinasional dalam tindak pidana penghindaran pajak. Sarana nonpenalyaitu perlunya dibangun good corporate governance, perlunyaekstentifikasi pajak dan diadakannya perjanjian perpajakaan atau tax treaty.Upaya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan multinasionalterdapat beberapa variasi atau sistem yang dianut dibeberapa negara. Di Indonesiapembebanan pertanggungjawaban pidana masih kepada pengurus perusahaanmultinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan kasus-kasuspenghindaran pajak yang terjadi dibeberapa negara lainnya yang telahmembebankan pidana kepada perusahaan multinasional sebagai pelaku tindakpidana penghindaran pajak. Pembebanan pertanggungjawaban pidana perlumemperhatikan cakupan yurisdiksi hukum pidana dan masih lebih diutamakannyapenyelesaian secara administratif dibandingkan jalur pidana dalam perkara pajakoleh pemeriksa pajak.

---

ABSTRACTMultinational companies who commit the crime of tax evasion is includedin the scope of the administration of criminal law or administrative penal lawwhere tax legislation is categorized administrative regulations in addition to theadministrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms ofcriminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer,among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number(TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form ofnot depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidancetechniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transferpricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimizeor eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisionsimposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and TaxProcedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law onRegional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration appliedalso in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through theCompanies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinationalcompanies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility ofcorporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted intoIndonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in thecriminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build goodcorporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties ortax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinationalcompanies there are a few variations or system adopted in some countries. InIndonesia, the imposition of criminal liability is to the management ofmultinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasionthat occurs in some other countries which already imposes criminal tomultinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needsto pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still morethan the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by taxinspectors., Multinational companies who commit the crime of tax evasion is includedin the scope of the administration of criminal law or administrative penal lawwhere tax legislation is categorized administrative regulations in addition to theadministrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms ofcriminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer,among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number(TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form ofnot depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidancetechniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transferpricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimizeor eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisionsimposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and TaxProcedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law onRegional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration appliedalso in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through theCompanies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinationalcompanies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility ofcorporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted intoIndonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in thecriminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build goodcorporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties ortax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinationalcompanies there are a few variations or system adopted in some countries. InIndonesia, the imposition of criminal liability is to the management ofmultinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasionthat occurs in some other countries which already imposes criminal tomultinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needsto pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still morethan the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by taxinspectors.]"

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak."

"Tesis ini membahas pembentukan pemahaman bersama dalam proses komunikasi interpersonal bemedia Smartphone dengan keterlibatan emoticon di dalam pertukaran pesannya. Studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan stiker yang terdapat pada Instant Messenger Application, Line. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan paradigma Konstruktivionisme dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan datanya. Penggunaan Teori Coordinated Management of Meaning dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa memaknai suatu simbol emosi tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, konteks pemakaian simbol emosi yang melingkupinya memiliki kontribusi dalam proses pemaknaan pesan secara keseluruhan.

---

This thesis discuss about building common understanding in interpersonal communication using Smartphone media with emoticon involvement on its message exchange. This study is focusing on sticker usage in Line, a Smartphonebased Instant Messenger Application. This is a qualitative study with based on constructivism paradigm and using in-depth interview as a method of data collection. Using The Coordinated Management of Meaning Theory, the results in this research shows that interpreting emoticon symbol can not be interpreted as a stand-alone context, the context of emoticon symbol usage that surrounds it also has a contribution in interpreting the whole message."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang.Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun.Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi."