Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa kebijakan pemerintah tentang e-commerce. Kebijakan tersebut berupa amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2017-2019. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang ditargetkan selesai pada bulan November 2018. Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, hal tersebut belum kunjung terbit. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai proses tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam tatanan birokratik sebagai pemangku kebijakan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat dan juga menyandingkan dengan data sekunder berupa naskah-naskah regulasi serta pemaparan mengenai kebijakan e-commerce. Teori yang digunakan diantaranya adalah; Burreucratic Politic Apporach oleh Alison Wolf (1986), teori Kebijakan Publik, dan Kesalahan tipe ketiga oleh William N. Dunn (2003). Temuan tesis ini memperlihatkan adanya ego sektoral oleh tatanan birokratik dalam menentukan permasalahan kebijakan yang disebabkan oleh adanya multi-interpretasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilandasi oleh pencapaian target kinerja kepada kepala Pemerintah. Kesimpulan dari tesis ini adalah adanya multi-interpretasi dari pemangku kebijakan menyebabkan tidak ditemukannya political resultant dari masing-masing pihak yang seharusnya bekerja sama dalam memformulasi suatu isu kebijakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga. Hal itu menyebabkan pemangku kebijakan yang merupakan tatanan birokrat tidak menemukan solusi atas masalah publik, melainkan mengulang tahapan berkoordinasi dalam merumuskan masalah kebijakan publik terkait isu e-commerce di Indonesia.

---

This thesis analyzes government policies on e-commerce. The policy consists of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2017 concerning the Electronic-Based National Trading System Road Map (e-Commerce Road Map) 2017-2019. This policy mandates the relevant Ministries/Institutions to complete the formulation of the Draft Government Regulation on Trade through Electronic Systems (PP PMSE) which is targeted to be completed in November 2018. At the end of the Joko Widodo - Jusuf Kalla administration period 2014-2019, this has not yet been visited. . This thesis raises challenges about the interesting processes that occur in the bureaucratic record as policy makers. This thesis uses a qualitative method by interviewing the actors involved and also comparing with secondary data in the form of regulatory texts and presentation on e-commerce policy. The theory used is; Appeal of Burreucratic Politics by Alison Wolf (1986), Public Policy theory, and type three errors by William N. Dunn (2003). The findings of this thesis show the existence of sectoral egos by the bureaucratic order in determining policy considerations caused by the multi-interpretation of each Ministry/Institution based on finding performance targets for the head of Government. The conclusion of this thesis is the multi-interpretation of the stakeholders that causes no political results from each party related to participation in formulating a policy issue so that they do something called a type problem. That causes the stakeholders who are the bureaucratic order not to find solutions to public problems, are discussed again in coordination in the matter of formulating public problems related to e-commerce issues in Indonesia."

"Adanya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki risiko kerugian konsumen, membutuhkan mekanisme pelaporan serta ganti rugi yang efektif serta menjamin pertanggungjawaban marketplace, maupun pedagang (merchant). Melalui ketentuan PP PMSE, disertakan sarana pelaporan kerugian konsumen melalui Kementerian Perdagangan dalam ketentuan Pasal 18 PP ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alur serta mekanisme pelaporan konsumen atas kerugian yang diderita dalam transaksi di marketplace dan untuk mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban marketplace juga merchant dalam hal terjadi kerugian konsumen setelah keberlakuan PP PMSE. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, di mana objek kajian dalam penelitian ini merupakan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP PMSE, Kementerian Perdagangan memproses pengaduan yang masuk dari konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan cara mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha sampai mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan kewenangan yang dimilikinya melalui tugas pokok serta fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan pelaporan tersebut agar tidak masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan Kementerian Perdagangan. Dalam transaksi di marketplace, tanggung jawab yang dimiliki oleh marketplace adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelantar yang ia sediakan aman, andal, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan merchant memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur kepada konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian berhak atas penukaran atau pembatalan pembelian barang dan atau jasa dalam kurun waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah barang sampai di tempat konsumen.

---

The existence of trade transactions through electronic systems that have a risk of consumers’ loss, requires an effective reporting and redress mechanism that guarantees the accountability of the marketplace, as well as the merchants using the platform. Pursuant to Article 18 of PP PMSE, consumers may report or file a complaint regarding the losses suffered to the Ministry of Trade in the event of being harmed through e-commerce transactions. This study aims to identify the mechanism of consumer reporting for losses suffered in transactions in the marketplace and to identify how the marketplace and merchants are liable in the event of consumer losses after the PMSE PP comes into effect. The research method used in this thesis is normative legal research, where the object of study in this research is the applicable positive laws. The results of this study indicate that in implementing the provisions of Article 18 PP PMSE, the Ministry of Trade processes incoming complaints from consumers who are disadvantaged in e-commerce transactions and complaint resolution is carried out by bringing consumers together with business actors to reach an agreement. This authority is carried out by the Ministry of Trade through the main tasks and functions listed in the Regulation of the Minister of Trade Number 29 of 2022 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Trade. Furthermore, business actors are obligated to complete the report so that they are not included in the priority list of supervision of the Ministry of Trade. In transactions on the marketplace, the responsibility of the marketplace is to ensure that the implementation of the electronic system on the platform it provides is safe, reliable, responsible and can be trusted by the public. Meanwhile, merchants have the responsibility to provide correct, clear, and honest information to consumers. Consumers who suffer losses have the right to exchange or cancel purchases of goods and or services within a minimum period of 2 (two) workdays after the goods are received by the consumers."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan data pribadi berdasarkan beberapa aturan luar Indonesia dan aturan Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan diketahui konsep perlindungan data pribadi dalam data pribadi Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur pajak, selanjutnya diikuti dengan pembahasan permasalahan pelanggaran perlindungan terhadap data pribadi dalam pembukaan akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa ketentuan regional, internasional, peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi seorang manusia dan oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak ini.;This research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ABSTRACTThis research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Moreover, the concept of protection of personal data of Taxable Entrepenur who make e-tax invocie, followed by the analysis of protection of personal data?s potential violation in context of banking data access opening for tax purposes. This legal research uses normative juridicial approach with secondary data from national, regional, and international directives and regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that the protection of personal data is part of a human rights, and therefore, the state must guarantee the fulfillment of this right."

"Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak."