Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kontruksi identitas aktor politik melalui iklan kampanye politik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Objek penelitian adalah video iklan kampanye politik pasangan calon 01, Joko Widodo dan Maruf Amin yang diunggah oleh akun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan multimodalitas buah pemikiran Kress dan van Leuween (2001) sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Joko Widodo selaku kandidat Presiden di Pilpres 2019 menampilkan identitas keagamaan dan sosial yang kuat pada video iklan kampanye politiknya. Selain itu iklan kampanye politik berkontribusi pada upaya aktor politik mempersuasi khalayak menggunakan emotional appeal daripada rational appeal.

---

This thesis discusses the construction of political actors identity through political campaign advertisements in the 2019 presidential and vice presidential election of Republic of Indonesia . This research analyzing the political campaign video for candidate 01, Joko Widodo and Maruf Amin, uploaded by General Election Commission (KPU) Youtube channel. It is a qualitative study using multimodality by Kress and van Leuween (2001) as a tool analysist. The results of research shows that Joko Widodo in his political campaign advertisements expresses the moral-ethic identity including his beliefs as well as social-self identity. Besides, the identity of political actor also contributes more to public persuasion using the emotional appeal rather than rational appeal."

"Demokrasi yang mempromosikan nilai kesetaraan, keadilan, rasionalitas dan imparsialitas menghadapi tantangan yang bersumber dari praktik penggunaan kesalehan agama. Aktor politik yang bersaing dalam kontestasi politik melakukan komodifikasi dengan cara mengekstensifkan kesalehan mereka dalam praktik penggunaan bahasa. Media sosial salah satunya Twitter menjadi kanal ekstensi kesalehan mereka. Praktik komodifikasi ini menjadikan agama/kesalehan sebagai alat memenangkan kontestasi politik, termasuk kontestasi presiden dan wakil presiden 2019. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik komodifikasi ekstensi kesalehan aktor politik dalam kontestasi pemilihan 2019. Tujuan detail penelitian ini adalah: (1) Menemukan bentuk-bentuk komodifikasi ekstensi kesalehan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan Islam selama kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (2) Menggambarkan aspek-aspek kesalehan Islam yang dikomodifikasi oleh calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (3) Menggambarkan orientasi calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka. Penelitian ini menggunakan konsep Komodifikasi Mosco. Konsep ini menjadi pintu masuk dalam kajian ekonomi politik kritikal. Dengan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Multimodalitas terhadap pesan kandidat calon presiden dan wakil presiden 2019, penelitian ini menemukan bahwa aktor politik melakukan komodifikasi ekstensi kesalehan dalam bentuk: Komodifikasi Developmentalisme Berbasis-Kesalehan, Komodifikasi ekstensi kesalehan personal-berorientasi sosial, komodifikasi ultra-nasionalisme Berbasis Islamisme, komodifikasi Negara-Sejahtera berdasarkan Islamisme. Penelitian menyimpulkan bahwa komodifikasi ini dengan komodifikasi kesalehan instrumental dalam politik Indonesia. Komodifikasi ini tidak menempatkan kesalehan sebagai tujuan. Sebaliknya, kesalehan sebagai alat untuk tujuan sebenarnya. Dalam kontestasi politik, komodifikasi ini memproduksi nilai tukar elektoral melalui ekstensi komoditas imaterial kesalehan yang berpotensi meningkatkan elektoral. Aktor politik melakukan Komodifikasi kesalehan instrumental melalui peneguhan kapital mereka dan mengasosiasikannya dengan komoditas imaterial kesalehan. Kapital mereka sebagai kandidat politik ber-interplay dengan kesalehan

---

Democracy that promotes the values of equality, justice, rationality, and impartiality faces challenges stemming from the practice of using religious piety. Political actors who compete in political contestations carry out commodification by extending their piety in the practice of language usage. Social media (in this case Twitter) transmit their piety extensions. This commodification practice makes religion/piety a tool to win political contestations, including the 2019 presidential and vice-presidential contests. This study aims to evaluate the practice of commodifying the piety extension of political actors in the 2019 election contestation. There are four objectives in this research. They are (1) to Find forms of commodification of the piety extensions of the 2019 president and vicepresident candidates in their messages containing the commodification of Islamic piety extensions during the 2019-presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (2) to describe aspects of Islamic piety commodified by the 2019 president and vice-president candidates during the 2019 presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (3) to describe the orientation of the 2019 president and vice-president candidates in their messages containing the commodification of piety extensions during the 2019 presidential election contestation period through the use of language on their Twitter accounts. This study uses the concept of Commodification introduced by Vincent Mosco. This concept becomes an entry point in the study of critical political economy, including the political economy of communication). By using a qualitative approach and the Multimodality Analysis method toward political candidate's postings, this study find that political actors commodify Islamic piety extensions which are categorized into four models. They are commodification of piety-based developmentalism, commodification of socialoriented personal piety, commodification of Islamism-based Ultranationalism, commodification of Islamism-based Welfare State. The study concludes that this commodification with the commodification of instrumental piety in Indonesian politics. This commodification does not place piety as a goal but as an instrument to their political goals. In a political contest, this commodification produces an electoral exchange rate through the extension of the immaterial commodity of piety that has the potential to increase electoral power. Political actors carry out the commodification of instrumental piety through strengthening their capital and associating it with the immaterial commodity of piety. Their capitals as political candidate interplay with piety"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana terjadinya konstruksi citra milenial pasangan penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada khalayak milenial followers akun Gerakan Milenial Indonesia dalam kampanye politik di media sosial Instagram. Obyek penelitian ini adalah sejumlah followers akun Instagram GMI @gerakanmilenialindonesia dengan latar belakang sosial budaya dan preferensi politik yang berbeda-beda pada Pemilu 2014. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, studi literatur, dan juga wawancara mendalam.  Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana sejumlah followers tersebut terkonstruksi oleh citra milenial pasangan penantang  Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Citra milenial yang tidak hanya berarti terikat pada batasan usia identitas milenial, tetapi menyangkut juga hal-hal lain seperti penampilan fisik yang masih terlihat muda, dengan segala atribut yang biasa digunakan oleh anak muda, kemudian nilai-nilai sosial budaya dan perilaku mencerminkan milenial yang biasa dilakukan oleh milenial seperti berolahraga, aktif dalam media sosial, serta yang paling penting adalah janji politik dalam visi misi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam mengembangkan potensi milenial.

---

This study aims to see how the construction of the millennial image of the challenger couples Prabowo Subianto and Sandiaga Uno to the millennial audience followers of the Indonesian Millennial Movement in political campaigns on Instagram social media. The object of this research is number of followers of the GMI Instagram account gerakanmilenialindonesia, with different socio-cultural backgrounds and political preferences in the 2014 election. The approach taken in this study is a qualitative approach with a case study research strategy. Data collection techniques are obtained through observation, literature study, and in-depth interviews. The results of this study show how a number of these followers were constructed by the millennial image of the challenger couples Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. Millennial image that does not only mean being bound by the age limit of millennial identity, but also concerning other things such as physical appearance that still looks young, with all attributes commonly used by young people, then socio-cultural values and behavior reflect ordinary millennial conducted by millennials such as exercising, being active in social media, and the most important is political promises in the vision and mission of the pair Prabowo Subianto and Sandiaga Uno in developing the millennial potential."

"Tesis ini membahas tentang strategi manajemen (impression management) yang digunakan oleh Prabowo Subianto dalam masa kontestasi pemilihan umum Presiden pada tahun 2019 yang lalu. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan strategi manajemen impresi oleh Prabowo Subianto dan tim dengan teori impression management oleh Jones and Pittman yang terdiri dari 5 kategori yaitu; ingratiation, self-promotion, exemplification, intimidation dan supplication. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara partisipasi langsung, observasi, analisis dokumen, dan wawancara dengan tim kampanye Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Berdasarkan hasil pengelolahan data, ditemukan bahwa tim kampanye Prabowo Subianto dapat mengelola pesan dan kesan positif pada Prabowo. Strategi yang dilakukan tim kampanye lebih banyak mengamplifikasi impression asli seorang Prabowo Subianto. Sedangkan strategi impression management yang diterapkan di sosial media antara lain; Ingratiation, Self Promotion, dan Exemplification. Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa strategi utama dalam pemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 adalah menonjolkan sosok dan karakter asli Prabowo tanpa memfokuskan pada impression management.

---

This thesis discussed about the impression management used by Prabowo Subianto during the presidential election campaign in 2019. The main concept used in this study is the theory of impression management by Jones and Pittman which consists of 5 categories, namely; ingratiation, self-promotion, exemplification, intimidation and supplication. This research is a qualitative research and data collection techniques are carried out by observation, document analysis, and interviews with Prabowo Subianto's campaign team in the 2019 presidential election. Based on the results of data processing, it was found that Prabowo Subianto's campaign team was able to manage positive messages and impressions on Prabowo. The strategy used by the campaign team is to amplify the original impression of Prabowo Subianto. Meanwhile, the impression management strategies applied in social media include; Ingratiation, Self Promotion, and Exemplification. Based on these findings, it can be concluded that the main strategy in winning Prabowo Subianto in the 2019 presidential election is to highlight Prabowo's original figure and character without focusing on impression management."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media conununication in long term and continue."

"Tesis ini membahas konstruksi pesan politik melalui video musik, yaitu video speech composing bertema Pilpres 2014 dalam YouTube. Dipilih tiga video yang dipublikasikan pada masa kampanye Pilpres 2014, sehingga ketiganya menampilkan kedua pasangan Capres-Cawapres, yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, beserta tokoh politik, dan public figure lainnya. Semiotika Roland Barthes digunakan sebagai teori dan metode penelitian. Hasil penelitan ini ditemukan bahwa tanda-tanda digunakan untuk mengonstruksi pesan politik berdasarkan tayangan yang bermuatan politik di televisi, dipadukan dengan pengetahuan dan keinginan subjektif dari kreatornya. Dengan menyertakan unsur parodi, pesan politik dalam ketiga video tersebut berusaha menggugah kesadaran masyarakat tentang karakteristik pemerintahan yang semestinya, ketertiban menjalani demokrasi di Indonesia, menggunakan hak suaranya, dan menjaga kondisi yang kondusif, tenang, rukun, dan harmonis pada masa Pilpres 2014.

---

This thesis discusses construction of political message through music video, that is speech composing video with Presidential Elections 2014 theme in YouTube. These three chosen videos was published during Presidential Elections 2014 campaign, that showed the two pairs of candidate, Prabowo-Hatta and jokowi-JK, along with other politicans and public figures. Roland Barthes Semiotics used as theory and research methods.

The result of this study showed that signs is used to construct political message based on political programs in television, combined with the knowledge and subjectivity of its creator. Enclosing the element of parody, the political message on these videos tried to arouse the public awareness about the ideal government and undergoing the democracy in Indonesia with impeccable, using the voting rights, and keep the peace, condusive, and harmonious condition during the Presidential Elections 2014."

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media communication in long term and continue."

"Penelitian ini membahas tentang strategi marketing kampanye iklan politik partai politik. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kendati demikian, belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo terbilang cukup besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. Jumlah belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo sebesar 82,7 Miliar. Namun hal tersebut membuat Partai Perindo tidak lolos dalam tahapan Parliamentery Thershold sebesar 4%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengidentifikasi kegagalan strategi marketing kampanye yang dilakukan untuk menghimpun suara pemilih sehingga tidak cukup mengantarkan partai lolos ke kursi DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019. Serta menganalisis bahwa persoalan mengenai kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dapat mempengaruhi proses politik dalam menghimpun suara pemilih, pemilihan umum legislatif tahun 2019 melalui strategi marketing kampanye yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi kampanye Charles U Larson (1979) dan Teori Marketing Politik Adman Nursal (2004) sebagai pisau analisis untuk melihat penyebab kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kesimpulan yang didapat adalah kombinasi dari strategi pull political marketing dan push political marketing perlu digencarkan. Dari pelaksaan kedua strategi yang dijalankan Partai Perindo maka jelas terlihat bahwa publik sasaran mereka adalah kalangan muda (baik generasi milenial maupun Gen-Z) serta kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini pelaku UMKM. Oleh karena itu, jika Partai Perindo melakukan dan menggencarkan 3 pemasaran politik yang dikatakan oleh Adman Nursal (2004), Partai Perindo berpeluang untuk bisa menghimpun suara pemilih sehingga Partai Perindo dapat lolos ke parlemen sebagai partai pemenang pemilu 2019.

---

This research discusses marketing strategies for political advertising campaigns of political parties. The case study raised in this research is the failure of the marketing strategy of the Perindo Party's political advertising campaign in collecting voter votes in the 2019 Legislative Election. However, the advertising expenditure spent by the Perindo Party is quite large compared to other parties in Indonesia. The total advertising expenditure spent by the Perindo Party was 82.7 billion. However, this meant that the Perindo Party did not pass the Parliamentary Threshold stage of 4%. This research aims to explain and identify the failure of the campaign marketing strategy that was carried out to gather voters' votes so that it was not enough to get the party to qualify for a seat in the DPR RI in the 2019 Legislative Election. As well as analyzing the issue regarding the failure of the marketing strategy for the Perindo Party's political advertising campaign which could influence the political process in collecting voters' votes in the 2019 legislative general election through the campaign marketing strategy carried out. The approach used in this research is qualitative. This research uses the campaign strategy concept of Charles U Larson (1979) and Adman Nursal's Political Marketing Theory (2004) as analytical tools to see the causes of the failure of the Perindo Party's political advertising campaign marketing strategy in collecting voters' votes in the 2019 Legislative Election pull political marketing and push political marketing strategies need to be intensified. From the implementation of the two strategies implemented by the Perindo Party, it is clear that their target public is young people (both the millennial generation and Gen-Z) as well as low-income people, in this case MSMEs. Therefore, if the Perindo Party carries out and intensifies the 3 political marketing mentioned by Adman Nursal (2004), the Perindo Party has the opportunity to collect voters' votes so that the Perindo Party can qualify for parliament as the winning party in the 2019 election."