Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dua dekade sejak dimulainya era reformasi dan kebebasan pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi. Banyak kajian terkait keselamatan jurnalis yang dikembangkan dengan melihat dari sisi hilir atau kuratif yaitu penanganan pasca terjadinya kekerasan di lapangan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran preventif terhadap keselamatan jurnalis baik dari pembuat kebijakan, perusahaan media, maupun jurnalis individu, salah satunya adalah pemberian pelatihan keselamatan bagi jurnalis yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman jurnalis tentang urgensi keselamatan dan keamanan jurnalis saat meliput area berisiko. Informan adalah jurnalis yang mengikuti pelatihan keselamatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja di area berisiko dan untuk membangun budaya keselamatan dalam praktik jurnalisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Peneliti menemukan bahwa jurnalis yang mengikuti pelatihan keselamatan memiliki pemahaman tentang urgensi keselamatan dalam domain kognitif dan siap untuk ditempatkan di area berisiko. Kajian ini menyarankan kepada pihak-pihak terkait, khususnya institusi media, untuk merealisasikan penyelenggaraan pelatihan keselamatan yang lebih masif dan mudah diakses sebagai langkah efektif dalam menanamkan pemahaman tentang urgensi keselamatan dan sebagai solusi strategis isu keselamatan jurnalis.

---

Two decades since the start of the reform era and press freedom, cases of violence against journalists are still happening. Many studies related to the safety of journalists have been developed by looking at the downstream or curative side, namely handling after the occurrence of violence in the field. This shows the lack of preventive awareness of journalist safety from policy makers, media companies, and individual journalists, one of which is the provision of safety training for journalists which is still limited. This study aims to describe journalists' understanding of the urgency of the safety and security of journalists when covering risk areas. Informants are journalists who attend safety training conducted to support performance in risk areas and to build a culture of safety in journalism practice. The research method used in this research is descriptive qualitative through in-depth interview techniques and literature study. Researchers found that journalists who attended safety training had an understanding of the urgency of safety in the cognitive domain and were prepared to be placed in risk areas. This study recommends the relevant parties, especially media institutions, to realize the implementation of a more massive and accessible safety training as an effective step in instilling an understanding of the urgency of safety and as a strategic solution to the issue of journalist safety."

"Makalah ini membahas tentang kewajiban etis untuk wartawan. Saya akan menjelaskan peran profesional wartawan, apa kewajiban etis mengalir dari peran profesional ini, sejauh mana para jurnalis memenuhi kewajiban ini di masyarakat kita, dan kesimpulan dari makalah ini.

---

This assignment discuss about the ethical obligations for journalists. I am going to describe professional role of journalists, what ethical obligations flow from this professional role, what extent do the journalists fulfill these obligations in our society, and conclusion from this essay."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suap wartawan daring dan proses gatekeeping media daring dalam memproduksi berita rilis. Ada lima tingkatan level yang mempengaruhi produksi rilis menjadi berita, tiga diantaranya adalah wartawan, sumber berita dan organisasi media Reese dan Shoemaker, 1996 . Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap empat belas informan yang berasal dari lima kategori, yaitu enam informan wartawan media daring baik yang mengikuti organisasi profesi maupun tidak, empat informan dari kalangan narasumber, dua informan dari perusahaan media daring, satu dari organisasi profesi dan satu lagi dari Dewan Pers. Data penelitian menunjukkan bahwa praktik suap berita rilis telah terjadi secara masif dan terpola dengan baik yaitu menggunakan perantara yang disebut kordinator lapangan Korlap. Ada juga narasumber yang secara langsung mengirim rilis agar diterbitkan oleh wartawan media daring dengan janji akan diberikan uang. Praktik suap menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terpola dan masif di kalangan wartawan media daring. Studi ini menunjukkan bahwa selain faktor upah dan pengawasan, munculnya praktik suap di kalangan wartawan media daring disebabkan beragam faktor lain, seperti adanya sistem kebijakan ngepos dan kebijakan target berita pada wartawan media daring. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris, terjadinya praktik suap dalam produksi berita rilis, yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemberi suap giver dan penerima suap receiver . Selain itu, penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya bahwa wartawan yang berada di lapangan, memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese: 1996.

---

The purpose of this study is to find out the practice of bribery of online journalists and the process of gatekeeping online media in producing news releases. There are five levels that affect news production, three of them are journalists, news sources and media organizations Reese and Shoemaker, 1996. The case study method was conducted with in depth interviews on fourteen informants from five categories six informants from online journalists who be members or non members of professional organizations, four informants came from news sources, two informants from online media companies, one from professional organizations and one more from the Press Council.

Research data shows that the practice of bribery news releases have occurred in a massive and well patterned that is using an intermediary called Koordinator Lapangan Korlap. There are also news sources who directly send their release to be published by online journalists with the money deal. Bribery becomes customary and is done in a patterned and massive manner among online media journalists.

This study shows that in addition to wage and supervisory factors, the emergence of a bribery among online journalists is due because of many factors, such as a ngepos and kuota berita policy system. This study has been able to show empirical evidence, the occurrence of bribery in the news production of news releases, which begins with an agreement between the giver and the receiver of the bribe. In addition, this study supports the previous research statement that journalists who are in the field, have the opportunity to hide or accentuate the facts Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996 ."

"Kajian ini membahas batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terdapat dua prinsip dasar jurnalistik yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik dan memberikan publik informasi yang sebenar-benarnya, sehingga wartawan harus diberikan jaminan atas independensinya. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan, sehingga berdampak pada wartawan yang sebenarnya. Permasalahan lainnya, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik masih rendah, yang berdampak pada rentannya wartawan untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pers yang dianut oleh Indonesia saat ini; batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik; dan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, putusan kasus, prinsip, konsep, teori, doktrin, institusi hukum, masalah hukum, dan isu mengenai pers. Hasil kajian menemukan bahwa sistem pers yang berlaku di Indonesia saat ini adalah pers bertanggungjawab bebas yang berarti hanya pers yang bertanggungjawab (dalam hal perizinan) yang dapat diberikan kebebasan. Batasan kriminalisasi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini, diantaranya apabila terdapat laporan mengenai kegiatan jurnalistik atau produk jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam perusahaan pers berbentuk badan hukum atau terdapat laporan terhadap perusahaan pers berbadan hukum, maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers. Laporan yang masuk akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers; apabila wartawan yang tergabung di perusahaan pers berbentuk badan hukum tanpa sadar lalai dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik kemudian melanggar kepentingan seseorang sehingga menimbulkan kebahayaan, maka diselesaikan dengan UU Pers; semakin suatu produk jurnalistik atau kegiatan jurnalistik mengakibatkan kebahayaan langsung secara fisik dan individual, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi wartawan; semakin jelas niat jahat/buruknya perbuatan wartawan, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi; dan apabila menimbulkan public wrong, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi disparitas dari keempat putusan tersebut dan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi yang bersangkutan.

---

This paper discusses the limits of criminalization against journalists in journalistic activities. Two fundamental principles of journalism must be considered, namely, providing information required by the public and providing the public with truthful information, so journalists must be guaranteed their independence. However, the current problem is that many people abuse journalism, which affects the journalists. Another issue is that journalists' compliance with the Journalistic Code of Ethics is still low, which impacts journalists' vulnerability to criminalization. Therefore, this study examines the press system adopted by Indonesia today; the limits of criminalization against journalists in journalistic activities; and criminal law enforcement in resolving press cases. The method used in this research is the doctrinal method, which systematically examines legal rules, case decisions, principles, concepts, theories, doctrines, legal institutions, legal problems, and issues regarding the press. The study found that the current press system in Indonesia is a free, responsible press, which means that only an accountable press (in terms of licensing) can be given freedom. The limitations on the criminalization of journalists in carrying out journalistic activities in Indonesia currently include reports on journalistic activities or journalistic products from journalists who are members of press companies in the form of legal entities or reports on press companies in the form of legal entities; then the resolution uses the Press Law. The incoming report will be communicated and coordinated with the Press Council through the Memorandum of Understanding between the Police and the Press Council; If journalists who are members of a press company in the form of a legal entity are unknowingly negligent in carrying out journalistic activities and then violate someone's interests, causing harm, then it is resolved by the Press Law; the more a journalistic product or journalistic activity causes direct physical and individual harm, the stronger the reason to criminalize journalists; the more precise the evil/bad intent of the journalist's actions, the stronger the reason to criminalize; and if it causes public wrong, the stronger the reason to criminalize. The results also show disparities between the four verdicts and different views on the resolution of press cases between the Police, the prosecutor's office, and various agencies concerned."

"Disertasi ini berusaha mengungkapkan terjadinya komodifikasi pekerja media wartawan dalam industri media massa di era konvergensi. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, yang pintu masuk pertamanya adalah komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan Tempo dari sebuah majalah menjadi konglomerasi merupakan akumulasi kapital sesuai dengan tujuan kapitalis. Tempo terus mengembangkan bisnis dan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan industri media serta teknologi media baru, termasuk dengan penerapan konvergensi media dan konvergensi redaksi. Dalam pelipatgandaan kapital dan pelaksanakan konvergensi redaksi itu terjadi komodifikasi pekerja wartawan lewat penambahan jam kerja, upah rendah, kejar target, tugas ganda, kewajiban permasaran dan adaptasi. Bentuk komodifikasi yang terjadi adalah eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi waktu luang, dan eksploitasi kemampuan. Wartawan menerima eksploitasi itu sebagai kewajaran bagi profesinya karena adanya proses mistifikasi, alienasi, naturalisasi, dan reifikasi.

---

This dissertation seeks to reveal the occurrence of commodification of media workers journalists in media industry in the convergence age. The researcher developed a framework of political economic of communication theory, whose first entrance is commodification. This research uses a critical paradigm with qualitative approach and case study method. This study reveals that the growth of Tempo from a magazine into a conglomeration is an accumulation of capital in accordance with capitalist objectives. Tempo continues to develop business and innovation to adapt the development of media industry and new media technology, including with the application of media convergence dan editorial convergence. In the multiplication of capital and the execution of editorial convergence, there is a commodification of workers journalists through the addition of working hours, low wages, pursuit of targets, double duties, marketing obligation and adaptation. The forms of commodification that occur are exploitation of the body, economic exploitation, leisure exploitation, and exploitation of ability. Journalists accept the exploitation as fairness for the profession because of the process of mystification, alienation, naturalization, and reification."

"Pers yang terjamin kebebasannya bertanggung jawab atas informasinya kepada masyarakat, karena tujuan utama dari jurnalisme sendiri adalah untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi yang diperlukan agar masyarakat bisa membuat keputusan berdasarkan informasi (making an informed decision). Akan tetapi, pada kenyataannya perlindungan wartawan masih belum sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah sendiri sudah memberikan peraturan yang menjadi fondasi yang cukup bagi para pihak untuk mencegah ataupun memitigasi kekerasan terhadap wartawan. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus penyerangan terhadap wartawan Nurhadi yang terjadi pada bulan Maret 2021. Nurhadi, yang merupakan koresponden Tempo, ditangkap secara tidak sah dan disiksa oleh dua orang polisi di Surabaya ketika Nurhadi meminta keterangan pada Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak yang menjadi tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis instrumen perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik dari aspek perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan juga jaminan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik yang ada masih belum sempurna. Ini dikarenakan Tempo belum memberikan alat perlindungan diri dan juga fasilitas K3 seperti Pertolongan Pertama Kepada Kecelakaan. Akan tetapi, dalam aspek perundang-undangan dan perlindungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah cukup memadai untuk membantu Nurhadi hingga selesai kasusnya pada tahap Kasasi.

---

A press that is guaranteed its freedom is responsible for its information to the public, because the main purpose of journalism itself is to serve the public by providing the necessary information so that the public can make an informed decision. However, in reality, the protection of journalists is still not in accordance with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. The government itself has provided regulations that serve as a sufficient foundation for the parties to prevent or mitigate violence against journalists. In this research, the author raises the case of the attack on journalist Nurhadi which occurred in March 2021. Nurhadi, who is a Tempo correspondent, was unlawfully arrested and tortured by two policemen in Surabaya when Nurhadi asked for information on Angin Prayitno Aji, the former Director of Tax Audit and Collection who is a suspect in a gratification and money laundering (TPPU) case. This thesis is written by analyzing journalists' protection instruments against physical violence from the aspects of legislation, occupational safety and health (K3), and social security. The method used in this research is the doctrinal method using literature study and interviews with informants. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study. The result of this research is that the protection of journalists against physical violence is still imperfect. This is because Tempo has not provided personal protective equipment and occupational safety and health (K3) facilities such as First Aid Equipments. However, in terms of legislation and protection from various nongovernmental organizations (NGOs), professional organizations, and also the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are sufficient to help Nurhadi until the completion of his case at the Cassation stage."

"Presiden memiliki insentif untuk memengaruhi berita dan dapat menyebarkan informasi secara strategis. Strategi ini berupaya untuk memengaruhi kongres dengan cara mendekati khalayak dengan “going public”. Meskipun demikian, seorang presiden tidak berarti berhasil secara umum untuk memengaruhi media berita. Berbagai kondisi dapat membatasi pengaruh presiden terhadap media berita. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi dengan masyarakat; atau aktivitas lainnya, seperti “go local” untuk memengaruhi liputan media mengenai pemerintahannya, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi strategi komunikasi kepresidenan yang disusun dengan baik sehingga dapat mempengaruhi jenis isu yang diliput media. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hubungan antara praktik kehumasan dengan jurnalis yang memengaruhi keberhasilan penyebarluasan informasi, serta menunjukkan realitas yang ada antara humas dengan media yang tergabung sebagai Wartawan Istana Kepresidenan. Pada penelitian ini, digunakan paradigma post-positivisme, dengan pendekatan kualitatif, serta model Interefikasi dan teori agenda setting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Interefikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek agenda media, pada media dan humas. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa humas perlu bersikap refleksif terhadap kebutuhan media, agar dapat merumuskan strategi-strategi kehumasan pemerintah, yang dilihat dari sudut pandang jurnalis.

---

The president has an incentive to influence the news and can disseminate information strategically. This strategy seeks to influence the congress by approaching the audience by "going public". However, a president is by no means generally successful at influencing the news media. Various conditions can limit the president's influence over the news media. These activities can also provide opportunities for the President to interact with the community; or other activities, such as “going local” to influence media coverage of his government, as done by President Jokowi. These activities become a well-crafted presidential communication strategy that can influence the types of issues covered by the media. This research aims to provide an analysis of the relationship between public relations practices and journalists which influences the success of information dissemination, as well as showing the reality that exists between public relations and the media who are members of the Presidential Palace Journalists. In this research, a post-positivism paradigm was used, with a qualitative approach, as well as the Intereffication model and agenda setting theory. The research results show that the Intereffication model can be developed by adding aspects of the media agenda, in the media and public relations. The results of the research recommend that Public Relations needs to be reflexive to the needs of the media, in order to formulate government public relations strategies, seen from a journalist's perspective."

"Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean gaverment) serta kepemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyamkat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan dalam hal ini Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 Ielah membuat kesepakatan bersarna dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu Hngkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meiiput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak hak dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Oleh karenanya; pene1itian ini bertujuan dalam penelitian: ini adaJah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap rnemperhatikan hak-hak narapidana secara pribad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

---

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public open, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17year 2009 has made a coHective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get lnformation on the correctional environment (Correctional Institution}. The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison sen·ices on the other side, and the creation of a balanced and objective news. Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists."

"Artikel ini membahas mengenai peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan idealisme wartawan Indonesia pada tahun 1994-1999. Pembahasan dimulai dengan kondisi dinamika pers pada masa Orde Baru, proses terbentuknya AJI sebagai organisasi alternatif wartawan, respon pemerintah terhadap kelahiran AJI, langkah-langkah AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan, dan perannya dalam memperjuangkan idealisme wartawan pada rentang 1994-1999. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang AJI lebih membahas tentang surat kabar terbitan AJI dan sepak terjang AJI cabang. Pembahasan mengenai sumbangsih AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan dan terwujudnya Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Selama masa Orde Baru pers mengalami pengekangan dan rawan terjadi pembredelan. AJI hadir sebagai wadah alternatif organisasi wartawan yang saat itu dikendalikan oleh pemerintah, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan Heuristik, Verifikasi, Intepretasi, Historiografi. Pada tahap heuristik peneliti mengambil sumber berupa wawancara tokoh AJI yang memiliki peran penting pada era 1994-1999, koran sezaman, buku, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa AJI mengemban peran yaitu menolak kooptasi dan intimidasi negara, menolak politik perizinan untuk pers, dan menegakkan prinsip jurnalisme. AJI berhasil mewadahi proses perjuangan idealisme para wartawan Indonesia untuk mencapai kebebasan pers dimana prosesnya ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 1999.

---

This article discusses about the role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) in fighting for the idealism of Indonesian journalist in 1994-1999. This paper present the ups and down conditions in the New Order Era, the process of the establishment AJI as an alternative organization for journalist, the government's response through the incipience of AJI, AJI's ways to actualize journalist’s idealism, and their role in fought for journalist’s idealism at 1994-1999. Previous research about AJI  only  discussed  newspapers published by AJI and the actions of AJI subsidiory. The discussion regrading the contribution of AJI in realizing  journalistic ideals and the realization of the press law number 40 of 1999 has’nt been discussed in previous research. During the New Order era, the press was restrained and proned to be banned. AJI was present as an alternative forum for the journalist organization that controlled by the government, namely the Indonesian Journalists Association (PWI). This article use the historical method which consists of the stages of Heuristics, Verification, Interpretation, Historiography. At the heuristic stage, the researcher takes the source by obtained sources through interviews with AJI figures who had an important role in the 1994-1999 era, contemporary newspapers, books, and journals. The results prove that AJI had a role to refused the co-optation and state intimidation, declined political press license, also sustained the principles of journalism. AJI was succeeded to accommode the idealism of journalists with all their struggles to fought for freedom of the press, the journalist’s prosperity, and the escalation of journalist’s professionalism."