Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Onesearch Indonesia. Program Indonesia Onesearch merupakan salah satu program yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program Indonesia Onesearch bertujuan untuk menjadi wadah bagi semua koleksi literatur di setiap perpustakaan di seluruh Indonesia. Portal ini memberikan akses bagi pengguna untuk mencari dan mengakses koleksi digital elektronik di seluruh perpustakaan Indonesia melalui satu pintu. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas layanan e-government oleh Papadomichelaki dan Mentzas terdiri dari empat dimensi utama kualitas layanan e-government yang meliputi efisiensi, kepercayaan, keandalan dan dukungan warga. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survey dan wawancara mendalam dengan pengguna jasa dan juga pengelola Indonesia Onesearch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna terhadap keempat dimensi tersebut lebih tinggi dari kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai gap maka dapat dikatakan pelayanan semakin baik. Nilai gap rata-rata terendah terdapat pada dimensi kepercayaan yaitu -1,33, sehingga dimensi kepercayaan ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai gap rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi Efficiency yaitu -1,92, maka pada dimensi Efficiency dapat dikatakan kurang baik dan perlu ditingkatkan. Tingkat kesesuaian hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan adalah 56,85%. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan responden terhadap layanan Onesearch Indonesia secara keseluruhan cukup puas. Hasil penelitian menyarankan bahwa layanan Indonesia Onesearch perlu ditingkatkan dari segi efisiensi, keandalan dan dukungan warga agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

---

This study discusses the level of user satisfaction with Onesearch Indonesia services. The Indonesia Onesearch program is one of the programs managed by the National Library of the Republic of Indonesia. The Indonesia Onesearch program aims to be a forum for all literature collections in every library throughout Indonesia. This portal provides access for users to search and access electronic digital collections in all Indonesian libraries through one door. The discussion of this research using the theory of e-government service quality by Papadomichelaki and Mentzas consists of four main dimensions of e-government service quality which include efficiency, trust, reliability and citizen support. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with service users and also the managers of Indonesia Onesearch. The results of the study indicate that there is a gap between the quality of services provided and what is expected by users. This gap indicates that the user's expectations of the four dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the value of the gap, it can be said that the service is getting better. The lowest average gap value is found in the confidence dimension, which is -1.33, so this confidence dimension is the best dimension. While the highest average gap value is found in the Efficiency dimension, which is -1.92, then the Efficiency dimension can be said to be not good and needs to be improved. The level of suitability of the results of the analysis between user expectations and reality as a whole is 56.85%. Based on this assessment, it can be said that the overall satisfaction of respondents with Onesearch Indonesia's services is quite satisfied. The results of the study suggest that Indonesia Onesearch services need to be improved in terms of efficiency, reliability and citizen support in order to provide maximum service to users."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."

"Pelayanan publik terus mengalami perkembangan agar secara terus-menerus mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu perkembangan yang sedang dilakukan adalah digitalisasi pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, diawali dengan Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2003 tentang E-Government. Setelah itu, terdapat juga perubahan besar dalam bentuk perizinan berusaha, dari konvensional menjadi elektronik, melalui OSS (Online Single Submission) yang memangkas puluhan birokrasi, sesuai dengan cita-cita digitalisasi. Saat ini, dengan adanya wacana untuk mengubah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditambah dengan terjadinya Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia memiliki tekanan yang besar untuk bisa melakukan digitalisasi pelayanan publik. Salah satu yang menjadi sebuah jalan keluar yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertugas mengawasi dan melakukan koordinasi bagi percepatan digitalisasi di Indonesia. Dalam hal digitalisasi di Singapura dan Jepang, kedua negara tersebut memiliki sebuah lembaga khusus untuk melakukan percepatan digitalisasi pelayanan publik, yaitu GovTech untuk Singapura dan Digital Agency untuk Jepang. Upaya digitalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan di Indonesia akan dianalisis dengan aspek-aspek pelayanan publik yang ada, kemudian membandingkannya dengan apa yang sudah diterapkan oleh Singapura dan Jepang, khususnya secara kelembagaan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui penelitian ini akan dianalisis digitalisasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah tentang perlu atau tidaknya Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan khusus untuk percepatan pelayanan publik, seperti pada halnya yang terjadi di Singapura dan Jepang.

---

Public services continue to experience development in order to maintain their relevance to the needs of society continuously. One of the developments being made is the digitization of public services. Various efforts have been implemented by the Government of Indonesia, starting with a Presidential Instruction issued in 2003 regarding E-Government. After that, there was also a major change in business licensing, from conventional to electronic, through OSS (Online Single Submission), which cut dozens of bureaucracy per digitalization goals. Currently, with the discourse to change the Electronic-Based Government System (SPBE), coupled with the occurrence of the COVID-19 Pandemic, the Indonesian Government has great pressure to digitize public services. One of the solutions taken by the Government of Indonesia is to form a Tim Koordinasi SPBE Nasional whose task is to supervise and coordinate the acceleration of digitalization in Indonesia. Singapore and Japan, the two countries have a special agency to accelerate the digitization of public services, namely GovTech for Singapore and the Digital Agency for Japan. Efforts to digitize public services implemented in Indonesia will be analyzed with aspects of existing public services, then compared with what has been implemented by Singapore and Japan, especially in terms of existing institutions. Using normative juridical methods, this research will analyze Indonesia's digitization of public services. The findings of this study are whether or not the Indonesian Government needs to form a special body to accelerate public services, as is the case in Singapore and Japan."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan suatu layanan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan LARAS Online (Layanan Resmi Aspirasi). Namun dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan dan tidak memenuhi syarat-syarat penanganan pengaduan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Commonwealth Ombudsman, serta menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung pada layanan LARAS Online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pengaduan melalui Layanan LARAS Online masih tidak baik dan terdapat beberapa kekurangan dalam hal: belum terlaksana dengan baik dari segi responsibilitas manajemen, resources, responsiveness, efisiensi, feedback, assess, planning and investigate, respond, dan follow up.

---

The Bogor Regency Government has provided a service to distribute public aspirations or known as LARAS Online (Official Aspiration Online Service). However, in this application, were found deficiencies and did not fulfilled the requirements for handling complaints properly. This

study uses a positivist approach to the analysis of research based on theories of Commonwealth Ombudsman, and well as using interviews with informants who are related to the LARAS Online service. The results of this study prove that the application of complaints through the LARAS

Online service is still not appropriate and there are some shortcomings of: not yet well implemented in terms of management responsibility, resources, responsiveness, efficiency, feedback, assessments, planning and investigating, responding, and following up."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Implementasi e-Government sudah dilakukan dengan cepat di banyak instansi pemerintah Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP telah berhasil menghadirkan lima layanan transaksi daring, salah satunya e-Filing yang dapat mewadahi proses pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik secara daring dan real time. Pada dasarnya kehadiran e-Filing mempermudah proses pelaporan pajak. Namun permasalahannya, sampai saat ini masih banyak keluhan dari para pengguna yang merasa kesulitan ketika menggunakan sistem e-Filing. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang berfokus pada kegunaan (usability) sistem serta pengukuran pengalaman pengguna (UX). Tujuannya agar dapat dilakukan upaya perumusan kebutuhan peningkatan kualitas sistem secara formal, khususnya terkait hal-hal yang berfokus pada pengembangan desain interaksi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan mixed-methods digunakan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner yang berisi instrumen hasil adaptasi User Experience Questionnaire (UEQ) dan pertanyaan terbuka terkait keluhan/permasalahan pengguna, analisis sistem saat ini, serta wawancara kontekstual dan pengerjaan skenario, dilakukan dalam tahap evaluasi awal, sebagai upaya penentuan kebutuhan perbaikan sistem e-Filing. Melalui evaluasi awal, diperoleh kategori normal untuk pengukuran UX dengan 280 responden, yang tentunya memiliki peluang peningkatan untuk mencapai kategori positif. Diperoleh pula nilai success rate untuk pengukuran usability dengan 15 narasumber yaitu 66%. Penelitian ini mengungkap 13 rumusan usulan solusi sebagai kebutuhan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem e-Filing, yang kemudian dirancang menggunakan pendekatan User-Centered Design menjadi suatu desain alternatif. Desain alternatif menyajikan usulan rancangan antarmuka baru sistem e-Filing, dalam bentuk high fidelity prototype. Desain alternatif diuji melalui usability testing dan pengisian UEQ oleh 15 partisipan tes. Melalui pengujian, diperoleh kategori positif untuk pengukuran UX dan nilai success rate untuk pengukuran usability yaitu 96%. Meskipun dari hasil pengujian diperoleh nilai yang sudah baik, namun tetap diperlukan kajian dan validasi lebih lanjut dengan berbagai pihak yang berkepentingan, terkait kelayakan implementasi dari desain alternatif yang diusulkan.

---

The implementation of e-Government has been promptly achieved in many of Indonesian government institutions, including the Directorate General of Taxes (DGT). DGT has successfully introduced five online transactional services; one of them is e-Filing system which is to facilitate the reporting or filing process of an annual tax return using online system and in real time. Essentially, e-Filing is designed to ease taxpayers to file their individual or corporate annual tax return. However in practice, many of taxpayers find e-Filing not user-friendly. Thus, this mix-method study was intended to carry out an evaluation on its system usability and a measurement on user experience (UX). This was intended to formally determine the need of improving the system quality, especially to develop a proper interaction design with attention to the needs of users. To determine the need of e-Filing system improvement, distribution of questionnaires containing adapted User Experience Questionnaire (UEQ) instrument and open questions related to user complaint/concern, current system analysis, and contextual interviews were conducted in the initial evaluation phase. The result of UX evaluation with 280 respondents in the initial evaluation phase was categorized as normal which certainly had the potential to be improved to achieve positive category. As for the usability testing result with 15 interviewees, it had 66% of success rate. This study revealed 13 proposed solutions as the needs to develop and improve the quality of e-Filling system which then designed using User-Center Design approach as an alternative design. The alternative design of e-Filling system proposed a new interface design in the form of high fidelity prototype. It was examined by employing usability testing which involved 15 participants to complete the UEQ. The result of UX evaluation of the alternative design was indicated in positive category and the result of usability test revealed that it had 96% of success rate. Despite the fact that the results of both evaluations are satisfying, further study and validation on the feasibility of the implementation of the proposed alternative design involving various stakeholders are still required."