Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian-perjanjian Bank Aceh Syariah sebelum adanya konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Penelitian ini terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan Bank Syariah yang berdampak pula pada penerapan dan pengalihan perjanjian-perjanjian Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Serta jika Bank Aceh Syariah tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku Pada Bank Syariah maka hal tersebut akan berdampak terhadap implikasi hukum yang akan diterapkan oleh pihak yang berwenang terhadap Bank Aceh Syariah.

---

This thesis discusses Bank Aceh Syariah Agreements prior to the conversion from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. This thesis uses the Normative Juridical research method which uses research by examining literature and related legislation and conducting interviews with informants related to this thesis. This study is related to agreements made by the Aceh Syariah Bank by enforcing the Sharia Bank laws and regulations which also have an impact on the application and transfer of Conventional Bank Aceh agreements to Bank Aceh Syariah. And if Bank Aceh Syariah does not apply the laws and regulations as it applies to Islamic banks, this will have an impact on the legal implications that will be applied by the authorities on Bank Aceh Syariah."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mendirikan Bank Syariah di Indonesia terutama mengenai kebijakan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Juga pembahasan lebih lanjut mengenai PT. Bank Aceh sebagai objek penelitian menggunakan kebijakan konversi dan implikasi hukum konversi tersebut. Bentuk penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum ini adalah untuk merekomendasikan bank umum konvensional yang ada di Indonesia bahwa terdapat cara lain untuk melakukan pembentukan Bank Syariah melalui mekanisme konversi sebagai alternatif untuk menggunakan cara yang lebih sederhana dan cepat dalam mendapatkan lisensi dan menjalankan perbankan syariah dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis explains about how to Establish sharia bank in Indonesia especially regarding the conversion policies of conventional bank to become sharia bank. Also discussed about why PT. Bank Aceh as the object of research used conversion policies and the legal implication of it. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research is to recommends conventional commercial bank in indonesia that there is any other way to conduct the establishment of Sharia Bank such as through the mechanism of conversion, as alternative to have simpler and faster way in getting the license and run the sharia banking with more varied financial scheme. "

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah dengan cepat mengakibatkan terpuruknya ekonomi dan kini bahkan telah menjadi krisis yang bersifat multidimensi karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik, dan sosial sekaligus. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa krisis tersebut berkembang menjadi lebih dalam akibat akumulasi rentetan misjudgment dan policy errors di bidang moneter dan . keuangan. Di sinilah orang mulai sadar bahwa sistem perbankan yang ada selama ini (konvensional / umum) mempunyai kelemahan yang sangat rentan terhadap situasi krisis seperti saat ini. Sehingga dicari suatu alternatif dalam sistem perbankan untuk dapat menyelamatkan dana yang disimpannya dan ada satu sistem perbankan lain yang bebas dari negative spread yang menjadi penyebab utama kerugian yang dialami oleh perbankan konvensional pada umumnya dan sistem perbankan tersebut adalah sistem perbankan syari'ah.Bank BNI. dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pengembangan bisnis ritel, telah menetapkan Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Manajemen dan Bisnis Bank BNI dalam menghadapi "Beyond 2000 Programs", yaitu pengembangan Proyek Cabang Syariah. Sesuai dengan Business Plan Unit Usaha Syariah, bahwa pada tahun 2002 akan dibuka 5 (lima) Kantor Cabang Syariah baru, untuk menambah 10 (sepuluh) Kantor Cabang Syariah yang telah dibuka terlebih dahulu pada periode tahun 2000 dan 2001. Salah satu di antaranya adalah di Banda Aceh, ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussallam.Dari penelitian awal yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah 01 Medan, diperoleh informasi bahwa masyarakat Banda Aceh kurang antusias untuk beralih dari bank konvensional ke Bank Syariah, dan memanfaatkan produk-produk Bank Syariah. Sehingga berdasarkan persepsi masyarakat tersebut, diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat untuk merubah persepsi masyarakat Banda Aceh dalam memanfaatkan produk-produk Bank Syariah. Usaha menetapkan strategi pemasaran tersebut dilakukan dengan menganalisis iingkungan pemasaran Kotamadya Banda Aceh, mikro dan makro, dan didukung pula oleh strategi promosi untuk me-repos/s/benak masyarakat."

"Pada tanggal 31 Desember 2018. Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang mewajibkan penyelenggaraannya berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan ini berdampak pada industri perbankan di Aceh yang meliputi pembiayaan dan pendanaan. PT Bank BRI Tbk Aceh telah memutuskan untuk mengubah seluruh portofolionya menjadi anak perusahaan berdasarkan prinsip syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk. Total potensi pembiayaan yang akan dikonversi sebesar Rp 11 triliun, segmen mikro memiliki porsi lebih besar dibandingkan segmen ritel, SME, dan konsumer, sekitar Rp 5,77 triliun. Ketika konversi pembiayaan mikro terjadi, risiko yang mempengaruhi proses bisnis harus dihindari. Penelitian ini menganalisis risiko bisnis konversi pembiayaan mikro PT Bank BRIsyariah Tbk di wilayah Aceh dengan mengembangkan analisis risiko berdasarkan ISO 31000 menggunakan metode risk and self control assessment. Hasil penelitian menunjukkan ada 20 risiko. Risiko dikategorikan ke dalam 5 kategori risiko utama, yaitu operasional, reputasi, strategis, kredit, dan kepatuhan. Hasil analisis risiko diketahui risiko tinggi dan memiliki prioritas utama dalam penanganannya adalah risiko operasional, perbedaan kapasitas data, server, sistem core banking, fitur aplikasi internal yang belum sempurna dan terbatas serta risiko strategis yang terkait pada perbedaan analisis keuangan, ketentuan jaminan, dan kebijakan.

---

On December 31, 2018. Aceh government stipulated Qanun Aceh No.11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions in Aceh which required its operations to be based on Sharia principles. This regulation has an impact on banking industry in Aceh which includes financing and funding. PT Bank BRI Tbk Aceh has decided to convert its entire portfolio to subsidiary based on sharia principles, PT Bank BRIsyariah Tbk. Total potential financing to be converted is IDR 11 trillion, micro segment has a larger portion than the retail, SME, and consumer segments, about IDR 5.77 trillion. When the conversion of microfinance takes place, risks that affect business processes must be avoided. This study analyzes business risk of converting microfinance of PT Bank BRIsyariah Tbk in Aceh region to developing a risk analysis based on ISO 31000 using risk and self control assessment method. The results showed there were 20 risks. Risk is categorized into 5 main risk categories,operational,reputation,strategic,credit, and compliance. The results of the risk analysis show that risk is high and the main priority in handling it is operational risk,differences in data capacity,servers,core banking systems,imperfect and limited internal application features and strategic risks related to differences in financial analysis, guarantee provisions, and policies."

"Perbankan syariah memerlukan pengukuran kinerja atas pencapaian tujuan-tujuan syariah, selain perhitungan kinerja secara bisnis bank sebagaimana sistem konvensional. Perspektif maqaṣid syariah dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja bank syariah sesuai dengan tujuan dan karakteristik bank syariah. Merujuk pada konsep maqaṣid syariah Abu Zahrah yaitu Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl dan Maslahah, Mustafa Omar Mohammed dan timnya mengkonstruksikan model pengukuran kinerja yaitu Indeks Maqaṣid Syariah untuk menghitung pencapaian tujuan-tujuan syariah suatu bank syariah yaitu pendidikan, keadilan dan kesejahteraan. Data untuk penelitian menggunakan data laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan, situs web bank dan BPS serta konfirmasi data bank. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, penelitian kuantitatif deskriptif yang menghitung dan menganalisis kinerja syariah PT Bank Aceh Syariah sebagai BPD Syariah milik Pemerintah Daerah dengan basis maqaṣid syariah menggunakan model indeks maqaṣid syariah. Kedua, penelitian inferensia dengan pengolahan data menggunakan VAR/VECM untuk melihat kontribusi bank sebagai BUMD terhadap pembangunan daerah Aceh. Hasil penelitian ditemukan perkembangan indeks maqaṣid syariah PT Bank Aceh Syariah dari tahun 2016-2022 mengalami peningkatan. Tujuan membangun keadilan memiliki nilai terbanyak dalam menyumbang indeks maqaṣid syariah, disusul dengan tujuan memajukan kesejahteraan dan mendidik individu. Meskipun pencapaian indeks menunjukkan peningkatan, namun nilainya relatif rendah (posisi terakhir tahun 2022 sebesar 31,6678 dengan laju rerata sebesar 1,45%) mengindikasikan bahwa bank belum berfokus pada pencapaian kinerja syariah atau pencapaian tujuan-tujuan syariah belum menjadi concern bank. Pengolahan data VAR/VECM memperlihatkan adanya kausalitas satu arah antara Laba dengan PDRB. Kontribusi bank sebagai BUMD terhadap pembangunan ekonomi dengan lag variabel saling berpengaruh hingga tiga periode sebelumnya. Pemerintah Provinsi Aceh sebagai pemegang saham pengendali dapat menaruh perhatian lebih memadai atas pencapaian kinerja syariah PT Bank Aceh Syariah, sehingga keberadaan bank syariah bisa berdampak lebih luas kepada masyarakat termasuk pada pembangunan perekonomian daerah.

---

Islamic banking requires performance measurement on the achievement of sharia objectives. Apart from calculating the bank’s financial performance similar to the conventional bank performance system, the maqaṣid sharia perspective can be used as a measurement of performance of Islamic bank in accordance with the objectives and the characteristics of the bank. Referring to maqaṣid sharia concept of Abu Zahrah which formulates three objectives of Islamic bank, namely Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl, and Maslahah, the performance measurement model constructed by Mustafa Omar Mohammed et al, namely the Maqaṣid Sharia Index, can be used to calculate the achievement of sharia objectives; education, justice and welfare. The data for the research was collected from the financial report of the company’s annual reports, the bank’s official websites, and BPS as well as data confirmation from the bank. The research was conducted in two stages. The first one utilized descriptive quantitative research that calculates and analyzes the sharia performance of PT Bank Aceh Syariah as a BPD Sharia belonging to the Regional Government based on maqaṣid sharia using the maqaṣid sharia index. The second one utilized inferential research, in which the data was analyzed using VAR/VECM to see the bank’s contribution as a BUMD to the regional development of Aceh. The results show that the development of the maqaṣid sharia index of PT Bank Aceh Syariah from 2016 – 2022 has increased. The objective of building justice has the highest contribution to the maqaṣid sharia index, followed by advancing the welfare and educating individual objectives. Albeit the achievement index leans toward the increase, the relatively low value (last position in 2022 was 31.6678 with an average rate of 1.45%) indicates that the bank has not thoroughly focused on achieving sharia performance or achieving sharia objectives was not the main concern of the bank. The VAR/VECM data show that there was a one-way causality between profit and GRDP. The bank’s contribution as a BUMD to the economic development was not significant enough considering the delays in the previous three periods. The Aceh Provincial Government as the main shareholder should pay more attention to the achievement of sharia performance of PT Bank Aceh Syariah, so that the existence of sharia bank can have a wider impact on the community, including on the regional economic development."

"Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh titel daerah spesial, Aceh diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh unuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerahnya sendiri yang disebut sebagai Qanun Aceh. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Aceh baru saja mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Qanun ini, Pemerintah Daerah Aceh memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Syariah bagi seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh. Pada dasarnya, Qanun ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh Lemabga Keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan menggunakan dasar Prinsip-Prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini, implikasi serta konsekuensi hukum dari keberadaan Qanun ini akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodie penelitian hukum normatif dengan tipe analisis deskriptif, yang akan menggunakan data yang diambil dari hasil penelitian dokumen-dokumen terkait dan materi-materi kepustakaan, serta melalui beberapa wawancara terhadap narasumber terkait. Maka dari itu, seluruh Bank di Aceh wajib beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebelum tanggal 4 Januari 2022, atau dengan kata lain, seluruh kegiatan finansial dan kegiatan perbankan secara konvensional tidak diperkenankan untuk beroperasi lagi di Aceh setelah tanggal 4 Januari 2022. Pada saat ini, terdapat beberapa Bank di Aceh yang masih melaksankan kegiatan perbankannya secara konvensional. Sebagai akibat dari adanya kewajiban bagi seluruh Bank untuk beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagaima tertera dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh Bank di Aceh wajib menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan gagasan yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis kegiatan perbankan di Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

---

As one of the regions in Indonesia which obtain the title of special region, Aceh is given the authority by the central government to regulate and manage its own regional affairs as given through Law No. 11 Year 2006 regarding the Aceh Government. In regard to the management of its own regional affairs, there is an authority given for the Government of Aceh to promulgate and enact its own regional regulation called Qanun Aceh. In relation to this, the Government of Aceh has recently enacted Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions. Through this Qanun, the Government of Aceh provides comprehensive regulations on the implementation of Sharia Principles for all Financial Institutions operating in Aceh. In essence, the enactment of this Qanun gives rise to the obligation for all Financial Institutions in Aceh to operate in accordance with the Sharia Principles. In regard to this, the implications on the enactment of this Qanun, as well as the legal consequences for Banks operating in Aceh in fulfilling such obligation will be analysed further. This research will use the normative legal research method with a descriptive analysis type of research, which uses data taken from the examinations of relevant documents and library materials, as well as the conduct of several interviews.  In essence, all Banks in Aceh shall be operating based on the Sharia Principles by January 4, 2022, or in other words, no Conventional-Based financial or banking activities shall be operating in Aceh after January 4, 2022. At the moment, there are still several Conventional-Based banking activities conducted by Conventional Banks in Aceh. Due to the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions, then those Banks need to adjust themselves with the applicable regulation. In this research, there are several suggestions that might be conducted by each types of Banking activities existing in Aceh in implementing the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions.Keywords: Qanun Aceh, Sharia Bank, Conventional Bank, Sharia Principles, Banking Law"

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."