Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir secara serta-merta, melainkan harus dimohonkan ke PTUN. Sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hakim memeriksa permohonan fiktif-positif yang dapat terlihat dalam pertimbangan putusannya, dan bagaimana hakim seharusnya memberikan putusan terhadap permohonan fiktif-positif. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis 57 (lima puluh tujuh) putusan permohonan fiktif-positif dari PTUN Jakarta selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018, penelitian ini mendapatkan simpulan adanya 8 (delapan) unsur yang akan dipertimbangkan oleh hakim di PERATUN dalam memeriksa permohonan fiktif-positif. Hakim di PERATUN sebagai ujung tombak perwujudan tujuan hukum, harus diberikan kebebasan untuk mewujudkan keadilan dalam putusannya sebagaimana diamanatkan oleh SEMA 1/2017 dengan menerapkan pemikiran Gustav Radbruch untuk memprioritaskan keadilan sebagai tujuan hukum dalam memutus permohonan fiktif-positif yang diperiksanya (spannungverhaltnis). Namun demikian, kebebasan hakim untuk mewujudkan keadilan dalam memeriksa permohonan fiktif-positif dibatasi hanya untuk tindakan atau keputusan tata usaha negara yang memberikan hak kepada pemohonnya.

---

Law on Government Administration has enacted fictious-approval as relation and communication concept between the citizens and the government, by not doing anything to a request submited by the citizen within determined period of time, will be considered as government`s approval to such request. However, governments approval by fictious-approval will not automaticly be held, it shall be requested to the Administrative Court. As a normative legal research with prescriptive research typologies, this reseach tries to explore how the judge in administrative court examine petition for fictious-approval which can be observed in their legal consideration of the verdict, and how should the judge give verdict on petition for fictious-approval. Using qualitative research methods by observing into 57 (fifty seven) verdicts on petition for fictious-approval issued by Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018, this research concludes that there are 8 (eight) elements which be considered by judges in the Administrative Court in examining petition for fictious-approval. The judge in the Administrative Court as the center of investigation shall be given a freedom to persue justice in their decision as mandated by SEMA 1/2017 to apply Gustav Radbruchs principle in order to prioritize justice as a legal objective in every case which examined (spannungverhaltnis). However, the freedom of judges to ensure justice in examining petition of fictitious-positive shall also be limited to actions or state administrative decisions that give rights to the citizen."

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang menjadi dasar pembatalan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 569 K/TUN/2019 jo. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini belum tercermin secara sempurna, dikarenakan di dalamnya masih terdapat pelanggaran pada aspek formal dan substansial dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai hasil tanggapan persetujuan atau penolakan tersebut berperan sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati dan cermat dalam memberikan penilaian, serta perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran aspek prosedural dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

---

A Regional Notary Honorary Council Decree with inconsistent answers on the basis of the same object, subject, and application from the Investigator will certainly has fatal legal consequences for the notary and other related parties. This is because the Decree itself should always have a consistent answer in order to achieve legal certainty. The issues raised in this study are regarding the role of the Regional Notary Honorary Council in relation to the issuance of its Decree, as well as the violation of substantial and formal aspects in it, which became the basis for the cancellation of the Decree based on the Verdict Number 569 K/TUN/2019 jo. Verdict Number 13/G/2018/PTUN-TPI. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used along with an explanatory research type. The result of the analysis in this study is that the role of the Regional Notary Honorary Council in this case has not been perfectly reflected, because apparently there are still some violations in the formal and substantial aspects of the State Administrative Court. This happens even though, the issuance of the Regional Notary Honorary Council Decree as a result of the approval or rejection response plays a very important role as a form of legal protection for Notaries. Thus, the advice that can be given is that the Notary Honorary Council can provide more mature, and careful considerations in providing assessments, as well as the need for more in-depth judges considerations by not ignoring violations of the procedural aspects in State Administrative Courts. "

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."

"ABSTRAKPada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadapNotaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menterimembentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala DepartemenHukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalammenyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada padaPemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenangpengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari MajelisPengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota,Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi danMajelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yangdilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris,dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawasdiharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis iniantara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawaspusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negaradapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakanmetode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasilpenelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyaikekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentiansementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis PengawasNotaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan TataUsaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karenaMajelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyaikewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksiyang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACTBasically who has the authority to supervise and examination of the Notaryis the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the SupervisoryCouncil of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department ofJustice has the task to assist the President in performing government affairs in thefield of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary tothe Government , so relating to the way the government have the authority to control .Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Councilcomposed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) inthe District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) atthe Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) inJakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted bythe Supervisory Council which would have included elements of Notaries, Whileother elements are external elements that represent the academic world , government ,and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected toprovide synergies supervision and inspection of the objective. Above backgroundabove problems can be formulated in this thesis include power 1.How bindingsanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State AdministrativeCourt to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the abovemethod then permaslahan normative research the research results obtained followingthe decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in theevent of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary NotarySupervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of theCentral Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or BoardPosition TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessmentrelating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against theconcerned Notary ."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge."

"Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni meneliti mengenai asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum perburuhan khusunya mengenai pengupahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen-dokumen berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sehingga para pihak yang berwenang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan penetapan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini memberikan saran bagi para pihak terkait untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum dapat ditegakkan bagi para pihak.

---

The Provincial Minimum Wage is determined annually with provisions that must be complied with. If not, it will result in the objective of setting the minimum wage not being met. This research will focus on the procedures for determining the DKI Jakarta Governor's Decree regarding the 2022 DKI Jakarta Provincial Minimum Wage. This research will also discuss the enforceability of the DKI Jakarta Governor's Regulation concerning the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage 2022 through an analysis of the decision of the Jakarta Administrative Court Number 11/ G/2022/PTUN.JKT and decision of the High Administrative Court of Jakarta Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT. The research method used in this study is a juridical-normative approach, namely examining the principles and elements contained in laws and regulations related to labour law, especially regarding wages. This study uses secondary data obtained from literature and related documents in analyzing the problem formulation. The results of this study show that the provisions for setting the Provincial Minimum Wage have been regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages so the authorities must implement provisions related to setting the minimum wage by these regulations. This research provides advice for related parties to implement applicable laws and regulations so that legal certainty can be upheld for the parties"

"Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan hukum acara tata usaha militer.

---

This thesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision. Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore, it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military administration law.

"

"Peradilan tata usaha negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada warga negara yang ingin mencari keadilan di bidang tata usaha negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi suatu tantangan apabila dihadapkan dengan tujuan diadakannya suatu peradilan yaitu adanya suatu kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan dapat disebabkan oleh beberapa masalah dalam penerapannya, yaitu masalah eksekusi melalui mekanisme pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan, masalah eksekusi melalui mekanisme pembayaran uang paksa, masalah eksekusi melalui mekanisme sanksi administratif, masalah eksekusi melalui pengumuman pada media massa, dan masalah eksekusi melalui pemberitahuan kepada presiden. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam eksekusi putusan PTUN, yaitu ketiadaan peraturan pelaksanaan dalam penerapan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, amar putusan hakim, dan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Pengadilan TUN. Dampak tidak dilaksanakannya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu , Pengadilan tata usaha negara menjadi kehilangan kewibawaan, karena putusan-putusan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan, timbulnya ketidakpercayaan terhadap pengadilan tata usaha negara, dan tidak adanya kepastian hukum.

---

State Administrative Court is aimed at providing law certainty and protection to the citizens that are looking for justice in state administrative area. The verdict of State Administrative Court can only be implemented when it has already been legally enforceable. The obstacle and problems in the legally enforceable verdict implementation becomes a challenge when it come to the purpose of the undertakings of a court which is a legal certainty, legal protection, and justice for justice seekers. The Verdict of State Administrative Court which cannot be implemented is caused by some problems in the implementation, that is execution issue through the mechanism of the questioned State Administrative Verdict revocation, execution through the payment of forced money, execution issue through administrative sanction mechanism, execution issue through notification to president.

Based on analysis; what is undertaken in this writing, it is concluded that there are several factors influencing in the execution of State Administrative Court?s verdict, that are the absense of implementation regulation in the application of forced money payment sanction and administrative sanction, the ruling of the judge, and compliance of the Court officers on the Court's verdict. The impact of non-performance of the legally forceable State Administrative Court's Verdict is that the Court becomes losing its prestige, since the produced verdicts are unenforceable, distrust to the court, and there is no legal certainty."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga sering memunculkan persinggungan yuridiksi mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimanakah konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dan problematika apakah yang ditimbulkan di Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus dalam penelitian ini, ditemukan bahwa konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan hukum publik untuk mengantarkan pemerintah dalam melakukan hubungan perdata sehingga dianggap melebur ke dalam tindakan perdata. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ternyata masih ada sengketa administrasi diselesaikan di Pengadilan Negeri. Untuk itu ke depan, tidak ada lagi sengketa administrasi yang diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri dan seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan restrukturisasi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara melalui revisi Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara demi mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

ABSTRACT

This research departs from the obscurity problem of the concept of State Administrative Decision which is a civil law action regulated in article 2 letter a of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts as competent competencies, while in practice, in accordance with the demands of law enforcement and the community often raises jurisdiction over trial between the State Administrative Court and the General Courts. This research has a problem statement about the decision of the concept of State Administration which is the Act of Civil Law and what problems are caused in the State Administrative Court. Based on the normative juridical research method using invitational, comparative, and case studies in this study, it was found in the concept of State Administrative Decision which is a civil law action that is a government action carried out based on community law to deliver the government in making relations merging into action civil. Thus it can be seen that it turns out that there are still administrations that are settled in the District Court. For that going forward, there will be no more administrative disputes needed and tried in the District Court and in accordance with the development of the community and the necessary regulations will be carried out restructuring the absolute coordination of the State Administrative Court through the revision of the State Administrative Court Law to create a justice system integrated, simple, fast and light.

"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor (bank) atas batalnya hak atas tanah yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perlindungan hukum bagi kreditor (bank) diperlukan karena bank sebagai lembaga keuangan mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah) muncul setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996. Obyek Hak Tanggungan suatu ketika dapat menjadi obyek perkara di pengadilan yang dalam keputusannya nanti dapat merugikan pihak kreditor (bank). Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya. Kemudian apa yang dapat dilakukan bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek hak tanggungan dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi analisis, dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun didalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maupun UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya, namun karena bukan lagi sebagai kreditor preferen maka dilindungi oleh Pasal 1131 KUH Perdata kedudukannya sebagai kreditor konkuren dan perlindungan tidak hapusnya utang yang dijamin (Pasal 18 Ayat (4) UU Hak Tanggungan). Kemudian upaya yang dapat dilakukan Bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek Hak Tanggungan dibatalkan oleh pengadilan yaitu: (a) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti sampai utangnya lunas; atau (b) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan fidusia sebagaimana diatur menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau (c) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

---

This thesis discusses the legal protection for creditor (bank) for the cancellation of the land rights which made security right on land object. The main function of the bank is as collector and distributor of public funds. Legal protection for creditor (bank) necessary because the bank as a financial institution managing public funds in the form of deposits in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms of it. A wide range of services and amenities offered by banking institutions to be one of the main attraction for the public users of banking services. Bank as one of the business entity that provides lending money to the community in credit requires the submission of credit guarantees by the loan applicant. Security right on land is a guarantee of the object is not moving material (soil) emerged after the enactment of Law Nu. 4 of 1996 dated 9 April 1996. One time security right on land object can be an object of the court case in which the decision later can be detrimental to the creditor (bank). From this background, the author will examine how legal protection for creditor (bank) to the object of security right on land certificate canceled. Then what can be done by bank to satisfy the principle of collateral in the banking system after a land certificate of security right on land object overturned by the court. This thesis is a research method of description analysis, through literature research and interview to interested parties.

The result obtained are even in the Law Nu. 7 of 1992 and Law Nu. 10 of 1998 does not regulate legal protection for creditor (bank) on the object that was canceled encumbrance certificate, but, because it is no longer a priority creditor so it is protected by Civil Code Section 1131which equated his position as a creditor and the abolishment of protection not secured debt (Article 18 Paragraph (4) Security Right On Land Act). Then attempt to do the bank to meet the principles of collateral in the banking system after the land certificate of security right on land is overturned by the court, namely: (a) ask the debtor to provide substitute collateral untill the debt is paid off; or (b) require the debtor to provide fiduciary assurance as stipulated by Law Nu. 42 Year 1999 on Fiduciary; or (c) ask the borrowers to provide collateral lien as provided in Chapter XX Book II Civil Code Article 1150 to Article 1160."