Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAK

<

Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"

"Penelitian menempati peran strategis dalam rangka memajukan peradaban suatu bangsa. Kinerja penelitian menjadi salah satu indikator bagi pembangunan bidang kesehatan. Salah satu ukuran kinerja riset nasional adalah Skor SINTA. Berdasarkan Skor SINTA, kinerja dosen Poltekkes Kemenkes masih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2021, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan menetapkan kebijakan berupa SK Nomor HK.02.03/I/6190/2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes, yang menetapkan kegiatan penelitian dalam 2 kategori dan 7 skema serta dikelola melalui Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan implementasi kebijakan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain non eksperimental melalui pendekatan crossectional. Teknik pengumpulan data melalui survei dengan instrumen kuesioner, kemudian diperkuat dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhubungan signifikan dengan kinerja penelitian (pvalue <0,05). Variabel Struktur organisasi dan karakteristik organisasi pelaksana tidak berhubungan dengan kinerja penelitian dosen (p-value =0,086); variabel hubungan antar organisasi, variabel sumber daya, serta variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berhubungan secara signifikan dengan kinerja penelitian dosen (p-value<0,05). Sementara itu, variabel disposisi atau sikap para pelaksana merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes (AOR 1,443; 95%CI: 1,25 – 1,67). Sekalipun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif ada variabel yang tidak berhubungan signifikan, namun berdasarkan konfirmasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen seluruh variabel implementasi kebijakan berhubungan dengan kinerja penelitian. Kurangnya kemampuan dosen dalam manajemen waktu dan menghasilkan penelitian, rendahnya komitmen untuk melakukan pemutakhiran data Sinta, serta anggaran penelitian yang relatif kecil, berisiko menyebabkan kinerja penelitian menjadi rendah. Oleh karena itu, Ditjen Nakes diharapkan dapat meningkatkan anggaran penelitian; memfasilitasi upaya Poltekkes menjadi BLU; serta menyusun roadmap pelatihan dan pembangunan jejaring penelitian.  Poltekkes proaktif melengkapi kebijakan turunan dan melaksanakan pendampingan. Dosen diharapkan juga dapat berkomitmen menempatkan kegiatan penelitian sebagai prioritas utama; mengikuti kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan sebaik-baiknya; meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui multi-metode dan multimedia, serta kegiatan diskusi dengan sesama peneliti; meningkatkan kualitas penelitian dan publikasinya dan proaktif untuk mencari sumber pendanaan lain di luar BOPTN.

---

Currently, research performance is one of the indicators for development progress, including development in the health sector. One measure of national research performance is the SINTA Score. Based on the SINTA score, the performance of Health Polytechnic of the Ministry of Health Lecturers is still low when compared to other tertiary institutions. For this reason, in 2021, the Head of the Board for  Development and Empowerment of Human Resources for Health set a policy in the form of Decree Number HK.02.03/I/6190/2021 concerning Guidelines for Research and Community Service at the Ministry of Health's Polytechnic. This policy has been implemented since 2021. This study aims to analyze the relationship between policy implementation and the research performance of the Ministry of Health Polytechnic lecturers. This research is a quantitative study with a non-experimental design through a cross-sectional approach. Data collection techniques through surveys with questionnaire instruments, then strengthened by in-depth interviews and document review. The results showed that policy implementation had a significant relationship with research performance (p-value <0.05). Variable organizational structure and characteristics of implementing organizations are not related to lecturer research performance (p-value = 0.086); inter-organizational relationship variables, resource variables, and social, economic, and political environmental variables, are significantly related to lecturer research performance (p-value <0.05). Meanwhile, the variable disposition or attitude of the executors is the most dominant variable related to the research performance of lecturers at the Ministry of Health Polytechnic (AOR 1.443; 95% CI: 1.25 – 1.67). Even though based on the results of quantitative research there are variables that are not significantly related, but based on confirmation through in-depth interviews and review of documents all variables of policy implementation are related to research performance. The lack of lecturers' ability to manage time and produce research, the low commitment to updating Sinta's data, and the relatively small research budget, have the risk of causing low research performance. Therefore, the Directorate General of Health is expected to increase the research budget; encourage Poltekkes to become BLU; as well as preparing a training roadmap and building a research network. Poltekkes proactively complements derivative policies and provides assistance. Lecturers are also expected to be able to commit to placing research activities as a top priority; participate in socialization capacity-building activities as well as possible; increase capacity independently through multi-methods and multimedia, as well as discussion activities with fellow researchers; improve the quality of research and publications and be proactive in seeking other sources of funding outside of BOPTN."

"Inovasi merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing bangsa. Kebijakan Pendanaan Riset Molina merupakan salah satu pengungkit di dalam mendorong inovasi di sektor strategis untuk menciptakan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pendanaan riset Molina ditinjau dari aspek isi dan konteks kebijakan berdasarkan kerangka Grindle (1990). Kajian ini menggunakan soft systems metodhology based action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) dengan mengambil rujukan penelitian pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga yang menerima mandat untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemilihan SSM dilakukan karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan human activity sistems yang melibatkan banyak stakeholder. State of the art penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian implementasi kebijakan pendanaan khususnya di sektor strategis dengan mennggunakan Soft Systems Methodology based Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembelajaran yang berlangsung secara systematically desirable and culturally feasible untuk mewujudkan keunggulan bersaing bangsa melalui inovasi di riset Molina. Proses pembelajaran di dalam implementasi kebijakan pendanaan riset Molina bukan hanya sebagai sebuah proses administrasi tetapi juga proses politik. Implementasi kebijakan pendanaan sebagai content of policy implementation merekomendasikan perlunya ada kepastian hukum terkait dengan pendanaan di sektor strategis ini agar keberlangsungan program dapat terjaga mengingat sektor ini membutuhkan biaya sangat besar dan juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sedangkan dari sisi context of policty implementation membutuhkan adanya kepastian hukum di level nasional dan keberadaan lembaga riset nasional yang menaungi berbagai riset strategis.

---

One of competitiveness source is innovation. Policy of Molina Funding Research is one of strategic leverages in triggering innovation to create competitiveness. This research intends to analyze the implementation of Molina funding researh policy seen from the content and context of a policy implementation based on Grindle framework (1990). This study used soft systems metodhology based on action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) with the references from Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) as an institution that received a mandate to carry out this policy. The selection of SSM is based on the consideration that the implementation of the policy is seen as a human activity system, which involves many stakeholders. State of art of this research is to mend the implementation of funding policy, specifically in the strategic sector, by using Soft Systems Methodology based Action Research.

The result showed that there was a learning process which was systematically desirable and culturally feasible to actualize the excellence of nation?s accomplishment through innovation in Molina research. Learning process in the implementation of funding policy of Molina research does not only contain administrative but also political process. Implementation of funding policy as a content of policy implementation reccommends for legal certainty to be involved, related to funding in strategic sector so that this program will last longer, considered tha fact that this sector requires a lot of funding as well as involves several stakeholders. Meanwhile seen from context of policy implementation, it requires a legal certainty to be involved in national level and a national research institution that perform strategic researchs to exist."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Kebijakan Kurikulum Merdeka ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pedoman Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dengan tujuan mengatasi learning loss. Learning loss merupakan ketertinggalan hingga hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari siswa yang mana learning loss pada siswa SMAN di Jakarta Utara dipicu oleh tingginya tingkat putus sekolah serta dominasi latar belakang ekonomi tidak mampu, yang secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka belajar pada SMAN di Jakarta Utara dalam mengatasi Learning Loss berdasarkan perspektif Guru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode yang digunakan adalah kualitatif post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan perspektif guru dinilai mampu mengatasi learning loss. Hasil capaian belajar siswa mengalami peningkatan selama menggunakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas, adanya koordinasi, dan terdapat buku pedoman bagi guru untuk mengajar. Guru memahami dan mendukung implementasi dalam mengatasi learning loss melalui adanya upaya pemberian metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yakni belum sepenuhnya guru ingin belajar serta kurangnya jumlah guru dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi learning loss pada SMAN Jakarta Utara. Rekomendasi yang diberikan yakni memperkuat koordinasi dan sinergitas Kemendikbud Ristek, Sudin Jakarta Utara, hingga guru SMAN untuk menyelenggarakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak (PPPK), melaksanakan kolaborasi antar sekolah untuk mengatasi keterbatasan guru, dan mengoptimalkan penggunaan PMM dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

---

The Merdeka Curriculum Policy is established based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology with guideline Number 262/M/2022, amending the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 56/M/2022 on Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery, with the aim of addressing learning loss. Learning loss refers to the lag or loss of knowledge and skills previously acquired by students, which in the case of students at SMAN in North Jakarta is triggered by high dropout rates and the dominance of economically disadvantaged backgrounds, significantly affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum Policy at SMAN in North Jakarta in overcoming Learning Loss from the perspective of teachers using the public policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975). The method used is qualitative post-positivist with deep interview data collection techniques and literature studies. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum Policy from the perspective of teachers is considered effective in addressing learning loss. Student learning outcomes have improved during the use of the Merdeka Curriculum. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy has clear standards and goals, coordination, and there are teaching guidelines for teachers. Teachers understand and support the implementation in addressing learning loss through efforts to provide teaching methods and materials according to student needs. However, there are some aspects that need attention, namely that not all teachers are fully willing to learn and there is a shortage of teachers in implementing the Merdeka Curriculum policy to address learning loss at SMAN in North Jakarta. The recommendations given are to strengthen coordination and synergy between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the North Jakarta Education Office, and SMAN teachers to conduct the recruitment of Government Employees with Contract Agreements (PPPK), carry out collaboration between schools to address teacher shortages, and optimize the use of PMM in implementing the Merdeka Curriculum policy."

"Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah melalui beberapa program seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah menaikkan persentase penduduk usia produktif yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 27,4% pada 2008 hingga 36% pada 2017. Selain secara kuantitas/akses, pemerintah juga melakukan pemerataan kualitas sekolah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan kurikulum dan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Kemendikbud. Di tahun tersebut pula, DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan menerapkan jalur lokal berbasis zona/rayon untuk PPDB SMA Negeri 2013, yang biasa juga disebut dengan sistem zonasi. Penelitian ini mencoba melihat efek kebijakan jalur lokal di DKI Jakarta dengan metode difference in difference, menggunakan SMA Negeri sebagai kelompok treatment dan SMA Swasta sebagai kelompok control. Output yang dilihat adalah ujian nasional (UN), dengan UN 2015 sebagai output sebelum zonasi dan UN 2016 sebagai output setelah zonasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan lebih besar dari tahun 2015 ke 2016 pada hasil UN SMA Negeri dibandingkan SMA Swasta, menggunakan metode difference in difference secara reguler dan random effect. Penelitian ini juga mennunjukkan adanya hubungan positif dari input yakni nilai UN SMP di zona sekitarnya 3 tahun lalu, serta hubungan negatif dengan kepadatan wilayah di sekitar sekolah. Namun apabila dilihat terpisah antara jurusan IPA dan IPS, terlihat bahwa jurusan IPA di SMA Negeri tidak mengalami penurunan lebih besar yang signifikan dibandingkan dengan SMA Swasta, serta jurusan IPA juga tidak terpengaruh oleh faktor input.

---

Education in Indonesia continues to experience changes in both quantity and quality. The government through several programs such as 12-year compulsory education, School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), has increased the percentage of the productive age population who graduated from High School (SMA) from 27.4% in 2008 to 36% in 2017. In addition to quantity/access, the government also equalizing quality of schools. In 2013, there was a change in the curriculum and the abolition of International Standard Schools (RSBI) status by the Ministry of Education and Culture. In the same year, Jakarta through The Education Board implemented a zone/rayon-based local admission for the 2013 High School Admission (PPDB), which is also known as the zoning system. This study tries to know the effects of local admission policy in DKI Jakarta with the difference in difference method, using Public High Schools as a treatment group and Private High Schools as a control group. The indicator used for measuring output is the national exam (UN), with the 2015 UN as the output before zoning and the 2016 UN as the output after zoning. Results of this study indicate that in general there was a greater decline from 2015 to 2016 in the Public High School’s UN result compared to its counterpart, using the difference in difference method regularly and random effects. This study also showed that there is a positive relationship with the input factor, using average UN SMP score in the surrounding zone 3 years ago as an indicator, and the negative relationship with the density of the area around the school. However, when viewed separately between the Natural Science and Social Sciences major, it can be seen that the Natural Science major in Public High Schools didn’t experiencing a significantly greater decline compared to Private High Schools, and weren’t affected by input factors.

"