Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Identifikasi risiko mortalitas pasien non bedah yang masuk ke ruang gawat darurat sangat penting dilakukan karena banyaknya pasien yang datang dengan berat penyakit bervariasi. Rapid Emergency Medicine Score (REMS) dikembangkan untuk memprediksi mortalitas pasien secara cepat sehingga dapat membantu dokter membuat keputusan klinis berdasarkan data yang objektif. Perbedaan karakteristik pasien di Indonesia dapat memengaruhi performa skor tersebut, sehingga perlu dilakukan validasi sebelum sistem skor tersebut digunakan. Tujuan: Menilai performa kalibrasi dan diskriminasi REMS dalam memprediksi mortalitas pasien gawat darurat non bedah di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (IGD RSCM). Metode: Penelitian ini merupakan studi kohort prospektif dengan subjek pasien non bedah yang masuk ke IGD RSCM pada bulan Oktober-Desember 2012. Usia, suhu tubuh, mean arterial pressure, denyut jantung, frekuensi pernapasan, saturasi oksigen perifer, dan Glasgow coma scale dinilai saat pasien masuk ke IGD untuk penilaian REMS. Luaran dinilai saat pasien keluar dari RSCM (hidup atau meninggal). Performa kalibrasi dinilai dengan plot kalibrasi dan uji Hosmer-Lemeshow. Performa diskriminasi dinilai dengan area under the curve (AUC). Hasil: Sebanyak 815 pasien non bedah masuk ke IGD RSCM selama penelitian. Terdapat 741 (90,9%) pasien yang berhasil diikuti sampai terjadi luaran dengan angka mortalitas sebanyak 145 pasien (19,57%). Plot kalibrasi REMS menunjukkan koefisien korelasi r = 0,913 dan uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan p = 0,665. Performa diskriminasi ditunjukkan dengan nilai AUC 0,77 (IK 95% 0,723; 0,817). Simpulan: Rapid Emergency Medicine Score memiliki performa kalibrasi dan diskriminasi yang baik untuk memprediksi mortalitas pasien non bedah yang masuk ke IGD RSCM.

---

Background: Identifying the mortality risk of nonsurgical emergency department (ED) patients is essential as a consequence of increasing number of attendence with diverse severity of disease. Rapid Emergency Medicine Score (REMS) was developed to predict patient?s mortality rapidly, therefore it can help doctors to make clinical decision based on objective data. Difference in characteristic of patients in Indonesia may influence the score?s performance, therefore validation of REMS is needed before applying this scoring system in Indonesia.

Objective: To evaluate calibration and discrimination of REMS in predicting mortality of nonsurgical ED patients in Cipto Mangunkusumo Hospital.

Methods: This is a prospective cohort study of nonsurgical patients who attended to ED of Cipto Mangunkusumo Hospital in October-December 2012. Age, body temperature, mean arterial pressure, heart rate, respiratory rate, peripheral oxygen saturation, and Glasgow coma scale were obtained when the patient was arrived at emergency room to perform the calculation of REMS. Outcome was assessed when patients were discharge from the hospital (alive or dead). Calibration was evaluated with calibration plot and Hosmer-Lemeshow test. Discrimination was evaluated with area under the curve (AUC).

Results: A total of 815 nonsurgical patients attended to ED of Cipto Mangunkusmo Hospital during the study. As many as 741 (90.9%) patients were followed through the outcome. Mortality was observed in 145 patients (19.57%). Calibration plot of REMS showed r = 0.913 and Hosmer-Lemeshow test showed p = 0.665. Discrimination was shown by ROC curve with AUC 0.77 (95% CI 0.723; 0.817).

Conclusion: Rapid Emergency Medicine Score showed a good calibration and discrimination in predicting mortality of nonsurgical emergency department patients in Cipto Mangunkusumo Hospital."

"Malaria merupakan masalah kesehatan di Indonesia dengan angka kematian tinggi. Untuk menurunkan angka kematian, masyarakat perlu mengetahui pertolongan pertama pada malaria. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pertolongan pertama pada malaria. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bayah. Desain penelitian adalah cross-sectional. Data (total sampling) diambil tanggal 16-18 Oktober 2009 dengan mewawancarai responden dan pengisian kuesioner.Hasilnya menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat yang tergolong baik adalah 6 orang (5,7%), cukup 30 orang (28,3%) dan kurang 70 orang (66%). Umumnya masyaraka mendapat informasi dari 1 sumber (79,2%) dan sumber informasi paling berkesan adalah media elektronik (52,8%). Responden perempuan 88 orang (83%) dan laki-laki 18 orang (17%), usia 18-34 tahun 75% dan > 34 tahun 25%. Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna (p > 0,05) antara tingkat pengetahuan dengan usia, jenis kelamin, sumber informasi dan tingka pendidikan.Terdapat perbedaan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan pekerjaan (p < 0,05). Disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pertolongan malaria berhubungan dengan pekerjaan, namun tidak berhubungan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah sumber informasi dan sumber informasi paling berkesan.Malaria is a public health problem in Indonesia because of its high mortality rate. To reduce the mortality rate, public should understand first aid on malaria. This study aimed to determine public knowledge regarding first aid on malaria. This cross-sectional study was conducted on 16-18 October 2009 in Bayah District. Data was collected by interviewing the respondents by filling questionnaires.

The results showed 6 people with good knowledge (5,7%), 30 people with fair knowledge (28,3%) and 70 people with poor knowledge (66%). Generally, public received only from one source of information about malaria (79.2%) and the most impressive source of information is the electronic media (52.8%). Female respondents are 88 in total (83%) and 18 are men (17%), 75% aged 18-34 years and 25% respondents are > 34 years. Kolmogorov-Smirnov test showed no significant differences between the level of knowledge by age, gender, source of information and education level.

There are significant differences between the level of knowledge to the job (p <0.05). Inferred level of public knowledge about malaria-related rescue work,but not related to age, sex, educational level, number of sources of information and the most impressive information sources."

"Kemunculan MDR-TB menghambat program pemberantasan TB dan berakibat pada meningkatnya angka kematian dan beban control TB. Tempat pengobatan TB, termasuk riwayat pengobatan, sangat mungkin merupakan predictor MDR-TB yang kuat. Tujuan dari studi ini ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis tempat pengobatan TB primer sebagai salah satu factor yang mungkin berkontribusi dalam perkembangan TB menjadi MDR-TB. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Desember 2009 hingga Agustus 2010. Mengguanakan metode cross-sectional, data didapatkan melaui wawancara mendalam dengan 50 pasien MDR-TB yang sedang mendapatkan pengobatan di klinik MDR-TB RS Persahabatan. Dalam jumlah besar pasien MDR-TB mendapatkan pengobatan di puskesmas (38%) dan dokter praktik pribadi (28%). Tidak ditemukan adanya assosiasi antara tempat pengobatan TB pertama dan kepatuhan pasien sedangkan assosiasi terlihat antara tempat pengobatan TB pertama dan peresepan obat gratis.

---

The emergence of MDR-TB hampers TB eradication program which resulted in high fatality rate and increase burden of TB control. TB treatment place, including history of treatment, might be a strong predictor of MDR-TB. The purpose of this study is to identify and analyze primary TB treatment place as the contributing factor that may lead to the development of TB towards MDR-TB. The data collection was done from December 2009 to August 2010 at Persahabatan Hospital. Using cross-sectional method, data is obtained through thorough interview of 50 MDR-TB patients undergoing treatment in MDR-TB Clinic in Persahabatan Hospital. Large proportion of MDR-TB patient received their primary TB treatment at puskesmas (38%) and private Practice (28%). It is found that there is no association between primary TB treatment place and patient compliance while association appears between primary TB treatment place and free drug prescription."

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"ABSTRAKKeadaan darurat bisa diartikan dalam beberapa definisi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan konteks kejadiannya. Akan tetapi pada dasarnya semua mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan baik manusia maupun mahluk hidup lain, serta menimbulkan kerusakan pada bangunan, harta benda dan lain-lain. Penelitian ini membahas Implementasi Sistem mangemen Tanggap darurat pada industri petrokimia di PT "X". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan implementasi sitem manajemen tanggap darurat untuk mengetahui upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan diskusi mendalam dengan pihak pihak terkait tanggap darurat, observasi lapangan dan melakukan kajian dokumen terhadap implementasi sistem tanggap darurat yang telah diaplikasikan. hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengembangkan prinsip perencanaan kelangsungan bisnis. Hasil penelitian menyarankan bahwa organisasi perlu meningkatkan kapasitasnya utnuk mengelola recovery insiden dengan lebih baik. Perusahaan perlu opsional emergency control room untuk lokasi cadangan untuk mendirikan Pusat Mangemen Insiden. Perusahaan juga perlu meningkatkan program pelatihan untuk keluarga karyawan utnuk meningkatakan kesadaran kondisi emergency dan bagaimana meresponnya

---

ABSTRACTEmergency can be assumed as various definition depends on the background and the case. Basicly its have same meaning, unplanned condition occur can be dangerous for people life and health, asset property damage and environment. This study discusses about Emergency Response Sistem Mangemen Implementation in the petrochemical industri in PT "X". The purpose of this study is to describe the implementation of emergency response manajement sistem to determine control measures have been carried out. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by in-depth discussions with the relevant parties to emergency response, field observations and conduct a document review of the implementation of an emergency response sistem that has been applied. Research results indicate that companies need to develop the principle of business continuity planning to make sure its contionuity. The results of the study suggest that the organization needs to increase its ?X?acity separately manage insidents with better recovery. Companies need an optional emergency control room for the backup location to establish the Centre Mangemen insident. Companies also need to increase training programs for employees' families separately to greater awareness of the condition of emergency and how to respond it.;"

"Kecelakaan besar dalam industri minyak dan gas bumi meskipun relatif jarang terjadi namun sering bersifat katastropik, yang menyebabkan kematian pada pekerja dalam jumlah besar, kerusakan aset perusahaan yang bernilai tinggi dan pencemaran lingkungan. Meskipun penyebabkan utama kecelakaan sering disebabkan oleh faktor manusia, namun kegagalan manajemen tanggap darurat dalam menangani kecelakaan, memberikan kontribusi besar yang menyebabkan kecelakaan lebih parah dan kerugian semakin besar. Kesiapan manajemen tanggap darurat pada operasi hulu minyak dan gas mutlak diperlukan dalam upaya mempersiapkan penanganan setiap kecelakaan dan kondisi darurat. Dalam upaya untuk terus menjaga tingkat kesiapan dan efektifitas manajemen tanggap darurat secara regular perlu dilakukan proses evaluasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi sistem sistem manajemen tanggap darurat di perusahaan hulu minyak dan gas yang beroperasi di laut dalam, dengan ketentuan pada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2013. NFPA 1600 edisi 2013 telah menyediakan proses evaluasi secara lengkap dan mandiri yang bisa diaplikasikan terhadap sistem manajemen tanggap darurat baik pada perusahaan maupun pemerintahan. Proses evaluasi menggunakan sepuluh elemen dari tahap implementasi tanggap darurat yang meliputi, rencana persyaratan umum, pencegahan ,mitigasi, informasi umum dan komunikasi krisis, peringatan pemberitahuan dan komunikasi, prosedur operasi, manjemen insiden, operasi tanggap darurat, rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan, serta bantuan dan dukungan kepada karyawan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah memiliki sumber daya, infrastruktur dan prosedur yang diperlukan dalam penanganan tangap darurat. Namun pemahaman para pekerja dilapangan terhadap prosedur, peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi tanggap darurat masih kurang. Perusahaan perlu mempertimbangan sumber daya external dalam mendukung operasi darurat sehubungan kondisi operasi yang terpencil. Dalam business continuity plan, perusahan perlu mempertimbangkan alternatif tempat bekerja, untuk membantu proses pemulihan pada saat terjadi ganguan operasi. Sehubungan letak geografis fasilitas operasi yang berada di jalur laut bebas, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan membuat strategi mitigasi yang tepat terhadap potensi bahaya dari operasi kapal dan nelayan pada fasilitas operasi.

---

Major accidents in the oil and gas industry is relatively rare, but it was cause catastrophic incident which lead fatality, assets and environmental loss. Although major of cause is human factors, but the failure of emergency management is part of major contribution that cause increasing severe of accidents and loss. The readiness of emergency management in upstream oil and gas operations is important to response emergencies. In order to continue maintain the level of readiness and effectiveness of emergency management, it is necessary to perform evaluation on regular basis.

In this paper the authors conducted research to evaluate emergency management system in the upstream oil and gas company that located in the depth water area, with the requirement from the National Fire Protection Association (NFPA) 1600, 2013 edition. NFPA 1600 edition 2013 has provided self- assessment that can be applied to emergency management system both at the company and government. The evaluation process uses the ten elements of the implementation phase that consist: common plan requirements, prevention, mitigation, crisis communication and public information, warning, notification and communications, operational procedures, incident Management, emergency operations, business continuity and recovery, and employee assistance and support.

From the research, shown that the company has not been fully complied with requirement of the NFPA 1600, 2013 edition. The Company has the resources, infrastructure and procedures that needs to address emergencies, but the understanding of the workers in the field related the procedures, roles and responsibilities in implementing emergency response need to be improved. Company need to consider external resources to support emergency operations. In The business continuity plan, companies need to consider alternative work place, to support the recovery process while interruption of operations occurred. Due to current position of facilities is located on international shipping line , the company need to develop appropriate mitigation strategies to address risk related ship that passed around facilities."