Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menjalankan politik pembendungan komunis yang semakin kuat di Indonesia, terutama setelah munculnya PKI sebagai salah satu dari empat partai pemenang dalam pemilu 1955, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu kelompok-kelompok di daerah luar Pulau Jawa yang dianggap sebagai kekuatan antikomunis, seperti Dewan Perjuangan di Sumatra Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah AS melalui CIA adalah pemberian peralatan dan perlengkapan militer modern, seperti uang dan persenjataan. Skripsi ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh CIA sebagai media komunikasi antara pemerintah AS dengan PRRI, metode operasi pengiriman senjata dan perlengkapan militer, serta dampak yang ditimbulkan akibat komunikasi rahasia pemerintah AS dengan PRRI terhadap hubungan politik antara pemerintah AS sendiri dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, dan interpretasi data dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menyusun, menginterpretasi dan menulis hasil penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tujuan awal pemerintah AS untuk menjatuhkan kedudukan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang sah berakhir dengan kegagalan walaupun operasi-operasi pengiriman bantuan yang dilakukan oleh CIA berhasil.

---

To carry out a stronger communist containment policy in Indonesia, especially after the emergence of the PKI as one of the four winning parties in the 1955 election, the United States government decided to help groups in regions outside of Java that were considered to be anti-communist forces, such as the Dewan Perjuangan (Struggle Council) in Central Sumatra. Assistance provided by the US government through the CIA was the provision of modern military equipment, such as money and weapons. This thesis analyzes the efforts made by the CIA as a medium of communication between the US government and PRRI, the method of operating weapons and military equipment, as well as the impact caused by the US government's secret communication with PRRI on the political relations between the US government itself and the Indonesian government. It uses the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation of data in gathering historical sources, compiling, interpreting and writing research results. It also concludes that the initial purpose of the US government to overthrow Sukarno`s position as the legitimate President of Indonesia ended in failure even though the aid delivery operations carried out by the CIA were successful."

"[;Skripsi ini menjelaskan mengenai usaha pemerintah Amerika Serikat untuk membebaskan Allen Lawrence Pope. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu pemberontakan PRRI/Permesta untuk menghadapi komunisme di Indonesia. Pada saat itu kekuatan PKI semakin kuat di Indonesia, terutama di Jawa. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membendung komunisme di Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada para pemberontak yang dinilai sebagai kekuatan antikomunis. Amerika Serikat memberikan bantuan kepada para pemberontak dilakukan secara rahasia. Allen Pope merupakan pilot CIA yang membantu pemberontakan di Sulawesi. Pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat tempur Allen Pope ditembak oleh pasukan pemerintah Indonesia sehingga keterlibatan Amerika Serikat diketahui oleh pihak Indonesia. Setelah Allen Pope tertangkap, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi tidak baik. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memperbaiki hubungan luar negeri dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membebaskan Allen Pope.

---

This thesis describes the effort United States to release CIA’s pilot, Allen Lawrence Pope. In 1957, United States administration decided that they will help PRRI/Permesta rebellion to against communism in Indonesia. At that time PKI had strong power over Indonesia, especially in Java. United States administration against communism in Indonesia with their aid to rebellion. They thought that rebellion are anti-communism. United States administration secretly gave their aid to rebellion. Allen Pope was a CIA pilot. CIA ordered him to help the rebellion in Celebes. On May 18, 1958 Allen Pope was shot down by anti-craft fire and captured while making a bombing attack upon shipping in Ambon. After that incident, United States administration tried to approach Indonesia administration and they gave more effort to realease Allen Pope., Skripsi ini menjelaskan mengenai usaha pemerintah Amerika Serikat untuk membebaskan Allen Lawrence Pope. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu pemberontakan PRRI/Permesta untuk menghadapi komunisme di Indonesia. Pada saat itu kekuatan PKI semakin kuat di Indonesia, terutama di Jawa. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membendung komunisme di Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada para pemberontak yang dinilai sebagai kekuatan antikomunis. Amerika Serikat memberikan bantuan kepada para pemberontak dilakukan secara rahasia. Allen Pope merupakan pilot CIA yang membantu pemberontakan di Sulawesi. Pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat tempur Allen Pope ditembak oleh pasukan pemerintah Indonesia sehingga keterlibatan Amerika Serikat diketahui oleh pihak Indonesia. Setelah Allen Pope tertangkap, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi tidak baik. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memperbaiki hubungan luar negeri dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membebaskan Allen Pope.

---

This thesis describes the effort United States to release CIA’s pilot, Allen Lawrence Pope. In 1957, United States administration decided that they will help PRRI/Permesta rebellion to against communism in Indonesia. At that time PKI had strong power over Indonesia, especially in Java. United States administration against communism in Indonesia with their aid to rebellion. They thought that rebellion are anti-communism. United States administration secretly gave their aid to rebellion. Allen Pope was a CIA pilot. CIA ordered him to help the rebellion in Celebes. On May 18, 1958 Allen Pope was shot down by anti-craft fire and captured while making a bombing attack upon shipping in Ambon. After that incident, United States administration tried to approach Indonesia administration and they gave more effort to realease Allen Pope.]"

"Ruang Angkasa, sebagai suatu wilayah yang digolongkan sebagai common heritage of mankind dijamin kebebasan penggunaannya oleh Outer Space Treaty 1967. Namun, perjanjian internasional tersebut belumlah cukup dalam mengatur aktivitas militer di Ruang Angkasa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Ruang Angkasa oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina untuk pengujian-pengujian senjata. Kedua negara tersebut berpendapat secara konsisten dalam praktiknya bahwa Ruang Angkasa dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas militer yang tidak agresif terhadap negara lain. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali peraturan-peraturan dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang berkaitan langsung dengan aktivitas Ruang Angkasa, maupun pemahaman-pemahaman para ahli dalam menginterpretasikan perjanjian-perjanjian internasional yang dapat diaplikasikan kedalam masalah aktivitas-aktivitas tersebut. Skripsi ini akan berusaha menjelaskan mengenai hukum-hukum internasional secara umum mengenai aktivitas militer dan secara khusus mengenai aktivitas-aktivitas militer yang agresif di Ruang Angkasa. Lebih spesifik lagi, skripsi ini juga akan berusaha secara hukum dan kebijakan, mengeksplorasi mengenai aktivitas agresif Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina di Ruang Angkasa. Aktivitas ini akan dianalisis dengan membaginya kedalam tiga kategori pengaturan, dari aktivitasnya menurut Outer Space Treaty, dari sifat pelaksanaannya, serta dari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di Ruang Angkasa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka akan disarankan bahwa perlu pembahasan lebih lanjut terkait perjanjian-perjanjian internasional yang lebih spesifik bagi aktivitas militer di Ruang Angkasa, yang mana dapat diawali dengan usaha-usaha pendekatan soft law dengan membuat manuals yang terfokus pada hal tersebut.

---

Outer Space, as a common-heritage-of-mankind territory was guaranteed the freedom of use by the Outer Space Treaty of 1967. However, this treaty alone did not cover the whole aspects of military activity in Space. Such “incompletion” was why the United States and China conducted “military testing” of antisatellite weapons. Both Nations have, consistently showed that their practice in Outer Space was “non-aggressive”, as to their understanding of the peaceful purposes stipulation under the treaty. Hence, it is within this thesis to revisit all relevant international law sources, as a way to comprehensively understand the alternative legal basis to military activities in Outer Space. This thesis will also analyze experts’ opinion on military activity in Outer Space and their understanding of the relevant international law sources. Based on this analysis it can also be advised that there is an emerging need to revisit the law to Outer Space internationally, especially on the matter of military activities."

"ABSTRAKPasca pemerintahan Ali Abdullah Saleh, presiden pengganti Abdrabbuh Mansour Hadi melaksanakan pemerintahan Yaman. Presiden Abdarrabbuh Mansour Hadi menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman Selatan dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Yaman dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi; untuk mengetahui bentuk kerja sama internasional Yaman dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi terutama bidang politik, militer dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi berupaya untuk melawan Houthi dan melindungi Yaman dengan upaya-upaya diplomatis yang dilakukannya, baik dalam bentuk bantuan politik maupun ekonomi. Politik luar negeri Yaman pada Pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi bertujuan menghimpun kekuatan politik dengan melakukan hubungan dengan negara lain dalam menghadapi konflik internal Yaman seperti Bangladesh, Cina, Arab, Iran, India dan Amerika Serikat.Kebijakan politik luar negeri dalam mencari dukungan kekuasaan dan upaya menyelesaikan konflik dengan kelompok Al Houthi adalah menjalin hubungan politik luar negeri dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat serta meminta pertolongan kepada negara-negara Jaziran Arab untuk melawan pemberontak Al Houth.Dasar kebijakan politik luar negeri Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi karena adanya konsiderasi kondisi politik dalam negeri dan kondisi negara Yaman sehingga membuat Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mempertimbangkan keputusan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama antara Yaman dan Amerika Serikat antara lain melakukan pelatihan militer, pendukung tentara personil dengan jumlah yang lebih banyak, pertukaran intelejen serta melakukan operasi bersama dalam memberantas teorisme di kawasan Timur Tengah. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 p.p2 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000; min-height: 15.0px p.p3 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 70.9px; text-align: justify; text-indent: -70.9px; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 span.s1 font-kerning: none Kata kunci : politik luar negeri; kerja sama; militer; keamanan; Yaman dan Amerika Serikat

---

ABSTRACTAfter the reign of Ali Abdullah Saleh, the successor of Abdrabbuh Mansour Hadi was running the Yemeni government. President Abdarrabbuh Mansour Hadi resolved the conflict in South Yemen by cooperating with the United States. The purpose of this research is to know the foreign policy of Yemen led by President Abdrabbuh Mansour Hadi to know the form of Yemeni international cooperation with the United States during the reign of President Abdrabbuh Mansour Hadi especially the political, military and security. This study used qualitative research methods. The results of the study explain President Abdurrahman Mansour Hadi seeks to fight the Houthi and protect Yemen with diplomatic efforts that he does, both in the form of political and economic aid. Yemen 39 s foreign policy in the government of President Abdrabbuh Mansour Hadi aims to muster political power by engaging with other countries in the face of internal Yemeni conflicts such as Bangladesh, China, Arabia, Iran, India and the United States. Foreign policy in seeking power support and efforts to resolve the conflict with the Al Houthi group was to establish foreign political relations with Saudi Arabia and the United States and to seek help from Arab Jaziran countries to fight Al Houth rebels. state of Yemen so as to make President Abdrabbuh Mansour Hadi consider the decision to establish relationships with other countries. Forms of cooperation between Yemen and the United States, among others, to conduct military training, supporters of the army of personnel with more numbers, exchange of intelligence and conduct joint operations in combating theorists in the Middle East region. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 p.p2 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 min height 15.0px span.s1 font kerning none Keywords foreign policy cooperation military security Yemen and the United States"

"Saat masa Perang Dingin, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman berusaha untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet. Salah satu upaya Pemerintahan Truman saat itu adalah mengadakan hubungan politik luar negeri dengan Kuomintang dan mendamaikan pemerintahan tersebut dengan Partai Komunis Cina untuk mewujudkan unifikasi Cina. Meskipun demikian, upaya tersebut berujung pada kegagalan yang ditandai dengan dikuasainya Cina oleh PKC dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Penelitian tugas akhir ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Truman saat melakukan hubungan politik luar negeri dengan Pemerintah  Republik Cina selama masa jabatannya dari 1945 hingga 1953 yang dikaji melalui metode sejarah dan pendekatan politik internasional. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya Presiden Truman berusaha untuk memperkuat kedudukan Kuomintang melalui bantuan luar negeri dan mendamaikan Kuomintang dengan PKC. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil dan berujung pada jatuhnya Cina ke tangan komunis pada musim gugur 1949 dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Selain itu, Pemerintahan Truman juga mendapat kritikan dari rakyat AS atas kegagalannya di Cina. Meskipun demikian, Pemerintahan Truman tetap melanjutkan upaya untuk melindungi Pemerintah Republik Cina dari pengaruh komunisme yang berkembang saat terjadinya Perang Korea dan intervensi Republik Rakyat Cina.

---

During the Cold War, the United States under the leadership of President Harry S. Truman tried to stem the influence of Soviet communism. One of the efforts of the Truman Administration at that time was to establish foreign policy relations with the Kuomintang and reconcile the government with the Chinese Communist Party to achieve Chinese unification. Even so, these efforts ended in failure which was marked by the control of China by the CCP and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. This final project research will examine the foreign policy policies taken by President Truman when carrying out foreign policy relations with the Government of the Republic of China during his tenure from 1945 to 1953 which are studied through historical methods and international political approaches. The result of the research is that President Truman tried to strengthen the position of the Kuomintang through foreign aid and reconcile the Kuomintang with the CCP. However, these attempts were unsuccessful and led to the fall of China to the communists in the fall of 1949 and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. In addition, the Truman Administration also received criticism from the US people for its failures in China. Nonetheless, the Truman Administration continued its efforts to protect the Government of the Republic of China from the influence of communism that developed during the Korean War and the intervention of the People's Republic of China."

"ABSTRAKIllegal Immigration merupakan bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi pada wilayah perbatasan. Terkait dengan ilegal immigration, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara dari banyaknya negara di dunia yang memiliki isu illegal immigration. Artikel ini membandingkan upaya border enforcement yang dilakukan Amerika serikat dan Indonesia terkait dengan illegal immigration menggunakan teori deterrence, general deterrence dan specefic deterrence. Artikel ini membandingkan apakah deterrence dalam border enforcement Amerika Serikat dan Indonesia berdampak pada illegal immigration.

---

ABSTRACTIllegal Immigration is a form of transnational crime that is rife in border areas. Related to Illegal immigration, Indonesia and the United States are two countries from many countries in the world that have the issue of Illegal Immigration. This article compares the border enforcement efforts undertaken by the United States and Indonesia in relation to illegal immigration using deterrence, general deterrence and specefic deterrence. This article compares whether deterrence in the border enforcement of the United States and Indonesia impacts on illegal immigration."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"

"Asuransi Disabilitas Militer merupakan produk asuransi yang penting bagi anggota militer dalam menghadapi bahaya yang mengancam mereka saat menjalani tugas dan pekerjaannya. Penelitian ini membahas (1) urgensi asuransi disabilitas militer di Indonesia menjadi asuransi wajib; dan (2) konsep asuransi disabilitas militer di Indonesia dan Amerika Serikat beserta perbandingannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) urgensi penyelenggaran asuransi disabilitas militer menjadi wajib berangkat dari tugas yang diemban oleh TNI memiliki risiko yang tinggi, selain tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, di dalam kehidupan sehari-hari mereka juga berperan sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Adapun yang menyelenggarakan program asuransi disabilitas militer hanya dilaksanakan oleh ASABRI; (2) terdapat persamaan maupun perbedaan pada asuransi militer di Indonesia dengan di Amerika Serikat yakni memiliki persamaan dalam hal inisiatif menyediakan program asuransi disabilitas sebagai perlindungan bagi militer sementara perbedaan asuransi disabilitas militer di Indonesia dan di Amerika Serikat terletak pada peraturan perundang-undangan dan penerapan praktek dari asuransi disabilitas militer.

---

Military Disability Insurance is an important insurance product for members of the military in facing the dangers that threaten them while carrying out their duties and work. This study discusses (1) the urgency of military interruption insurance in Indonesia to become compulsory insurance; and (2) the concept of military interruption insurance in Indonesia and the United States along with its comparison. The research method used is normative juridical with qualitative analysis methods. The results of this study can be interpreted that, (1) the urgency of implementation military disability insurance to be obliged to depart from the duties carried out by the TNI which have a high risk, apart from their duties and responsibilities as servants of the state, in their daily life they also act as the head of the family or the backbone of the family. ASABRI is the only one who organizes military disability insurance programs in Indonesia; (2) there are similarities and differences in military insurance in Indonesia and in the United States. Indonesia and the United States both have initiatives to provide military disability insurance programs as a protection for the military while the differences between military disability insurance in Indonesia and the United States is in the statutory regulations and practice implementation of military disability insurance."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana aktor keamanan nasional Indonesia mengkonsepsikan pengaruh bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap kontraterorisme di Indonesia pada periode 2001-2011. Fenomena aid boom pasca 11 September 2001 menunjukkan meningkatnya besaran, jumlah negara yang menerima, urgensi serta preferensi Amerika Serikat untuk menggunakannya sebagai instrumen intervensi kepada negara-negara yang dianggap strategis dalam perang melawan teror. Penelitian kualitatif yang deskriptif analitis digunakan untuk melihat tingkat penerimaan dan tingkat kesesuaian kepentingan sebagaimana dikonsepsikan oleh aktor-aktor keamanan nasional Indonesia. Sebagian besar aktor keamanan nasional menekankan pengaruh bantuan luar negeri yang positif, namun memperlihatkan perbedaan penekanan dalam bantuan luar negeri yang diterima (material dan non-material) yang dianggap sebagai simbol prestise, keterkaitannya dengan kenaikan pangkat, serta tingkat kesesuaian kepentingan yang tidak selalu sesuai dengan negara pemberi bantuan.

---

ABSTRACTThis research looks into how Indonesian national security actors conceive the influence of US foreign aid on counterterrorism in Indonesia from 2001 to 2011. The aid boom phenomenon which followed the 11 September 2001 incident indicated an increase in amount, numbers of receiving countries, as well as urgency and preference of the US in using aid as an intervention instrument in countries of strategic importance in the global war on terror. The qualitative research is a descriptive and analytic effort to look into the level of acceptance and mutuality of interest as perceived by Indonesian security actors. Most national security actors have a high acceptance towards foreign aid, showing different emphasis on the assistance they received (material and non-material) seen as symbols of prestice, its association with promotions, and varying degree of mutuality of interest with the country providing foreign aid."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"