Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berlatar belakang dari kasus penyerangan Menko Polhukam oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara yang merupakan target operasi intelijen Densus 88. Densus 88 menggunakan surveilans untuk memantau perilaku target dengan tujuan memengaruhi, mengelola atau mengarahkan, dan mencegah suatu perbuatan tindak pidana terorisme. Namun terjadinya kasus tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dari surveilans. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target surveilans Densus 88, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dan optimalisasi manajemen surveilans untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target operasi Densus 88 dikarenakan keterlibatanya dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan sebagai simpatisan ISIS. Terjadinya kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor (1) internal meliputi kurangnya anggota tim surveilans untuk memantau pergerakan target, perubahan pola komunikasi dan pergerakan target yang dirasa belum mampu dideteksi oleh anggota dan sarana prasarana yang tersedia. (2) eksternal meliputi pengamanan VVIP yang dilakukan personel kurang ketat. Optimalisasi dapat dilakukan dengan pelatihan baik dibidang kognitif yakni masalah pengetahuan psikology, dan secara teknis dapat dilakukan dengan pelatihan dibidang teknis intelijen secara umum dan pelatihan surveilans secara khusus.

---

This research is based on the case of the attack by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs by Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, who was the target of the Densus 88 intelligence operation. Detachment 88 uses surveillance to monitor the behavior of targets with the aim of influencing, managing or directing, and preventing an act of terrorism. However, the occurrence of such cases shows a form of failure from surveillance. The purpose of this study is to get an overview of the background of Syahrial Alamsyah to be the target of surveillance Detachment 88, the factors that led to the case and the optimization of surveillance management to improve the prevention of terrorism offenses. This research uses a qualitative approach. In the process of data collection it is done by library research and interviews. The results of this study indicate that Syahrial Alamsyah's background was the target of the Special Detachment 88 operation due to his involvement in the Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group and as ISIS sympathizers. The occurrence of the case was influenced by internal factors (1) including the lack of surveillance team members to monitor target movements, changes in communication patterns and target movements that were felt to be unable to be detected by members and available infrastructure. (2) external includes security of VVIP by less strict personnel. Optimization can be done by training both in the cognitive field, namely the problem of knowledge of psychology, and technically it can be done by training in the field of technical intelligence in general and specialized surveillance training."

"Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi ancaman dunia karena merupakan suatu tindakan kekerasan yang mampu menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas sehingga menimbulkan banyak korban. Di Indonesia sendiri pada awalnya sasaran dari serangan terorisme memfokuskan pada simbol-simbol negara barat, akan tetapi sejak tahun 2010 jaringan terorisme tersebut beralih sasaran terhadap pemerintah khususnya Polri yang dianggap sebagai salah satu pihak untuk melakukan penanganan terorisme. Para pelaku teroris menganggap satuan kepolisian sebagai thogut karena dianggap menghalangi kegiatan mereka. Adapun dari pihak kepolisian sendiri menerapkan suatu upaya guna melakukan pencegahan terhadap serangan terorisme, yaitu peningkatan sistem pengamanan internal yang berlaku bagi seluruh kantor polisi di Indonesia. Oleh karenanya, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui sistem pengamanan internal Kepolisian Resor X, Jawa barat sebagai kantor polisi pertama yang terkena serangan bom secara langsung oleh teroris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Adapun analisis temuan data dilakukan dengan menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan dan peningkatan sistem pengamanan internal di Polres X setelah terjadinya serangan terorisme serta adanya pelibatan masyarakat sekitar Polres X dalam pencegahan kejahatan terorisme.

---

Terrorism is considered as an extraordinary crime and also a world threat because of their violent acts. Other than that, terrorism is capable of creating an atmosphere of terror which cause moral panic as well as the victims. Before 2010, the target of terrorism attacks in Indonesia mainly focused on symbols of westernization. However, now it has changed that the terrorism network has shifted their target to attack the government, especially against the Police, which is considered as one of the parties responsible for handling terrorism in Indonesia. The terrorists assume that the police are part of the thagut because they have intervened in their activities. As for the police themselves, to prevent terrorist attacks they are implementing an effort to prevent terrorism attacks, namely by increasing their internal security system that applies to all police stations in Indonesia. Therefore, the aim of this thesis is to find out the internal security system of the X Police in West Java as the first police station to be bombed by a terrorist. This study used descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and observations. Furthermore, the study was analyzed with situational crime prevention theory and community-based crime prevention. The results showed that there were changes and improvements in the internal security system at Polres X after the terrorism attack. In addition, the involvement of the community around Polres X also has an important role to prevent the terrorism attacks."

"Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages."

"Penelitian ini menganalisis tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendaaan terorisme (TPPT) pada KUPVA BB yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggabungkan data-data hasil analisis penelitian doktrinal dengan data empiris yang berasal dari hasil penelitian lapangan. Penulis mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Pengawas KUPVA BB dan Penyusun Kebijakan KUPVA BB dari Bank Indonesia serta FGD antara Bank Indonesia dengan Kementrian/Lembaga terkait serta Bank Indonesia dengan Asosiasi KUPVA BB dan Perwakilan 10 Besar KUPVA BB yang memiliki market share terbesar secara nasional. TPPU dan TPPT menjadi ancaman bagi negara Indonesia baik ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, ancaman terhadap kredibilitas Indonesia di mata internasional, ancaman terhadap risiko investasi dan TPPT menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan legal mandat kepada Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyelenggara KUPVA BB. Penyelenggara KUPVA BB rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan TPPU dan TPPT sehingga Bank Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Penyelenggara KUPVA BB. Tingginya risiko TPPU dan TPPT pada KUPVA BB, perkembangan teknologi, implementasi UU P2SK, kondisi geografis negara Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain serta status keanggotaan negara Indonesia sebagai Full Member FATF perlu ditindaklanjuti dengan upaya optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB oleh Bank Indonesia baik dari sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan, maupun kerjasama dengan Kementrian/Lembaga lain

---

This research analyzes the typology of money laundering and terrorism financing conducted through non-bank foreign exchange providers (KUPVA BB) in Indonesia. It also examines the mitigation of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) risks in KUPVA BB carried out by Bank Indonesia, as well as optimization efforts that can be undertaken by Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution in preventing TPPU and TPPT among KUPVA BB providers in Indonesia. The study is structured using a doctrinal research method, combining data from the doctrinal analysis with empirical data obtained from field research. The primary data is sourced from interviews with supervisors of KUPVA BB and policy makers from Bank Indonesia, as well as Focus Group Discussions (FGD) between Bank Indonesia, relevant Ministries/Agencies, and the Association of KUPVA BB along with the Top 10 Representatives of KUPVA BB with the largest national market share. TPPU and TPPT pose threats to Indonesia, impacting economic stability, the integrity of the financial system, the country's credibility internationally, and investment risks, with TPPT further endangering the sovereignty of the Republic of Indonesia. The Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) legally mandates Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution for KUPVA BB providers. KUPVA BB providers are vulnerable to exploitation by criminals engaging in money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Therefore, Bank Indonesia needs to make efforts to mitigate TPPU and TPPT risks among KUPVA BB providers. The high risks of TPPU and TPPT in KUPVA BB, technological advancements, the implementation of UU P2SK, Indonesia's geographical conditions bordering other countries, and Indonesia's status as a Full Member of FATF require follow-up actions to optimize the prevention of TPPU and TPPT among KUPVA BB providers by Bank Indonesia. This optimization includes regulatory measures, licensing and supervision, as well as collaboration with other Ministries/Agencies."

"Stroke merupakan penyakit kardiovaskuler yang mengakibatkan kematian, kecacatanserta berdampak pada sosial ekonomi. Untuk mencegah terjadinya stroke, maka perludilakukan upaya deteksi dini melalui faktor risiko. Deteksi dini stroke juga dapatdilakukan melalui pemeriksaan fungsi kognitif. Sistem informasi surveilans penyakittidak menular yang ada saat ini telah menyediakan pencatatan faktor risiko namun belumdapat memberikan informasi besaran risiko penyakit stroke. Selain itu, sistem juga belummengakomodir deteksi dini penyakit stroke melalui fungsi kognitif. Penelitian inibertujuan untuk merancang dan mengembangkan prototipe sistem informasi untukmendeteksi besaran risiko stroke melalui faktor risiko dan potensi penyakit stroke melaluifungsi kognitif. Pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan pendekatanSystem Development Life Cycle SDLC dengan metode prototipe. Pengembangan sisteminformasi dilakukan berdasarkan pengumpulan informasi terhadap pengguna. Informasi yang dihasilkan berupa indikator besaran risiko dan potensi stroke berdasarkan algoritmapenghitungan pada metode stroke prone profile dan montreal cognitive assessment MoCA-Ina. Penyajian berupa grafik dan rekomendasi/saran pada besaran risiko dapatdigunakan untuk pemantauan faktor risiko stroke. Sistem informasi ini dapat diaksessecara online melalui smartphone maupun komputer. Pengembangan sistem lebih lanjutdiperlukan untuk mencatat rujukan dari Puskesmas/FKTP ke RS/fasilitas kesehatantingkat lanjut terhadap masyarakat yang berisiko tinggi dan berpotensi stroke.

---

Stroke is a cardiovascular disease that causes death, disability, and socioeconomic impact. To prevent the occurrence of stroke, early detection is needed through by riskfactors. The potent of stroke can also be detected by cognitive assessment. The currentnoncommunicable disease surveillance system has provided recording of risk factor buthas not been able to provide information on the magnitude of the risk of stroke. Inaddition, the system has not accommodated the early detection of stroke disease throughcognitive function. This study aims are to design and to develop prototyping informationsystems that can detect magnitude risk of stroke and potential stroke by cognitivefunction.

System development in this research is using System Development Life Cycle SDLC approach with prototyping method. Information system development is based oninformation gathering to the user. The resulting information is an indicator of themagnitude of risk and potential stroke based on the calculation of algorithm on strokeprone profile and montreal cognitive assessment MoCA Ina method. The presentationof graphs and recommendations suggestions on the magnitude of risk can be used formonitoring stroke risk factors. This information system can be accessed online viasmartphone or computer. Further system development is needed to record referrals fromPuskesmas FKTP to advanced health facilities hospital to people at high risk andpotentially stroke."

"Morbiditas malaria di Indonesia tertinggi diantara negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, prevalensi malaria 4 tahun terakhir ini meningkat.Di Kabupaten Gorontalo prevalensi malaria klinis cenderung meningkat dan 19 per 1000 penduduk tahun 1997 menjadi 24 per 1000 penduduk tahun 2001. Pada periode yang sama angka nasional menunjukkan angka 16 per 1000 penduduk tahun 1997 dan 31 per 1000 penduduk tahun 2001.Surveilans malaria tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peningkatan insidens malaria tidak terdeteksi secara dini, tingkat endemisitas tidak terpantau secara rinci penurunan dan peningkatan disetiap wilayah, serta informasi selalu terlambat diterima oleh Dinas Kesehatan.Potensi yang dapat memberikan informasi cepat dalam kegiatan surveilans yaitu keberadaan puskesmas pembantu di 127 desa di kabupaten Gorontalo perlu dikembangkan agar mampu melakukan surveilans malaria. Ditemukan lebih dari 90% petugas puskesmas pembantu tidak pernah dilatih surveilans malaria.Penelitian ini merupakan eksperimen murni dengan desain pre test post test control group design melalui intervensi pelatihan surveilans malaria petugas puskesmas pembantu. Sebelum intervensi dan 4 minggu setelah intervensi dinilai peningkatan kinerjanya.Penilaian dilakukan terhadap 7 indikator kinerja yang meliputi ketersediaan dokumen peta endemisitas, slide sediaan darah, pemeriksaan mikroskopis, survei malariometrik, pencatatan dan pelaporan, analisis dan saran, serta penyebarluasan informasi kepada yang berkepentingan. Skor minimal 0 maksimal 12.Intervensi meningkatkan kinerja 1,7 skor dengan standard error 0,23 dan p > I t I W 0,0000. Setelah disesuaikan (adjusted) dengan variabel lain yang mempengaruhinya diperoleh peningkatan kinerja 1,52 skor, dan 69,15% subyek yang diintervensi kinerjanya meningkat > 1 skor. Peningkatan kinerja sebesar ini dapat merubah posisi kinerja jelek menjadi sedang dan sedang menjadi baik. Variabel yang mempengaruhi peningkatan kinerja adalah intervensi, jenis kelamin, umur, dan pedoman kerja.Prediksi individu yang tidak dilatih kinerjanya menurun dari waktu kewaktu sebesar 1,3 skor. Intervensi dalam bentuk pelatihan tidak bisa hanya sekali untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja petugas pembantu. Mereka yang pernah dilatih sebaiknya dibekali dengan pedoman kerja.

---

Malaria morbidity in Indonesia is the highest among the Southern East Asian Nations. According to the Ministry of Health of Indonesia, malaria prevalence in recent four years increased. In Gorontalo regency clinical malaria tend to increase 19 per 1000 peoples in 1997 to 24 per 1000 peoples in 2001.Malaria surveillance was not attempted properly, increasing incidence of malaria was not early detected, the endemicity have not known yet increased or decreased in the area. For overcoming this problems the capabilities of the nurses have to be progressed by the training of the malaria surveillance.The nurses of the community health centre at 127 villages in Gorontalo are the potential providers who can give community base informations rapidly, but they have no capabilities for it. This research also revealed that more than 90 percent of the nurses never trained about malaria surveillance.This study is an experimental design with randomized pre test post test control group design. We have trained about 43 nurses of the village health centre as the subject of intervention, meanwhile 38 nurses as the controls.We use the 7 variables as the composit variables to indicate the performance elevating, those are: documents of the endemicity map (spot map), the blood slides, malarial microscopic report, malariometric survey document, recording and reporting, analysis of the cases and suggested intervention, giving the information for the patients and the Community Health Centre. We compare the first evaluation of their surveillance malaria performance to 4 weeks after the intervention for the group of intervention and the control group. Minimum score is 0 and maximum is 12.The controls have no progress in their performance, but the intervention subject have.The testing results before and after intervention shows an elevated 1,7 scores with standard error 0,23 and p >1 t I = 0,0000 The multivariate regression linier counting the elevated after adjusted by sex, age and work guidance as 1,52 scores. This progress could bring who has a bad performance become fair and who has a fair performance become better. About 69,15 percent subjects who trained the performance increased about 1 score.and more.The variables that influenced for the progress of the performance are intervention, sex, age, and the work guidance. The individual prediction theoritically performance will drop 1,3 scores if their aren't intervention by the training."

"Berulang kali tindak pidana terorisme terjadi di Tanah Air. Selain kerugian materil yang dialami korban-korban bahkan negara, nyawa yang direnggut, bahkan nama baik Indonesia sebagai negara yang damai juga dipertaruhkan. Sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme ini. Akan tetapi, penghukuman atau pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa, mereka yang dihukum malah dianggap sebagai contoh yang melahirkan kembali teroris-teroris baru karena ideologi mereka yang masih berakar. Hal ini menjadikan perlu bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk diberikan suatu rehabilitasi baginya untuk mencabut ideologi mereka tersebut, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pada mereka, melalui program deradikalisasi.

---

Many times terrorism occurred in Indonesia. Besides material loss has perceived by the victim and the country, death, even the good name of Indonesia as a peaceful country is also be staked. So that the government takes many ways to prevent and overcome the terrorisms. However, punishment itself is not enough to prevent the recurrence of similar offenses, those convicted even considered as an example that regenerates new terrorists because of the ideologyis still rooted in their mind. This makes necessary for the perpetrators of terrorisme to be given a rehabilitation to revoke their ideology, and instill the values of goodness and truth on them, through the deradicalization programme."

"Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

---

This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions."

"Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi surveilans imunisasi di Kota Bekasi yang dapat memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data serta memudahkan pengambil kebijakan dalam monitoring dan evaluasi program. Pengembangan sistem menggunakan model incremental dan iteratif dengan tahapan: perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Hasil penelitian berupa prototype yang menghasilkan basis data menggunakan MySQL untuk data-data imunisasi dan KLB PD3I dan inputing data secara online menggunakan PHP. Output prototype berupa tabel, grafik dan peta diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas dalam mencegah terjadinya KLB PD3I dan dapat melakukan perencanaan dengan evidence based.

---

This thesis aims to develop an immunization surveillance information system in Bekasi Municipality which can facilitate the collection, processing, and analysis of data and enable policy makers in monitoring and evaluation program. The system development uses the incremental and iterative model with phases: planning, analysis, design, and implementation. The thesis results a prototype that generates database using MySQL for immunization data and outbreak of diseases that can be prevented by immunization and inputing data online using PHP. The output are in tables, graphs and maps. These can support decision makers in both the district health office and public health care in preventing outbreaks of diseases that can be prevented by immunization and making evidence based policy."

"Kota Bandung memiki topografi berupa cekungan dan intensitas hujan yang tinggi sehingga berisiko terhadap terjadinya banjir. Kesiapsiagaan tenaga sanitasi lingkungan dan surveilans di lokasi bencana dipengaruhi oleh karakteristik individu, jalur dan tempat evakuasi, protap penanggulangan banjir, sistem informasi dan komunikasi dan biaya operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsigaan tenaga sanitasi lingkungan dan surveilans pusat kesehatan masyarakat terhadap risiko kesehatan dalam bencana banjir di kota Bandung. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional , teknik pengambilan sampel adalah simple randomed sampling pada 40 Puskesmas di Kota bandung pada bulan mei tahun 2022. Hasil penelitian adalah kesiapsiagaan tenaga sanitasi lingkungan dan surveilans terhadap risiko kesehatam dalam bencana banjir sebesar sebanyak 26 orang (51%), adanya hubungan yag signifikan antara lama bekerja, pelatihan dan biaya operasional terhadap kesiapsiagaan tenaga sanitasi lingkungan dan surveilans Puskesmas terhadap risiko kesehatan dalam bencana banjir di kota Bandung .Lama bekerja dan biaya operasional merupakan faktor dominan yang paling berhubungan. Sarannya dengan memfasilitasi pelatihan terkait penanggulangan kebencanaan ,peningkatan kapasitas profesi, menyediakan tempat dan fasilitas evakuasi, membuat sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, menyediakan biaya operasional.

---

Bandung has a topography in the form of basins and high rainfall intensity so that it is at risk of flooding. The preparedness of environmental sanitation and surveillance personnel at disaster locations is influenced by individual characteristics, evacuation routes and places, flood management procedures, information and communication systems and operational costs. This study aims to determine the preparedness of environmental sanitation workers and surveillance of public health centers against health risks in the flood disaster in the city of Bandung. This study used a cross-sectional design, the sampling technique was simple randomed sampling at 40 Public health center in Bandung in May 2022. The result of the study was preparedness environmental sanitation workers and surveillance of public health centers against health risks in the flood disaster are 26 people (51%), there is a significant relationship between length of work, training and operational costs on the preparedness of environmental sanitation workers and Public health center surveillance of health risks in flood disasters in Bandung. Length of work and operating costs are the dominant factors that are most related. Some advice are to facilitate training about disaster management and increase professional capacity , building the evacuation places and facilities, making integrated information and communication systems, also providing operational costs.

"