Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum komprehensif diatur di Indonesia serta pengaturan mengenai polis asuransi digital bila dikaji dari perspektif Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup regulasi mengenai penjualan asuransi yang dilakukan secara digital, baik itu peraturan secara umum atau secara khusus. Dibahas juga mengenai permasalahan yang timbul dalam pengaturan polis asuransi digital yang masih mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengirimkan ikhtisar dari polis digital tersebut secara hardcopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan mengenai penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi dan pengkajian lebih lanjut terhadap polis digital sebagai dokumen elektronik.This thesis discusses the regulations for insurance sales conducted through digitalization or electronic commerce that has not been comprehensively regulated in Indonesia and the regulations regarding digital insurance policies assessed from the perspective of Good Corporate Governance.  The research method used in this thesis is normative juridical.  This legal research uses secondary data types obtained from library materials.  The discussion in this thesis covers regulations regarding insurance sales which are conducted digitally, be it regulations in general or specifically.  Also discussed about the problems that arise in the regulation of digital insurance policies that still require insurance and reinsurance companies to send an overview of the digital policy in hardcopy.  The results showed that the need for regulations regarding insurance sales conducted through digitization and further assessment of digital policies as electronic documents."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang tersebut, Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan mengenai prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peraturan mengenai IKD diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan peraturan mengenai APU-PPT secara khusus dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Sedangkan terkait pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian diketahui fakta bahwa kewajiban penerapan prinsip APU-PPT bagi Penyelenggara IKD akan efektif diberlakukan pada tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terkait dengan rencana disertakannya Inovasi Keuangan Digital sebagai salah satu pihak pelapor dalam rezim APU-PPT. Saran yang diberikan Penulis yaitu penggolongan klaster IKD berdasarkan tingkat risiko adanya pencucian uang dan penyusunan pedoman teknis tata cara pengisian laporan bagi perusahaan fintech.

---

The increase of Digital Financial Innovations usage in addition to having a positive impact on both the operators and the public, also has the risk of its services being utilized as a means of money laundering and terrorism financing. Pertaining to this, it turns out that in the implementation of the AML/CFT regime in Indonesia, Digital Financial Innovations aren’t yet included as a reporting party as stipulated in the legislation. Based on this background, the main issues raised in this research includes how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are regulated in the operation of Digital Financial Innovations in Indonesia and also how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism principles are implemented in Digital Financial Innovations in Indonesia. The research method used is analytical descriptive in the form of normative legal research.

From the results of the achieved research, it was known that the regulations regarding DFI are regulated in POJK Nomor 13/POJK.02/2018 and the regulations regarding AML/CFT are specifically regulated in POJK Nomor 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Meanwhile, on the subject of its implementation, based on the results of the research, it was known that the obligation to implement the AML/CFT principles for DFI Operators will be effective in 2022 and discussions concerning the plan to include Digital Financial Innovations as a reporting party in the AML/CFT regime has also been held. The recommendations that given by the author are classification of DFI Clusters based on the level of risk of money laundering and preparation of technical guidelines for filling out reports for fintech companies. "

"Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

---

Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat dari pengaturan modal ventura terhadap kekhususan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia. Adanya perbedaan mendasar mengenai konsep PMV yang dikenal secara umum dan konsep PMV di Indonesia menyebabkan PMV di Indonesia memiliki kekhususan tersendiri. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru terkait PMV guna melakukan revitalisasi untuk dapat mengembalikan PMV kepada inti bisnisnya yaitu equity financing. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yakni bagaimana konsep modal ventura secara umum dan penerapannya di Indonesia dan bagaimana implikasi pengaturan modal ventura terhadap kekhususan PMV di Indonesia. Permasalahan tersebut akan dijawab dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada akhir pengkajian, ditemukan bahwa penerapan PMV di Indonesia yang berbeda dengan PMV pada umumnya mengakibatkan PMV di Indonesia tidak tepat sasaran karena cenderung seperti lembaga pembiayaan.

---

This thesis discusses the implication of venture capital regulation on venture capital firm specificity in Indonesia. There is a fundamental difference between venture capital firm concept in Indonesia and the concept outside Indonesia, therefore the venture capital firm concept in Indonesia has its own specificity. Based on that concept, Indonesian Financial Services Authority (OJK) issued a regulation on venture capital firm to modify the concept back to its original concept which is by the equity financing method. But, there are some problems found in order to modify the concept, such as how Indonesia applies the general concept of venture capital in its regulation and how the implication of it shall work on venture capital firm specificity in Indonesia. The solutions of those problems will be solved by using normative juridical method. At the end of this thesis, the conclusion is Indonesia has its own concept on venture capital firm specificity which makes the venture capital firm in Indonesia seems to be like financing institution."

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan melalui media digital yang dilakukan secara mandiri. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dari masyarakat untuk kredit, produk layanan diluncurkan oleh Digital Banking di Indonesia yaitu Digibank oleh DBS Bank dan Jenius oleh BTPN Bank, berupa Digibank Personal Loan dan Jenius Flexi Cash, yang merupakan pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi persyaratan. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana menerapkan pinjaman tanpa agunan dalam perbankan digital? dan 2) Apa risiko yang mungkin terjadi bagi bank dan pelanggan terhadap pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh perbankan digital?.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Bank digital ini terkait dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42 / POJK.03 / 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk Bank Umum telah melakukan manajemen risiko dengan bantuan Teknologi Informasi, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Elektronik Kenali Pelanggan Anda. Baik Pinjaman Pribadi oleh Digibank dan Flexi Cash oleh Jenius juga menerapkan prinsip 5C + 7P + 3R pada proses analisis dan penilaiannya. Meskipun kedua bank ini telah melakukan berlapis-lapis manajemen risiko, namun risiko kegagalan pembayaran masih tinggi karena Bank memberikan batas kredit yang tinggi kepada pelanggan yang tidak mampu melakukan pembayaran dalam jumlah yang sedemikian tinggi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk membuat peraturan khusus yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman untuk sistem aplikasi pinjaman tanpa agunan di Perbankan Digital di Indonesia.Digital banking services are banking services through digital media which are carried out independently. Along with the development of time and demands from the community for credit, a service product launched by Indonesian Digital Banking which are Digibank by DBS Bank and Jenius by BTPN Bank, called Digibank Personal Loan and Jenius Flexi Cash, which is an unsecured loan given to prospective debtors who has met the requirements. This thesis has research questions of  How to implement unsecured loan in digital banking? and 2) What are the possible risks for banks and customers towards the unsecured loan provided by digital banking?.This thesis uses the normative juridical for its research method. These digital banks in regards to Article 2 of the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Loan Policy or Bank Financing for Commercial Banks has conducted risk management with the help of Information Technology, Financial Information Service System (SLIK), and Electronic Know Your Customer. Both Personal Loan by Digibank and Flexi Cash by Jenius also implements the 5C + 7P + 3R principles on its analysis and assessment process. Although both of these banks has conducted layers of risk management, however, the risk of failure to payment is still high since Banks somewhat provides a high limit of credit to customers who does not capable to make any repayment in that such a high amount. Hence, the author recommends for a specific regulation to be established by the Financial Service Authority as a guidelines for the system of unsecured loan application in Indonesian Digital Banking."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."