Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai bentuk substansi dan fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat yuridis dalam Pendaftaran tanah serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT yaitu sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, sedangkan fungsi akta PPAT yaitu harus menjadi syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkannya pada kantor pertanahan sesuai dalam peraturan mengenai pendaftaran tanah dan Implikasi dari cacat yuridis akta PPAT pada Putusan berakibat perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli tidak mempunyai akibat hukum, Akta Jual Beli dianggap tidak pernah lahir meskipun telah didaftarkan sebelumnya, hal itu berimplikasi pada kantor pertanahan yang mengharuskan mengembalikan hak atas tanah dikarenakan sebelumnya telah didaftarkan oleh kantor pertanahan menjadi kembali seperti semula sebelum Akta Jual Beli tersebut lahir.

---

This thesis discusses the form and substance of the juridical defect of the Act of Land Deed Making Officials examined in the perspective of the nullification and degradation of the strength of evidence. The subject matter is regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act and its implications in the court's decision regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act. The author conducted research with normative juridical research methods, typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study it was concluded that the form of substance and function of the PPAT deed in land registration that is in accordance with the case of the decision, the form of legal action or formal form of the sale and purchase act is in the form of Deed of Sale and Purchase which is a PPAT product that is as proof of the implementation of certain legal actions regarding land rights while the PPAT deed function must be a requirement that the transfer of land rights can be registered at the land office in accordance with the regulations regarding land registration and Implications of jurisdictional defects of the PPAT deed on the Decision resulting in legal actions carried out namely the sale and purchase has no legal consequences, the Deed of Sale and Purchase considered to have never been born even though it has been registered before, it has implications for the land office which requires returning land rights because it was previously registered by the land office to be back to where it was before the Buy and Sell Act was born."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Perjanjian perdamaian merupakan perjanjian obligatoir, yang merupakan perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Asas bersifat obligatoir dalam perjanjian perdamaian memiliki arti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut hanya hak dan kewajibannya saja yang baru timbul. Untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, dapat dilaksanakan perjanjian berupa pembayaran maupun penyerahan. Akta perdamaian semestinya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk mengakhiri ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang yang telah disepakati. Namun, pada praktiknya akta perdamaian tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena objek perjanjian perdamaian merupakan tanah dalam keadaan sengketa, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan perdamaian dalam bentuk akta notaris serta pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perdamaian dalam bentuk notaris dapat dikatakan sah jika notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak serta secara lahiriah, formil, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta pembatalan. Selain itu, karena objek perdamaian merupakan tanah yang sedang diletakkan sita jaminan, maka perjanjian perdamaian batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 199 HIR, sehingga peralihan hak atas tanahnya tidak dapat dilaksanakan karena melanggar ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

A settlement agreement is an obligatory agreement, which is an agreement that obliges someone to deliver or pay something. The obligatory principle in a settlement agreement means that the agreement made by the parties only creates new rights and obligations. To fulfil the obligations arising from the agreement, the agreement can be implemented in the form of payment or delivery. A deed of settlement should be able to provide legal certainty to the parties to end or prevent a case from arising by delivering, promising or withholding an agreed item. However, in practice, the peace deed cannot provide legal certainty for the parties to the dispute because the object of the peace agreement is land in a state of dispute, such as the case in Denpasar District Court Decision Number 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. This research analyses the validity of settlement in the form of notarial deeds as well as the cancellation of settlement agreements made by notaries. This doctrinal legal research was conducted through a literature study to collect secondary data which was then analysed qualitatively. The results of the research obtained are that settlement in the form of a notary can be said to be valid if the notary is authorised to make a deed in accordance with the wishes of the parties, outwardly, formally, and materially in accordance with the legal rules regarding the making of notarial deeds. The cancellation of a settlement agreement made by a notary is carried out based on the agreement of the parties as outlined in the deed of cancellation. In addition, because the object of peace is land that is being placed under security seizure, the peace agreement is null and void because it violates the provisions in Article 199 HIR, so that the transfer of land rights cannot be implemented because it violates the provisions in Article 39 paragraph (1) letter f of Government Regulation Number 24 of 1997."

"Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah yang dijadikan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan hak atas tanah yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan tanpa diikat dengan APHT sehubungan dengan penyaluran dana pinjaman yang diberikan oleh PPSP dan tanggung jawab PPAT yang tidak menindaklanjuti pembuatan APHT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan hak atas tanah yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan tanpa diikat dengan APHT sehubungan dengan penyaluran dana pinjaman yang diberikan oleh PPSP adalah tanah tersebut tidak menjadi jaminan atas dana pinjaman yang diberikan oleh PPSP karena perjanjian pembiayaan yang hanya diikat dengan SKMHT belum melahirkan Hak Tanggungan. Adapun PPAT yang tidak menindaklanjuti pembuatan SKMHT menjadi APHT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif dan Kode Etik. PPSP sebaiknya mempertimbangkan beberapa langkah mitigasi risiko terlebih dahulu sebelum mencairkan dana pinjaman kepada debitor.

---

The disbursement of loans funds by the Secondary Housing Financing Company (PPSP) to debtors must be accompanied by collateral in the form of land and buildings encumbered by Mortgage Rights, as stipulated in Article 11 paragraph (2) letter c number 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.05/2022 Year 2022 concerning Secondary Housing Financing Companies. This requirement is intended as a risk mitigation measure for PPSP to prevent loan payment defaults by debtors which should have been conducted in good faith. Through the Deed of Mortgage Granting (APHT), PPSP as the loan provider should obtain legal certainty regarding the existence of Mortgage Rights as collateral to enable foreclosure proceedings on the pledged land. This research analyzes the legal position of land rights used as Mortgage Rights collateral without being bound by APHT in relation to the disbursement of loan funds provided by PPSP and the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) who fails to follow up on the creation of APHT based on the Decision of the Denpasar District Court Number 1097/Pdt.G/2020/PN.Dps. This doctrinal legal study is conducted through literature review to gather secondary data which is subsequently analyzed qualitatively. Based on the analysis, it can be concluded that land used as collateral for Mortgage Rights without being bound by APHT in relation to the disbursement of loan funds provided by PPSP does not secure the loan funds given by PPSP because financing agreements bound only by Conditional Sale and Purchase Agreement (SKMHT) do not establish Mortgage Rights. PPATs who fail to proceed with the creation of SKMHT into APHT can be held liable under civil, administrative, and ethical codes. PPSP should consider several risk mitigation steps before disbursing loan funds to debtors."

"Seseorang dapat menyatakan kehendaknya setelah ia meninggal dunia ke dalam akta autentik yaitu Akta Wasiat guna memberikan kepastian hukum. Selanjutnya Akta Wasiat seharusnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar semua pihak yang bersangkutan dengan Akta Wasiat tersebut dapat mengakses dan memverifikasi keberadaan wasiat guna meminimalisir terjadinya sengketa dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak penerima wasiat. Kasus tidak didaftarkannya Akta Wasiat yang pada akhirnya memunculkan sengketa, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/PN Dps. Untuk itu masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham. Selain itu juga pertimbangan hakim dalam putusannya untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum agar dapat pula memberikan pelindungan hukum kepada penerima wasiat dan pihak ketiga. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham adalah tetap sah dan autentik serta mengikat semua pihak namun tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN serta Pasal 2 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016. Adapun terkait pertimbangan hakim dalam putusan a quo memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap penerima wasiat terkait kedudukan dari Akta Wasiat No. 23 tertanggal 11 Juli 2017 bahwasanya Akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut memberikan pelindungan hukum terhadap penerima wasiat. Kemudian dengan adanya putusan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada bank, sehingga bank dapat mencairkan dana deposito tanpa menimbulkan risiko di kemudian hari serta memberikan pelindungan hukum pihak ketiga.

---

A person can state his will after he dies in an authentic deed, namely a Will Deed to provide legal certainty. Furthermore, the Will Deed should be registered with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) so that all parties concerned with the Will Deed can access and verify the existence of the will in order to minimize disputes and provide protection for the rights of the recipient of the will. The case of the failure to register the Will Deed which ultimately gave rise to a dispute can be found in the Denpasar District Court Decision Number 218/Pdt.G/PN Dps. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences of the Will Deed that is not registered with the Kemenkumham. In addition, the judge's considerations in his decision to fulfill justice and legal certainty so that it can also provide legal protection to the recipient of the will and third parties. This legal research is in the form of doctrinal by collecting legal materials through document studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a will deed that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights are that it remains valid and authentic and binds all parties but does not fulfill the principle of publicity as stipulated in Article 16 paragraph (1) letters i and j of the UUJN and Article 2 of Permenkumham Number 60 of 2016. Regarding the judge's consideration in the a quo decision, it provides justice and legal certainty to the recipient of the will regarding the position of Will Deed No. 23 dated July 11, 2017, that the Deed is valid and has legal force so that with the existence of legal certainty it provides legal protection to the recipient of the will. Then, with the existence of this decision, it also provides legal certainty to the bank, so that the bank can disburse deposit funds without causing risk in the future and provide legal protection for third parties."

"Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik.

---

This study discusses the sale and purchase deed based on the binding purchase agreement and power of attorney to sell that contains legal defects. The notary is authorized to make an authentic deed in the form of a binding purchase agreement and sales authorization agreement in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, the Notary commit acts which the court has decided to have committed against the law and the deed he made was declared legally flawed. So that in this case makes the injured party that is the land owner file a lawsuit to the Court, and the Notary as a public official must be held accountable for his actions. The issues raised in this study are regarding the legal protection of landowners and the responsibility of a Notary to the deed he made which is declared legally flawed. To answer these problems legal research is used by using juridical-normative research forms and descriptive research types. The results obtained from this research are that the land owner has the right to get legal protection related to the land he owns, and the deeds that have been made by the Notary regarding the land have become legally flawed and null and void. Then, the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made and can be asked for civil liability in the form of reimbursement of costs, losses and interest in the form of material (money) and administrative liability in the form of temporary dismissal in accordance with the provisions in Article 85 of the Law and Notary Ethics. For this reason, the community especially those who own land should always be careful and always conscientious in making agreements, and as a public official, the Notary must always carry out his duties and mandates properly."

"ABSTRAKPelaksanaan kerja sama pembangunan rumah yang mensyaratkan adanya Akta Jual Beli Lunas tidaklah sesuai dengan aturan pembuatan  Akta Jual Beli, yang seharusnya dibuat berdasarkan asas terang dan tunai, namun hal ini terjadi di kota Denpasar-Bali, melalui putusan nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps, dimana terdapat kasus adanya perjanjian kerjasama pembangunan rumah yang mensyaratkan adanya Akta Jual Beli Lunas, namun pada kenyataannya Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut belum lunas pembayarannya. Dari kasus tersebut dua permasalahan yaitu, pelaksanaan kerja sama pembangunan rumah yang mensyaratkan adanya akta jual beli lunas berkaitan dengan kekuatan mengikat terhadap para pihak, dan perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta jual beli yang belum lunas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, dan menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan rumah yang mensyaratkan adanya akta jual beli lunas adalah salah satu bentuk adanya penyalahgunaan keadaan. Pelanggaran kesepakatan, melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian. Tapi meskipun menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian, namun karena melanggar syarat subyektif maka perjanjian tidak batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan, jadi sepanjang tidak dibatalkan maka tetap mengikat para pihak. Sedangkan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli tersebut adalah dilindungi oleh kebenaran formil, dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACTThe Implementation of house development cooperation that requiring full payment Sale and Purchase Deed is not in accordance with the rules for the Sale and Purchase Deed, which should be based on the principle of Light and Cash, but this happened in the city of Denpasar-Bali, through decision number 603/Pid.B/2017/PN Dps, where there is a case of a house development cooperation agreement that requires the full payment of sale and Purchase Deed, but in fact the Sale and Purchase Deed that has been made by the Land Deed Making Officer has not been paid in full. From this case there are two problems, first the implementation of cooperation in housing construction which requires the sale and purchase deed is related to the binding force of the parties, and second, legal protection for Land Deed Making Officer to make the sale and purchase deed that has not been settled. This research is a normative juridical research, using secondary data. From the results of the analysis it can be concluded that the implementation of the housing construction cooperation agreement that requires the sale and purchase deed is one form of abuse of circumstances. Violation of the agreement, violating the subjective conditions of the validity of the agreement. But even though it causes an agreement to invalid, but because it violates the subjective conditions, the agreement is not null and void, but can be canceled, so long as it is not canceled, it remains binding on the parties. Whereas the Land Deed Making Officer who makes the Sale and Purchase Deed is protected by formal truth, where the Land Deed Making Officer is not responsible for the material truth of the deed he made."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagai minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk mengeluarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada praktiknya terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membuat salinan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 766/Pdt.G/2014/PN.Dps yang melakukan kelalaian dalam pembuatan salinan akta, karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum adanya perbedaan antara isi salinan akta dengan minuta akta dan yang kedua adalah  mengenai tanggung jawab notaris terhadap suatu salinan akta yang berbeda dengan minuta akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, maka salinan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta sehingga tetap merujuk pada minuta akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pembuatan salinan akta oleh notaris yang tidak sesuai dengan minuta akta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik yang dapat menyebabkan sanksi administrasi sebagai bagian tanggung jawab notaris.

---

In carrying out his position, a notary has the authority to make a deed, which is also known as a minute of deed which has perfect evidentiary power. One of the obligations of a notary is to issue a copy of the deed which is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phrase is given as a copy that has the same sound as the minute of the deed, as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. In practice, there are notaries who are negligent in carrying out their obligations to make copies in accordance with statutory provisions, such as the case that befell the notary in Denpasar Court Decision Number 766/Pdt.G/2014/PN.Dps who made a mistake in making a copy of the deed, due to his negligence so that cause one of the parties to feel harmed. As for the problems raised in this study, the first is regarding the legal consequences of the difference between the contents of the copy of the deed and the minute of the deed and the second is about the responsibility of the notary to a copy of the deed that is different from the minutes of the deed. To answer these problems using research methods in the form of normative juridical. This research is analytical explanatory. The first results of this study indicate that the copy of the deed is not in accordance with the minutes of the deed, then the copy of the deed does not meet the formal and material requirements of the deed making procedure so that the jurisdiction must refers to the minuta of the deed which has perfect evidentiary power. In addition, making a copy of the deed by a notary that is not in accordance with the minutes of the deed is a violation of the provisions of the Notary Position Act and the code of ethics which can lead to administrative sanctions as a part of responsibility of the notary."

"Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan.Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation.Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances"

"Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan nominee dalam bidang penguasaan hak atas tanah di Indonesia, serta bagaimana suatu akta autentik yang dibuat di hadapan seorang notaris memiliki unsur nominee di dalamnya, dan konsekuensi terhadap beneficiary dari pembatalan akta autentik karena mengandung praktik nominee. Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan praktik nominee dalam suatu akta autentik dibuat dengan membuat serangkaian perjanjian yang isinya secara tidak langsung mengalihkan kepemilikan dari nominee yang namanya tercantum dalam sertipikat hak milik, kepada beneficiary atau pihak yang menerima manfaat atas tanah, yang dalam kasus ini merupakan WNA. Dapat disimpulkan bahwa akta-akta nominee yang dibuat pada dasarnya telah melanggar syarat objektif perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Isi dari perjanjian yang dituangkan ke dalam akta autentik tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UUPA serta peraturan pelaksanaannya. Akta autentik yang dibuat oleh para pihak di dalam kasus memiliki tujuan utama untuk mengalihkan kepemilikan tanah dengan hak milik dari WNI ke WNA. Akibatnya, akta-akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan dibatalkannya serangkaian akta autentik, WNA yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary dari tanah sengketa, tidak dapat diberikan perlindungan hukum apapun, termasuk untuk mendapakatkan pengembalian uang atas tanah yang sebenarnya dibeli menggunakan uangnya.

---

This research analyzes the implementation of nominees in the field of land tenure in Indonesia, as well as how an authentic deed made before a notary has a nominee element in it and also the consequences for the beneficiary of cancelling the authentic deed because the authentic deeds contained nominee practices. The research was compiled using doctrinal research methods. The implementation of nominee practices in an authentic deed is made by making a series of agreements whose contents indirectly transfer ownership from the nominee whose name is listed on the certificate of ownership, to the beneficiary, which in this case is a foreign citizen. It can be concluded that the nominee deeds made have basically violated the objective requirements of the agreement. The content of the agreement as outlined in the authentic deed has violated the applicable provisions of the Agrarian Law and its implementing regulations. As a result, the deeds in this situation must be declared null and void. Thus, the foreigner who is the beneficial owner or beneficiary of the disputed land, cannot be given any legal protection, including to get a refund for the land that was actually purchased using their own money."