Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia percayai secara intim berkedok hubungan pacaran. Hak anak tersebut kembali dicederai dengan adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak kepada anak sebagai korban dan menjadikan hubungan pacaran yang terjadi antara korban anak dan pelaku dewasa sebagai alasan peringan pidana. Lewat studi terhadap putusan-putusan kasus perkosaan anak dalam hubungan pacaran pada tingkat pengadilan negeri dalam lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan putusan perkosaan anak biasa (non-hubungan pacaran) serta pengkajian literatur, penulis menemukan bahwa hubungan pacaran dalam kasus perkosaan anak berdampak pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Hakim cenderung memutus hukuman yang lebih rendah bagi pelaku perkosaan anak dalam hubungan pacaran jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan anak biasa. Kecenderungan tersebutlah yang menjadikan adanya suatu disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus perkosaan anak.

---

Sexual Abuse is a common thing to happen in Indonesia, but the involvement of children as victims is a problem itself in the society. Children, whose rights are meant to be protected by the state and its own parents, were wounded by the act of rape perpetrated by someone whom they trust intimately masked by such dating relationship. Their rights were wounded once more when criminal justice courts would eventually not side with the victims and choses to use the existence of dating relationship between the victim and its perpetrator as a reason to lighten the sentence. Through studies of similar cases from the last five years and comparing it with other cases of rape towards children (non-dating relationship) and also literature studies, the writer has found that there is a connection between the existence of dating relationship and the punishment given by the judges sentence. The trend is that judges would sentence a lighter punishment towards a child rape perpetrator in dating relationship cases than those towards ordinary child rape perpetrator. This trend itself is a form of unwarranted disparity in the cases of rape towards children."

"Skripsi ini membahas mengenai fenomena disparitas pidana yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang akan menjawab tiga rumusan masalah: pertama, faktor apa yang lebih dominan di antara faktor legal dan faktor ekstralegal sebagai penyebab disparitas pidana; kedua, hal-hal apa saja yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; dan ketiga, bagaimana pengaruh dinaikkannya ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 terhadap disparitas pidana bagi para pelakunya. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer berupa wawancara dengan tiga hakim dari tiga pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dua puluh delapan putusan pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak; bahan hukum sekunder berupa RKUHP, buku-buku, dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, faktor yang lebih dominan sebagai penyebab disparitas pidana adalah faktor ekstralegal, yaitu karakteristik kasus yang bersangkutan yang diikuti oleh subjektivitas hakim; kedua, hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari dua jenis, yakni pertimbangan-pertimbangan umum dan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan ketiga, dinaikkannya pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 nyatanya tidak berpengaruh pada disparitas pidana bagi para pelakunya.

---

This thesis discusses about the phenomenon of disparity of sentencing that occurs towards the perpetrators of child sexual abuse in DKI Jakarta Province. This thesis is a juridical normative study that will answer three main issues first, what factor that is more dominant between legal factors and extralegal factors as the cause of disparity of sentencing secondly, what points should the judge consider in imposing punishment for a perpetrators of child sexual abuse and third, how is the effect of the raising of the threat prison punishment in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 Year 2014 against disparity of sentencing towards the perpetrators.

Data used in this study includes primary data in the form of interviews with three judges from three district courts in DKI Jakarta Province and secondary data in the form of literature study. The legal substances used are primary legal materials in the form of statutory regulations and twenty eight decisions of the district courts in DKI Jakarta Province regarding cases of child sexual abuse secondary law materials in the form of RKUHP, books, and research results like thesis and dissertation and tertiary legal material is language dictionary.

The results of this study indicate that first, the more dominant factor as the cause of disparity of sentencing is the extralegal factor, that are characteristic of the case followed by the subjectivity of the judges secondly, the judges should consider two types of points in order to impose punishment a perpetrator of child sexual abuse, that are general consideration and special consideration and third, the raising of the threat prison punishment in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 Year 2014 in fact does not affect the disparity of sentencing towards the perpetrators. "

"ABSTRAKDating violence merupakan kekerasan yang dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Pada penelitian ini, pembahasan difokuskan pada bentuk dating violence yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Dalam prakteknya, dating violence banyak dilakukan oleh anak dengan anak yang memiliki keterikatan secara emosional sehingga anak cenderung mau melakukan perbuatan apa saja untuk membuat pasangannya tidak meninggalkannya meskipun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma yang merujuk pada beberapa ketentuan yang memiliki sanksi pidana. Ketentuan mengenai dating violence ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, tulisan ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan dating violence yang dilakukan oleh anak. Dari analisis ini didapatkan fakta bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pengaturan dan penerapannya oleh hakim, salah satunya penjatuhan pidana bagi anak. Hal ini merupakan kesalahan penerpan hukum sehingga seharusnya hakim diberikan pendidikan maupun penyuluhan yang sedemikian rupa agar hakim lebih tepat dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

---

ABSTRACTDating violence is violence that can include physical violence, emotional violence, economic violence, and sexual violence. In this study, the discussion focused on the form of dating violence that is included in decency crimes. Dating violence is mostly done by children with children who have emotional attachment so they tend to do any deeds to make their spouses do not leave even though the actions are a violation of the norm that refers to some regulations that have criminal sanctions.The regulation of dating violence are spread in several laws and regulations in Indonesia. Then, this paper analyzes verdicts related to dating violence which conducted by the child. Therefore, we can conclude that the rules are not implemented correctly by the judge, especially in the verdict of crime by children. This is an implementation error of the law. Therefore judges should be given appropriate education so they will be more precise in giving verdict on cases. "

"Penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun praktiknya masih menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya efek samping yang ditimbulkan karena kebiri dilakukan dengan memanipulasi hormon sehingga dianggap melanggar hak asasi manusia. Status quo keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia di Indonesia pun masih terjadi disparitas, padahal hakim memiliki peran yang sentral dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya. Dari permasalahan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia khususnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Studi ini menggunakan teori judicial decision making yang merujuk pada proses seorang hakim dalam membuat suatu keputusan yang didasarkan pada faktor legal dan extralegal. Selain itu, teori judicial attribution of cause juga digunakan dalam studi ini untuk melihat hubungan atribusi antara faktor karakteristik pelaku atau tingkat keseriusan kejahatan dengan berlandaskan pada prinsip judicial legitimacy yang dimiliki oleh hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Population-based Survey Experiments (P-BSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak memandang faktor kondisi individu pelaku dan tingkat keseriusan kejahatan sebagai faktor yang signifikan untuk menentukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, namun legitimasi norma dan proses hukum yang berlangsung dalam persidangan justru menjadi faktor pertimbangan utama hakim ketika menjatuhkan hukuman tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini menilai bahwa teori attribution of cause tidak relevan dalam konteks pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia di Indonesia karena yang dititikberatkan dan signifikan ialah faktor legal legitimacy (orientasi dalam sistem hukum dan peraturan yang berlaku) dan practical constraint (konsekuensi praktis dari penjatuhan hukuman).

---

The imposition of chemical castration punishments on perpetrators of sexual violence against children has been regulated in such regulations, however, the practice still has pros and cons, one of which is the side effect that arises due to the castration being carried out by manipulating hormones, thus it is considered to violate the human rights. There are still disparities in the status quo of judges’ verdicts in imposing chemical castration sentences in Indonesia, even though judges have a pivotal role in imposing chemical castration sanctions on perpetrators according to their considerations. Then from this problem, the question arises regarding what factors influence the judge’s consideration in imposing a sentence of chemical castration, mainly on perpetrators of sexual violence against children. This study uses judicial decision-making theory which refers to the process of a judge making a decision based on legal and extralegal factors. Besides, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator and the seriousness of the crime. Apart from that, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator or the level of seriousness of the crime based on the principle of judicial legitimacy held by the judge. This research uses a quantitative approach with Population-based Survey Experiments (P-BSE). The results of the research show that judges in Indonesia do not consider the condition of the individual perpetrator and the seriousness of the crime to be significant factors influencing the imposition of a chemical castration sentence, but the legitimacy of the norms and legal processes that took place in the trial are actually the main factors considered by the judge when handing down the sentence. Thus, this research considers that the attribution of cause theory is not relevant in the context of judges' considerations for imposing chemical castration sentences in Indonesia because what is emphasized and significant is the legal legitimacy and practical constraint factors."

"Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dalam tahap peraturan pelaksana Undang-undang untuk mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai profesi konselor adiksi; penguatan organisasi profesi yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksana; serta penjelasan mengenai kompetensi konselor adiksi.

---

This thesis discusses the professional addiction counselor in his role as an expert which give an information at criminal procedure in cases of drug abuse. Application of criminal rehabilitation for drug addicts need the expert evidence was given that the assessment process should be carried out by a team of experts and the expert recommendations of the Panel of Judges. This research is a qualitative descriptive form analitif.

The results of this study suggest that it is necessary to revise the regulations implementing phase Legislation to set more clear and detailed information about professional addiction counselor; strengthening professional organizations that poured into the implementing regulations, as well as an explanation of the addiction counselor competencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motif berkorban mendekat memediasi hubungan komitmen dan kepatuhan seksual pada perempuan dewasa muda yang sedang dalam hubungan romantis dengan lawan jenis. Penelitian ini menggunakan alat ukur The Investment Model Scale untuk mengukur tingkat komitmen yang dikembangkan oleh Rusbult, Martz, dan Agnew, 1998. Motives of Sacrifice oleh Impett, Gable, dan Peplau 2005 digunakan untuk mengukur motif berkorban mendekat. Pengukuran kepatuhan seksual diukur menggunakan alat ukur Sexual Compliance Scale yang dikembangkan oleh Impett dan Peplau 2002. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 235 perempuan berusia 20-40 tahun M= 22,22; SD= 2,434 yang sedang berada dalam hubungan romantis heteroseksual. Hasil analisis mediasi yang dilakukan menggunakan PROCESS HAYES versi 21 menunjukkan bahwa motif berkorban mendekat memediasi hubungan antara komitmen dan kepatuhan seksual, di mana komitmen memengaruhi seseorang untuk berkorban dengan motif menjauh, dan motif mendekat membuat individu melakukan kepatuhan seksual.

---

The purpose of this study is to examine the role of approach motives of sacrifice as mediator in the relationship between commitment and sexual compliance on young adult women in a heterosexual relationship. The Investment Model Scale is used to measure the level of commitment Rusbult, Martz, Agnew, 1998. Approach motives of sacrifice was measured by Motives of Sacrifice Impett, Gable, Peplau, 2005 and for sexual compliance were measured using Sexual Compliance Scale developed by Impett and Peplau 2002.

The partisipant of this study were 235 women in a romantic relationship heterosexual , with a mean age M 22,22 SD 2,434. Analysis mediation conducted using PROCESS HAYES version 21 revealed that approach motive of sacrifice mediated the relationship between commitment and sexual compliance, in which commitment increases the tendency of using approach motive of sacrifice, which in turn increases sexual compliance. "

"Anak korban memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ditinjau dari viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang diakibatkan terhadap korban. Akan tetapi, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum diatur secara jelas. Restitusi pada praktik telah beberapa kali diberikan kepada anak korban, di antaranya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG dengan terdakwa Herry Wirawan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Mario Dandy. Namun di antara kedua kasus tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan besaran restitusi bagi anak korban, sehingga pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran restitusi pada kedua kasus tersebut perlu dianalisis. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pandangan viktimologi terhadap anak korban, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran restitusi pada perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dari data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa anak korban memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana, lalu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa restitusi di Indonesia merupakan pidana tambahan. Terkait dengan kasus yang dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan kerugian para anak korban dan kemampuan pelaku dengan baik dalam menentukan besaran restitusi pada kasus dengan terdakwa Herry Wirawan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kerugian anak korban dengan baik namun belum mempertimbangkan dengan baik kemampuan pelaku dalam membayar restitusi dalam kasus dengan terdakwa Mario Dandy.

---

Child victims have several rights, one of them is the right to get restitution. Restitution according to victimology is a form of responsibility of the perpetrator for the suffering caused to the victim. However, the position of restitution in penal system in Indonesia hasn’t been clearly regulated. In practice, restitution has been given several times to child victims, like in Bandung High Court Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG with the Herry Wirawan as the defendant and in South Jakarta District Court Decision Number 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel with Mario Dandy as the defendant. However, there are significant difference regarding the amount of restitution for child victims between the two cases, so judge's considerations in determining the amount of restitution in both cases need to be analyzed. Based on those several issues, this research will discuss the victimology view of child victims, the position of restitution in the criminal system in Indonesia, and judge's considerations in determining the amount of restitution in cases involving children as victims of crime. This research is a doctrinal research that uses legal materials as its main source of data that used in this research. This research concluded that child victims have special characteristics that make them vulnerable to become crime victim, this research also concluded that restitution in Indonesia is an additional punishment. Regarding the cases that have been analyzed, this research found that the Judges at the Bandung High Court had properly consider the losses of the child victims and the perpetrator's ability to pay in determining the amount of restitution in the case with Herry Wirawan as the defendant, whereas Judges at the South Jakarta District Court had properly considered the losses to the child victim but haven’t properly consider the perpetrator's ability to pay restitution in the case with Mario Dandy as the defendant."

"

Tulisan ini mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada kasus penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta periode 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Sebanyak 99 kasus dianalisis menggunakan software SPSS dan analisis tabulasi silang serta uji chi-square untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan keputusan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil statistik dianalisis menggunakan teori integrated complexity, prisma kejahatan dan teori penghukuman retributif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), komposisi hakim dan saksi dokter menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya agar memiliki sudut pandang yang sama dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, merehablitiasi penyalahguna narkotika yang memiliki adiksi dan pentingnya berpikir terintegrasi.

 

---

This paper describes the factors that are considered by judges in making decisions in cases of narcotics abuse in the Jakarta District Court for the 2015-2018 period. This research is a quantitative study that uses secondary data as the main data source. Total of 99 cases were analyzed using SPSS software and cross tabulation analysis and chi-square test to identify the factors that determine a judge's decision in narcotics abuse cases. Statistical results were analyzed using the theory of integrated complexity, the prism of crime and the theory of retributive punishment. The results showed that prosecutors 'demands, the composition of judges and doctor witnesses were factors that influenced the judges' decision. This research contributes as input for judges and other law enforcement officers to have the same perspective in handling cases of narcotics abusers, rehabilitating narcotics abusers who have addiction and the importance of integrated thinking.

"

"Perempuan dalam hubungan heteroseksual lebih sering menjadi pihak yang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan secara sukarela atau kepatuhan seksual sebagai upaya untuk mempertahankan hubungannya. Mereka yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap hubungannya memiliki keinginan untuk berkorban dengan tujuan ingin menghindari hal negatif terjadi pada hubungan atau dengan motif berkorban menjauh sehingga dapat mempertahankan hubungan mereka. Mengetahui bahwa banyaknya perilaku seks pra nikah dan kehamilan di luar nikah yang terjadi di Indonesia serta dampak yang dimunculkan oleh perilaku kepatuhan seksual dan motif berkorban menjauh terhadap individu, pasangan, dan hubungan, pada penelitian ini dilihat apakah motif berkorban menjauh memediasi hubungan antara komitmen dan perilaku kepatuhan seksual pada perempuan dewasa muda yang sedang dalam hubungan pacaran. Dalam proses mendapatkan data peneliti menggunakan alat ukur The Investment Model Scale untuk mengukur tingkat komitmen Rusbult dkk., 1998 , Motive for Sacrifice Scale untuk mengetahui motivasi perilaku berkorban Impett dkk., 2005 , dan Sexual Compliance Scale untuk mengukur kepatuhan seksual individu Impett Peplau, 2002 . Penelitian ini terdiri dari 235 partisipan perempuan berusia dewasa muda dengan rentang usia 20-38 tahun M = 22.22 ; SD = 2.434 yang sedang berada dalam hubungan romantis pacaran selama 1 hingga 104 bulan M = 23.13, SD = 20.53. Hasil analisis mediasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan PROCESS SPSS versi 3.0 karya Hayes 2013 menunjukkan bahwa motif berkorban menjauh memediasi hubungan antara komitmen dan kepatuhan seksual, di mana komitmen memengaruhi seseorang untuk berkorban dengan motif menjauh, dan motif menjauh membuat individu melakukan kepatuhan seksual.

---

Women in heterosexual relationships are more often the ones who engage in an unwanted sexual activities or known as sexual compliance as an attempt to maintain their relationship. Those with high commitment with their relationship willing to sacrifice in order to avoid conflict maintain their relationship. Knowing that pre marital sex in Indonesia is getting more common as well as the negative impact of sexual compliance and avoidance motives of sacrifice on not only the ones who did it but also their partners and relationships, this study aim to see the role of avoidance motives of sacrifice as mediator in the relationship between commitment and sexual compliance of young adult women.

In the process of obtaining the data researcher using The Investment Model Scale to measure level of commitment Rusbult et al., 1998, Motive of Sacrifice Scale to measure avoidance motives for sacrifice Impett et al., 2005, and Sexual Compliance Scale to measure sexual compliance behavior Impett Peplau, 2002. Participants in this study included 235 young adult women in romantic relationship, age range of 20 40 years old M 22.22 SD 2.434. The avarage length of their relationship was 23.13 months SD 20.53.

Analysis mediation conducted by researcher using PROCESS SPSS by Hayes version 3.0 revealed that avoidance motive of sacrifice mediated the relationship between commitment and sexual compliance, in which commitment increases the tendency of using avoidance motive of sacrifice, which in turn increases individu perform sexual compliance."

"Pasangan hubungan jarak jauh semakin umum di Indonesia yang mana memiliki keterbatasan dalam bertemu dan berinteraksi secara fisik. Keterbatasan tersebut berdampak pada aktivitas seksual yang biasa dilakukan bersama pasangan sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya kepuasan seksual. Namun seiring berkembangnya teknologi, aktivitas seksual dapat dilakukan secara daring yang salah satunya adalah sexting. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perilaku sexting terhadap kepuasan seksual pada dewasa muda berusia 20 – 30 tahun (M = 22.04, SD = 1.833) yang menjalani hubungan jarak jauh. Penelitian ini dilakukan pada 411 partisipan (93.2% perempuan, 6.8% laki-laki) yang berpacaran selama minimal enam bulan (M = 28.38, SD = 24.34), menjalani hubungan jarak jauh, melakukan aktivitas seksual dan sexting dengan pasangan. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur perilaku sexting yang dikembangkan oleh Gordon-Messer et al. (2013) dan The Global Measure of Sexual Satisfaction (GMSEX). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku sexting berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan seksual (B = .219, t(411) = 5.905, p < .05) dengan rata-rata frekuensi menerima sext sebesar 10.06 (SD = 4.003) dan rata-rata frekuensi mengirimkan sext sebesar 10.61 (SD = 4.265) sepanjang menjalin hubungan pacaran dengan pasangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pasangan berpacaran jarak jauh untuk menjaga aspek seksual dalam hubungan dengan melakukan sexting.

---

Long-distance relationship couples are increasingly common in Indonesia and which has limitations in meeting and interacting physically. This limitation has an impact on sexual activity that is usually done with a partner so it can affect the decrease in sexual satisfaction. However, as technology develops, sexual activity can be carried out online, one of which is sexting. This study aims to see the effect of sexting behavior on sexual satisfaction among young adults who establish long-distance relationships. This research was conducted on 411 participants (93.2% female, 6.8% male) who had been dating for at least six months (M = 28.38, SD = 24.34), establish long distance relationship, had sexual activity and sexting with partner, which were obtained by convenience sampling. The measurement tool used in this research is the sexting behavior measurement tool developed by Gordon-Messer et al. (2013) and The Global Measure of Sexual Satisfaction (GMSEX). The results showed that sexting had a positive and significant effect on sexual satisfaction (B = .219, t(411) = 5.905, p < .05) with average frequency of receiving sext is 10.06 (SD = 4.003) and average frequency of sending sext is 10.61 (SD = 4.265) during the dating relationship. The result of this study can be a reference for long-distance dating couples to maintain sexual aspects in their relationship by doing sexting"