Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekonomi kreatif ditetapkan pemerintah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting di dalamnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh hak kekayaan intelektual terhadap kinerja ekonomi kreatif yang diukur dengan total pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary Least Square OLS. Data yang digunakan adalah data cross section yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2016. Temuan dari penelitian ini adalah kepemilikan HKI oleh pelaku ekonomi kreatif berdampak positif secara signifikan terhadap pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif.

---

Creative economy has been assigned as the backbone of Indonesian economy in the future. Based on Article 24 of the 2019 Law of Creative Economy, the protection of Intellectual Property Rights upholds an important role in creative economy. This research aims to observe the impact of intellectual property rights to the performance of creative economy as measured by the total income and export decision of creative economy actors, using the Ordinary Least Square OLS analytical method. It uses the cross-section data sourced from Badan Pusat Statistik BPS Central Bureau of Statistics in 2016. This research concludes that the ownership of Intellectual Property Rights by economy actors has yielded significantly positive impact to the total income and export decision of creative economy actors."

"Subsektor kuliner merupakan tiga subsektor industri kreatif terbesar yang mengalami penurunan pertumbuhan di masa pandemi COVID-19 dan kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang merupakan dampak dari penurunan omset penjualan. Dampak jangka panjang, lembaga keuangan bank dan non-bank akan lebih konservatif dan selektif pada pasca-pandemi dalam menyalurkan pembiayaan yang membutuhkan sekuritiasi sebagai manajemen risiko. Kekayaan intelektual yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif, dapat dimanfaatkan sebagai sekuritiasi untuk meningkatkan ketertarikan pemberi pinjaman sebagai solusi peningkatan akses pembiayaan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan rancangan pemberian kredit berbasis KI di Indonesia. Metode Design Structure Matrix diterapkan untuk mengidentifikasi aliran informasi antar proses dan menghasilkan durasi total skema yang lebih singkat dengan mengoptimalkan urutan proses. Business Process Modelling Notation lebih lanjut digunakan untuk visualisasi pemahaman alur proses bisnis secara menyeluruh. Penelitian ini menghasilkan rancangan proses bisnis berdasarkan penjadwalan optimal yang menyediakan (i) struktur sistematis untuk memperkuat dan mematangkan skema pemberian kredit berbasis KI menjadi konsep yang layak dan dapat diterapkan dan (ii) sumber inspirasi untuk praktik implementasi skema pemberian kredit berbasis KI kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia.

---

The culinary sub-sectors are the three largest creative industry sub-sectors that experienced a decline in growth during the COVID-19 pandemic. To maintain their business and compete, 60% of business actors in the culinary sub-sector feel that limited access to financing is the main difficulty resulting from the decline in sales turnover. In the long-term impact, bank and non-bank financial institutions will be more conservative and selective in the post-pandemic in distributing financing that requires securitization as risk management. Intellectual property, which is the basis for the development of the creative economy, can be used as security to increase lenders' interest as a solution to increase access to financing. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt was made to address the limitations by developing a systematic process model for the IP-based financing business process. The Design Structure Matrix method is applied to identify the flow of information between processes and results in a shorter total scheme duration by optimizing the sequence of processes. Business Process Modeling Notation is further used to visualize the overall understanding of the business process flow. The research findings a process model providing: (i) a systematic structure to strengthen and mature existing IP-based financing scheme into viable and implementable concepts and (ii) a source of inspiration for best practice IP-based financing scheme in the creative economy sector."

"Ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh namun masih menghadapi tantangan yang berat ke depan dalam mengakses pembiayaan, sebesar 92,37% pelaku usaha kreatif di Indonesia menggunakan dana sendiri sebagai modal usaha. Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan skema pembayaan khusus yang sesuai dengan karakterisik usaha ekonomi kreatif dengan menawarkan solusi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan kerangka struktural pembiayaan berbasis KI di negara berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia. Upaya yang dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan dan pendukung dari literatur dan kemudian divalidasi dengan pendapat para pakar yaitu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Empat hambatan yang diklasifikasikan sebagai Regulasi Pembiayaan, Kebijakan dan Penegakan Hukum, Valuasi, dan Likuiditas sangat krusial dengan sepuluh pendukung yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan pembiayaan berbasis KI. Metode Interpretive Structural Modeling diterapkan untuk mengembangkan kerangka struktural. Analisis Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) lebih lanjut digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan klasifikasi hambatan dan pendukung berdasarkan kekuatan pendorong dan ketergantungan antar faktor. Kerangka terstuktur dihasilkan sebagai peta rencana yang memberikan wawasan holistik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pengembangan penerapan skema pembiayaan ekonomi kreaitf berbasis KI di Indonesia.

---

Indonesia’s creative economy possesses enormous potential to grow but still faces formidable challenges ahead in access financing, 92.37% of creative players in Indonesia using its funds. The government in Indonesia has initiatives to offer intellectual property-based financing solutions. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt made to identify the barriers and enablers from literature and duly validated with experts’ opinion. Four main barriers, classified as Financing Regulations, Legal Enforcement, Valuation, and Liquidity, are crucial with ten of enablers that had a substantial influence in successfully executing IP-based financing development. The Interpretive Structural Modeling method is applied to develop a structural framework. The Matrice d’Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) analysis furthers assists in computing the driving power and dependence of the barriers and enablers. The research findings a structural framework serves as a roadmap provides holistic and practical insights that will facilitate the strategic decision making for policymakers and stakeholders regarding the IP-based financing development in Indonesia."

"Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum ekonomi kreatif Indonesia telah berdampak pada sektor Industri Kreatif Indonesia. Mempunyai fakta bahwa Indonesia sedang dalam tahap pengembangan; sektor industri kreatif sebagai salah satu perbaikan dalam pembangunan bangsa ini. Industri ini cenderung tidak memiliki perlindungan, di mana sebagian besar pemain industri kreatif adalah SMSE yang juga membutuhkan dukungan keuangan. Pembentukan undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif telah memberikan harapan bagi pelaku industri kreatif dalam memaksimalkan penggunaan Kekayaan Intelektual, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendukung bisnis mereka. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat mengarah pada argumen kuat yang dapat dimasukkan untuk meningkatkan peran hak kekayaan intelektual dalam hal skema pembiayaan untuk pemain industri kreatif di Indonesia. Memiliki tujuan untuk melindungi para kurator, perancang, dan pemain dari Bisnis Industri Kreatif kita dengan menemukan koneksi dari hukum dan peraturan yang berlaku yang dapat membantu melalui memperbaiki masalah.

---

The objective in writing this article is to gain the understanding of how the Indonesian creative economy law has impacted the Indonesian Creative Industry sector. Having the fact that Indonesia is in its developing stage; the creative industry sector sits as one of the improvement inside this nation development. This Industry tends to have a lack of protection, where most of the creative industry players are SMSEs that also require financial backings. The establishment of law number 24 year 2019 regarding creative economy has gives hope for the creative industry player in maximizing the use of Intellectual Property, by which may be used as collateral to support their business. The outcome from this article are hoped to provide suggestions that may led to strong arguments that can be inputted to improve the Intellectual property right roles in matters of financing scheme for the creative industry player in Indonesia. Having the goal to protect our nation curators, designers, and players of the Creative Industry Business by finding the connection of the prevailing laws and regulation that can help through fixing the issues."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang kinerja ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat di Indonesia. TIK pada sektor ekonomi kreatif tidak hanya dapat mendukung pengurangan biaya (cost reduction) atau penciptaan pendapatan (revenue generation) seperti pada business as usual, melainkan juga sebagai modal penting untuk mengintensifkan kreativitas dari sumber daya manusia yang menjadi faktor produksi utama dalam ekonomi kreatif. Dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS), studi ini menganalisis data cross section yang bersumber dari Survey Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 dan menemukan bahwa walaupun secara umum pemanfaatan TIK berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kreatif, namun secara khusus hubungannya sangat bergantung pada jenis kegiatan atau subsektor dalam ekonomi kreatif. Pengaruh yang negatif terhadap pemanfatan TIK ditemukan pada subsektor desain komunikasi visual (DKV), musik, aplikasi dan games, dan seni rupa. Lebih jauh penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan TIK pada usaha skala mikro berpengaruh negatif terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis subsektor dan skala usaha adalah faktor yang menentukan peran positif TIK dalam meningkatkan kinerja usaha ekonomi kreatif.

---

This research aims at analyzing to what extent the role of information and communication technology (ICT) could support the performance of the creative economy sector that is rapidly growing in Indonesia. ICT in creative economy is not only helpful in promoting cost reduction or revenue generation as in business as usual, but also in itself is important asset to intensify the creativity of human resources which is the main production factor in creative economy. Using Ordinary Least Square (OLS) analysis method, this study analyzed cross section data from the Special Survey of the Creative Economy (Survei Khusus Ekonomi Kreatif/SKEK) by Indonesian Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) in 2016 and found that although the use of ICTs delivers a positive effect on creative economy performance in general, the correlation varies depending on the type of activities or subsector of the creative economy in particular. The negative impact of the use of ICTs on firm performance is found in the visual communication design, music, application and games, and fine art subsectors. Furthermore, this study also uncovered that the use of ICTs in micro scale businesses was associated negatively with its performance. The result indicates that the type of subsectors and the scale of the firms are the determinants of whether ICT would have a positive effect in the performance of the creative economy."

"Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia berbanding lurus dengan kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk menyokong keberlangsungan usahanya. Mendapatkan akses terhadap kredit perbankan merupakan hal yang penting agar dapat mencapai optimalisasi potensi dari pengembangan ekonomi kreatif melalui skema agunan berbasis kekayaan intelektual melalui jaminan fidusia. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan ini melalui lahirnya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta peraturan pelaksanaannya pada PP No. 24 Tahun 2022. Agar skema tersebut dapat terlaksana secara efektif pada saat PP No. 24 Tahun 2022 berlaku pada Juli 2023, masih diperlukannya kejelasan terkait dengan penilaian agunan kekayaan intelektual, ketersediaan pasar sekunder, serta ketersediaan pihak penilai. Berangkat dari latar belakang tersebut, dilakukannya penelitian dengan rumusan masalah terkait dengan bagaimana pengaturan pemberian kredit bank bagi pelaku ekonomi kreatif serta bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap pemberian kredit yang menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan serta analisis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank yang memberikan kredit dengan jaminan atau agunan kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini, masih dibutuhkan adanya pengaturan serta regulasi terkait diterimanya agunan dalam bentuk kekayaan intelektual. Sehingga, pembentukan peraturan dari lembaga pengawas sektor keuangan sebagai serta peraturan pendukung dari dunia perbankan harus segera diakselerasi penyusunannya agar dapat menjadikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terkhusus melalui pemberian kredit di Indonesia dapat terlaksana.

---

The demand for funding by creative economy promoter to finance their ongoing operations is strongly correlated with the rapid growth of the creative industry in Indonesia. Having access to credit banking is crucial to maximizing the creative economy's potential for growth through a fiduciary guarantee-based scheme for intellectual property-based collateral. With the introduction of Law No. 24 Year 2019 concerning the Creative Economy and its implementing rules in Government Regulation No. 24 of 2022, the Indonesian government has met this demand. Government Regulation No. 24 of 2022 must still be fully implemented by July 2023 in order for the system to function as intended in terms of intellectual property judgment, secondary market accessibility, and appraiser accessibility. In order for the scheme to be implemented effectively at the time of Government Regulation No. 24 of 2022 comes into effect in July 2023, it is still fully required related to intellectual property judgment, secondary market availability, and the availability of appraisers. Departing from this background, research was conducted with the formulation of issues, which is in terms of what is the regulation that regulates bank lending to creative economy promoter and how to provide legal protection for banks against granting credit that uses intellectual property as an object of fiduciary guarantees. The objective of this research is to comprehend the rules and analysis related to legal protection for banks that provide credit with guarantees or intellectual property guarantees. With the aid of interviews and secondary data, this study was done as juridical-normative research. According to this research, protocols and rules governing the acceptance of collateral in the form of intellectual property are still necessary. In order for Indonesia to be able to finance intellectual property, particularly through the provision of credit, it is necessary to hasten the creation of laws from agencies responsible for the financial sector as well as supporting regulations from the banking industry."

"This research aimed to explain the existence of influence of interpersonal effective communication and leadership variables; individually and together, to the dependent variable of performance. In this research, communication variable is divided into two; vertical and horizontal/lateral communication with five indicators: openness, empathy, positive, support and similarity. Leadership variable is comprised of four indicators: good communication, delegation of authority, supervising, and ability to create good work condition.Research was conducted upon 71 respondents, which served as population of patent reviewers in Directorate Patent, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Law and Human Rights, R1. Data analysis technique in used is Linear Regression. First, the linear regression technique is used as simple linear regression between each independent variable (interpersonal communication or leadership) to patent reviewers' performance, to see the existence of influence of each independent variable to performance as dependent variable. Multiple regression technique is used to verify the influence of both independent variables (interpersonal communication and leadership) together to patent reviewers? performance.From these various analyzes, it was found that interpersonal communication individually has negative influence to patent reviewer performance, while together with leadership variable have no influence in enhancing level of performance. Based on respondents' opinion on interpersonal communication existed in Directorate of Patent Reviewer, both vertical and horizontal/lateral communications, is not a dominant factor which can influencing patent reviewers' performance because the level of satisfaction in communication has not optimally met. Meanwhile the independent variable of independent, individually or together, has a significant and positive influence to patent reviewers' performance, where good leadership will influence an enhancement on patent reviewers' performance at Directorate of Patent Reviewer."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."