Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 190216 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amilin
"ABSTRAK
Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena
hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah
NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untuk
mengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akan
membahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik."
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI, 2019
321 JKLHN 39 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Satya Arinanto
Jakarta: UI-Press, 2006
PGB 0428
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Aziz Haily
"BAB I P E N D A H U L U A N
A. Latarbelakang dan Identifikasi Masalah
Organisasi politik yang disingkat Orpol merupakan suatu kekuatan politik yang terdapat dalam berbagai pertumbuhan dan perkembangan bangsa di dunia. Hampir semua negara di dunia memiliki Orpol baik dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, angkatan bersenjata, maupun kelompok pendesak lainnya.
Dalam sejarah Orpol di negara sedang berkembang, ditandai dengan pertumbuhan partai-partai politik yang berperan sebagai suatu kekuatan penentang kaum penjajah. Partai-partai politik bergerak dan berjuang bersama angkatan bersenjata, mereka memperoleh kemerdekaan bangsanya.
Pergerakan kemerdekaan di Indonesia, bertolak dari munculnya organisasi-organisasi yang bergerak dari lingkungan etnis seperti pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran orang Jawa. "Di samping itu lahir pula kelompok-kelompok yang berdasarkan suku kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan (1914), Serikat Sumatera (1918), Serikat Ambon {1929), Rukun Minahasa dan Kaum Betawi (1923).1
Sarekat Islam yang telah lahir tahun 1912, menandai awal pergerakan suatu organisasi yang berkembang menjadi organisasi politik di Indonesia. Orpol tersebut dalam menjalankan peranannya melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha mempengaruhi struktur politik penjajahan dalam arti mengaaskan tuntutan-tuntutan perbaikan kehidupan masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut di atas bergerak dalam proses politik yang dirasakan sebagai suatu wadah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Istilah Orpol dalam penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia dikenal dengan Partai Politik (Parpol). Parpol secara formal berasal dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang menegaskan pendiriannya sebagai berikut :
Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat.
In English:Copy and paste Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan?badan Perwkilan Rakyat pada bulan Januari 1946.
Setelah dikeluarkan Ketetapan Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945, maka terbentuklah berbagai partai politik yang pada umumnya merupakan kelanjutan daripada organisasiorganisasi sosial, dan partai-partai politik yang dibentuk baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa kekuasaan Jepang.2
Pemerintah berharap bahwa partai-partai tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin masyarakat. Parpol tumbuh dan berkembang sehingga pemilihan umum dapat dilangsungkan pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut terdapat sebanyak 36 Parpol, satu sama lain berusaha merebut kursi di parlemen. Anggota parlemen terdiri dari 222 anggota, komposisi demikian jelas tidak memungkinkan satu kekuatan untuk tampil penuh sebagai kekuatan dominan. Perebutan posisi kekuasaan dari Parpol dalam Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 berpengaruh kepada stabilitas politik yang menggoyahkan sistem pemerintahan Indonesia. Pertentangan faham antar parpol tampak menonjol dalam sidang-sidang konstituante, hal ini mempertegang situasi politik dalam negeri dan memperlemah persatuan kesatuan bangsa serta menggoyahkan kehidupan negara.
Kondisi tersebut di atas telah mengundang pergolakan politik yang semakin memperburuk pandangan orang terhadap kehidupan Parpol. Para tokoh Pemerintah dan golongan mempermasalahkan peranan Partai Politik. Parpol tampaknya belum berhasil menjalankan peranannya, bahkan parpol bukan?.
"
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutrimo
"ABSTRAK
Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sekitar 32 tahun telah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanail sehingga memungkinkan bangsa Indonesia dapat membangun bidang ekonomi guna peningkatan kesejahteraan, setidaknya selama era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Namun demikian apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru ini disamping adanya pujian juga mengundang sejumlah kritik.
Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam membangun, khususnya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, tidak lepas dari peran pembinaan Orsospol - Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia - yang selama PJP I tampak efektif. Akan tetapi pada akhir PJP I dan memasuki PJP II, pembinaan terhadap Orsospol menunjukkan kecenderungan (trend) menurun, yang ditandai oleh banyaknya aksi unjuk rasa selaku refleksi rasa ketidakpuasan masyarakat. Masalah itulah yang menjadi pokok kajian tesis ini.
Tujuan penelitian ialah : (1) Menelusuri faktor-faktor penyebab pembinaan Orsospol yang sangat efektif pada kurun waktu Pelita I s/d IV, tetapi efektifitas itu menurun mulai akhir Pelita V dan seterusnya; (2) Mencoba melakukan konstruksi suatu model alternatif pembinaan Orsospol yang diharapkan dapat mengakomodir tuntutan perkembangan kemajuan serta dinamika masyarakat dan dengan memperhatikan kecenderungan perubahan lingkungan strategis.
Analisis masalah menggunakan pendekatan Konsepsi Ketahanan Nasional, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana korelasi antara variabel efektivitas pembinaan Orsospol dan variabel kemajuan pembangunan dibandingkan dengan menggunakan metode SWOT (strength ? weakness - opportunity - threat). Rentang waktu penelitian dibatasi antara sejak lahirnya Orde Baru (1966) sampai Pemilu 1997.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
(1) Faktor-faktor yang menjadikan pembinaan terhadap Orsospol yang dilakukan selama PJP I dirasakan efektif adalah : (a) bangsa Indonesia menaruh perhatian besar untuk membasmi komunisme pasca pengkhianatan G30S PKI; (b) berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi; (c) adanya dukungan dunia internasional dalam upaya memberantas kemiskinan dan komunisme; (d) dwifungsi ABRI yang memperhatikan kepentingan rakyat dengan pendekatan keamanan; (e) kepemimpinan nasional yang masih berwibawa dan disegani.
(2) Faktor-faktor yang menjadikan kurang efektif adalah : (a) tingkat kemajuan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi; (b) adanya perubahan struktur sosial dan munculnya masyarakat sipil (madani); (c) beberapa ketentuan perundang-undangan dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dinamika masyatakat; (d) pengaruh perkembangan gelombang demokratisasi internasional; (e) ketidakadilan distribusi ekonomi; (f) pelanggaran terhadap norma Pancasila dan UUD 1945.
(3) Model pembinaan yang dapat mengakomodir tuntutan masyarakat adalah pembinaan yang tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan kemajuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi pemberdayaan masyarakat sipil dan tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.
Terlepas dari berbagai kritikan terhadap kebijakan pembinaan orsospol di zaman Orde Baru, namun keberhasilannya dalam membina stabilisasi politik selama lebih 3 dekade telah mencatat rekor waktu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang Orde Baru yang ditulis pada era Orde Reformasi ini sekaligus dapat dipandang sebagai upaya untuk menghimpun berbagai fenomena kehidupan sosial politik pada zamannya, yang mungkin takkan terulang kembali di masa datang, agar tidak tercecer dalam catatan sejarah perjalanan bangsa yang tercinta ini.

ABSTRACT
The Guidance of Social Political Organization in Indonesia during the New Order within the National Resilience Perspective
For the last 32 years the new order government was in power, political stability and security were successfully achieved allowing economic development to grow for the sake of national prosperity, at least during the first long-term development plan (25 years). Although, the new order government received praises for their accomplishments, it also received criticisms.
The new order government's success in ensuring political stability and security was also due to the guidance provided by the existing social-political organizations; the United Development Party (PPP), the Functional Group (Golkar) and the Indonesian Democratic Party (PDT). At the long-term development plan appeared effective. However, by the end of the first long-term development plan era, there were signs of a downward trend. This was indicated by the increasing number of protests and demonstrations reflecting the public's dissatisfaction. Therefore, it is this issue that has become the primary study of this thesis.
The objectives of this study are: (1) To discover the factors that caused the guidance given by these social-political organizations to be less effective by the end of the 5th five year development plan period; (2) To construct an alternative guidance model that is expected to accommodate all the demands of the people and the dynamics of the society without neglecting the trend of the change of strategic environment.
The analysis will use the approach of National Resilience Concepts along with the descriptive quality design. The correlation between the social-political organization's (SPO) guidance effectiveness variable and the development advancement variable are compared with the SWOT (strength-weakness-opportunity-threat) method. The time frame of this study begins at the start of the new order government (1966) up to the general elections of May 1997.
The results of this study are:
(1) The factors attributed to the effectiveness of the SPO's guidance during the first long-term development plan are: (a) The Indonesian people placed all of their attention on the eradication of communism after the failed coup attempt by the Indonesian Communist Party, PKI; (b) Full concentration on economic development; (c) The existence of international support in an effort to eradicate poverty and communism; (d) The implementation of ABRI's dual function doctrine in hopes to serve the public's interest through the assurance of security approach; (e) Good governance and strong national leadership.
(2) The factors contributing to the decline in effectiveness are: (a) The rise in the level of education and the increase of the public's political awareness; (b) The change of social structure and civil society; (c) Regulations and laws that are regarded incompatible with the advancement in social dynamics; (d) Influence of international issue of democratization; (e) Injustices in the distribution of national wealth; (f) Violations against the norms of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution.
(3) An alternate guidance model that will accommodate the public's demand is the adaptation and implementation of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution. While developments in society, noting to allow movements that will enable the empowerment of a civil society and assure national unity at the same time.
Despite criticisms of the policies undertaken by the SPOs during the new order period, its success in maintaining political stability for approximately three decades, is a record in Indonesia's history. Therefore, this study on the New Order during the present Reform Era is a means to understand the phenomenon of the social-political life during that time. Thus, to ensure that mistakes made in the past do not repeat themselves and to not forget the endeavors made in this nation's journey.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia."
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sarwo Sukmono
"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, social maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka peran partai politik sebaiknya ditingkatkan. Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai politik yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Berdasarkan haI tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :
1. Apakah demokratisasi internal Partai Golkar telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi
2. Sejauhmana demokratisasi internal Partai Golkar mampu meningkatkan Integrasi Bangsa ?
3. Sejauhmana demokratisasi internal Partai Golkar mampu meningkatkan Ketahanan Nasional ?
Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan partai DPP Partai Golkar, Pimpinan KINO, Pimpinan DPD I Partai Golkar DKI Jakarta dan Pimpinan DPD II Partai Golkar se- DKI Jakarta terhadap Demokratisasi Internal yang dilakukan Partai Golkar dalam meningkatkan Ketahanan Nasional. Untuk mengetahui penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan Paradigma Konstruktivisme.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan melakukan perbandingan dan hasil interaksi antara peneliti dan yang diteliti serta cara pandang terhadap obyek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran Demokratisasi Internal Partai Golkar dalam meningkatkan Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Partai Golkar telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, mampu meningatkan Integrasi Bangsa dan meningkatkan Ketahanan Nasional, maka berdasarkan hasil penelitian Proses Demokratisasi Internal Partai Golkar adalah verifikasi.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan berguna bagi Pimpinan Partai dan mahasiswa pada masa yang akan datang.

In this reform era changes are demanded either in political, social or economic areas. In order to fulfill the change demands, then the role of political parties need to be improved. Golongan Karya (Golkar) party one of major political parties is one of main democratic pillars should show its existence in comprehensive, integrated and planned manner, however until now this existence has not shown the maximum results.
Based on the above matter, then the writer is going to conduct a research concerning:
1. Has Golkart Party's internal democratization run in accordance with democratic values?
2. How far Golkar Party's internal democratization is capable to improve National Integration?
3. How far Golkar Party's internal democratization is capable to improve National Resilience?
This research would be focused on perception or response of the leaders of Golkar Party Central Board, KIND Leaders, Provincial Board of Greater Jakarta Golkar Party and Leaders of RegentallCity Board Golkar Party of Capital Jakarta in improving National Resilience. To implement the research by conducting Constructivism Paradigm.
Research methodology that used is qualitative methodology, by comparing and interaction results between the researcher and research object and point of view to the research object.
Based on research results, then it is concluded that the perception toward the role of Golkar Party Internal Democratization by improving National Resilience conducted by Golkar Party has been in line with democratic values, capable to improve National Integration and improve National Resilience, so based on the research results the Internal Democratization Process of Golkar Party is verification.
This research is hoped to be beneficial academically in brings benefits for the Party Leader and students in the future.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20689
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Suhawi
"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.
Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.
Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.
The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.
As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.
Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T24551
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sugiarto
"ABSTRAK
Pembangunan politik merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 6 kali mulai dari tahun:1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu yang berlangsung secara berkala tersebut masingmasing organisasi politik peserta pemilu memperoleh dukungan pemilih yang bervariasi. Dukungan yang bervariasi itu tidak hanya karena pemilu itu diikuti
banyak partai, tetapi juga karena masing-masing organisasi politik mempunyai pendukung yang bermacammacam. masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi sosial, budaya, ekonomi dan agama, menyebabkan anggotaanggota dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara LUBER, JURDIL atau tidak sama sekali.
Kegiatan memilih pada Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam hal penyaluran aspirasinya, yaitu melalui memilih atau tidak memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif.

"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T17717
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sa`dan Mubarok
Jakarta : Departemen Ilmu Politik, FISIP UI, 2013
333.79 SAD p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dewie Mardhani
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.
Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

ABSTRACT
This research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.
This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>