Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya organisasi memiliki kontribusi penting dalam sukses atau gagalnya merger perusahaan. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank hasil merger serta bagian dari industri keuangan syariah di Indonesia perlu untuk memperhatikan aspek budaya organisasi dan employee engagement. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor determinan apa saja yang mempengaruhi budaya organisasi pada merger BSI dan pengaruhnya terhadap employee engagement. Faktor-faktor determinan budaya organisasi yang diteliti adalah karakter personal, etika organisasi, pembagian hak dan struktur organisasi. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode purposive sampling dengan sampel 411 pegawai BSI yang tersebar di Kantor Pusat, Region Semarang dan Region Makassar. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner melalui survey online. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan bantuan Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS) dan pedoman Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa variabel karakter personal, etika organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Variabel pembagian hak memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee engagement dengan pengaruh sebesar 78,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sedangkan budaya organisasi dipengaruhi sebesar 63,7% dari faktor-faktor determinan yang ada dalam model dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model. Hasil perhitungan nilai employee engagement menggunakan UWES-17 menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 5,19. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi manajemen dan regulator untuk mengawal proses merger bank syariah kedepannya.

---

Organizational culture has an important contribution to the success or failure of corporate mergers. Bank Syariah Indonesia (BSI) as a bank resulting from the merger and part of the Islamic finance industry in Indonesian needs to pay attention to aspects of organizational culture and employee engagement. This study aims to examine the determinant factors that affect organizational culture in the BSI merger and its effect on employee engagement. The determinants of organizational culture studied were personal character, organizational ethics, division of rights and organizational structure. The design of this research is quantitative research using purposive sampling method with a sample of 411 BSI employees spread across the Head Office, Semarang Region and Makassar Region. The research instrument used a questionnaire through an online survey. The research data were analyzed using the help of Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) and the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) guidelines. The results of the study found that the variables of personal character, organizational ethics and organizational structure have a positive and significant influence on organizational culture. The distribution of rights variable has a positive but not significant effect on organizational culture. Organizational culture has a positive and significant influence on employee engagement with an effect of 78.6% and the rest is influenced by other factors outside the model. Meanwhile, organizational culture is influenced by 63.7% of the determinant factors in the model and the rest is influenced by other factors outside the model. The result of calculating the value of employee engagement using UWES-17 shows a high value of 5.19. The results of this study can be used as input for management and regulators to oversee the process of future Islamic bank mergers."

"Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (trus) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

---

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of it?s operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%."

"Pada pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat masalah terkait dengan penyerapan/pencairannya dan mengakibatkan keterlambatan proyek serta penyimpangan waktu perjanjian pinjaman. IDB Loan No.IND-01XX merupakan salah satu proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri yaitu oleh Islamic Development Bank. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek tersebut pada tahap pra-konstruksi (persiapan, lelang, dan perencanaan&desain). Digunakan metode survei terhadap Project Implementation Unit untuk mengetahui faktor yang berpengaruh yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode RII. Diperoleh bahwa faktor regulasi IMB dan kinerja/kualitas konsultan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek pada tahap pra-konstruksi.

---

The implementations of foreign loan project has issues related to the absorption / redeemed and result in project delays and time lapses of the loan agreement. IDB Loan No.IND-01XX is one of the projects funded by foreign loan which is by Islamic Development Bank. This study was conducted to determine the factors that influence the time performance on this project at pre-construction phase (preparation, tender, and Planning&design). Survei methods of Project Implementation Unit are used to determine the factors that influence which would then be analyzed using RII method. Provided that the IMB regulatory factor and consultants performance/quality is the major factor affecting the time performance of the project implementation at the pre-construction stage."

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."

"Tesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah (EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan dengan penerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efek yang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragun syariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariah didefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah karena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukungan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturan pendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah di Indonesia.

---

This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia."

"ABSTRACTRumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACTThe research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan board governance index terhadap perbedaan tingkat risiko kredit dan stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Penelitian ini juga menganalisis peranan atribut yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah terhadap penurunan tingkat risiko Bank Syariah berdasarkan ukuran dewan, kualifikasi akademik, pengalaman, serta keterlibatan wanita dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 155 Bank Syariah dan Bank Konvensional dari 13 negara di wilayah Asia dengan waktu pengamatan 2010-2017. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa

indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tingkat risiko kredit antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Konsentrasi kepemilikan saham perbankan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Sementara itu, tidak ada perbedaan tingkat stabilitas perbankan antara Bank Islam dan Bank Konvensional berdasarkan keberadaan indeks tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualifikasi akademik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas perbankan pada Bank Syariah. Studi ini memberikan implikasi manajerial bagi regulator untuk membuat peraturan yang sangat ketat pada operasiperbankan dan mitigasi risiko dengan memberikan kepatuhan yang erat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas untuk memberikan stabilitas perbankan dan mengurangi risiko perbankan. Selain itu, perlu untuk memperkuat struktur tata kelola Bank Syariah yang efektif, terutama bank-bank yang memiliki ukuran dewan yang besar, dan juga pemisahan tanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

---

This study aims to determine the effect of stock ownership concentration and corporate governance index on differences in the level of credit risk and banking stability between Islamic Banks and Conventional Banks. This study also analyzes the role of the Sharia Supervisory Board in reducing the risk level in Islamic Banks based on the board size, academic qualifications, experiences, and woman participation in the Sharia Supervisory Board. The method used in this study is a panel data analysis with a total sample of 155 Islamic Banks and Conventional Banks from 13 countries in Asia region with observation times 2010-2017.Using panel data estimation, it was found that corporate governance index has a significant influence on differences in the level of credit risk between Islamic Banks and Conventional Banks. Share ownership concentration also has a significant influence on banking stability differences between Islamic Banks and Conventional Banks. Furthermore, this study found that the academic qualifications of the Sharia Supervisory Board (SSB) had a significant effect on increasing stability in Islamic Banks. This study provides managerial implications for regulators to make very strict regulations on banking operations and risk mitigation by providing a close adherence to good corporate governance and regulations regarding majority share ownership to provide banking stability and reducing banking risk. In addition, it is necessary to strengthen the effective governance structure of Islamic Banks, especially banks that have large board sizes, separation of responsibilities must be clearly carried out and strict Sharia Supervisory Board member qualifications.

"

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."